JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan terdapat sebanyak delapan perusahaan asuransi/reasuransi yang masuk dalam pengawasan khusus hingga akhir September 2024. OJK melakukan pengawasan secara intens untuk memastikan perusahaan-perusahaan tersebut mampu mengatasi penyebab dikenakannya status pengawasan khusus.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono menyampaikan, sampai dengan akhir bulan September 2024, OJK telah melakukan pengawasan khusus terhadap delapan perusahaan asuransi/reasuransi. Jumlah ini menurun dibandingkan pada akhir tahun 2022 sebanyak 12 (dua belas) perusahaan asuransi/reasuransi.

“Sebagaimana komitmen OJK yang secara simultan melakukan penanganan terhadap current issues dan pengembangan industri ke depan, terhadap perusahaan asuransi/reasuransi dalam status pengawasan khusus tersebut, OJK melakukan pengawasan secara intens, untuk memastikan perusahaan tersebut mampu mengatasi penyebab dikenakannya status pengawasan khusus,” ungkap Ogi melalui keterangan resmi kepada wartawan, pada Kamis (3/10/2024) malam.

Dia menuturkan bahwa OJK juga telah mendorong pemegang saham dan pengurus untuk melaksanakan rencana tindak (action plan) yang telah disusun dengan disiplin. Dengan begitu, progress perbaikan memberikan hasil yang diharapkan untuk memenuhi ketentuan tentang risk-based capital (RBC) dan minimum ekuitas.

“OJK terus memonitor pelaksanaan rencana tindak dan akan mengambil langkah terukur sesuai ketentuan yang berlaku untuk memastikan adanya perlindungan konsumen, memastikan tumbuhnya kondusifitas industri, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi/reasuransi,” jelas Ogi

Di samping itu, dalam kesempatan sebelumnya OJK mengungkapkan terdapat sebanyak delapan perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris. Kehadiran aktuaris menjadi elemen penting dalam hal tata kelola dan manajemen risiko suatu perusahaan asuransi.

“OJK terus mendorong pemenuhan terhadap ketentuan ini karena aktuaris Perusahaan merupakan unsur penting dalam mengelola risiko dan kewajiban di perusahaan asuransi,” demikian jelas Ogi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Sebanyak 30 perusahaan asuransi syariah atau unit usaha syariah (UUS) dari perusahaan asuransi diramal belum bisa memenuhi persyaratan modal minimum pada 2028 mendatang. Asumsi ini didasarkan pada upaya pemenuhan modal minimum secara organik.

Demikian disampaikan laporan IFG Progress dalam Economic Bulletin – Issue 51 bertajuk Dampak POJK No. 23/2023 bagi Lanskap Industri Asuransi di Indonesia.

Diatur dalam POJK 23/2023, sebuah perusahaan asuransi syariah mesti memenuhi modal minimum tahap I pada 2026 sebesar Rp 100 miliar. Kemudian pada tahap II, sebuah perusahaan asuransi syariah harus memilih untuk masuk klaster yang disebut sebagai Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 atau KPPE 2.

Untuk masuk ke KPPE 1, sebuah perusahaan asuransi syariah mesti memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp 200 miliar. Sedangkan untuk KPPE 2, ekuitas minimum yang dibutuhkan sebesar Rp 500 miliar.

IFG Progress kemudian menyelidiki potensi pemenuhan modal minimum dengan cara organik dari perusahaan asuransi jiwa syariah atau UUS asuransi jiwa. Pendekatan yang dipakai yaitu dengan melakukan perhitungan pertumbuhan tahunan dari pendapatan dan ekuitas dalam kurun beberapa tahun terakhir.

“Ditemukan bahwa beberapa perusahaan asuransi jiwa syariah masih memiliki potensi dalam mengejar kebutuhan pemenuhan ekuitas secara organik,” ungkap IFG Progress dalam risetnya, dikutip pada Sabtu (14/9/2024).

Menurut IFG Progress, terdapat kecenderungan korelasi yang positif antara tingkat pendapatan dan ekuitas. Artinya, ekuitas akan bertumbuh seiring dengan penambahan pendapatan, dimana perusahaan yang masih membukukan pendapatan yang tinggi, masih berpotensi untuk memenuhi persyaratan minimum modal secara organik.

Dengan menggunakan asumsi pertumbuhan ekuitas yang dimaksud, ditemukan 6 perusahaan/UUS asuransi jiwa syariah yang teridentifikasi berpotensi untuk memenuhi persyaratan modal minimum secara organik pada 2028. Sebanyak 10 perusahaan lainnya telah memenuhi ketentuan modal minimum.

Di sisi lain, terdapat 13 perusahaan/UUS asuransi jiwa belum bisa memenuhi persyaratan modal minimum tahun 2028. Sebanyak 13 perusahaan/UUS asuransi jiwa yang dimaksud terdiri dari 7 perusahaan/UUS dari asuransi joint venture dan 6 perusahaan/UUS dari asuransi lokal.

“Alternatif pemenuhan modal minimum dapat dilakukan dengan dengan capital injection atau melalui konsolidasi (KUPA) atau merger/akuisisi,” jelas IFG Progress.

UUS Asuransi Umum

Analisa hal yang sama juga dilakukan untuk melihat kemampuan perusahaan/unit usaha asuransi umum yang masih memiliki potensi dalam mengejar kebutuhan pemenuhan kapital secara organik melalui pertumbuhan bisnisnya.

IFG Progress menemukan bahwa secara rata-rata pertumbuhan pendapatan perusahaan/UUS asuransi umum syariah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan rata-rata di asuransi jiwa syariah. Namun demikian, pertumbuhan pendapatan itu tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekuitas, karena masih banyak UUS yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang positif, tetapi pertumbuhan ekuitasnya negatif.

“Sehingga, bila dibandingkan dengan asuransi jiwa syariah, UUS perusahaan asuransi umum syariah relatif lebih tidak mampu untuk memenuhi ketentuan permodalan minimum,” terang IFG Progress.

Menggunakan asumsi pertumbuhan ekuitas masing-masing perusahaan, terdapat 4 perusahaan/UUS asuransi umum yang berpotensi dapat memenuhi minimum capital requirement pada 2028 secara organik. Serta 4 perusahaan/UUS asuransi umum lain telah memenuhi batas ekuitas minimum.

“Sementara dari 17 perusahaan/unit usaha yang belum memenuhi, 9 diantaranya berasal dari kelompok asuransi besar sehingga memungkinkan pemenuhan modal dengan capital injection. Sementara, asuransi lainnya mungkin memiliki opsi melalui skema alternatif dengan konsolidasi (KUPA) atau merger/akuisisi,” jelas IFG Progress.

Maka, sebanyak 4 perusahaan/UUS perusahaan asuransi umum dan 6 perusahaan/UUS perusahaan asuransi jiwa berpotensi bisa mencapai modal minimum secara organik. Serta 4 perusahaan/UUS asuransi umum dan 10 perusahaan/UUS asuransi jiwa sudah mencapai ekuitas minimum.

Di samping itu, sebanyak 17 perusahaan/UUS perusahaan asuransi umum dan sebanyak 13 perusahaan/UUS asuransi jiwa diprediksi tak bisa mencapai modal minimum, maka dapat diketahui terdapat sebanyak 30 perusahaan/UUS perusahaan asuransi yang mungkin tak bisa mencapai modal minimum secara organik sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Adapun total terdapat sebanyak 54 perusahaan/UUS asuransi yang mesti memenuhi modal minimum pada 2028 mendatang. Dengan asumsi 30 perusahaan/UUS asuransi tak bisa memenuhi modal minimum secara organik, ini mencerminkan separuh atau mencakup 55,5% dari total perusahaan/UUS asuransi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Masih terdapat banyak perusahaan asuransi dengan modal yang terbatas. Karena alasan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan saat ini ada dua perusahaan asuransi yang ingin mengembalikan izin usahanya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menyampaikan, sejalan dengan peta jalan yang menuju kepada penguatan perusahaan asuransi, maka proses merger, akuisisi dan konsolidasi menjadi suatu keniscayaan sebagaimana yang terjadi di perbankan.

Apalagi, pihaknya mencatat masih banyak pelaku asuransi dengan modal yang terbatas. Namun, sebagian besar perusahaan asuransi memilih wait and see terkait pemenuhan modal pada tahun 2026 dan 2028.

“Saat ini ada 2 perusahaan asuransi yang mempertimbangkan untuk mengembalikan izin usahanya karena kepentingan efisiensi dan konsolidasi dan atau kemungkinan tidak akan dapat memenuhi persyaratan modal tersebut,” ungkap Ogi dalam keterangan kepada wartawan, dikutip pada Selasa (10/9/2024).

Seperti yang dikahui, ekuitas minimum dari perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah resmi naik secara bertahap. Besaran ekuitas minimum itu akan berbeda, tergantung rencana masing-masing perusahaan untuk masuk ke dalam Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 atau KPPE 2. (lihat gambar)

OJK mengatur hal ini melalui POJK 23/2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Beleid tersebut mengganti dan menyempurnakan POJK 67/2016.

Setiap perusahaan yang saat ini terdeteksi memiliki nilai ekuitas di bawah ketentuan yang ada, mereka diwajibkan untuk menyampaikan rencana pemenuhan ekuitas. Sejumlah perusahaan yang dimaksud punya tenggat paling lama 6 bulan sejak POJK 23/2023 diundangkan atau pada 22 Juni 2024.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News