JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan untuk menaikkan modal minimum dan ekuitas minimum perusahaan asuransi. Syarat tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan industri asuransi di Indonesia. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) optimistis mampu memenuhi ekuitas minimum Rp1 triliun di tahun 2028 demikian disampaikan oleh Aziz Adam Sattar selaku Direktur Utama.

Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023. OJK akan mengelompokkan perusahaan asuransi berdasarkan tingkat modal atau tiering. Untuk perusahaan asuransi yang memenuhi ekuitas minimum Rp1 triliun masuk dalam Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) II. Sementara perusahaan asuransi yang memenuhi ekuitas minimal Rp500 miliar masuk KPPE I.

Direktur Marketing GEGI, Linggawati Tok menuturkan, perusahaan berhasil meraih pendapatan premi Rp643 miliar per September 2024. Angka tersebut tumbuh sekitar 28 persen dari pendapatan premi periode yang sama tahun lalu. Perolehan premi terbesar disumbang dari bisnis Asuransi Properti (harta benda), Marine Cargo (pengangkutan), Rekayasa, Liability (tanggung gugat) dan Affinity (afinitas).

?Great Eastern optimis dapat mencapai target premi sampai akhir tahun ini sebesar Rp760 miliar,? ucap Linggawati.

Pertumbuhan premi GEGI per Q2 2024 sebesar 17,9% sudah mendekati rata-rata industri. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat pertumbuhan premi industri asuransi sebesar 18,4% year-on-year (YoY) per Q2 2024. Begitu pula, Risk Based Capital (RBC) GEGI mencapai 329% (per Q3 2024). Jauh di atas ketentuan minimum OJK sebesar 120 persen.

?Ini menunjukkan kesehatan keuangan GEGI sangat kuat. Menurut hasil laporan keuangan terakhir, ekuitas GEGI sudah mencapai Rp550 miliar, dimana sudah memenuhi ketentuan minimum modal pada tahun 2026 sesuai dengan POJK 23/2023 mengenai perizinan usaha dan kelembagaan asuransi,? terang Aziz Adam Sattar.

Sebagaimana diketahui, ekuitas perusahaan asuransi harus mencapai Rp250 miliar di tahun 2026 dan Rp500 miliar pada tahun 2028 untuk KPPE I. Serta dengan ekuitas perusahaan asuransi minimum sebesar Rp. 1 triliun untuk KPPE II. Dengan demikian GEGI sudah memenuhi persyaratan ekuitas minimum pada tahun 2028 untuk KPPE I.

?GEGI optimistis bisa masuk KPPE II dengan komitmen kuat dari para pemegang saham dan pertumbuhan premi secara organik. Para pemegang saham GEGI berkomitmen penuh untuk dapat memenuhi persyaratan ekuitas Rp1 triliun agar dapat terus tumbuh untuk menghadirkan solusi perlindungan asuransi yang komprehensif untuk masyarakat Indonesia. Para pemegang saham percaya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan akan sangat menjanjikan,? ungkapnya.

Aziz Adam Sattar menegaskan, GEGI belum memiliki rencana untuk menggandeng perusahaan lain. Dengan masuk menjadi perusahaan asuransi KPPE II, GEGI dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan menawarkan produk-produk unggulan yang lebih komprehensif. Namun demikian sektor asuransi individual, ritel, dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) tetap menjadi fokus pertumbuhan utama.

Menurut dia, permodalan yang besar penting untuk penguatan industri asuransi. Meski bukan segalanya. Sebab bisnis asuransi sangat unik. Yang mana terdapat mekanisme seleksi risiko dan penyebaran risiko melalui mekanisme reasuransi. Perusahaan harus memiliki struktur reasuransi yang kuat agar bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim dengan baik.

Good Corporate Governance (GCG) ? Tata Kelola Perusahaan Yang Baik melalui manajemen risiko yang baik akan membuat perusahaan asuransi menjadi kuat. Rata-rata pertumbuhan industri asuransi berkisar 10-18 persen per tahun. Peluang tersebut sangat menjanjikan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi ke depan yang diperkirakan akan tumbuh 5%.

?GEGI optimis bisa tumbuh di atas rata-rata industri. Tahun ini kami sudah tumbuh 28 persen dan meyakini bisa terus bertumbuh 20 persen tahun depan. Kami percaya bahwa tingkat literasi dan inklusi masyarakat akan terus bertumbuh, Indonesia akan menjadi pasar asuransi yang besar yang terus bertumbuh,? jelas Linggawati selaku Direktur Marketing.

Pada 22 Oktober lalu, GEGI berhasil meraih predikat Top Perusahaan Asuransi Umum 2024 dalam penganugerahan Top 20 Financial Institutions Awards 2024. GEGI menjadi salah satu perusahaan asuransi umum terbaik kategori premi bruto Rp500 miliar sampai dengan di bawah Rp1 triliun.

Rating tersebut mengukur performa perusahaan asuransi umum berdasarkan laporan keuangan dalam tiga periode terakhir. Yaitu sejak 2021 hingga 2023. Selama periode itu, GEGI sukses mencatatkan kinerja yang moncer hingga The Finance memberikan predikat ?sangat bagus? dengan skor atau nilai 84,50.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menolak melempar handuk putih alias menyerah di tengah tantangan industri asuransi harus mengejar waktu pemenuhan modal minimum.

Sesuai mandat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 23/2023, mulai 2026 nanti modal minimum yang harus dimiliki perusahaan asuransi sebesar Rp250 miliar, asuransi syariah Rp100 miliar, reasuransi Rp500 miliar, dan reasuransi syariah sebesar Rp200 miliar.

Berdasarkan data terbaru OJK, hingga Agustus 2024 masih terdapat 45 perusahaan asuransi dan reasuransi yang belum memenuhi modal minimum tersebut. Dari jumlah tersebut, terdapat 23 asuransi umum konvensional dan 2 asuransi umum syariah yang belum memenuhi modal minimum.

Untuk asuransi dan reasuransi yang belum memenuhi modal minimum pada 2026 itu rinciannya adalah terdapat 15 perusahaan asuransi jiwa, 23 asuransi umum, 3 asuransi jiwa syariah, 2 asuransi umum syariah, 1 perusahaan reasuransi, dan 1 perusahaan reasuransi syariah.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan sampai saat ini tidak ada permintaan dari asosiasi untuk meminta OJK memberikan relaksasi untuk menunda batas waktu itu.

"Kita enggak boleh cengeng, lah, kita enggak boleh lempar handuk putih di awal. Karena kita taat aturan. Saya selalu bilang kita taat aturan. Kita upayakan dulu, kita harus optimistis," kata Budi kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Dalam POJK 23/2023 modal minimum yang harus dimiliki asuransi dan reasuransi pada 2028 ditambah. Persyaratan modal minimum pada 2028 ini dibedakan menjadi dua, yakni untuk Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 dan KPPE 2.

Untuk KPPE 1, pada 2028 perusahaan asuransi harus memiliki modal minimum sebesar Rp500 miliar, asuransi syariah Rp200 miliar, reasuransi Rp1 triliun, dan reasuransi syariah Rp400 miliar.

Sementara untuk KPPE 2, perusahaan asuransi harus memiliki modal minimum Rp1 triliun, asuransi syariah Rp500 miliar, reasuransi Rp2 triliun, dan reasuransi syariah Rp1 triliun.

Budi mengatakan solusi yang bisa dilakukan perusahaan asuransi untuk memenuhi modal minimum tersebut adalah dengan melakukan aksi merger dan akuisis. Meski begitu, dia memperkirakan sampai 2026 nanti dari 45 asuransi dan reasuransi yang belum memenuhi modal masih akan tersisa 5 sampai 6 perusahaan.

"Tetapi kalau pada akhirnya di tahun 2028 ada misalnya 3 atau 4 asuransi yang memang sudah tidak ingin melanjutkan lagi, mengembalikan izin usahanya ya silakan," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan persyaratan modal minimum bagi industri asuransi dan reasuransi ini menjadi pelecut bagi industri untuk berbenah semakin baik lagi. Hal itu menurutnya demi kebaikan dan keberlangsungan industri.

"Dampak positifnya kan banyak. Kalau kita punya industri asuransi umum itu sehat, pemegang saham berapapun dia diminta lagi pasti akan tambah. Karena return-nya mereka akan nikmati juga dalam bentuk dividen. Soalnya sekarang return-nya dalam bentuk dividen tidak mencukupi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi dikhawatirkan akan menjadi pasar oligopoli pada 2028 nanti usai ketentuan modal minimum perusahaan asuransi dan reasuransi naik bertahap hingga tahun tersebut.

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim menilai dampak positif dari ketentuan ekuitas tinggi tersebut adalah perusahaan asuransi akan memiliki kapasitas yang lebih besar dan lebih sehat. Sedangkan dampak negatifnya, menurutnya kemungkinan banyak perusahaan asuransi yang akan tutup atau terpaksa merger dengan perusahaan lain.

"Pasar oligopoli kemungkinan tidak bisa dihindari, oleh karena itu OJK harus dapat melindungi perusahaan kecil dan juga kepentingan konsumen," kata Abitani kepada Bisnis, pekan lalu.

Abitani menjelaskan kesulitan penambahan modal perusahaan asuransi dapat disebabkan banyak faktor, misalnya dari enggannya pemegang saham untuk menambah modal karena menganggap hasil proyeksi imbal hasil investasi atau ROI-nya kurang menguntungkan, atau memang tidak memiliki sumber daya yang besar.

Sementara itu, Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman mengatakan dampak positif ketentuan modal minimum yang naik tersebut adalah peningkatan stabilitas dan ketahanan finansial industri asuransi. Modal yang cukup menurutnya akan mampu memenuhi kewajiban jangka panjang terutama cadangan klaim.

Selain itu, menurutnya kredibilitas peruahaan juga akan naik karena memiliki manajeman risiko dan layanan berkualitas, sehingga pada akhirnya akan mendorong penetrasi industri karena produk semakin berkualitas.

"Sedangkan negatifnya, adalah terbentuknya pasar oligopoli, di mana hanya segelintir perusahaan besar yang mendominasi pasar dan potensi naiknya premi karena semakin sedikitnya pemain di pasar, daya tawar konsumen menjadi lebih lemah dan perusahaan yang tersisa bisa memiliki kendali lebih besar terhadap tarif premi untuk yang tidak diatur OJK," kata Wahyudin.

Wahyudin menegaskan bahwa risiko pasar oligopoli itu memang ada, terutama jika persyaratan modal minimum diterapkan tanpa melihat kondisi dan kapabilitas perusahaan yang beragam.

"Namun, ini bisa dicegah jika regulator seperti OJK memberlakukan kebijakan yang seimbang, seperti memberikan insentif bagi perusahaan yang ingin merger atau melakukan konsolidasi, serta menjaga keseimbangan kompetisi di pasar," kata Wahyudin.

Wahyudin menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat perusahaan asuransi kesulitan memenuhi persyaratan modal. Pertama adalah kesulitan akses permodalan. Menurutnya, perusahaan asuransi yang lebih kecil sering kali kesulitan mendapatkan tambahan modal, baik dari investor maupun melalui sumber pendanaan lain. Kondisi ekonomi global yang tidak stabil menurutnya juga menambah tantangan dalam mencari modal baru.

Faktor kedua menurut Wahyudin adalah struktur manajemen yang lemah. Dia menjelaskan perusahaan yang belum memenuhi persyaratan modal minimum sering kali juga memiliki manajemen risiko yang kurang kuat, dan umumnya tidak memiliki struktur manajemen yang memadai untuk menjaga likuiditas yang diperlukan guna memenuhi kewajiban pencadangan.

"Ketiga, tekanan pasar. Kesulitan untuk bersaing dalam hal inovasi produk dan efisiensi operasional, yang pada akhirnya sulit mempertahankan profitabilitas yang cukup untuk memenuhi persyaratan modal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketentuan modal minimum perusahaan asuransi yang diamanatkan OJK pada akhirnya akan menyeleksi perusahaan-perusahaan yang tidak kuat permodalan.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2023, pemerintah menetapkan modal minimum yang harus dipenuhi perusahaan asuransi tahap pertama paling lambat Desember 2026, yakni Rp250 miliar untuk asuransi konvensional dan Rp100 miliar untuk asuransi syariah.

Kemudian pada tahap kedua pada 2028, modal minimum tersebut dinaikkan menjadi Rp500 miliar bagi asuransi konvensional dan Rp200 miliar bagi asuransi syariah yang masuk dalam Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1. Sementara untuk kelompok KPPE 2, modal minimal yang harus dipenuhi sebesar Rp1 triliun bagi asuransi konvensional dan Rp500 miliar bagi asuransi syariah.

Wakil Presiden Direktur PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) Nico Prawiro mengatakan sebenarnya pihaknya menyadari bahwa peningkatan permodalan perusahaan asuransi tetap sangat penting untuk memastikan keberlangsungan bisnis dan memberikan proteksi yang memadai bagi nasabah. Namun, menurtnya besaran modal bukanlah salah satu hal utama dalam menjalankan perusahaan asuransi yang baik.

"Jangan sampai nanti perusahaan asuransi yang sehat tetapi karena modalnya kecil akhirnya jadi terlempar ke luar, dan menjadi rusak sehingga terjadi PHK dan banyak karyawan jadi pengangguran. Selain modal, faktor utama lainnya adalah terciptanya ekosistem yang baik dan kondisi bisnis yang kondusif," kata Nico kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (19/10/2024).

Nico menjelaskan, saat ini modal ACPI sebesar Rp400 miliar, atau telah memenuhi modal minimum pada 2026, tetapi belum cukup untuk ketentuan yang berlaku di 2028.

Nico mengatakan pihaknya yakin akan memenuhi ketentuan regulasi dengan dukungan dari seluruh stakeholder termasuk pemegang saham dan mitra bisnis ACPI.

"Kita tetap fokus untuk menggenjot produksi premi tentunya dengan berhati-hati lagi dalam menentukan cara perlindungan, premi asuransi, serta pengelolaan risiko yang harus dipertimbangkan dengan lebih spesifik lagi. Sehingga kita bisa tetap mendapatkan laba dengan margin yang lebih besar dan tentunya akan meningkatkan modal perusahaan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Hasil riset yang dilakukan IFG Progress menunjukkan penerapan syarat modal minimum industri asuransi di berbagai negara memberikan dampak semakin kecilnya jumlah pemain di industri asuransi yang cukup signifikan. Saat jumlah pemain semakin sedikit, ada kekhawatiran terbentuk pasar oligopoli asuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/2023 telah menetapkan syarat modal minimum asuransi dan reasuransi yang batasnya naik bertahap, mulai dari 2026 hingga 2028.

Merespons kekhawatiran itu, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan peningkatan ekuitas bagi perusahaan asuransi dan reasuransi ini dimaksudkan untuk memperbesar kapasitas di dalam negeri dan mendorong pengelolaan risiko yang lebih baik dan efisien.

"Kami menilai industri asuransi masih memiliki ruang yang luas untuk bertumbuh karena penetrasi yang masih rendah, asalkan kita dapat memperbaiki ekosistem yang ada sehingga mendukung industri yang lebih sehat ke depan," kata Iwan kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Saat ini, kata dia, OJK terus berkomunikasi dengan industri dan asosiasi untuk mendorong pemenuhan ketentuan permodalan tersebut. Iwan mengatakan saat ini banyak upaya yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk pemenuhan ketentuan ini, termasuk melihat kembali pasar yang akan dituju dan pemenuhan ketentuan modal.

Tidak ketinggalan, OJK juga terus mendorong penerapan pengelolaan risiko yang baik dalam menetapkan premi dan cadangan premi yang memadai serta penerapan control cycle untuk memastikan validitas asumsi yang digunakan dalam penetapan premi dan cadangan premi.

"Dengan disiplin ini diharapkan ekosistem industri perasuransian menjadi lebih baik dan sehat sehingga dapat tumbuh berkesinambungan ke depan," pungkasnya.

Adapun riset IFG Progress menunjukkan implementasi penyesuaian syarat modal minimal asurnsi umum di Malaysia berimbas pada penurunan tajam jumlah pemain asuransi, yang mulanya sebelum 2009 jumlahnya lebih dari 40, menjadi 37 pada 2009, menyusut menjadi 21 pada 2022, dan tersisa tinggal 19 pada 2024.

Tren yang sama juga terjadi di Thailand, di mana pada 2011 terdapat 73 pemain, mengecil menjadi 58 perusahaan pada 2019, dan tersisa 49 perusahaan pada 2023. Sementara di Filipina, pada 2010 tercatat ada 86 perusahaan, kemudian tersisa menjadi 55 perusahaan pada 2022.

Adapun hingga Agustus 2024, OJK mencatat terdapat 45 perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia belum memenuhi modal minimum pada 2026. Rinciannya adalah terdapat 15 perusahaan asuransi jiwa, 23 asuransi umum, 3 asuransi jiwa syariah, 2 asuransi umum syariah, 1 perusahaan reasuransi, dan 1 perusahaan reasuransi syariah.

Sebelumnya, Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Khoilul Rohman mengatakan meskipun peningkatan modal minimal industri asuransi memiliki dampak positif, aturan tersebut juga berisiko meninggalkan efek negatif.

Dampak positifnya adalah pada akhirnya nanti perusahaan asuransi maupun reasuransi yang tersisa adalah perusahaan-perusahaan yang terkualifikasi dan dipastikan memiliki ketahanan pencadangan. Hal ini akan membuat masyarakat semakin percaya terhadap industri ini dan diharapkan penetrasi asuransi semakin tinggi.

"Tapi di sisi lain sebagai nature perekonomian kalau player-nya tersegmentasi di 2,3,4 [pemain] tertentu akan ada struktur pasar oligopoli. Dan kita tahu semua, oligopoli konsekuensihya ada di pricing," kata Ibrahim saat ditemui di sela acara Media Gathering IFG Conference 2024 di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Hasil riset yang dilakukan IFG Progress menunjukkan penerapan syarat modal minimum industri asuransi di berbagai negara memberikan dampak semakin kecilnya jumlah pemain di industri asuransi yang cukup signifikan. Saat jumlah pemain semakin sedikit, ada kekhawatiran terbentuk pasar oligopoli asuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/2023 telah menetapkan syarat modal minimum asuransi dan reasuransi yang batasnya naik bertahap, mulai dari 2026 hingga 2028.

Merespons kekhawatiran itu, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan peningkatan ekuitas bagi perusahaan asuransi dan reasuransi ini dimaksudkan untuk memperbesar kapasitas di dalam negeri dan mendorong pengelolaan risiko yang lebih baik dan efisien.

"Kami menilai industri asuransi masih memiliki ruang yang luas untuk bertumbuh karena penetrasi yang masih rendah, asalkan kita dapat memperbaiki ekosistem yang ada sehingga mendukung industri yang lebih sehat ke depan," kata Iwan kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Saat ini, kata dia, OJK terus berkomunikasi dengan industri dan asosiasi untuk mendorong pemenuhan ketentuan permodalan tersebut. Iwan mengatakan saat ini banyak upaya yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk pemenuhan ketentuan ini, termasuk melihat kembali pasar yang akan dituju dan pemenuhan ketentuan modal.

Tidak ketinggalan, OJK juga terus mendorong penerapan pengelolaan risiko yang baik dalam menetapkan premi dan cadangan premi yang memadai serta penerapan control cycle untuk memastikan validitas asumsi yang digunakan dalam penetapan premi dan cadangan premi.

"Dengan disiplin ini diharapkan ekosistem industri perasuransian menjadi lebih baik dan sehat sehingga dapat tumbuh berkesinambungan ke depan," pungkasnya.

Adapun riset IFG Progress menunjukkan implementasi penyesuaian syarat modal minimal asurnsi umum di Malaysia berimbas pada penurunan tajam jumlah pemain asuransi, yang mulanya sebelum 2009 jumlahnya lebih dari 40, menjadi 37 pada 2009, menyusut menjadi 21 pada 2022, dan tersisa tinggal 19 pada 2024.

Tren yang sama juga terjadi di Thailand, di mana pada 2011 terdapat 73 pemain, mengecil menjadi 58 perusahaan pada 2019, dan tersisa 49 perusahaan pada 2023. Sementara di Filipina, pada 2010 tercatat ada 86 perusahaan, kemudian tersisa menjadi 55 perusahaan pada 2022.

Adapun hingga Agustus 2024, OJK mencatat terdapat 45 perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia belum memenuhi modal minimum pada 2026. Rinciannya adalah terdapat 15 perusahaan asuransi jiwa, 23 asuransi umum, 3 asuransi jiwa syariah, 2 asuransi umum syariah, 1 perusahaan reasuransi, dan 1 perusahaan reasuransi syariah.

Sebelumnya, Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Khoilul Rohman mengatakan meskipun peningkatan modal minimal industri asuransi memiliki dampak positif, aturan tersebut juga berisiko meninggalkan efek negatif.

Dampak positifnya adalah pada akhirnya nanti perusahaan asuransi maupun reasuransi yang tersisa adalah perusahaan-perusahaan yang terkualifikasi dan dipastikan memiliki ketahanan pencadangan. Hal ini akan membuat masyarakat semakin percaya terhadap industri ini dan diharapkan penetrasi asuransi semakin tinggi.

"Tapi di sisi lain sebagai nature perekonomian kalau player-nya tersegmentasi di 2,3,4 [pemain] tertentu akan ada struktur pasar oligopoli. Dan kita tahu semua, oligopoli konsekuensihya ada di pricing," kata Ibrahim saat ditemui di sela acara Media Gathering IFG Conference 2024 di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo merespons adanya kekhawatiran terbentuknya pasar tidak sehat alias oligopoli di industri asuransi imbas dari penyesuaian ketentuan modal minimum asuransi di 2028 nanti.

Alasannya, perusahaan-perusahaan yang tidak mampu memenuhi modal minimum akan berguguran sehingga tersisa pemain-pemain yang jumlahnya tidak signifikan dibanding besarnya pasar yang ada.

"Kekhawatiran ini seharusnya dapat diminimalisir dengan keyakinan bahwa sudah saatnya industri asuransi nasional naik kelas," kata Direktur Pengembangan Bisnis Jasindo, Diwe Novara kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Diwe menilai penguatan modal ini menjadi suatu kewajiban dengan tujuan untuk penguatan ketahanan dan daya saing perusahaan asuransi. Dengan modal yang lebih besar, kata dia, maka perusahaan asuransi dapat menanggung risiko yang lebih besar juga.

"Selain itu, menurut pendapat saya Indonesia sudah ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang sudah menerapkan kebijakan ini terlebih dahulu," kata Diwe.

Diwe mencontohkan kebijakan tersebut terbukti berhasil diterapkan di Malaysia. Berdasarkan report dari IFG Progress, Bank Negara Malaysia telah memberlakukan ketentuan modal minimum perusahaan asuransi pada 2001 menjadi 100 juta ringgit dari batas sebelumnya 50 juta ringgit.

Penyesuaian syarat modal minimum tersebut direspons oleh industri asuransi di Malaysia dengan melakukan penyuntikan modal, kapitalisasi cadangan hingga aksi merger dan akuisisi. Dampaknya adalah pada jumlah perusahaan asuransi yang menyusut lebih dari 50%. Tercatat sebelum 2009 jumlah perusahaan asuarnsi di Malaysia lebih dari 40, kemudian pada 2024 tersisa hanya 19.

"Namun dengan fundamental bisnis asuransi yang jauh lebih kuat," kata Diwe.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/2023, pemerintah menetapkan modal minimum yang harus dipenuhi perusahaan asuransi tahap pertama paling lambat Desember 2026, yakni Rp250 miliar untuk asuransi konvensional dan Rp100 miliar untuk asuransi syariah.

Kemudian di tahap kedua pada 2028, modal minimum tersebut dinaikkan menjadi Rp500 miliar bagi asuransi konvensional dan Rp200 miliar bagi asuransi syariah yang masuk dalam Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1. Sementara untuk kelompok KPPE 2, modal minimal yang harus dipenuhi sebesar Rp1 triliun bagi asuransi konvensional dan Rp500 miliar bagi asuransi syariah.

Sebelumnya, Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Khoilul Rohman mengatakan meskipun peningkatan modal minimal idustri asuransi memiliki dampak positif, aturan tersebut juga berisiko meninggalkan efek negatif.

Dampak positifnya adalah pada akhirnya nanti perusahaan asuransi maupun reasuransi yang tersisa adalah perusahaan-perusahana yang terkualifikasi dan dipastikan memiliki ketahanan pencadangan. Hal ini akan membuat masyarakat semakin percaya terhadap industri ini dan diharapkan penetrasi asuransi semakin tinggi.

"Tapi di sisi lain sebagai nature perekonomian kalau player-nya tersegmentasi di 2,3,4 [pemain] tertentu akan ada struktur pasar oligopoli. Dan kita tahu semua, oligopoli konsekuensinya ada di pricing," kata Ibrahim saat ditemui di sela acara Media Gathering IFG Conference 2024 di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur perusahaan asuransi dan reasuransi harus memenuhi modal minimum. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Khoilul Rohman menilai ketentuan modal minimum tersebut bisa menjadi pisau bermata dua, alias di satu sisi punya dampak yang diharapkan positif, dan di sisi lain punya risiko berdampak negatif.

Modal yang dipersyaratkan OJK tersebut bertahap akan naik, pertama di 2026 dan kedua di 2028. Pada 2028, syarat modal minimum dibagi menjadi dua kategori yakni Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 dan KPPE 2.

"Di kajian yang kamu lakukan, POJK 23 dampaknya akan terdapat beberapa, cukup banyak asuransi jiwa dan umum yang tidak akan terkualifikasi di KPPE 1 dan KPPE 2. Artinya akan ada banyak kemungkinan merger dan akuisisi. Dan ini akan menimbulkan dampak positif dan negarif," kata Ibrahim saat ditemui di sela acara Media Gathering IFG Conference 2024 di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Dampak positifnya adalah pada akhirnya nanti perusahaan asuransi maupun reasuransi yang tersisa adalah perusahaan-perusahaan yang terkualifikasi dan dipastikan memiliki ketahanan pencadangan. Hal ini akan membuat masyarakat semakin percaya terhadap industri ini dan diharapkan penetrasi asuransi semakin tinggi.

"Namun, di sisi lain sebagai nature perekonomian kalau player-nya tersegmentasi di 2,3,4 [pemain] tertentu akan ada struktur pasar oligopoli. Dan kita tahu semua, oligopoli konsekuensihya ada di pricing," kata Ibrahim.

Pasar oligopoli secara umum adalah kondisi yang menggambarkan sistem perdagangan yang hanya tersedia sedikit produsen sedangkan memiliki jumlah konsumen besar. Pada sistem oligopoli ini persaingan pasar menjadi tidak sempurna.

Melihat apa yang dimau pemerintah, Ibrahim menilai masalah utama industri asuransi yang penetrasinya masih kecil adalah ketidakpercayaan masyarakat. Untuk itu dia merasa perlu ada jalan keluar, yang dia sebut dengan 'memerlukan radical strategy'.

"Kalau kita biarkan perusahaan-perusahaan kecil dengan pencadangan yang tidak cukup, satu-satunya jalan dia bisa bertahan adalah menurunkan premi sedrastis mungkin sehingga dia dapat konsumen. Tapi begitu ada klaim, dia tidak akan kuat," jelasnya.

Adapun modal minimum yang diatur POJK 23 tersebut adalah untuk KPPE 1 pada 2028 perusahaan asuransi harus memiliki modal minimum sebesar Rp500 miliar, asuransi syariah Rp200 miliar, reasuransi Rp1 triliun, dan reasuransi syariah Rp400 miliar. Sementara untuk KPPE 2, perusahaan asuransi harus memiliki modal minimum Rp1 triliun, asuransi syariah Rp500 miliar, reasuransi Rp2 triliun, dan reasuransi syariah Rp1 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 45 perusahaan asuransi dan reasuransi masih belum memenuhi aturan modal minimum hingga Agustus 2024. OJK memberikan tenggat waktu hingga 2026 untuk memenuhi aturan modal minimum tersebut.

Berdasarkan data terbaru OJK yang dikutip Rabu(9/10/2024), dari total 45 perusahaan tersebut, terdapat 15 perusahaan asuransi jiwa, 23 asuransi umum, 3 asuransi jiwa syariah, 2 asuransi umum syariah, 1 perusahaan reasuransi, dan 1 perusahaan reasuransi syariah yang belum memnuhi ketentuan modal minimum mulai 2026.

Sementara itu, 100 perusahaan asuransi dan reasuransi telah memenuhi modal minimum pada 2026, terdiri dari 34 asuransi jiwa, 49 asuransi umum, 6 asuransi jiwa syariah, 4 asuransi umum syariah, dan 7 perusahaan reasuransi.

OJK telah mengatur perusahaan asuransi dan reasuransi harus memenuhi modal minimum. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Mulai 2026, modal minimum yang harus dimiliki perusahaan asuransi sebesar Rp250 miliar, asuransi syariah Rp100 miliar, reasuransi Rp500 miliar, dan reasuransi syariah sebesar Rp200 miliar.

Dalam POJK 23/2023 Modal minimum yang harus dimiliki asuransi dan reasuransi pada 2028 ditambah. Persyaratan modal minimum pada 2028 ini dibedakan menjadi dua, yakni untuk Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 dan KPPE 2.

Sesuai Pasal 56 POJK 23/2023 ini, menjelaskan KPPE 1 dilarang menyelenggarakan kegiatan usaha dan/atau produk asuransi selain kegiatan usaha dan/atau produk asuransi sederhana, sedangkan KPPE 2 dapat menyelenggarakan seluruh kegiatan usaha dan/atau produk asuransi.

Untuk KPPE 1, pada 2028 perusahaan asuransi harus memiliki modal minimum sebesar Rp500 miliar, asuransi syariah Rp200 miliar, reasuransi Rp1 triliun, dan reasuransi syariah Rp400 miliar.

Sementara untuk KPPE 2, perusahaan asuransi harus memiliki modal minimum Rp1 triliun, asuransi syariah Rp500 miliar, reasuransi Rp2 triliun, dan reasuransi syariah Rp1 triliun.

Berdasarkan catatan OJK per Agustus 2024, untuk KPPE 1 perusahaan yang sudah memenuhi modal minimum tersebut sebanyak 67 perusahaan, terdiri dari 28 perusahaan asuransi jiwa, 28 asuransi umum, 6 asuransi jiwa syariah, 2 asuransi umum syariah, dan 3 perusahaan reasuransi.

Sementara untuk KPPE 2, perusahaan yang sudah memenuhi modal minimum terdapat 49, terdiri dari 24 perusahaan asuransi jiwa, 17 asuransi umum, 5 asuransi jiwa syariah, 2 asuransi umum syariah, dan 1 perusahaan reasuransi.

Optimalisasi pemenuhan modal inti minimum BPR sebesar Rp6 miliar pada 31 Desember 2024 merupakan upaya untuk mewujudkan penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri BPR

Denpasar (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mengingatkan Bank Perekonomian Rakyat (BPR)/ Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di daerah itu agar terus memperkuat permodalan untuk meningkatkan daya saing dan kontribusinya bagi perekonomian di Pulau Dewata.

"Optimalisasi pemenuhan modal inti minimum BPR sebesar Rp6 miliar pada 31 Desember 2024 merupakan upaya untuk mewujudkan penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri BPR," kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Rabu.

Dengan demikian, lanjut dia, dapat berkontribusi secara signifikan dalam perekonomian di wilayahnya dan mampu untuk menghadapi tantangan dan tuntutan dari dinamika perekonomian domestik.

"Upaya yang dapat dilakukan oleh BPR/BPRS dalam pemenuhan modal inti minimum antara lain pemupukan laba organik, setoran modal oleh pemegang saham existing (yang ada), dan melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau pengambilalihan (akuisisi) oleh investor baru," ucapnya.

Bagi BPR/BPRS yang tidak dapat memenuhi modal inti minimum, OJK berwenang memerintahkan BPR/BPRS untuk melakukan dan menerima penggabungan atau peleburan, dan menerima pengambilalihan oleh pihak lain.

Kristrianti menambahkan, pelaksanaan konsolidasi dalam penataan struktur industri BPR/BPRS terutama dilakukan bagi BPR/BPRS yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali yang sama atau berada dalam satu grup yang sama dengan mempertimbangkan potensi kesamaan atau kemiripan strategi bisnis, struktur dan budaya organisasi serta infrastruktur teknologi informasi.

Sebelumnya dalam kegiatan Pembahasan Action Plan (rencana aksi) Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR di Provinsi Bali Tahun 2024, Kristrianti berharap pemegang saham pengendali BPR/BPRS dapat mendukung upaya penguatan permodalan tersebut,

"Dengan peningkatan modal inti akan dapat mendukung efisiensi kegiatan usaha, meningkatkan daya saing di tengah kompetisi yang berasal dari hulu ke hilir, serta untuk menghadapi berbagai tantangan digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi," katanya.

Kristrianti juga menyampaikan OJK Provinsi Bali secara proaktif menginisiasi beberapa kegiatan peningkatan kapasitas untuk mendukung penguatan BPR antara lain melalui sosialisasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Publik (SAK EP), workshop bagi BPR melalui kerja sama dengan Sparkassen dan ADB.

Selain itu evaluasi kinerja BPR sekaligus pembahasan isu strategis BPR, dan sosialisasi beberapa ketentuan terbaru seperti ketentuan mengenai Pelindungan Konsumen, Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, serta Penanganan Tipibank setelah berlakunya UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Sementara itu Ketua Forum Pemegang Saham Pengendali, I Gusti Agung Rai Wirajaya turut mendorong BPR yang belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar agar melakukan upaya optimal untuk memenuhinya pada 31 Desember 2024.

Melalui penguatan permodalan dan konsolidasi BPR/BPRS diharapkan dapat memperkuat peran BPR/BPRS dalam pembiayaan UMKM dan memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Bali.

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024