Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tekstil PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) tengah berupaya untuk merestrukturisasi utangnya seiring dengan status penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Apabila restrukturisasi berjalan, kinerja bisnis diproyeksikan moncer pada 2030.

Status PKPU PBRX sendiri telah diperpanjang sejak Juli lalu, dan berakhir pada 22 November 2024 mengacu keputusan Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat. Di tengah masa PKPU, Pan Brothers fokus melakukan korespondensi dengan kreditur baik bank serta pemegang obligasi terkait skema restrukturisasi utangnya.

Total utang yang akan direstrukturisasi kepada kreditur bank serta pemegang obligasi mencapai sekitar US$340 juta. Skema penyelesaian utang itu salah satunya melalui skema obligasi wajib konversi (OWK) atau mandatorily convertible bond (MCB), kepada pemilik obligasi serta pemberi pinjaman non-active bilateral.

Direktur Pan Brothers Fitri Ratnasari Hartono mengatakan seiring dengan PKPU yang dialaminya, PBRX memang mencatatkan penurunan kinerja keuangan. Kinerja jeblok dialami saat pandemi Covid-19 sejalan dengan tantangan ekonomi makro yang didorong inflasi.

Berdasarkan laporan keuangan per kuartal I/2024, pendapatan PBRX turun 16,16% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi US$92,25 juta. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk pun susut 89,22% yoy menjadi US$124.909.

Menurutnya, arus kas perseroan pun ketat. Perseroan pun kesulitan untuk memperoleh tambahan modal kerja.

Meski begitu, di tengah PKPU, menurutnya PBRX masih tetap menjalankan operasional bisnisnya seperti biasa. Tercatat, jumlah pegawai PBRX per 30 September 2024 mencapai 23.571 orang. Utilisasi produksi di PBRX pun mencapai 80%-85%.

Fitri mengatakan berdasarkan skema restrukturisasi tersebut, penurunan penjualan manufaktur di PBRX diproyeksikan masih terjadi pada 2024 dan 2025, disebabkan PKPU serta keterbatasan modal kerja.

Namun, dengan restrukturisasi, kinerja bisnis diproyeksikan kembali moncer pada 2030. "Tahun ini dan tahun depan masih turun dan bisa balik ke performa kami yang terbagus seperti tahun-tahun sebelumnya, baru di sekitar tahun 2030," ujar Fitri setelah presentasi pembahasan proposal perdamaian dengan kreditur pada Rabu (6/11/2024).

Penjualan manufaktur garmen diproyeksikan mencapai US$500 juta pada 2030. Asumsi ini didasarkan pada permintaan global terhadap pakaian yang diproyeksikan meningkat secara bertahap seiring dengan antisipasi penurunan inflasi oleh pasar. Pertumbuhan penjualan pun diasumsikan akan terjadi secara bertahap setelah proses PKPU.

Ditambah, terdapat proyeksi order taking dari para pembeli atau buyer Pan Brothers, seperti Adidas, Uniqlo, The North Face, hingga Amer Sports untuk tahun depan.

"Maka kami usahakan ini [restrukturisasi] bisa selesai bulan ini, supaya order taking untuk tahun depan, dalam satu semester, sudah bisa confirm kami terima," ujarnya.

Dalam laporan keuangan per kuartal I/2024, pembeli PBRX dengan jumlah penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih salah satunya adalah Adidas. Tercatat, penjualan kepada Adidas mencapai US$9,51 juta per kuartal I/2024, turun 52,68% yoy. Kemudian, penjualan kepada Uniqlo mencapai US$12,39 juta, naik 13,09% yoy.

Adapun, penjualan ekspor PBRX per kuartal I/2024, turun 18,21% yoy menjadi US$77,3 juta. Penjualan lokal pun turun 3,54% yoy menjadi US$15,03 juta.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengajukan banding terhadap putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan PT Bank DKI perihal konversi utang PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP).

Bank DKI diketahui menggugat Waskita Beton perihal utang senilai Rp745,84 miliar. Hal tersebut karena perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 30 Juni 2023, menyetujui implementasi konversi utang menjadi Obligasi Wajib Konversi (OWK).

Dalam putusan perkara No. 5/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menyatakan bahwa tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Sementara itu, BEI merupakan pihak tergugat kedua dan notaris bernama Ashoya Ratam menjadi tergugat pertama. Adapun Waskita Beton merupakan tergugat utama dalam perkara ini.

BEI lantas mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 3 Oktober 2024. Langkah ini menyusul WSBP yang lebih dulu mengajukan permohonan pada 2 Oktober.

Corporate Secretary BEI, Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan bahwa secara prinsip, pihaknya menghormati setiap putusan pengadilan. Namun, BEI memandang perkara ini murni sengketa antara Bank DKI dan Waskita Beton.

“Tidak sepatutnya BEI selaku penyelenggara perdagangan efek turut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan tersebut secara tanggung renteng bersama tergugat dan turut tergugat lainnya,” ujarnya kepada awak media, Kamis (17/10/2024).

Menurut Kautsar, langkah banding juga upaya mempertahankan posisi BEI yang seharusnya tidak dijatuhi hukuman, serta memastikan proses hukum dapat berjalan seimbang dan adil.

Oleh karena itu, dia menyatakan pengesahan RUPSLB Waskita Beton tidak memiliki keterkaitan ataupun relevansi dengan BEI yang bertugas sebagai penyelenggara perdagangan efek.

“Pengesahan RUPSLB WSBP yang dipermasalahkan oleh Bank DKI sama sekali tidak berkaitan dan tidak memiliki relevansi atau hubungan hukum apapun terhadap posisi dan peran BEI,” kata Kautsar.

Dalam pemberitaan Bisnis.com pada 4 Oktober 2024, Corporate Secretary Waskita Beton Fandy Dewanto mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi pada 2 Oktober 2024, dengan nomor 107/Tim/X/2024-AP.Jo nomor 5/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim.

Permohonan banding, kata Fandy, merupakan bentuk komitmen perseroan dalam memperjuangkan hak kreditur lain yang telah menyepakati perjanjian perdamaian.

“Perseroan telah menerima permintaan tertulis dari kurang lebih 21,69% pemegang saham untuk dapat mengambil upaya apa pun yang tersedia agar putusan gugatan Bank DKI tidak merugikan kreditur dari WSBP,” tuturnya.

Dia menyatakan bahwa selama proses hukum bergulir, WSBP tetap melaksanakan skema restrukturisasi keuangan yang telah disetujui seluruh kreditur berdasarkan Putusan Mahkamah Agung sejak 20 September 2022.

Hingga saat ini, perseroan telah menyelesaikan empat tahap pembayaran cash flow available for debt service (CFADS) senilai Rp320,85 miliar. WSBP juga merampungkan konversi atas 85% kewajiban kepada pemegang obligasi melalui OWK.

“Perseroan juga telah melaksanakan private placement tahap 1 dan 2 dalam rangka penyelesaian kewajiban kepada kreditur dagang dengan nilai Rp1,45 triliun,” kata Fandy.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Yudho Winarto, Yuliana Hema | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur yang mengabulkan sebagian gugatan PT Bank DKI terhadap PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP).

Sebelumnya, WSBP juga telah mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Timur pada 2 Oktober 2024 terkait gugatan dari Bank DKI.

Dalam kasus nomor 5/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM, BEI terlibat sebagai tergugat kedua terkait masalah konversi utang WSBP menjadi Obligasi Wajib Konversi (OWK), menyusul gugatan yang diajukan oleh PT Bank DKI.

Tergugat pertama dalam perkara ini adalah WSBP, dengan turut tergugat seorang notaris bernama Ashoya Ratam, sebagaimana tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (10/10).

Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad menegaskan bahwa sengketa ini murni terkait hutang piutang antara Bank DKI dan WSBP, dan BEI sebagai penyelenggara perdagangan efek tidak sepatutnya dijatuhi hukuman.

"Banding ini diajukan untuk mempertahankan posisi BEI yang seharusnya tidak terkait dalam perkara ini," ujar Kautsar, Kamis (17/10).

Sementara itu, Fandy Dewanto, Sekretaris Perusahaan Waskita Beton Precast menyatakan bahwa pengajuan banding dilakukan untuk melindungi hak kreditur lain yang telah menyepakati perjanjian perdamaian.

Fandy juga menjelaskan bahwa sekitar 21,69% pemegang saham meminta perusahaan untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan agar keputusan gugatan Bank DKI tidak merugikan kreditur lainnya.

Selama proses hukum berlangsung, WSBP akan tetap menjalankan skema restrukturisasi keuangan yang telah disetujui oleh seluruh kreditur berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah inkrah sejak 20 September 2022.

Sebagai informasi, Bank DKI mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada WSBP di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Pada 5 Januari 2024 dengan nomor perkara 05/Pdt.G./2024/PNJkt.Tim, yang turut menggugat adalah notaris Ashoya Ratam sebagai Turut Tergugat I dan PT Bursa Efek Indonesia sebagai Turut Tergugat II.

Salah satu gugatannya, yakni pembatalan persetujuan konversi utang yang sebelumnya telah dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 30 Juni 2023, serta menginginkan WSBP melakukan amandemen perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi, khususnya utang WSBP kepada Bank DKI.

PN Jaktim mengabulkan sebagian gugatan Bank DKI tersebut. Kini, WSBP dan BEI kompak ajukan banding atas tuntutan Bank DKI ke Pengadilan Tinggi.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank DKI telah memenangkan gugatan perdata yang diajukan untuk melawan PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Gugatan tersebut terkait dengan konversi utang yang dimiliki WSBP terhadap Bank DKI senilai Rp 745,84 miliar.

Dalam amar putusan perkara No. 5/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM, pengadilan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan penggugat karena telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 30 Juni 2023.

Di mana, rapat memutuskan menyetujui implementasi konversi utang menjadi Obligasi Wajib Konversi (OWK).

“Karena bertentangan dengan POJK,” tulis amar putusan tersebut, dikutip Sabtu (21/9).

Oleh karena itu, pengadilan membatalkan putusan RUPSLB untuk konversi utang menjadi OWK. Alhasil, pengadilan menyatakan keputusan tersebut tidak sah dan tidak berlaku.

Dengan demikian, putusan pengadilan menyatakan seluruh perjanjian terkait utang piutang antara Bank DKI sebagai Kreditur dan Waskita Beton sebagai Debitur masih mengikat kedua belah pihak.

Terakhir, pengadilan menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, sejumlah Rp 465.000.