JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Kabinet Merah Putih.

AHY sebelumnya merupakan Menteri ATR/BPN pada kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin.

“Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Penbantunan kewilayahan,” kata Prabowo saat mengumumkan susunan kabinet di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

AHY dikenal sebagai putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pria kelahiran Bandung, 10 Agustus 1978 itu menempuh karier di dunia militer setelah tamat sekolah menengah atas.

AHY merupakan lulusan terbaik Akademi Militer dengan mendapatkan penghargaan Tri Saktiwiratama dan Adhi Makayasa pada tahun 2000.

Selanjutnya, AHY masuk Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) pada 2002, setelah berhasil menamatkan sekolah kecabangan Infanteri.

AHY mengawali kariernya dengan menjadi Komandan Peleton Batalion Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak, jajaran Brigif Linud 17 Kostrad.

Setelah itu, namanya terus melesat diminta membantu Kementerian Pertahanan untuk merealisasikan pendirian Universitas Pertahanan Indonesia pada 2008.

Selain itu, AHY juga sempat mengenyam pendidikan Nanyang Technological University dan Harvard University serta mengikuti pendidikan Sekolah Lanjutan Perwira di Fort Benning, Amerika Serikat, di mana ia menjadi lulusan terbaik.

Kembali ke Tanah Air, ayah satu anak itu ditugaskan sebagai Kepala Seksi 2 Operasi di Satuan elit Kostrad, Brigade Infanteri Lintas Udara 17.

Lalu, pada Juni 2014, AHY bertolak ke Amerika Serikat untuk melanjutkan Sekolah Staff Komando Angkatan Darat (Seskoad).

Sepulangnya dari Negeri Paman Sam, ia menjadi Komandan Batalion (Danyon) Infanteri Mekanis 203/Kemuning yang kelak menjadi jabatan terakhirnya di dunia militer.

AHY mengakhiri kariernya di dunia militer pada September 2016 dengan pangkat terakhir mayor karena ia diusung oleh Partai Demokrat, partai yang dipimpin ayahnya, untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Berpasangan dengan Sylviana Murni, AHY mengawali karier politiknya dengan menelan kekalahan saat ia hanya memperoleh 17,06 persen pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Selanjutnya, AHY ditunjuk menjadi Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat untuk Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Di bawah komando AHY, Partai Demokrat memperoleh 10.876.507 suara atau sebesar 7,77 persen.

Angka tersebut dapat dibilang anjlok dibandingkan dengan perolehan suara pada Pemilu 2014 yang mencapai 10,9 persen atau 12.728.913 suara.

Kendati demikian, hal itu tidak menyurutkan langkah AHY di partai berlambang bintang Mercy tersebut.

Pada Maret 2020, AHY terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum Partai Demokrat menggantikan sang ayah melalui Kongres V Partai Demokrat.

Dalam pidatonya usai terpilih, AHY menyatakan berambisi mengembalikan kejayaan Partai Demokrat dengan kembali menguasai kursi parlemen pada Pemilu 2024 mendatang.

Selanjutnya, AHY pun dilantik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri ATR/Kepala BPN menggantikan Hadi Tjahjanto yang diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko-Polhukam) pada 21 Februari 2024 silam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

"Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)," tegas Prabowo.

Seperti apa profilnya?

Berdasarkan informasi pada laman resmi Partai Golkar, Nusron Wahid lahir di Kudus pada tanggal 12 Oktober 1973 silam.

Dia memiliki latar belakang pendidikan tinggi yakni lulusan Sarjana Ilmu Budaya di Universitas Indonesia tahun 1993-1998, dan lulusan Magister Ekonomi di Universitas Pertanian Bogor tahun 2007-2011.

Nusron Wahid juga aktif mengikuti berbagai organisasi, seperti Lembaga Studi Mahasiswa Prasetya UI tahun 1996 sebagai peneliti, serta. Suara Mahasiswa UI tahun 1997 sebagai ketua.

Kemudian, pernah tergabung dalam Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Depok sebagai Ketua Lembaga Kajian dan SDM tahun 1998-2000, serta Ketua Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai ketua umum tahun 1998-2000.

Selanjutnya, bergabung ke dalam DPP Partai Golkar sebagai koordinator bidang agama pada tahun 2004-2009, Gerakan Pemuda Ansor sebagai ketua umum tahun 2011-2016, hingga Pengurus PB Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) tahun 2012-2019.

Untuk kiprah pekerjaan, Nusron Wahid pernah bekerja sebagai wartawan di Bisnis Indonesia tahun 1995-1999, Stah Ahli Kementerian BUMN tahun 2000-2001, hingga Stah Ahli Sekjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2001-2002.

Sementara untuk karir politik, ia merupakan Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah II (Kab. Demak, Kab. Jepara, dan Kab. Kudus), dan terpilih selama lima periode.

Periode pertamanya pada tahun 2004-2009, periode kedua pada 2009-2014, periode ketiga pada 2011-2013 sebagai anggota badan legislatif.

Khusus periode ketiga itu, Nusron Wahid tak genap lima tahun menjabat sebagai anggota DPR RI, karena diangkat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2014-2019.

Namun kemudian, ia kembali mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode keempatnya pada 2019-2024, dan kini juga kembali terpilih untuk periode kelima pada 2024-2029.

Pada masa jabatannya yang terakhir sebagai Anggota DPR RI, Nusron Wahid masuk dalam Komisi VI yang berkaitan dengan bidang perdagangan, koperasi UKM, BUMN, perindustrian, investasi, dan standarisasi nasional.