Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan asuransi untuk meningkatkan permodalan secara bertahap, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Aturan ini diharapkan mampu memperkuat struktur modal perusahaan asuransi di Indonesia.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Bern Dwyanto, mengatakan bahwa kebutuhan modal perusahaan asuransi akan semakin meningkat seiring dengan ekspansi bisnis yang direncanakan oleh banyak perusahaan. Ia menilai bahwa penguatan permodalan secara bertahap merupakan langkah yang tepat untuk mendukung pertumbuhan industri.

"Dampak dari rencana penambahan permodalan tersebut juga berpotensi mendorong perusahaan untuk melakukan konsolidasi. Jika tidak mampu memenuhi kebutuhan modal sendiri, maka opsi konsolidasi dengan perusahaan asuransi lain menjadi pilihan," ujar belum lama ini, Rabu (11/9/2024).

Namun, Bern juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam proses merger atau akuisisi. Ia menjelaskan bahwa belum tentu perusahaan yang bergabung dapat bersinergi dengan baik, karena perbedaan "DNA" perusahaan dapat menimbulkan masalah baru.

Di tengah peluang dan tantangan tersebut, Bern menekankan pentingnya memperbaiki kondisi pasar industri asuransi umum agar lebih kondusif. Menurutnya, dengan membaiknya kondisi pasar, profitabilitas industri akan meningkat, yang pada gilirannya akan memperkuat ekuitas perusahaan asuransi.

"Dampak positif lainnya adalah kondisi pasar yang lebih baik akan mendorong pertumbuhan dan kesehatan industri asuransi," tambah Bern.

Meski demikian, Bern meminta waktu untuk memenuhi amanat perkuatan modal ini. Ia menyebut bahwa industri asuransi umum juga harus mempersiapkan penerapan standar akuntansi IFRS 17, yang akan berlaku pada 2024. IFRS 17 adalah regulasi terkait pencatatan kontrak asuransi yang diadopsi oleh Indonesia melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117.

Selain itu, POJK Nomor 23 Tahun 2023 juga mewajibkan perusahaan asuransi untuk mempekerjakan satu orang aktuaris sebagai pemimpin fungsi aktuaria perusahaan.

Bern menegaskan bahwa pada dasarnya asosiasi mendukung upaya OJK dalam memperkuat industri asuransi dan daya saingnya melalui peningkatan persyaratan ekuitas minimum. Namun, ia berharap agar persyaratan ini diberlakukan setelah dua tahun penerapan PSAK 117, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025, untuk melihat dampaknya lebih jelas.

"Dengan peningkatan permodalan, diharapkan kapasitas perusahaan asuransi akan lebih besar dalam menghadapi risiko-risiko di masa depan," ujar Bern.

Sementara itu, Ketua Umum AAUI, Budi Herawan, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun kajian terkait peluang merger di industri asuransi untuk memenuhi ekuitas minimum sesuai ketentuan OJK.

"Saat ini AAUI sedang menyusun kajian teknis dan solusinya, yang akan kami usulkan ke OJK dan dikomunikasikan terlebih dahulu kepada anggota, baik asuransi umum maupun reasuransi," pungkas Budi.

POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang batasan ekuitas minimum asuransi dan reasuransi:

1. Ekuitas minimum tahap pertama (paling lambat Desember 2026) bagi perusahaan yang telah mendapat izin

1. Rp250 miliar perusahaan asuransi
2. Rp500 miliar perusahaan reasuransi
3. Rp100 miliar perusahaan asuransi syariah
4. Rp200 miliar perusahaan reasuransi syariah

2. Tahap kedua (Paling lambat Desember 2028)

Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1

• Rp500 miliar perusahaan asuransi
• Rp1 triliun perusahaan reasuransi
• Rp200 miliar perusahaan asuransi syariah
• Rp400 miliar perusahaan reasuransi syariah

KPPE 2

• Rp1 triliun perusahaan asuransi
• Rp2 triliun perusahaan reasuransi
• Rp500 miliar perusahaan asuransi syariah
• Rp1 triliun perusahaan reasuransi syariah

Berdasarkan penjelasan Pasal 56 POJK 23/2023, KPPE 1 dilarang menyelenggarakan kegiatan usaha dan/atau produk asuransi selain kegiatan usaha dan/atau produk asuransi sederhana, sedangkan KPPE 2 dapat menyelenggarakan seluruh kegiatan usaha dan/atau produk asuransi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap ada dua perusahaan asuransi yang mempertimbangkan untuk mengembalikan izin usahanya. Hal tersebut didorong aturan peningkatan modal oleh regulator.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengakui cukup banyak pelaku asuransi dengan modalyang terbatas. Menurutnya sebagian besar perusahaan asuransi masih wait and see terkait pemenuhan modal pada 2026 dan 2028.

“Saat ini ada dua perusahaan asuransi yang mempertimbangkan untukmengembalikan izin usahanya karena kepentingan efisiensi dan konsolidasi dan ataukemungkinan tidak akan dapat memenuhi persyaratan modal tersebut,” kata Ogi dalam jawaban tertulisnya dikutip pada Rabu (11/9/2024).

Namun demikian, Ogi menambahkan di tengah aturan peningkatan modal tersebut, maka proses merger, akuisisi dan konsolidasi menjadi suatu keniscayaan sebagaimana yang terjadi di perbankan.

Adapun berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023, OJK telah meningkatkan ekuitas minimum perusahaan asuransi dan reasuransi.

Untuk tahap pertama atau per 31 Desember 2026, perusahaan asuransi harus memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar, perusahaan reasuransi Rp500 miliar, perusahaan asuransi syariah Rp100 miliar, dan perusahaan reasuransi syariah Rp200 miliar.

Kemudian, tahap kedua atau sampai batas 31 Desember 2028, OJK memberikan dua opsi untuk industri perasuransian meningkatkan ekuitas minimum.

Untuk KPPE 1, perusahaan asuransi harus memiliki ekuitas minimum Rp500 miliar, perusahaan reasuransi Rp1 triliun, perusahaan asuransi syariah Rp200 miliar, dan untuk perusahaan reasuransi syariah adalah Rp400 miliar.

Selanjutnya, untuk KPPE 2, perusahaan asuransi memiliki ekuitas minimum Rp1 triliun, perusahaan reasuransi Rp2 triliun, perusahaan asuransi syariah Rp500 miliar, dan perusahaan reasuransi syariah Rp1 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap ada dua perusahaan asuransi yang mempertimbangkan untuk mengembalikan izin usahanya. Hal tersebut didorong aturan peningkatan modal oleh regulator.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengakui cukup banyak pelaku asuransi dengan modalyang terbatas. Menurutnya sebagian besar perusahaan asuransi masih wait and see terkait pemenuhan modal pada 2026 dan 2028.

“Saat ini ada dua perusahaan asuransi yang mempertimbangkan untukmengembalikan izin usahanya karena kepentingan efisiensi dan konsolidasi dan ataukemungkinan tidak akan dapat memenuhi persyaratan modal tersebut,” kata Ogi dalam jawaban tertulisnya dikutip pada Rabu (11/9/2024).

Namun demikian, Ogi menambahkan di tengah aturan peningkatan modal tersebut, maka proses merger, akuisisi dan konsolidasi menjadi suatu keniscayaan sebagaimana yang terjadi di perbankan.

Adapun berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023, OJK telah meningkatkan ekuitas minimum perusahaan asuransi dan reasuransi.

Untuk tahap pertama atau per 31 Desember 2026, perusahaan asuransi harus memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar, perusahaan reasuransi Rp500 miliar, perusahaan asuransi syariah Rp100 miliar, dan perusahaan reasuransi syariah Rp200 miliar.

Kemudian, tahap kedua atau sampai batas 31 Desember 2028, OJK memberikan dua opsi untuk industri perasuransian meningkatkan ekuitas minimum.

Untuk KPPE 1, perusahaan asuransi harus memiliki ekuitas minimum Rp500 miliar, perusahaan reasuransi Rp1 triliun, perusahaan asuransi syariah Rp200 miliar, dan untuk perusahaan reasuransi syariah adalah Rp400 miliar.

Selanjutnya, untuk KPPE 2, perusahaan asuransi memiliki ekuitas minimum Rp1 triliun, perusahaan reasuransi Rp2 triliun, perusahaan asuransi syariah Rp500 miliar, dan perusahaan reasuransi syariah Rp1 triliun.

JAKARTA, investor.id – Masih terdapat banyak perusahaan asuransi dengan modal yang terbatas. Karena alasan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan saat ini ada dua perusahaan asuransi yang ingin mengembalikan izin usahanya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menyampaikan, sejalan dengan peta jalan yang menuju kepada penguatan perusahaan asuransi, maka proses merger, akuisisi dan konsolidasi menjadi suatu keniscayaan sebagaimana yang terjadi di perbankan.

Apalagi, pihaknya mencatat masih banyak pelaku asuransi dengan modal yang terbatas. Namun, sebagian besar perusahaan asuransi memilih wait and see terkait pemenuhan modal pada tahun 2026 dan 2028.

“Saat ini ada 2 perusahaan asuransi yang mempertimbangkan untuk mengembalikan izin usahanya karena kepentingan efisiensi dan konsolidasi dan atau kemungkinan tidak akan dapat memenuhi persyaratan modal tersebut,” ungkap Ogi dalam keterangan kepada wartawan, dikutip pada Selasa (10/9/2024).

Seperti yang dikahui, ekuitas minimum dari perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah resmi naik secara bertahap. Besaran ekuitas minimum itu akan berbeda, tergantung rencana masing-masing perusahaan untuk masuk ke dalam Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 atau KPPE 2. (lihat gambar)

OJK mengatur hal ini melalui POJK 23/2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Beleid tersebut mengganti dan menyempurnakan POJK 67/2016.

Setiap perusahaan yang saat ini terdeteksi memiliki nilai ekuitas di bawah ketentuan yang ada, mereka diwajibkan untuk menyampaikan rencana pemenuhan ekuitas. Sejumlah perusahaan yang dimaksud punya tenggat paling lama 6 bulan sejak POJK 23/2023 diundangkan atau pada 22 Juni 2024.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Jalan panjang upaya penguatan modal perusahaan asuransi umumPT Asuransi Staco Mandiri akhirnya berlabuh pada investor kakap.

Perusahaan asuransi kerugian yang telah berdiri sejak 1990 itu akhirnya resmi diakuisisi oleh PT Capitol Investasi Indonesia (Capitol Group). Akuisisi tersebut dinyatakan tuntas setelah diterbitkannya surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-21/D.05/2024 pada 2 Agustus 2024.