REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU), Margaret Aliyatul Maimunah menegaskan akan memberikan sanksi kepada dua pengurus PP Fatayat NU, Izza Annafisatud Daniyah dan Nurul Bahrul Ulum yang belum lama ini bertemu Presiden Israel, Isaac Herzog.

"Iya pastinya (akan diberikan sanksi)," ujar Margaret saat dihubungi Republika, Rabu (17/7/2024).

Margaret sendiri saat ini sedang melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci. Sehingga, belum sempat memanggil langsung anak buahnya itu. Yang jelas, Margaret sangat menyesalkan kunjungan dua pengurus Fatayat NU itu ke Israel.

Menurut Margaret, keikutsertaan mereka dalam program di Israel yang kemudian berkesempatan bertemu dengan Presiden Israel tersebut adalah murni kegiatan personal.

"Secara Kelembagaan, PP Fatayat NU tidak pernah tahu-menahu dengan kegiatan tersebut karena PP Fatayat NU tidak pernah mendapatkan undangan kegiatan tersebut," ucap Margaret.

Dia mengatakan, PP Fatayat NU juga tidak pernah memberikan mandat dan izin kepada dua orang itu untuk menjadi peserta dalam kegiatan tersebut. "Karena yang bersangkutan tidak meminta izin dan memberikan konfirmasi sama sekali mengenai kegiatan tersebut. Hal ini tentu di luar kontrol organisasi Fatayat NU," kata dia.

Meskipun kunjungan dua pengurus Fatayat NU tersebut berkunjung ke Israel atas nama pribadi, tambah dia, PP Fatayat NU akan tetap memberikan sanksi kepada mereka. Karena, agenda mereka memberikan dampak negatif terhadap organisasi NU.

Dalam bentuk apa sanksinya, pihaknya masih akan melakukan penelusuran lebih lanjut.

"PP Fatayat NU selanjutnya akan melakukan penelusuran terkait dengan kasus ini dan akan memberikan sanksi organisasi kepada yang bersangkutan karena meskipun ini agenda personal telah memberikan dampak negatif yang sangat luas bagi organisasi NU, termasuk Fatayat dan masyarakat Indonesia," jelas Margaret.

Sebelumnya, sebanyak lima nahdliyin mengunjungi Presiden Israel Isaac Herzog dan fotonya viral di media sosial. Kelima orang tersebut berasal dari sejumlah lembaga di bawah naungan PBNU, seperti Fatayat NU, Pengurus Pusat (PP) Pagar Nusa NU, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten.

Para intelektual muda NU tersebut adalah Sukron Makmun, Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania. Dua nama terakhir merupakan pengurus Fatayat NU.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Bukan rahasia lagi, propaganda sudah jadi senjata Israel sejak awal gerakan Zionis. Kerap kali ia jadi upaya membungkam kritik dunia di saat-saat negara itu melakukan kejahatan di Palestina seperti sembilan bulan belakangan.

Namanya mesin perang, biayanya tentu tak sedikit. Laman berita Israel-Palestina, +972 Magazine melansir, kritik meluas atas serangan Israel ke Gaza pada 2021, jadi salah satu alasan gelontoran dana terkini.

Merujuk investigasi the Seventh Eye pada Januari 2022, Kabinet Israel menyetujui sebuah proyek yang dapat menyuntikkan dana hingga 100 juta shekel untuk mendanai propaganda pemerintah secara diam-diam di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Angka itu setara 30 juta dolar AS atau setara Rp 485 miliar dengan kurs terkini.

Dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Yair Lapid, inisiatif ini untuk menghidupkan kembali rencana Kementerian Urusan Strategis Israel, yang sempat ditutup pada tahun 2021. Rencananya adalah untuk mentransfer uang secara tidak langsung ke organisasi asing yang akan menyebarkan propaganda Israel di negara tempat mereka beroperasi, sambil menyembunyikan fakta bahwa mereka didukung oleh pemerintah Israel.

Proyek yang awalnya didirikan dengan nama “Solomon’s Sling” dan sekarang dikenal dengan nama “Concert” ini menjadi ujung tombak Kementerian Urusan Strategis dan mengubah wacana global tentang Israel, khususnya secara online. Misi Solomon’s Sling secara samar-samar digambarkan sebagai perjuangan melawan “delegitimasi” negara melalui “aktivitas kesadaran massa.”

Dalam rencana awal, yang terungkap dalam serangkaian investigasi the Seventh Eye, Solomon’s Sling mendapat anggaran yang sangat besar sebesar 256 juta shekel atau 80 juta dolar AS. Setengah dari jumlah tersebut seharusnya berasal dari anggaran negara, dan setengahnya lagi dari individu kaya dan organisasi asing, terutama di Amerika Serikat.

Prinsip yang mendasari penggunaan Solomon’s Sling, dan secara umum ketergantungan industri hasbara pada badan-badan sipil untuk menyebarkan pesan-pesan pemerintah, adalah bahwa hasbara yang kuno tidak lagi berfungsi. Ketika seorang diplomat atau juru bicara resmi ditempatkan di depan kamera dan diminta untuk menyampaikan daftar pokok pembicaraan pemerintah kepada pemirsa, pemirsa akan mengenali orang tersebut sebagai perwakilan dari pihak yang berkuasa, sehingga menyebabkan mereka tidak tertarik lagi.

Dinamika yang sama terjadi ketika perwakilan negara menggunakan media sosial. Pada tahun 2015, pemerintah memutuskan untuk membangun kembali Kementerian Urusan Strategis, yang tadinya hampir kosong, menjadi badan serbaguna dan inovatif yang akan mengoordinasikan kegiatan hasbara tidak resmi Israel.

Di bawah kepemimpinan Gilad Erdan, yang kini menjadi duta besar Israel untuk PBB, kementerian tersebut membangun jaringan organisasi, media, dan aktivis yang menyebarkan pesan-pesan politik atas nama pemerintahan Netanyahu dan lembaga keamanan. Ada yang melakukan hal tersebut dengan mengorbankan anggaran pemerintah, ada pula yang hanya karena alasan ideologis.

Sementara sejak serangan 7 Oktober, pemerintah Israel meluncurkan kampanye propaganda besar-besaran yang secara strategis ditujukan kepada negara-negara Barat. Hal ini dalam upaya terkonsentrasi untuk membentuk opini publik internasional seiring dengan serangan brutal di Jalur Gaza yang terkepung.

Kampanye multiaspek ini dilakukan di beberapa platform, termasuk X dan YouTube, dan melibatkan penyebaran iklan yang bermuatan emosi dan grafis, menurut analisis data yang dilakukan oleh media AS Politico.

Jurnalis Sophia Smith, dalam thread di X, mencatat bahwa pemerintah Israel menghabiskan hampir 7,1 juta juta dolar AS hanya untuk iklan YouTube. Smith menggunakan alat analitik Semrush, sebuah platform yang memperkirakan pengeluaran kampanye iklan, bersama dengan pusat transparansi iklan Google.

Menurut penelitiannya, kampanye tersebut secara eksplisit menargetkan Prancis, Jerman, dan Inggris, serta negara-negara lain, merilis total 88 iklan dalam waktu singkat dari 7 Oktober hingga 19 Oktober.

Kampanye tersebut dengan jelas menyebut Hamas sebagai “kelompok teroris yang kejam,” dan menyamakannya dengan kelompok militan ISIS. Berbagai macam strategi manipulasi emosional digunakan.

Iklannya berkisar dari yang menggambarkan bentuk-bentuk kekerasan yang parah hingga memainkan lagu pengantar tidur dengan latar belakang pelangi, memohon agar para orang tua berempati terhadap mereka yang anaknya terbunuh dalam serangan terhadap Israel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Lima aktivis NU yang berkunjung ke Israel diduga mendapatkan keuntungan besar dari pemerintah Israel. Namun, menurut Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Samsul Ma'arif aktivis NU yang berkunjung ke Israel itu justru mengaku kepada dirinya, mereka harus merogok kocek sendiri.

Kiai Samsul mengaku tidak mengetahui NGO yang mengajak mereka ke Israel. Dia juga tidak mengetahui penyandang dana mereka pergi ke sana. Namun berdasarkan cerita salah satu aktivis yang ke sana, kata dia, justru mereka malah tombok.

"Saya telepon ya bahkan malah sebaliknya katanya sebagian modal sendiri. Jadi mungkin dia ingin mengatakan ada tuduhan orang oh ini dapat keuntungan besar dong, apalagi Israel, tapi ternyata menurut cerita itu dia sebagian malah tombok," ujar Kiai Samsul saat ditemui usai konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

Menurut Kiai Samsul, Zionis Israel memang memiliki berbagai macam cara untuk mendapatkan simpati dunia. Karena itu, mereka juga mengincar orang-orang NU untuk diajak berkolaborasi. Padahal, yang diajak tersebut bukan atas nama organisasi NU.

"Namanya zionis dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan simpatisan. Salah satunya memang ya yang cukup anu lah, mungkin NU dianggap organisasi besar. Mereka kan gak tahu ini pengurus atau bukan, ini siapa," ucap Kiai Samsul.

Seperti diketahui, salah satu aktivis NU yang berangkat ke Israel, Zainul Maarif termasuk salah satu pengurus Lembaga Bahtsul Masail PWNU DKI Jakarta. Kiai Samsul pun memohon maaf kepada masyarakat Indonesia atas adanya kunjungan salah satu anggotanya tersebut ke Israel.

"Tentu sebagaimana tadi disampaikan Gus Yahya saya secara pribadi minta maaf dan memintakan maaf kalau anak buah saya yang melakukan tindakan tak berkenan pada hati masyarakat yang sekarang tidak tepat waktu," kata Kiai Samsul.

Secara pribadi, dia pun telah bertanya langsung kepada Zainul Maarif terkait pertemuannya bersama Presiden Israel. Menurut Kiai Samsul, anak buahnya tersebut berangkat ke sana atas inisiatif pribadi.

"Saya secara pribadi sudah tanya, tapi jawabannya Zen berangkat inisiatif pribadi ada yang ajak untuk kepentingan penelitian," jelas Kiai Samsul.

Sebanyak lima Nahdliyin...

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan pertemuan lima orang warga NU (nahdliyin) dengan Presiden Israel Isaac Herzog tidak mewakili PBNU sebagai organisasi.

"Kami sudah mendapatkan konfirmasi dengan lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU bahwa lembaga-lembaga yang personelnya berangkat itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan. Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak tempo hari itu adalah tanggung jawab pribadi dan tidak terkait dengan lembaga," tegas Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menekankan berbagai kebijakan yang sifatnya hubungan kerja sama dengan lembaga lain baik dalam lingkup nasional maupun internasional harus melalui PBNU pusat.

Ia menambahkan ketetapan tersebut merupakan ketetapan yang sudah lama diterapkan, bahkan sejak periode kepengurusan sebelumnya.

"Bahkan, kalau ada pengurus daerah yang mengundang pejabat nasional harus lewat PBNU. Maka semua yang tidak lewat kelembagaan, organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab," ujarnya.

Secara prinsip, kata Gus Yahya, PBNU telah menyerukan kepada seluruh warga dan kadernya bahwa pihaknya tidak akan mengadakan kerja sama apapun yang tidak bertujuan untuk membantu rakyat Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Sebanyak lima Nahdliyin mengunjungi PresidenIsrael Isaac Herzog dan fotonya viral di media sosial. Kelima orang tersebut berasal dari sejumlah lembaga di bawah naungan PBNU, seperti Fatayat NU, Pengurus Pusat (PP) Pagar Nusa NU, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten.

Dalam foto yang diterima Republika.co.id, para intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) tersebut di antaranya, Sukron Makmun, Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania. Mereka bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog.

Foto mereka bersama Presiden Israel, Isaac Herzog diunggah oleh Zainul Maarif melalui akun facebooknya @zenmaarif pada 8 Juli 2024 lalu.

Meskipun foto tersebut telah dihapus, tapi ada nitizen yang sempat melakukan tangkap layar. Dalam foto itu, Zainul Maarif memberikan keterangan sebagai berikut:

BERBINCANG LANGSUNG DENGAN PRESIDEN ISRAEL

Saya bukan demonstran, melainkan filsuf-agamawan. Alih-alih demonstrasi di jalanan dan melakukan pemboikotan, saya lebih suka berdiskusi dan mengungkapkan gagasan. Terkait konflik antara Hamas-lsrael, dan relasi Indonesia-lsrael, saya bersama rombongan berdialog langsung dengan Presiden Israel, Isaac Herzog (yang duduk dengan dasi biru) di istana Sang Presiden. Semoga hasil terbaik yang dianugerahkan untuk kita semua.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan pertemuan lima orang warga NU (nahdliyin) dengan Presiden Israel Isaac Herzog tidak mewakili PBNU sebagai organisasi.

"Kami sudah mendapatkan konfirmasi dengan lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU bahwa lembaga-lembaga yang personelnya berangkat itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan. Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak tempo hari itu adalah tanggung jawab pribadi dan tidak terkait dengan lembaga," tegas Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menekankan berbagai kebijakan yang sifatnya hubungan kerja sama dengan lembaga lain baik dalam lingkup nasional maupun internasional harus melalui PBNU pusat.

Ia menambahkan ketetapan tersebut merupakan ketetapan yang sudah lama diterapkan, bahkan sejak periode kepengurusan sebelumnya.

"Bahkan, kalau ada pengurus daerah yang mengundang pejabat nasional harus lewat PBNU. Maka semua yang tidak lewat kelembagaan, organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab," ujarnya.

Secara prinsip, kata Gus Yahya, PBNU telah menyerukan kepada seluruh warga dan kadernya bahwa pihaknya tidak akan mengadakan kerja sama apapun yang tidak bertujuan untuk membantu rakyat Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertemuan antara Presiden Israel dengan sejumlah warga negara Indonesia menuai kontroversi. Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie mengaku akan segera melakukan klarifikasi terhadap Munawir Azis staf khususnya yang ikut bersama empat orang Nahdliyin menemui Presiden Israel Isaac Herzoq dan fotonya viral.

"Hari ini (16/7), informasinya dipanggil PBNU. Nanti setelahnya akan saya minta klarifikasinya," ujar Hasan dimintai tanggapannya soal keikutsertaan Staf Khusus Pj Bupati Kudus Bidang Strategis dan Komunikasi Munawir Azis menemui Presiden Israel, di Kudus, Selasa.

Ia mengakui sempat kaget dan mengetahui hal itu setelah fotonya viral. Meskipun demikian, kata dia, keikutsertaan dirinya menemui Presiden Israel tidak ada kaitannya dengan Pemkab Kudus. "Informasi sementara keberangkatannya ke Israel juga karena alasan pribadi," katanya.

Terkait dengan dukungan anggaran dalam keberangkatannya ke Israel, dia mengaku tidak mengetahui.

Ia menegaskan bahwa masyarakat Kudus berdiri bersama dengan perjuangan masyarakat Palestina. "Hal ini juga menjadi komitmen global dan menjadi perjuangan masyarakat di dunia," ujarnya.

Selain itu, kata dia, Pemkab Kudus juga akan ikut kebijakannya pemerintah pusat terkait politik luar negeri yang sudah ditetapkan.

Sementara itu, Munawir Azis, Staf Khusus Pj Bupati Kudus Bidang Strategis dan Komunikasi saat dihubungi via telepon belum ada tanggapan.

Sebelumnya, foto lima aktivis atau cendikiawan NU viral di media sosial. Foto mereka bersama Presiden Israel, Isaac Herzog diunggah oleh salah satu aktivis NU yang ke sana, Zainul Maarif melalui akun Facebook-nya @zenmaarif pada 8 Juli 2024 lalu.

Meskipun foto tersebut telah dihapus, tapi ada nitizen yang sempat melakukan tangkapan layar. Dalam foto itu, Zainul Maarif memberikan keterangan sebagai berikut:

"BERBINCANG LANGSUNG DENGAN PRESIDEN ISRAEL,Saya bukan demonstran, melainkan filsuf-agamawan. Alih-alih demonstrasi di jalanan dan melakukan pemboikotan, saya lebih suka berdiskusi dan mengungkapkan gagasan. Terkait konflik antara Hamas-lsrael, dan relasi Indonesia-lsrael, saya bersama rombongan berdialog langsung dengan Presiden Israel, Isaac Herzog (yang duduk dengan dasi biru) di istana Sang Presiden. Semoga hasil terbaik yang dianugerahkan untuk kita semua."

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas adanya lima orang Nahdliyin yang berkunjung ke Israel belum lama ini. Mereka adalah Gus Syukron Makmun, Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania

"Sepatutnya saya mohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya bahwa ada beberapa orang dari kalangan NU yang tempo hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana," ujar Gus Yahya saat melakukan konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

Gus Yahya menegaskan bahwa kunjungan lima warga NU tersebut tidak patut dilakukan di tengah situasi Palestina saat ini. Menurut dia, lembaga-lembaga di bawah PBNU juga tudak mengetahui ada personelnya yang berangkat ke Israel.

"Tidak ada mandat kelembagaan, tidak ada pembicaraan kelembagaan. Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak yang berangkat ke Israel itu adalah tanggung jawab mereka pribadi dan tidak terkait dengan lembaga," ucap Gus Yahya didampingi Sekjen PBNU Saifullah Yusuf dan sejumlah pengurus NU.

Sejak periode lalu, menurut dia, sebenarnya PBNU sudah mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh engagement hubungan kerjasama yang dilakukan oleh seluruh pengurus NU harus melalui PBNU. Bahkan, ketika misalnya ada pengurus NU daerah yang akan mengundang pejabat tingkat nasional juga harus melalui PBNU.

Maka, kata dia, jika ada pengurus NU yang melakukan itu tanpa lewat PBNU, maka organisasi tidak akan ambil tanggungjawab.

"NU secara kelembagaan terutama dan ini juga kami serukan kepada seluruh kader dan warga nu bahwa kita gak akan melakukan engagement hubungan apapun, dengan pihak manapun terkait Israel-Palestina ini kecuali untuk tujuan-tujuan bantu rakyat Palestina," kata Gus Yahya.

Misalnya, tambah dia, pengurus NU tidak boleh melakukan hubungan dengan Israel untuk tujuan pengembangan beasiswa. Menurut dia, pengurus NU hanya boleh melakukan hubungan dengan Israel jika untuk kepentingan rakyat Palestina.

"Satu-satunya yang dibolehkan adalah yang bertujuan bantu rakyat Palestina. Itu satu-satunya yang diperbolehkan dan ini harus dinyatakan eksplesit kepada semua pihak yang melakukan engagement," jelas Gus Yahya.