Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendapatkan usulan terkait kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Hal ini dibahas dalam pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Ada tiga hal yang bisa masuk skema pengupahan. Airlangga menjelaskan dalam usulan pengusaha, pertama skema pengupahan selain UMP juga melihat kondisi perkembangan perekonomian dan industri saat ini.

"Dalam pembahasan para pengusaha yang tercakup dalam Apindo, terdiri dari berbagai sektor, termasuk otomotif, kawasan industri, sektor retail, dan tekstil itu mengharap bahwa perupahan dapat mencerminkan terkait dengan perkembangan perekonomian," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Kedua, skema pengupahan tetap sesuai regulasi. Ketiga, pengusaha usul agar ada skema struktur skala pengupahan baru yang berdasarkan produktivitas.

"Komitmen dari pengusaha untuk bicaranya tidak hanya UMP tetapi juga bicara mengenai skala upah dan juga struktur skala upah, dan juga berharap produktivitas bisa menjadi salah satu faktor," terang Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menjelaskan dalam waktu dekat UMP 2025 memang akan diumumkan, tepatnya 21 November 2024.

Terkait skema pengupahan dilakukan secara Bipartit, Shinta menyebut skema itu menyasar kepada pekerja upahnya di atas UMP. Jadi, kenaikan gajinya akan bergantung pada kondisi perusahaan.

"Jadi di atas daripada UMP sebaiknya diserahkan kepada pelaku usaha masing-masing karena ini tentu saja kondisinya berbeda-beda ini negosiasi bipartit dan ada social dialog yang terus kami kedepankan dengan pada pekerja," pungkasnya.

(ada/ara)

Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Khusus Jakarta menilai aturan kemasan polos tanpa merek bagi rokok elektronik yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik berpotensi semakin mempersulit keberlangsungan industri di tengah tertekannya perekonomian nasional.

Kadin mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes), selaku penggagas, untuk mengkaji ulang beleid tersebut bahkan menganulir rencana penerbitan RPMK ini.

Ketua Umum KADIN Daerah Khusus Jakarta, Diana Dewi, mengatakan aturan tersebut sangat diskriminatif bagi para pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait di industri hasil tembakau, termasuk rokok elektronik.

"Tentunya Kemenkes tidak saja perlu mempertimbangkan, tapi menganulir rencana penerbitan RPMK tersebut. Kami sarankan, Kemenkes membicarakan dulu hal tersebut, baik dengan pelaku usaha, stakeholders keuangan, pengamat, serikat pekerja dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan," kata Diana Dewi, dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Diana meyakini, jika aturan tersebut tetap dipaksakan, maka produk-produk tembakau dan rokok elektronik ilegal akan semakin marak di pasaran. Sebab, produsen tidak boleh menampilkan identitas merek. Kondisi tersebut berpotensi memicu peralihan konsumsi dan mempersulit pemerintah dalam melakukan pengawasan. Dampak terbesarnya adalah tergerusnya penerimaan negara dari cukai.

"Sulit melakukan pengawasan di lapangan karena tak ada merek pada produk yang dijual. Juga berpotensi munculnya duplikasi-duplikasi produk yang tidak bisa dijamin kualitasnya, di mana masyarakat akan sulit membedakan mana produk yang asli dan mana yang palsu. Selain itu, dengan mudah akan masuk barang-barang ilegal," tuturnya.

Kondisi tersebut tentu memperburuk keberlangsungan industri rokok elektronik yang akan berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Apalagi mayoritas pelaku usaha di sektor ini merupakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Oleh karenanya, KADIN Daerah Khusus Jakarta meminta agar Kemenkes lebih bijaksana dalam merancang regulasi agar tidak mematikan pelaku usaha.

Secara umum, Diana menambahkan kondisi perekonomian Indonesia belum stabil. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu memperhatikan pelaku usaha, termasuk UMKM, agar tidak dibebankan dengan aturan-aturan baru yang berpotensi memunculkan banyak masalah. "Kami mendorong Kemenkes untuk lebih membuka diri dan mau menerima koreksi dari sejumlah pihak. Terhadap aturan tersebut, ada baiknya ditinjau ulang," tegasnya.

Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto sangat menyayangkan upaya Kemenkes mendorong regulasi yang menimbulkan tantangan besar bagi industri rokok elektronik cair dan padat. Senada dengan Diana, jika tidak ditinjau ulang, menurut Budiyanto, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kontribusi cukai rokok elektronik, yang tentunya akan berdampak negatif terhadap pencapaian target ekonomi nasional.

"Kami berharap KADIN dan pemerintah dapat bekerja sama untuk meninjau kembali demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan," kata Budiyanto.

Simak: YLKI Sambut Baik Larangan Penjualan Rokok Eceran

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rir)

Jakarta -

Anindya Novian Bakrie mengaku sudah mendapat banyak dukungan untuk menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2029. Hal ini disampaikannya setelah pengumuman susunan kepengurusan baru Kadin periode 2024-2029.

Tidak tanggung-tanggung, pria yang akrab disapa Anin itu mengaku sudah mendapat suara dari 70% anggota pengurus Kadin sebelumnya. Sementara selama ini dirinya memang sudah menduduki posisi Ketum Kadin berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu (14/9) lalu.

"Dari kepengurusan sebelumnya saya rasa 70% sudah bergabung di sini (mendukung dirinya sebagai ketua Kadin) dan saya rasa sisanya hanya masalah waktu," kata Anindya di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Dalam kesempatan itu dirinya juga kembali menegaskan bahwa kepengurusan dan struktur organisasi Kadin ini terdiri dari Kadin Daerah baik provinsi, kota, hingga kabupaten yang kemarin banyak memberi suara dalam Munaslub; dan anggota luar biasa atau asosiasi/himpunan.

"Jadi bapak-bapak ibu-ibu Hanya untuk mengulangi saja, di Kadin ini ada dua pemegang sahamnya. Yang pertama adalah Kadin Provinsi yang sampai ke Kabupaten dan Kota, dan satu lagi adalah anggota luar biasa atau asosiasi dan himpunan," tegasnya.

Di luar itu, ia mengaku sedang menyiapkan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang harapannya dapat dihadiri para anggota. Sebab dalam kesempatan itu dirinya ingin membahas terkait kepengurusan Kadin hingga program kerja 2025.

"Pada tanggal 1 Desember kami berharap akan melaksanakan Rapimnas sesuai hasil rapat kami, kami harap seluruh komponen Kadin provinsi, asosiasi dan unsur lain dapat hadir," kata Anindya.

"Teman-teman pengusaha yang nanti cukup waktu untuk kita gabungkan di Dewan Usaha, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dapat juga hadir. Sehingga pada saat itu Pak, kalau Rapimnas itu agendanya fokus kepada program kerja. Jadi program kerja 2025 bisa dijalankan," terangnya lagi.

Lebih lanjut, Ia pun berupaya untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menjabarkan program yang akan dilaksanakan.

"Kita berharap mudah-mudahan dalam waktu singkat Siapa tahu bisa ada audiensi kepada Bapak Presiden. Sehingga kami siapkan rencana mewakili beliau dengan fokus bagi kami APEC 5 Peru, kemudian di Rio ada G20, sebelumnya ada beberapa lawatan cukup panjang," ucapnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia, Erwin Aksa, mengumumkan susunan kepengurusan Kadin baru periode 2024-2029.

Sejumlah nama populer masuk dalam jajaran kepengurusan Kadin. Ada nama Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Chairman CT Corp, Chairul Tanjung sebagai Ketua Dewan Usaha, dan hingga Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Dewan Penasihat.

Dalam kesempatan itulah Anindya Bakrie diumumkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029. Dalam hal ini struktur kepengurusan itu akan dilantik pada bulan Desember.

"Insyaallah pada bulan Desember pengurus pleno sudah selesai dan Insyaallah akan dilantik pada bulan Desember dan bisa dihadiri bapak Presiden," imbuhnya.

Selain itu, ada nama Ibas Yudhoyono yang masuk dalam susunan pengurus tambahan Kadin Indonesia. Adapun penyusunan pengurus baru diselesaikan pada Rabu dini hari.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyampaikan pemerintah perlu mengembangkan potensi sektor logistik. Langkah ini sebagai upaya agar mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Ketua Umum ALFI Akbar Djohan menilai sektor logistik akan menjadi salah satu poin krusial dalam mencapai target ambisius pemerintahan baru. Akbar menyebut sektor logistik nasional terus menunjukkan pertumbuhan pesat. Hal ini dapat dilihat dari total perputaran uang mencapai Rp 1.700 triliun pada tahun ini.

"Logistik adalah urat nadi ekonomi. Angka Rp 1.700 triliun ini menunjukkan bahwa sektor logistik memegang peranan besar dalam rantai pasok, distribusi, dan perdagangan, yang semuanya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional," kata Akbar dalam keterangannya, Selasa (22/10/2024).

Menurutnya, angka tersebut mencerminkan peran strategis sektor logistik dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, baik di tingkat domestik maupun internasional. Akbar menjelaskan perputaran uang itu tidak hanya mengindikasikan volume transaksi yang tinggi, tetapi juga memperlihatkan betapa vitalnya sektor ini dalam mendukung berbagai aktivitas industri.

Agar potensi besar ini bisa dimaksimalkan, Akbar berpendapat Indonesian perlu membangun infrastruktur logistik yang lebih terintegrasi. Sayangnya, lanjut Akbar, potensi besar sektor logistik belum memberikan dampak besar bagi ekonomi nasional.

"Selama ini, pelaku usaha dan pemangku kepentingan di sektor logistik masih tercerai berai, hal ini menyebabkan biaya logistik Indonesia masih tinggi dan kalah dari negara-negara tetangga," jelas Akbar.

Akbar menekankan agar Indonesia bisa menjadi negara maju, harus mampu memiliki biaya logistik yang lebih kompetitif. Ia juga mengusulkan pembentukan Badan Logistik Nasional untuk mengintegrasikan seluruh ekosistem logistik nasional.

"Perlu ada sebuah institusi atau badan khusus yang menjadi leader dalam mengorkestrasi dan menjadi jembatan antar kepentingan seluruh pihak," imbuh Akbar.

Tak lupa, dia pun menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. ALFI, di bawah kepemimpinannya, berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah.

"Kami siap berkolaborasi dengan Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan visi besar pemerintahan ini," tegasnya.

(ara/ara)

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia (2024 ? 2029) Anindya Bakrie mendapatkan undangan resmi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto?Gibran Rakabuming Raka pada Minggu, 20 Oktober 2024 lusa di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI.

Hal tersebut disampaikan Anindya dalam Rapat Dewan Pengurus Harian Kadin Indonesia di Ruang Mochtar Riady, Lantai 29, Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta, Jumat (18/10) sore.

Anindya juga menjelaskan dirinya akan ikut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rencana lawatan luar negeri pertama Presiden Prabowo pasca-pelantikan nanti. Kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri direncanakan pada pekan kedua dan ketiga November, termasuk di antaranya menghadiri Forum APEC di Lima, Peru, dan Forum G-20 di Rio De Jainero, Brazil.

Rapat Dewan Pengurus Harian Kadin dihadiri baik secara langsung ataupun melalui aplikasi zoom meeting oleh para Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang maupun WKU Kepengurusan Kadin Indonesia masa bakti 2024 ? 2029, di antaranya Erwin Aksa, James T. Riady, Nurdin Halid, Nita Yudi, Bobby Gafur Umar, Shinta Widjaja Kamdani, Carmelita Hartoto, Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, Aryo Djojohadikusumo, dan Benny Soetrisno.

Pada kesempatan tersebut, Anindya memberikan arahan kepada para pengurus di antaranya untuk menyusun program kerja 100 hari pertama dan program kerja 2025 sebagai bahan Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) dan merangkul counterpart di kementerian/lembaga terkait WKU bidang masing- masing menyesuaikan dengan nomenklatur kabinet pemeritahan Prabowo ? Gibran.

Anindya juga menegaskan dua tugas penting Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah yaitu membantu investasi masuk ke Indonesia dan menggerakkan ekonomi di daerah. Juga disampaikan bahwa sususan kepengurusan Kadin Indonesia Masa Bakti 2024 ? 2029 akan diumumkan pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Sebagai informasi, susunan pengurus Kadin Indonesia yang diumumkan pada 7 Oktober 2024 lalu baru mencakup sekitar 50% dari total kepengurusan, sebagaimana yang disampaikan Anindya sebelum diumumkannya susunan kepengurusan Kadin Indonesia Tahap Pertama.

Selain agenda rapat Dewan Pengurus Kadin Indonesia, Anindya dan para pengurus Kadin Indonesia juga menghadiri acara rutin Kadin Indonesia setiap hari Jumat yaitu Santunan & Wirausaha untuk Anak Yatim, yang bertema "Langkah Kecil Impian Besar", yang juga diselenggarakan di lantai 29, Menara Kadin Indonesia.

Jakarta -

Pemerintah telah memutuskan untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025. Merespons hal tersebut, para petani tembakau mengaku lega.

Sekjen DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Muhdi, mengatakan realisasi keputusan pemerintah yang tidak menaikkan cukai rokok pada tahun depan memberikan secercah rasa optimistis bagi petani.

"Melihat perjuangan petani saat ini, peraturan-peraturan yang ada sangat menekan hilir dan berdampak pada kami di hulu. Harapan kami, keputusan pemerintah yang tidak menaikkan CHT tahun depan, kiranya disertai dengan perlindungan terhadap komoditas dan pemberdayaan terhadap petani,"ujar Muhdi, dalam keterangannya, dikutip Jumat (18/10/2024).

Muhdi menilai seharusnya pemerintah dapat melihat realita di lapangan, bahwa kuantitas dan kualitas perkebunan tembakau yang digarap petani, terus meningkat.

Selain itu, diyakini produktivitas petani terserap dengan baik. Untuk itu, seharus hal tersebut bisa dipertahankan dan didorong agar petani dapat semakin mandiri, sejahtera dan berdaya saing.

"Tahun ini, banyak daerah yang luasan lahan tanam tembakaunya meningkat. Contohnya Lamongan. Luas lahan tembakaunya meningkat 9.638 hektare dibanding tahun sebelumnya, 8.337 hektare. Kualitas dan harga komoditas juga kompetitif. Ini yang harus terus dijaga dan ditingkatkan," terangnya.

Muhdi menyebut, petani membutuhkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, baik melalui program pemberdayaan maupun peraturan yang akan datang. Termasuk kebijakan CHT 2025.

Ia menegaskan agar apapun kebijakan yang disusun oleh pemerintah, baik fiskal maupun non-fiskal kiranya tetap mempertimbangkan kondisi kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sulit. Termasuk lapangan pekerjaan yang semakin terbatas.

Menurutnya, apapun peraturannya yang terkait dengan pengaturan tembakau, petani berharap agar dapat dilibatkan. Selain itu, pertani juga mengatakan jangan sampai kebijakan yang tidak jadi direalisasikan ini malah akan berlaku dan nilainya dinaikkan.

"Jangan sampai cukai tahun depan tidak naik, tapi jadi berkali-kali lipat di tahun berikutnya. Itu sama saja dengan membunuh mata pencaharian kami," lanjutnya.

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) I Ketut Budhyman menuturkan kebijakan pemerintah untu tidak menaikkan CHT 2025 adalah langkah yang tepat.

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih menunjukkan kepedulian terhadap keberlangsungan dan stabilitas industri hasil tembakau (IHT).

Harapannya komitmen pemerintah dapat menjaga keberlangsungan IHT dan 6 juta tenaga kerja di dalamnya. Dia mewanti-wanti jangan sampai ada kenaikan tarif pada tahun depannya lagi.

"Maka akan semakin menekan sektor manufaktur ini. Apalagi mengingat situasi ekonomi saat ini cukup berat, lapangan pekerjaan makin sulit, beban untuk IHT bertumbuh pun semakin berat,"ujar Budhyman.

Kepastian berusaha dan serapan tenaga kerja, lanjut Budhyman, adalah dua faktor penting yang harus menjadi pertimbangan utama pemerintah terkait penentuan kebijakan CHT.

Berkaca pada tahun 2019 dan 2020, di mana tidak ada kenaikan cukai di 2019, tapi diikuti oleh lonjakan kenaikan cukai lebih dari 20% di 2020 dengan alasan kompensasi cukai tidak mengalami kenaikan di 2019.

"Kemudian pandemi COVID-19 terjadi. Dampaknya, penurunan kinerja IHT secara drastis, serapan tenaga kerja minim, dan untuk bangkit memulihkan sektor ini agar dapat bertumbuh, berdaya saing dan berkontribusi maksimal bagi penerimaan negara menjadi tidak mudah,"sebutnya.

Budhyman mengingatkan, bahwa ekosistem pertembakauan di Indonesia sangat kompleks. Setiap elemen mulai dari hulu hingga hilir berkaitan erat. Kebijakan yang menekan pada salah satu elemen-nya, akan menimbulkan dampak dan ketimpangan bagi yang lain.

"Oleh sebab itu, semua kebijakan dan peraturan, harapan kami pemerintah dapat memitigasi dampak jangka panjangnya. Ada petani tembakau, petani cengkeh, pekerja sektor manufaktur, pedagang, pabrik hingga konsumen yang akan terbebani ketika ada ketidakpastian mengenai kebijakan cukai. Dampak negatifnya masif," tutupnya.

(ada/ara)

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program makan bergizi gratis yang akan diberikan dua kali dalam satu hari.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Akbar Himawan Buchari mengungkapkan akan ada efek berganda dari program makan bergizi gratis yang diusung Prabowo. Anggaran sebesar Rp 450 triliun, tentu akan menggerakan pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, program ini tidak hanya membuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia lebih baik, tetapi juga turut memberikan stimulus bagi perekonomian daerah. Khususnya, pelaku UMKM.

"Bayangkan jika anggaran yang terealisasi mencapai Rp 450 triliun. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kita akan mendapat berkahnya, dan pertumbuhan ekonomi bisa terangkat," ujar Akbar dalam keterangannya, Selasa (8/10/2024).

Karena itu ia meminta agar kepala daerah mulai mempersiapkan bahan bakunya. Seperti produk pertanian, peternakan, dan bahan pendukung lainnya. "Jangan sampai potensi yang besar ini justru bahan bakunya dipasok dari daerah lain," ujar Akbar.

Selain itu, ia juga meminta agar pelaku UMKM mulai meningkatkan kualitas produksinya. Sebut saja beragam menu makanan bergizi yang akan disajikan kepada siswa. Mengingat, program ini akan berada di bawah Badan Gizi Nasional.

"Selain bergizi, UMKM di daerah juga harus membuat makanan yang lezat agar menjadi menu yang benar-benar bermanfaat bagi siswa," jelas Akbar.

Ia memprediksi, jika program ini berjalan sesuai rencana Prabowo-Gibran, tentu yang paling mendapat manfaatnya adalah pelaku UMKM. Mengingat, program ini benar-benar merakyat.

"Kita bicara dari sudut pandang pelaku usaha ya. Tentu yang paling dapat manfaatnya ya pelaku UMKM. Selain sasarannya para siswa, program ini juga membantu UMKM naik kelas," jelas dia.

Simak Video: Kepala Badan Gizi soal Program Makan Gratis: 2 Januari Kita Laksanakan

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program makan bergizi gratis yang akan diberikan dua kali dalam satu hari.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Akbar Himawan Buchari mengungkapkan akan ada efek berganda dari program makan bergizi gratis yang diusung Prabowo. Anggaran sebesar Rp 450 triliun, tentu akan menggerakan pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, program ini tidak hanya membuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia lebih baik, tetapi juga turut memberikan stimulus bagi perekonomian daerah. Khususnya, pelaku UMKM.

"Bayangkan jika anggaran yang terealisasi mencapai Rp 450 triliun. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kita akan mendapat berkahnya, dan pertumbuhan ekonomi bisa terangkat," ujar Akbar dalam keterangannya, Selasa (8/10/2024).

Karena itu ia meminta agar kepala daerah mulai mempersiapkan bahan bakunya. Seperti produk pertanian, peternakan, dan bahan pendukung lainnya. "Jangan sampai potensi yang besar ini justru bahan bakunya dipasok dari daerah lain," ujar Akbar.

Selain itu, ia juga meminta agar pelaku UMKM mulai meningkatkan kualitas produksinya. Sebut saja beragam menu makanan bergizi yang akan disajikan kepada siswa. Mengingat, program ini akan berada di bawah Badan Gizi Nasional.

"Selain bergizi, UMKM di daerah juga harus membuat makanan yang lezat agar menjadi menu yang benar-benar bermanfaat bagi siswa," jelas Akbar.

Ia memprediksi, jika program ini berjalan sesuai rencana Prabowo-Gibran, tentu yang paling mendapat manfaatnya adalah pelaku UMKM. Mengingat, program ini benar-benar merakyat.

"Kita bicara dari sudut pandang pelaku usaha ya. Tentu yang paling dapat manfaatnya ya pelaku UMKM. Selain sasarannya para siswa, program ini juga membantu UMKM naik kelas," jelas dia.

Simak Video: Kepala Badan Gizi soal Program Makan Gratis: 2 Januari Kita Laksanakan

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Jakarta -

Aktor sekaligus pengusaha Raffi Ahmad dipercaya menjabat Wakil Ketua Umum (Waketum) bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Raffi Ahmad masuk di kepengurusan Kadin 2024-2029 yang dipimpin Anindya Bakrie.

"Terima kasih pastinya kepada Pak Anindya Bakrie selaku ketua umum yang sudah mempercayakan kami. Di sini saya, Raffi Ahmad dan Pak Boby, kami dipercayakan, kalau saya selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," katanya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).

Raffi mengatakan, pengusaha siap bersinergi dengan pemerintah. Ia pun percaya sinergi pengusaha dengan pemerintah akan semakin baik setelah Prabowo-Gibran resmi dilantik.

"Jadi memang sama-sama kita bersinergi untuk seluruh pengusaha, Kadin ini bersinergi dengan pemerintahan. InsyaAllah nanti setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik pasti sinergi kita juga akan lebih baik, mudah-mudahan Mas Anin juga bisa terus menjembatani apa yang memang diinginkan terbaik," ujarnya.

"Pastinya tujuan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, tentunya juga untuk para pebisnis-pebisnis Indonesia semuanya bisa bersinergi dengan baik," sambungnya.

Raffi baru akan menyusun programnya di Kadin secara rinci usai pergantian pemerintahan. Kepengurusan Kadin 2024-2029 diumumkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya.

Ia juga sekaligus mengumumkan kembali posisi Anindya sebagai Ketua Umum Kadin. Namun demikian, dalam agenda tersebut tidak terlihat kehadiran Arsjad Rasjid.

"Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Bapak Arsjad Rasjid. Ini luar biasa, Pak Ketum ini, ya ini Pak Anin luar biasa, Pak Hasim, ya. Masih memberikan penghargaan kepada Pak Arsjad Rasjid," kata Mulyadi.

(ily/rrd)

SOLO, iNews.id - Ketua UmumDPP Partai PerindoAngela Tanoesoedibjo memompa semangat para kader agar Partai Perindo dapat terus eksis dan bangkit. 

Dengan semangat kekeluargaan yang telah terbangun, diharapkan dapat dimanfaatkan agar ke depan bisa berjaya bersama-sama.. 

“Satu yang saya lihat yang menjadi pembeda untuk Surakarta adalah kekeluargaannya yang luar biasa. Saya pikir ini adalah modal yang bagus untuk Partai Perindo,” 

kata Angela Tanoesoedibjo saat berkunjung ke Kantor DPD Partai PerindoKota Solo, Minggu (6/10/2024). 

Angela menegaskan, dirinya memiliki komitmen untuk memperkuat organisasi dari tingkat pusat maupun daerah. Bukan hanya dari sisi orangnya saja, namun juga agar komunikasi semakin lancar, dan sinergitasnya.

Dia menginginkan agar Partai Perindo tetap eksis dan bangkit meski diakui hal itu tidak mudah. Menggarap generasi muda dinilai menjadi peluang. Partai Perindo harus mendekati dan merangkul kalangan muda yang belum terlalu mengenal politik.  

Dikatakannya, Partai Perindo di tingkat pusat saat ini membuat forum untuk berdialog dengan generasi muda tentang semua hal, terutama politik. Partai Perindo membuka dialog dengan semua komunitas, sehingga menjadi rumah aspirasi semua kalangan.

Selain itu, melakukan pembinaan-pembinaan kepada kader yang terpilih sebagai anggota legislatif. Sebab anggota legislatif sangat penting sebagai ujung tombak dan cerminan Partai Perindo. Sebab setelah mereka menjabat, yang mereka lakukan adalah terkait APBD.

Untuk itu, dilakukan pembinaan agar anggota legislatif dari Partai Perindo dapat berkontribusi dalam Menyusun APBD.Sehingga anggota legislatif kita dapat berdampak dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Ketua DPD Partai Perindo Kota Surakarta, Milia Jatmiati mengatakan, pihaknya mendapat pesan dari ketua umum agar menjaga solidaritas, integritas, dan kekompakan pengurus.

“kami optimistis Partai Perindo menuju 2029 dan bisa masuk Parliamentary threshold dan memiliki keterwakilan yang duduk di legislatif dari tingkat pusat, provinsi dan daerah,” tuturnya.   

Editor: Kastolani Marzuki

MATARAM, iNews.id - Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo mengingatkan kepada seluruh jajaran pengurus DPW dan DPD Perindo serta para kader dan simpatisan agar tidak lengah dan terus berjuang dalam menghadapi kontestasi pilkada hingga keluar sebagai pemenang.

Hal itu diungkapkan Angela Tanoesoedibjo saat memimpin langsung konsolidasi pemenangan calon kepala daerah yang diusung oleh Perindo.

“Meskipun calon kepala daerah yang diusung oleh Perindo memiliki elektabilitas yang tinggi, tapi kita tidak boleh lengah,” katanya, Sabtu (28/9/2024). 

Konsolodiasi juga dihadiri jajaran pengurus DPW dan DPD Partai Perindo seluruh NTB.

Kedatangan Angela disambut oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Perindo NTB sekaligus calon gubernur NTB nomor urut 1, Sitti Rohmi Djalillah, bersama ketua dan pengurus DPW Perindo NTB. 

"Hari ini saya ada di NTB kita konsolidasi bersama DPW juga DPD bersama anggota legislatif terpilih dan tentunya calon kepala daerah dari Partai Perindo di sini," ujar Angela.

Pada pilkada 2024 di NTB, terdapat empat calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Perindo. Mereka, yait calon Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah, calon Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, calon Wakil Bupati Lombok Tengah Normal Suzana dan calon Bupati Lombok Timur Syamsul Lutfi.

Sisa waktu dua bulan menuju 27 November ini, Angela meminta seluruh kader Perindo untuk memanfaatkan waktu secara maksimal dengan turun ke lapangan menyapa masyarakat guna fokus memenangkan calon kepala daerah yang diusung oleh partai.

"Kami berharap dengan konsolidasi hari ini kita bisa semakin solid ya memberikan dukungan penuh kepada calon kepala daerah kita untuk bisa turun ke tengah masyarakat," ucapnya.

Pada Pileg 2024, Perindo telah mencatatkan tiga wakilnya di DPRD Provinsi NTB dan sebelas di DPRD kabupaten/kota. 

Editor: Kastolani Marzuki

BANDUNG, iNews.id - Ketua UmumDPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo memuji kesiapan jajaran pengurus DPW Perindo Jabar yang datang menyambutnya dalam kunjungannya. Angela menilai bahwa kepengurusan DPW Perindo Jabar memang berjalan dengan baik. 

"Jadi dalam waktu yang singkat bisa hadir seperti ini, artinya memang kepengurusannya berjalan. Kalo misalnya dalam waktu singkat tidak bisa mengatur sedemikian rupa, maka perlu dipertanyakan," tuturnya saat mengunjungi Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Jawa Barat di Kota Bandung, Kamis (26/9/2024). 

Dalam kunjungannya, Angela yang mengenakan kemeja putih melakukan room tour di Kantor DPW Perindo Jabar yang sebelumnya diresmikan oleh Ketua Majelis Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo. 

Kedatangannya disambut Ketua DPW Perindo Jabar, Umar Sanusi dan jajaran pengurus DPW dan sejumlah Ketua DPD Partai Perindo se-Jabar. Angela tampak puas melihat setiap bagian ruangan yang terawat bersih. 

"Jadi saya sudah berkeliling ke beberapa kantor, menurut saya ini salah satu yang terawat baik," ujar Angela dalam paparannya di hadapan pengurus DPW dan DPD Perindo Jabar. 

Dalam kesempatan tersebut, Angela yang juga merupakan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) di Kabinet Indonesia Maju ini mengadakan diskusi ringan dengan jajaran pimpinan wilayah.

Angela berpesan kepada seluruh pengurus dan kader untuk fokus bekerja keras dalam memenangkan calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Perindo. "Kami harus memastikan semua pasangan calon yang diusung menang dalam pilkada serentak," ujarnya.

Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat, Umar Sanusi menambahkan bahwa partai sudah mengusung pasangan calon dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. "Kami menargetkan seluruh pasangan yang diusung dapat meraih kemenangan," ungkap Umar.

Editor: Kastolani Marzuki