PT Fast Food Indonesia yang merupakan pemegang merek dagang KFC di Indonesia mengalami kerugian besar. Perusahaan berkode saham FAST itu telah menutup puluhan gerai dan memutus kerja ribuan karyawannya.

Melansir laporan keuangan Kuartal III KFC tahun 2024, Jumat (8/11/2024), FAST mencetak kerugian sebesar Rp 557,08 miliar. Ruginya makin bengkak bila dibandingkan waktu yang sama setahun lalu, kenaikannya menyentuh 266,59% dari sebelumnya cuma mencatat rugi Rp 152,41 miliar.

Kerugian ini disebut terjadi karena dua hal. Pertama pemulihan usaha dari kondisi COVID-19 yang belum maksimal. Kedua, panasnya situasi pasar akibat krisis timur tengah, KFC menjadi salah satu sasaran gelombang boikot di tengah masyarakat.

"Kondisi ini merupakan dampak berkepanjangan dari pemulihan Grup dari pandemi COVID-19, di mana penjualan belum mencapai tingkat yang diharapkan oleh manajemen, dan situasi pasar memburuk akibat dampak dari Krisis Timur Tengah. Dua masalah ini telah berdampak negatif terhadap hasil Grup untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024," tulis manajemen dalam laporan keuangan.

Imbas kerugian berlipat-lipat itu, KFC terpaksa melakukan efisiensi usaha dengan menutup gerainya dan melakukan PHK pada karyawan.

Dalam laporan yang sama disebutkan, per 30 September 2024, Perusahaan hanya mengoperasikan sisa 715 gerai restoran di seluruh Indonesia. Padahal, di Desember 2023 ada 762 gerai yang dioperasikan, artinya ada sekitar 47 gerai yang tak lagi dioperasikan alias ditutup.

Dari sisi jumlah karyawan, per 30 September 2024 seluruh grup usaha FAST mempunyai total 13.715 karyawan. Jumlahnya turun jauh dari data di 31 Desember 2023 yang mencapai 15.989 karyawan, artinya ada pengurangan karyawan hingga 2.274 karyawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) membukukan laba bersih sebesar Rp 302,59 miliar hingga September 2024. Nilai ini turun 10,69 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 338,82 miliar.

Penurunan itu terjadi di tengah kenaikan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII). Bank digital terafiliasi CT Corp itu membukukan NII sebesar Rp 818,69 miliar, naik 8,18 persen secara tahunan.

Berdasarkan Laporan Keuangan BBHI dikutip Senin (4/11/2024), pendapatan bunga bersih tersebut merupakan hasil dari pendapatan dan beban bunga perusahaan yang tumbuh, masing-masing menjadi Rp 1,08 triliun dan Rp 262,64 miliar.

Selain itu, pendapatan berbasis komisi (fee based income/FBI) Allo Bank juga masih meningkat.

Tercatat FBI perusahaan mencapai Rp 14,70 miliar, naik dari tahun lalu sebesar Rp 6,55 miliar. Namun demikian, Allo Bank tidak lagi membukukan keuntungan penjualan efek.

Pada tahun lalu, Allo Bank masih membukukan Rp 37,37 miliar dari keuntungan penjualan efek.

Selain itu, beban penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan perusahaan membengkak.

Tercatat, beban penyisihan cadangan kerugian perusahaan mencapai Rp 165,73 miliar, meningkat dari tahun lalu sebesar Rp 87,43 miliar.

Alhasil, pendapatan bersih operasional perusahaan susut menjadi Rp 392,54 miliar, dari Rp 437,87 miliar. Kemudian, laba sebelum pajak perusahaan susut menjadi Rp 392,18 miliar.

Dari sisi fungsi intermediasi, Allo Bank telah menyalurkan kredit sebesar Rp 7,34 triliun. Nilai ini naik 0,18 persen dari tahun lalu.

Di sisi lain, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perusahaan mencapai Rp 4,93 triliun. Nilai ini naik 0,76 persen secara tahunan.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) membukukan laba bersih sebesar Rp 302,59 miliar hingga September 2024. Nilai ini turun 10,69 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 338,82 miliar.

Penurunan itu terjadi di tengah kenaikan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII). Bank digital terafiliasi CT Corp itu membukukan NII sebesar Rp 818,69 miliar, naik 8,18 persen secara tahunan.

Berdasarkan Laporan Keuangan BBHI dikutip Senin (4/11/2024), pendapatan bunga bersih tersebut merupakan hasil dari pendapatan dan beban bunga perusahaan yang tumbuh, masing-masing menjadi Rp 1,08 triliun dan Rp 262,64 miliar.

Selain itu, pendapatan berbasis komisi (fee based income/FBI) Allo Bank juga masih meningkat.

Tercatat FBI perusahaan mencapai Rp 14,70 miliar, naik dari tahun lalu sebesar Rp 6,55 miliar. Namun demikian, Allo Bank tidak lagi membukukan keuntungan penjualan efek.

Pada tahun lalu, Allo Bank masih membukukan Rp 37,37 miliar dari keuntungan penjualan efek.

Selain itu, beban penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan perusahaan membengkak.

Tercatat, beban penyisihan cadangan kerugian perusahaan mencapai Rp 165,73 miliar, meningkat dari tahun lalu sebesar Rp 87,43 miliar.

Alhasil, pendapatan bersih operasional perusahaan susut menjadi Rp 392,54 miliar, dari Rp 437,87 miliar. Kemudian, laba sebelum pajak perusahaan susut menjadi Rp 392,18 miliar.

Dari sisi fungsi intermediasi, Allo Bank telah menyalurkan kredit sebesar Rp 7,34 triliun. Nilai ini naik 0,18 persen dari tahun lalu.

Di sisi lain, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perusahaan mencapai Rp 4,93 triliun. Nilai ini naik 0,76 persen secara tahunan.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bukalapak.com (BUKA) buka suara soal vonis teguran pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada PT Harmas Jalesveva. Majelis Hakim melalui penetapan Nomor 61/Pdt.Eks/2024/PN JKT.SEL pada 15 Oktober kemarin meminta Bukalapak membayar kerugian materiil sebesar Rp 107 miliar.

Sekretaris Perusahaan Bukalapak Cut Fika Lutfi mengatakan institusinya telah menerima putusan Mahkamah Agung yang menolak upaya kasasi dengan nomor putusan 2461 K/PDT/2024. Karena itu, Cut Fika mengatakan Bukalapak akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

“Perseroan memutuskan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Kasasi No.2461 K/PDT/2024 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata Cut Fika dalam keterangannya di keterbukaan informasi dalam situs Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Sabtu, 2 November 2024.

Cut Fika mengatakan tak ada dampak material yang dirasakan perseroannya langsung terhadap operasional dan keuangan atas kasus hukum tersebut. Meski demikian, dia menyebut, Bukalapak akan menjaga stabilitas operasional dan kepatuhan hukum dengan cara memperkuat kebijakan internal serta mengevaluasi berkala proses operasional.

“Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah potensi masalah hukum dan memastikan keberlanjutan operasional perusahaan,” kata Cut Fika.

Perkara Bukalapak melawan PT Harmas Jalesveva ini sebenarnya telah menggelinding di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Kamis, 30 Juni 2022. Namun, majelis menjatuhkan teguran pelaksanaan eksekusi pada 15 Oktober 2024. Dalam perjalanan perkara, Bukalapak pernah mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung.

Tak hanya itu, Bukalapak juga tak serta merta bisa membayar ganti rugi. “Sehubungan dengan keputusan ganti rugi tersebut, tidak serta merta bisa segera dilakukan mengingat ada prosedur hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak,” kata AVP of Media and Communications Bukalapak, Fairuza Ahmad Iqbal, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Fairuza bercerita perkara ini bermula saat kerja sama dengan PT Harmas Jalesveva tak dilanjutkan. Dia mengatakan, PT Harmas Jalesveva ketika itu belum memenuhi kewajiban dalam penyediaan ruang lokasi kerja.

“Karena itu, kami tidak turut andil dalam hilangnya pendapatan sewa PT Harmas Jalesveva maupun kerugian-kerugian lainnya,” kata dia.

Adapun persoalan ini bermula ketika Bukalapak memutus secara sepihak terkait Letter of Intent (LoI) pada Gedung Tower Office One Belpark di Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan. Harmas Jalesveva merupakan perusahaan properti pengelola One Bell Park Mall, The Aspen Apartment dan Admiralty Residence (perumahan) di Pondok Labu, Jakarta Selatan.

terdapat 202 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 1.348 pengaduan dengan total kerugian Rp193,29 miliar

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan sebanyak 202 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) mengganti total kerugian konsumen mencapai Rp193,29 miliar dalam periode 1 Januari hingga 28 Oktober 2024.

“Sepanjang tahun sampai dengan 28 Oktober 2024 terdapat 202 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 1.348 pengaduan dengan total kerugian Rp193,29 miliar,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Jumat.

Dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024, Friderica menuturkan dalam rangka penegakan ketentuan pelindungan konsumen, dalam periode 1 Januari hingga 28 Oktober 2024 OJK telah memberikan sanksi, yakni 238 surat peringatan tertulis kepada 165 PUJK, enam surat perintah kepada enam PUJK, dan 47 surat sanksi denda kepada 47 PUJK.

Dalam rangka penegakan ketentuan pelindungan konsumen, melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) pada periode Januari hingga 28 Oktober 2024, OJK telah menemukan dan menghentikan 2.500 entitas pinjaman online ilegal dan 242 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Pada periode itu, OJK juga menerima informasi 228 rekening bank atau virtual account yang dilaporkan terkait dengan aktivitas keuangan ilegal.

Selanjutnya, OJK telah meminta pemblokiran melalui satuan kerja pengawas bank untuk memerintahkan kepada pihak bank terkait untuk melakukan pemblokiran.

Selain pemblokiran rekening bank atau virtual account, Satgas Pasti juga menemukan nomor kontak pihak penagih (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas Pasti telah mengajukan pemblokiran terhadap 995 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Dalam rangka memastikan kepatuhan PUJK terhadap peraturan yang berlaku dan meningkatkan pelindungan konsumen, OJK secara aktif melakukan penegakan ketentuan pengawasan perilaku PUJK (market conduct) dan pelindungan konsumen.

Berdasarkan hasil pengawasan OJK baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, hingga 28 Oktober 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada enam PUJK.

Denda itu dikenakan atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen khususnya mengenai penyediaan informasi dalam iklan dan tata cara pemasaran produk atau layanan.

Selain itu, OJK juga telah mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada 13 PUJK di sektor perbankan, sektor perusahaan pembiayaan, sektor pergadaian, dan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau fintech peer-to-peer lending atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan dan juga tata cara penagihan kepada konsumen.

Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, OJK juga mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu termasuk memperbaiki ketentuan internal PUJK sebagai hasil dari pengawasan langsung atau tidak langsung dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait pelindungan konsumen dan masyarakat.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis penerbangan di Indonesia diproyeksi melambat kinerja di semester II-2024 ini. Hal ini dikarenakan berbagai faktor seperti besarnya biaya operasional yang diperlukan para maskapai hingga iklim bisnis yang kurang bagus.

"Ibarat baru sembuh menjalani perawatan di rumah sakit, kini maskapai penerbangan Indonesia dihadapkan dengan kondisi yang cukup menantang, di mana tingkat profitabilitas bergerak cukup melambat," kata Pengamat Penerbangan Gatot Rahardjo dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Sebagai contoh, ia memaparkan pada paruh pertama 2024 maskapai AirAsia Indonesia mencatatkan tingkat kerugian sebesar Rp 1,29 triliun atau meningkat hampir 7 kali lipat (643,92%) dibandingkan priode yang sama tahun lalu sebesar Rp 174,21 miliar.

Sedangkan Garuda Indonesia masih cukup beruntung yang masih mencatatkan pertumbuhan kinerja sebesar 32,88% secara tahunan dari US$ 76,50 juta per Juni 2023.

Padahal menurutnya pada semester 1 2024 ini merupakan masa peak season atau musim ramai penerbangan. Banyak hari libur, di antaranya lebaran (Idul Fitri dan Idul Adha) yang bisa mencapai satu bulan dan libur anak sekolah.

Ada juga musim pemilu yang meningkatkan pergerakan orang antar kota dan antar pulau, yang sebagian di antaranya bergerak menggunakan jasa maskapai penerbangan.

Sedangkan di semester 2, peak season hanya terbatas pada Natal dan tahun baru. Sehingga kalau pada periode ini banyak maskapai sudah mencatatkan pelemahan kinerja, maka tak ayal pada sisa 2024 ini industri penerbangan RI akan semakin sepi.

"Ya sektor bisnis saat ini kondisinya sangat tidak baik-baik saja, dan jika dibiarkan kondisi bukan tidak mungkin dampaknya akan memburuk. Garuda maskapai full service, Sriwijaya medium service, dan Indonesia AirAsia no service (no frills atau low cost/ LCC). Jika mereka semua rugi, bisa dipastikan bahwa semua maskapai penerbangan berjadwal nasional juga mengalami hal yang sama," terang Gatot.

Dia menjelaskan dari laporan rugi laba akan terlihat bahwa kerugian ini karena jumlah biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan. Biaya terbesar pertama tentu saja dari harga bahan bakar avtur yang digunakan yang bisa mencapai 30% dari total biaya bagi maskapai full service atau bahkan mencapai 50% bagi maskapai LCC," papar Gatot.

Terbesar kedua adalah biaya maintenance sebesar 16%, termasuk untuk pengadaan sparepart, di mana untuk impor sparepart ini masih dibutuhkan waktu lama dan sebagian besar masih dikenakan bea masuk yang besar," jelasnya lagi.

Lebih lanjut ia menyebut biaya terbesar ketiga adalah sewa pesawat sebesar 14%. Jika ditotal tiga biaya itu, bagi maskapai full service sudah mencapai 60%, sedangkan maskapai LCC bisa mencapai 80%. Tentu saja kenaikan biaya itu akan mempengaruhi kenaikan total biaya maskapai.

"Sedihnya lagi, biaya-biaya tersebut juga dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar AS. Semakin tinggi harga dollar, semakin besar juga biaya yang ditanggung karena pemasukan maskapai adalah rupiah," paparnya.

Selain biaya, Gatot berpendapat hal lain yang juga menyebabkan kerugian maskapai adalah iklim bisnis yang kurang bagus. Di mana saat biaya operasional para maskapai terus meningkat, tarif penerbangan batas atas yang ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2019 tidak juga dinaikkan.

"Alhasil, pendapatan maskapai pun terbatas, tidak bisa menutup biaya sehingga dapat dipastikan rugi. Selain itu juga terjadi persaingan yang tidak sehat karena ada satu group maskapai yang mempunyai pangsa pasar sangat besar sehingga dapat mendikte pasar," pungkasnya.

Dionne-Edna Lin Lilian, tersangka kasus penipuan di Singapura mendapat hukuman penjara selama 20 bulan. Wanita 39 tahun itu menipu bibinya dengan iming-iming mendapati uang warisan keluarga, kerugian ditaksir sebesar Rp 1,4 miliar.

Melansir The Strait Times, Sabtu (18/10/2024), dirinya dijatuhi hukuman pada Rabu lalu karena menipu bibinya dengan berpura-pura menjadi pengacara. Dia telah melanggar UU Profesi Hukum Singapura.

Mulanya, Lin berpura-pura sebagai ayahnya, yang merupakan saudara ipar bibinya, dan menghubungi korban pada Januari 2019. Lin yang mengaku sebagai ayahnya mengklaim dirinya telah meninggal.

Dia kemudian berpura-pura menjadi seorang pengacara bernama "Daslin Ang", lalu menghubungi bibinya dan berbohong bahwa Lin telah meninggalkan sejumlah uang sebagai warisan. Dengan menyamar sebagai pengacara, Lin mengatakan kepada bibinya bahwa ia harus membayar sejumlah biaya untuk menerima uang warisan tersebut

Wakil Jaksa Penuntut Umum Eugene Phua mengatakan sang bibi awalnya menolak mentransfer uang tersebut, karena ia tidak ingin menyetor uang tunai ke rekening bank yang tidak dikenal. Lin kemudian mengatakan kepada bibinya ia dapat mentransfer uang tunai tersebut ke rekening milik ayah Lin.

"Korban setuju, karena terdakwa telah menipunya untuk percaya bahwa (sang ayah) juga merupakan salah satu penerima manfaat dari surat wasiat terdakwa dan akan memimpin untuk memfasilitasi pembagian warisan," kata Phua dikutip dari The Straits Times.

Korban mengaku dirinya tak sadar kalau Lin mengendalikan rekening bank ayahnya, hingga kemudian mentransfer uang tunai ke rekening tersebut. Selanjutnya, antara Mei dan Juni 2019, Lin kembali berpura-pura menjadi pengacara lain.

Lin terus meminta lebih banyak uang tunai dan bibinya menurutinya dengan transfer sebanyak 29 kali dari 31 Januari hingga 4 Juni 2019 dengan total senilai 114.000 dolar Singapura atau setara Rp 1,4 miliar (kurs 11.870).

"Kebohongan pelaku sangat canggih karena melibatkan dirinya yang menyamar sebagai pengacara untuk memandu bibinya melalui masalah surat wasiat yang rumit, menggunakan telepon yang berbeda," tutup Phua.

Uang jaminan Lin ditetapkan sebesar 16.000 dolar Singapura pada tanggal 15 Oktober dan dia diperkirakan akan mulai menjalani hukumannya pada tanggal 25 Oktober.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua kasus tersebut menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah.

Kasus pertama melibatkan lima orang tersangka dengan modus pemalsuan akta jual beli tanah. Para tersangka berkomplot menawarkan sebidang tanah kepada korban dengan nilai kerugian mencapai Rp 4,07 miliar.

"Namun, setelah korban menyerahkan uang Rp 4.072.000.000 kepada Tersangka ES, OS, dan D, dengan diyakinkan oleh Tersangka RA dan RDS, faktanya salinan akta jual-beli tersebut adalah palsu dan tidak tercatat dalam buku reportorium," katanya dalam konferensi pers Ekspose Mafia Tanah di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10/2024).

Akibatnya, korban dirugikan karena tidak dapat melakukan proses penerbitan sertifikat atas nama sendiri. Dengan terungkapnya kasus ini, AHY menyebut nilai kerugian yang terselamatkan mencapai Rp 4,07 miliar.

Kemudian, kasus kedua melibatkan dua tersangka dan 37 korban yang jumlahnya masih berpotensi bertambah. Tersangka RD menggandakan sertifikat hak milik orang tuanya hingga 39 dengan dibantu tersangka PS.

"Modus operandi yang digunakan adalah dengan menduplikasi sertifikat. Di mana Tersangka RD meminta Tersangka PS membuat sertifikat palsu dengan menduplikasi sertifikat atas nama keluarganya menjadi sebanyak 39 sertifikat, yaitu dengan melakukan perubahan pada atas nama pemegang hak NIB, nomor hak sertifikat dan nama pejabat," terang AHY.

Sertifikat palsu itu lalu digunakan tersangka RD untuk menjadi jaminan utang kepada para korban. Total real loss dalam kasus ini mencapai Rp 3,9 miliar, sehingga total real loss kedua kasus ini mencapai sekitar Rp 7,9 miliar.

"Nah, atas terungkapnya kasus ini maka yang terselamatkan real loss atas laporan 37 korban tadi dan 39 sertifikat hak milik itu sekitar kurang lebih Rp 3.900.000.000. Sedangkan fiscal loss berdasarkan BPHTB dan PPH dihitung sebesar Rp 1.608.287.850.000," bebernya.

Sedangkan potensi kerugiannya mencapai Rp 173.983.602.410. Dengan demikian, total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus yang kedua ini adalah Rp 179.491.890.260 dari dari real loss, fiscal loss, dan juga potential loss. Adapun total kerugian dari dua kasus tersebut Rp 183.563.890.260.

Bahkan, berdasarkan laporan dari Kementerian Perhubungan, ada tambahan potensi kerugian hingga Rp 30 triliun atas kasus mafia tanah tersebut. Pasalnya lokasi tanah berada di atas lahan yang bakal dibangun MRT.

"Potential loss dari proyek besar MRT tadi bisa dikatakan untuk wilayah Bekasi ini sehingga Rp 30 triliun," tutupnya.

Simak Video: Target 100 Hari ke Depan AHY: Gebuk Mafia Tanah-Percepat Transformasi Digital

[Gambas:Video 20detik]

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua kasus tersebut menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah.

Kasus pertama melibatkan lima orang tersangka dengan modus pemalsuan akta jual beli tanah. Para tersangka berkomplot menawarkan sebidang tanah kepada korban dengan nilai kerugian mencapai Rp 4,07 miliar.

"Namun, setelah korban menyerahkan uang Rp 4.072.000.000 kepada Tersangka ES, OS, dan D, dengan diyakinkan oleh Tersangka RA dan RDS, faktanya salinan akta jual-beli tersebut adalah palsu dan tidak tercatat dalam buku reportorium," katanya dalam konferensi pers Ekspose Mafia Tanah di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10/2024).

Akibatnya, korban dirugikan karena tidak dapat melakukan proses penerbitan sertifikat atas nama sendiri. Dengan terungkapnya kasus ini, AHY menyebut nilai kerugian yang terselamatkan mencapai Rp 4,07 miliar.

Kemudian, kasus kedua melibatkan dua tersangka dan 37 korban yang jumlahnya masih berpotensi bertambah. Tersangka RD menggandakan sertifikat hak milik orang tuanya hingga 39 dengan dibantu tersangka PS.

"Modus operandi yang digunakan adalah dengan menduplikasi sertifikat. Di mana Tersangka RD meminta Tersangka PS membuat sertifikat palsu dengan menduplikasi sertifikat atas nama keluarganya menjadi sebanyak 39 sertifikat, yaitu dengan melakukan perubahan pada atas nama pemegang hak NIB, nomor hak sertifikat dan nama pejabat," terang AHY.

Sertifikat palsu itu lalu digunakan tersangka RD untuk menjadi jaminan utang kepada para korban. Total real loss dalam kasus ini mencapai Rp 3,9 miliar, sehingga total real loss kedua kasus ini mencapai sekitar Rp 7,9 miliar.

"Nah, atas terungkapnya kasus ini maka yang terselamatkan real loss atas laporan 37 korban tadi dan 39 sertifikat hak milik itu sekitar kurang lebih Rp 3.900.000.000. Sedangkan fiscal loss berdasarkan BPHTB dan PPH dihitung sebesar Rp 1.608.287.850.000," bebernya.

Sedangkan potensi kerugiannya mencapai Rp 173.983.602.410. Dengan demikian, total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus yang kedua ini adalah Rp 179.491.890.260 dari dari real loss, fiscal loss, dan juga potential loss. Adapun total kerugian dari dua kasus tersebut Rp 183.563.890.260.

Bahkan, berdasarkan laporan dari Kementerian Perhubungan, ada tambahan potensi kerugian hingga Rp 30 triliun atas kasus mafia tanah tersebut. Pasalnya lokasi tanah berada di atas lahan yang bakal dibangun MRT.

"Potential loss dari proyek besar MRT tadi bisa dikatakan untuk wilayah Bekasi ini sehingga Rp 30 triliun," tutupnya.

Simak Video: Target 100 Hari ke Depan AHY: Gebuk Mafia Tanah-Percepat Transformasi Digital

[Gambas:Video 20detik]

TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair), David S. Perdanakusuma, menyinggung besarnya potensi kerugian ekonomi akibat pekerja tidak masuk kerja karena mengalami luka kronis. Menurutnya, kondisi itu bisa disiasati apabila masyarakat lebih sadar akan penanganan pertama jika terjadi gangguan kesehatan.

“Di Amerika itu kerugiannya US$ 2,5 miliar per tahun dengan 10 juta jam kerja yang terbuang,” kata David dalam diskusi yang digelar Kalbe Farma di Jakarta, Sabtu, 12 Oktober 2024.

Pada forum tersebut, David menyoroti bahaya luka kronis atau luka yang tak kunjung sembuh dalam waktu lama. Sebenarnya, seringkali kondisi itu bermula dari luka ringan yang tidak segera diatasi.

Terkhusus pada pengidap diabetes, kata dia, luka ringan dapat berakibat fatal hingga berakhir amputasi organ tubuh. Sehingga, ia menekankan pentingnya segera menangani luka ringan seperti tergores hingga sayatan benda tajam.

David menyayangkan banyaknya masyarakat yang sering menyepelekan luka kecil tersebut. Padahal, jika ditangani segera maka tidak sampai membutuhkan perawatan medis yang menyita waktu dan mengeluarkan biaya berlebih.

“Mungkin masyarakat ingin yang sederhana saja, sembuh lama enggak apa-apa. Tapi enggak dipikirkan kerugiannya selama dia nggak kerja, keluarga bolak-balik mengantar ke rumah sakit,” ujarnya.

David menambahkan, di Indonesia bisa jadi kerugian akibat luka kronis bisa lebih tinggi di AS. Pasalnya, ia menilai, banyak pemakluman terkait kondisi kesehatan sehingga tindakan medis tidak segera diambil. Hasilnya, terpaksa masyarakat harus mengalami sakit dalam waktu yang lebih lama.

“Hanya saja kita belum kumpulin (data) kerugian karena memang orang nggak menghitungnya,” ungkap David.

Ia menilai kondisi sakit seseorang tidak hanya membawa kerugian bagi individu. Namun, juga bagi orang di sekitarnya. Sayangnya, kata dia, orang sering hanya menghitung biaya sakit dari uang yang dikeluarkan untuk berobat.

“Padahal ada keluarga yang mengantar, nggak kerja sekian minggu, sekalian bulan, itu enggak dihitung,” kata David.

IDXChannel - Pembebasan lahan Seksi VI di Ruas Ambarawa-Bawen memberikan dampak terhadap 4 desa untuk pembangunan Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen. Perkampungan itu meliputi desa Kandangan, Doplang, Bawen, dan Kupang.

Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) A.J. Dwi Winarsa memastikan sebagian besar bidang tanah di empat desa tersebut telah menerima pembayaran uang ganti kerugian (UGK).

"Progres konstruksi Seksi VI ruas Ambarawa-Bawen saat ini sedang dalam proses perizinan kepada instansi yang terdampak," ujar Dwi, Jumat (11/10/2024).

Instansi tersebut berada di daerah Kabupaten Semarang. Pekerjaan yang dilakukan di lapangan meliputi pengerjaan borpile jembatan dan pekerjaan box underpass Simpang Susun Ambarawa.

Hingga 4 Oktober 2024, progres pembangunan fisik seksi VI Ambarawa - Bawen menyentuh 35,07 persen. Sehingga persentase sisa pekerjaan masih tersisa 64,94 persen.

Di sisi pembebasan lahan menyentuh 78 persen. Dwi memastikan ketersediaan lahan dimungkinkan untuk bisa melanjutkan konstruksi.

Untuk diketahui, sepanjang proyek Tol Jogja-Bawen mencapai 75,12 kilometer (km). Pekerjaan jalan bebas hambatan ini dibagi dalam enam seksi.

Di mana, seksi I meliputi Yogyakarta- Banyurejo dengan panjang 8,8 km, seksi II Banyurejo-Borobudur 15,2 km, seksi III Borobudur-Magelang 8,1 km, seksi IV Magelang-Temanggung 16,6 km, seksi V Temanggung-Ambarawa 21,2 km, dan seksi VI Ambarawa-Bawen 5,12 km.

Sebagai pemegang konsesi Jalan Tol Jogja-Bawen, PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) mencatat bahwa konstruksi Tol Jogja - Bawen sudah mulai dibangun, khususnya seksi I dan VI.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal menambahkan layanan short selling dalam transaksi bursa. Gebrakan baru ini diharapkan bisa menambah likuiditas perdagangan 5% hingga 17%. Lalu, bagaimana langkah-langkah melakukan transaksi short selling?

Short selling merupakan transaksi penjualan efek di bursa saham. Tapi, efek yang dijual dalam transaksi ini tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan.

Hal itu dilakukan investor dengan meminjam efek ke pialang saham tanpa benar-benar memiliki saham tersebut. Nantinya, keuntungan akan didapatkan dari selisih harga yang ditetapkan ketika memasang posisi short dan saat pembelian saham tersebut di masa depan. Untuk meraih keuntungan, investor harus sangat amat yakin bahwa harga saham yang di-short selling-kan itu akan turun di masa depan.

Pasalnya, kerugian bisa terjadi apabila ternyata harga saham yang dijual di masa depan itu justru naik. Dengan demikian, transaksi ini memiliki risiko yang sangat tinggi dan harus dilakukan oleh investor profesional.

Investor dapat melakukan transaksi short selling dengan beberapa langkah. Awalnya adalah membuka akun short selling pada perusahaan sekuritas Anggota Bursa (AB) short selling. Adapun, minimal dana awal yang harus disiapkan disiapkan adalah Rp50 juta.

Investor lalu melakukan analisis pergerakan harga saham, melakukan jual pada at tick atau last done price, dan melakukan pembelian saham di akhir hari untuk IDSS.

Transaksi short selling tertuang dalam POJK 6/2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek.

Short selling biasanya dimanfaatkan ketika kondisi pasar sedang turun atau bearish. Pasalnya, investor dapat menjual efek di harga yang masih tinggi untuk kemudian membeli kembali efek tersebut di harga yang lebih rendah.