Bisnis.com, JAKARTA -- Fintech Peer-to-Peer (P2P) lending Modal Rakyat menyampaikan harapannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong tumbuhnya industri agar tetap di trend positif.

Direktur Utama Modal Rakyat Indonesia Christian Hanggra mengatakan pihaknya berharap ada kepastian regulasi agar industri ini tetap bertumbuh. Beberapa yang dia catat adalah mulai dari penurunan bunga pinjaman online dan pajak pendanaan.

"[Otoritas perlu] Review suku bunga pinjaman dan cost of fund yang lebih terjangkau terutama dari institusi LJK [Lembaga Jasa Keuangan] lainnya," kata Christian kepada Bisnis, dikutip Minggu (13/10/2024).

Kedua, pihaknya juga berharap Kementerian Keuangan menetapkan pajak pendanaan masuk klasifikasi sebagai pajak investasi. "Karena ada risiko di dalamnya. Sebagai contoh, perlakuannya mungkin lebih seperti kripto maupun saham," sambung Christian.

Selain dari sisi regulasi, untuk menjaga tren pertumbuhan industri P2P lending menurutnya perlu terus dilakukan edukasi terkait produk yang disediakan. Terutama terkait ambiguitas di benak konsumen antara produk P2P lending yang berizin dengan perusahaan pembiayaan atau multifinance yang memberikan layanan buy now pay later (BNPL).

Termasuk edukasi membedakan P2P lending legal yang berizin OJK dengan pinajaman online ilegal yang banyak meresahkan masyarakat. Faktor edukasi ini juga menurutny penting untuk meminimalisir risiko gagal bayar peminjam.

OJK mencatat saat ini industri P2P lending sedang dalam tren positif dengan mencatatkan pertumbuhan outstanding pembiayaan dan kenaikan laba. Tercatat per Agustus 2024 outstanding pembiayaan tumbuh 35,62% menjadi Rp72,03 triliun dengan perolehan laba mencapai Rp656,8 miliar, naik dibanding bulan Juli.

"Kemungkinan [peningkatan tersebut] berasal dari efisiensi proses operasional dan penghematan atau pemotongan biaya operasional," kata Christian.

Sementara dari sisi tantangan yang ada, OJK masih mencatat terdapat 19 dari 100 penyelenggara P2P yang kredit macetnya di atas 5%, serta terdapat 16 penyelenggara belum memenuhi modal minimal sebesar Rp7,5 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan perkembangan kasus yang dialami sejumlah perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) seperti PT Investree Radhika Jaya (Investree), PT Modal Rakyat Indonesia (Modal Rakyat), hingga PT Tanifund Madani Indonesia (Tanifund).

Perinciannya dalam kasus Investree yang mengalami gagal bayar hingga dugaan fraud, OJK menyebut pihaknya terus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen pengurus atas rencana tindak lanjut (action plan) yang telah disampaikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan hingga saat ini belum terdapat laporan realisasi penyuntikan modal dan penyelesaian permasalahan di Investree.

“OJK akan mengambil langkah-langkah pengawasan [supervisory concern] yang diperlukan dan mengenakan sanksi lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Agusman dalam jawaban tertulisnya pada Rabu (2/10/2024).

Agusman menyiratkan Investree belum ingin mencabut bisnisnya di Indonesia. Berdasarkan korespondensi terakhir, alamat kantor Investree masih aktif dan masih dapat menerima kunjungan pengaduan walk in customer.

Sementara untuk Tanifund yang telah dicabut izinnya karena kasus gagal bayar, Agusman menyebut perusahaan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran dan menunjuk empat orang sebagai tim likuidasi.

Agusman mengatakan tim likuidasi tersebut sudah dapat menjalankan tugasnya sesuai rencana kerja dan diharapkan dapat bertindak adil, objektif, serta independen dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

OJK juga memberikan perkembangan terkait dengan Fazz Group yang dikabarkan akan menutup beberapa unit usaha pada awal tahun depan. Bisnis itu seperti fintech P2P lending Modal Rakyat serta perusahaan pembiayaan PT Fazz Capital Finance yang dikabarkan ingin mengembalikan izin usahanya.

Terkait Modal Rakyat, Agusman menyebut bahwa perusahaan per Agustus 2024 telah memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan menunjukkan operasional perusahaan yang stabil.“Saat ini OJK belum menerima rencana penutupan layanan,” kata Agusman.

Sementara untuk, PT Fazz Capital Finance yang baru mendapatkan izin usaha pada tanggal 22 Februari 2024, Agusman mengatakan pengawas masih melakukan monitoring atas komitmen perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beredar kabar di media sosial terkait Fazz Financial Group yang akan melakukan sejumlah perubahan bisnis sehingga berdampak terhadap fintech peer to peer (P2P) lending PT Modal Rakyat Indonesia atau Modal Rakyat.

Berdasarkan unggahan akun @ecommurz di Instagram, Fazz dilaporkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menutup lini bisnisnya, tak terkecuali Modal Rakyat. Disebutkan langkah itu dilakukan karena perusahaan ingin memfokuskan beroperasi pada beberapa unit bisnis saja.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lantas merespons terkait isu yang beredar tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebut saat ini pihaknya belum menerima rencana penutupan layanan.

"PT Modal Rakyat Indonesia per Agustus 2024 telah memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan menunjukkan operasional perusahaan yang stabil," kata Agusman dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (2/10).

Menanggapi kabar tersebut, manajemen Modal Rakyat sempat mengatakan kepada Kontan bahwa Modal Rakyat yang merupakan bagian dari Fazz Financial Group tengah melakukan perubahan fokus bisnis dengan lebih mendorong pertumbuhan pinjaman untuk agen Fazz.

"Dengan itu, kami berharap kinerja Modal Rakyat bisa bertumbuh di kemudian hari, seiring dengan pertumbuhan Fazz," ungkap manajemen Modal Rakyat kepada Kontan, Jumat (23/8).

Lebih lanjut, manajemen Modal Rakyat menyebut perusahaan tidak mempunyai rencana untuk menutup layanan atau layanan yang lain pada tahun depan. Mereka bilang Modal Rakyat akan terus melayani peminjam yang berasal dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

"Selama proses tersebut, kami memastikan tanggung jawab untuk seluruh mitra, pengguna, serta kewajiban terhadap regulator akan selalu terpenuhi sesuai peraturan perundangan yang berlaku," ujar manajemen Modal Rakyat.

Hingga saat ini, manajemen Modal Rakyat menyampaikan fokus Fazz adalah mengembangkan seluruh layanan dengan integrasi yang lebih baik dalam naungan Fazz Financial Group.

Sebelumnya, Modal Rakyat yang merupakan bagian dari Fazz Financial Group dikabarkan menjadi salah satu korban langkah tersebut. Akun itu menyebut Fazz akan melakukan PHK yang terjadi dalam tiga tahap, yakni tahap pertama pada Agustus 2024 yang berdampak pada Modal Rakyat, Fazz Capital Finance, dan operasi peminjaman.

Tahap kedua pada September 2024, yang akan memengaruhi Fazz Agen, termasuk Xfers dan Payfazz. Tahap ketiga pada Februari 2025, Fazz dilaporkan akan melakukan penutupan operasional penuh di Fazz Business.

Disebutkan masalah itu muncul karena adanya permasalahan antara tim Singapura dan Indonesia. Adapun pihak Singapura diduga ingin mengambilalih Fazz.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Beredar kabar di media sosial terkait Fazz Financial Group yang akan melakukan sejumlah perubahan bisnis sehingga berdampak terhadap fintech peer to peer (P2P) lending PT Modal Rakyat Indonesia atau Modal Rakyat.

Berdasarkan unggahan akun @ecommurz di Instagram, Fazz dilaporkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menutup lini bisnisnya, tak terkecuali Modal Rakyat.

Langkah itu disebut lantaran perusahaan ingin memfokuskan beroperasi pada beberapa unit bisnis saja.

Modal Rakyat yang merupakan bagian dari Fazz Financial Group dikabarkan menjadi salah satu korban langkah tersebut.

Akun itu menyebut Fazz akan melakukan PHK yang terjadi dalam tiga tahap, yakni tahap pertama pada Agustus 2024 yang berdampak pada Modal Rakyat, Fazz Capital Finance, dan operasi peminjaman. Tahap kedua pada September 2024, yang akan memengaruhi Fazz Agen, termasuk Xfers dan Payfazz. Tahap ketiga pada Februari 2025, Fazz dilaporkan akan melakukan penutupan operasional penuh di Fazz Business.

Disebutkan masalah itu muncul karena adanya permasalahan antara tim Singapura dan Indonesia. Adapun pihak Singapura diduga ingin mengambilalih Fazz.

Menanggapi kabar tersebut, manajemen Modal Rakyat mengatakan kepada Kontan bahwa saat ini Modal Rakyat yang merupakan bagian dari Fazz Financial Group tengah melakukan perubahan fokus bisnis dengan lebih mendorong pertumbuhan pinjaman untuk agen Fazz.

"Dengan itu, kami berharap kinerja Modal Rakyat bisa bertumbuh di kemudian hari, seiring dengan pertumbuhan Fazz," ungkap manajemen Modal Rakyat kepada Kontan, Jumat (23/8).

Lebih lanjut, manajemen Modal Rakyat menyebut perusahaan tidak mempunyai rencana untuk menutup layanan Modal Rakyat, atau layanan yang lain pada tahun depan. Mereka bilang Modal Rakyat akan terus melayani peminjam yang berasal dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

"Selama proses tersebut, kami memastikan tanggung jawab untuk seluruh mitra, pengguna, serta kewajiban terhadap regulator akan selalu terpenuhi sesuai peraturan perundangan yang berlaku," ujar manajemen Modal Rakyat.

Hingga saat ini, manajemen Modal Rakyat menyampaikan fokus Fazz adalah mengembangkan seluruh layanan dengan integrasi yang lebih baik dalam naungan Fazz Financial Group.

Sementara itu, dalam unggahan tersebut, dilaporkan juga bahwa Lazada yang berbasis di Singapura dan didukung oleh Alibaba tertarik mengakuisisi Fazz untuk mendapatkan lisensi perihal operasi layanan pembayaran dan pembiayaan di Indonesia.

Terkait hal itu, manajemen Modal Rakyat menyebut belum ada pembicaraan yang konkret dalam hal merger dan akuisisi dengan pihak lain hingga saat ini.

Lebih lanjut dalam unggahan, Fazz dilaporkan ingin fokus pada dua unit bisnis utama, StraitX (infrastruktur pembayaran Kripto yang berbasis di Singapura) dan Fazz Agen (dibangun di atas Xfers yang juga berbasis di Singapura).

Sebagai informasi, Fazz yang dahulu bernama Payfazz, telah bergabung dengan Xfers yang berbasis di Singapura untuk membentuk Fazz Financial Group (FFG) pada 2021 dengan nilai investasi sebesar US$ 30 juta.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penyelenggara peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) Modal Rakyat berupaya menjaga rasio TWP90 tetap di bawah 5% sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

TWP90 menunjukkan tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang melebihi 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Jika TWP90 di atas 5%, berarti kelalaian pemenuhan kewajiban oleh debitur cukup tinggi alias menjadi kredit macet.

Direktur Utama Modal Rakyat Indonesia Christian Hanggra mengatakan Modal Rakyat telah menerapkan berbagai strategi untuk menjaga rasio TWP90 tetap di bawah 5%, di antaranya dengan menjaga penyaringan kredit secara ketat.

"Kami menggunakan algoritma berbasis data dan teknologi untuk menyaring calon peminjam dengan lebih ketat, memastikan hanya peminjam yang memenuhi syarat dengan kualitas kelayakan yang baik yang dapat mengakses dana," kata Christian kepada Bisnis, Senin (15/7/2024) malam.

Strategi kedua adalah melakukan pemantauan dan penilaian berkala. Modal Rakyat secara berkala mengevaluasi dan memantau kinerja portofolio pinjaman serta kondisi keuangan peminjam. Strategi ketiga adalah melakukan edukasi dan pembinaan kepada para peminjam. Tidak hanya menyalurkan pinjaman, Modal Rakyat juga memberikan edukasi keuangan dan pembinaan kepada peminjam mengenai pengelolaan keuangan yang baik agar mereka dapat memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu.

Penerapan strategi tersebut membuat tren rasio Non-Performing Loan (NPL) di Modal Rakyat tetap terkendali dan di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh OJK. "Kami terus melakukan upaya-upaya preventif untuk menjaga agar rasio kredit macet tetap rendah, termasuk meningkatkan kualitas analisis kredit dan memperbaiki proses penagihan. "Tingkat Keberhasilan total kami saat ini adalah 99,95%, yang merupakan perbandingan nilai kredit bermasalah terhadap total dari keseluruhan nilai pendanaan yang berhasil disalurkan selama ini," tambah Christian.

Hingga Mei 2024, OJK mencatat ada 15 penyelenggara pinjol legal yang memiliki TWP90 di atas 5%. Christian menyoroti beberapa kendala yang menyebabkan tingginya tingkat gagal bayar di perusahaan pinjol, yaitu kurangnya analisis kredit yang mendalam, kondisi ekonomi yang tidak stabil, keterbatasan data dan informasi peminjam, serta kurangnya edukasi keuangan. "Peminjam yang kurang memahami pentingnya manajemen keuangan yang baik lebih rentan terhadap wanprestasi," tegasnya.

Secara nasional, rasio TWP90 berdasarkan catatan OJK masih terjaga. OJK mencatat pertumbuhan outstanding pembiayaan pinjol pada Mei 2024 terus meningkat 25,44% yoy menjadi Rp 64,56 triliun. TWP90 tercatat dalam kondisi terjaga di posisi 2,91%, dibandingkan dengan April 2024 yang mencapai 2,79%.