JAKARTA, KOMPAS.com - Perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) wajib dilakukan oleh setiap pemilik kendaraan bermotor setiap tahun. Caranya dengan membayarkan tanggungan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Pembayaran PKB harus dilakukan sebelum jatuh tempo, sebab jika abai akan terkena sanksi. Denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan tahunan, akan disesuaikan dengan peraturan pemerintah daerah masing-masing.

Besarannya juga berbeda setiap wilayah, ini menyesuaikan kebijakan yang dimaksud.

Sebagai contoh, untuk wilayah DKI Jakarta, denda PKB sebesar dua persen setiap bulan. Ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD).

Pada pasal 12 ayat 6 dijelaskan bahwa apabila pembayaran pajak terutang setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2 persen setiap bulannya.

Denda dijatuhkan kepada pemilik kendaraan yang terlambat membayar pajak, maksimal 24 bulan atau dua tahun dengan besar total denda 48 persen.

Kalau pemilik kendaraan terlambat bayar pajak lebih dari satu tahun, maka wajib mendatangi kantor Samsat induk, sebab tidak bisa dilakukan pada gerai atau secara daring.

Untuk menghitung besaran denda terlambat perpanjang STNK, langkah pertama masukkan data PKB dan beban Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) sebesar Rp 32.000 untuk motor dan mobil Rp 100.000.

Kemudian rumus yang digunakan untuk menghitung, yakni:
[PKB x 25 persen x banyaknya bulan yang terlambat dibagi 12 bulan (setahun)] + denda SWDKLLJ

Sebagai contoh, motor yang dimiliki terlambat membayar pajak selama satu bulan, dan besaran PKB pada STNK Rp 250.000, maka cara menghitungnya:

= [Rp 250.000 x 25 persen x 1/12 bulan] + denda SWDKLLJ motor
= [Rp 250.000 x 0,25 x 1/12 bulan] + Rp 32.000 = [Rp 62.500 x 1/12 bulan] + Rp 32.000
= [Rp 5.208] + Rp 32.000
= Rp 37.208

Sehingga besaran denda yang wajib dibayar pemilik motor, yang terlambat bayar pajak selama satu bulan adalah Rp 37.208.

Sementara, bila terlambat membayar pajak kendaraan selama dua tahun, dengan PKN yang sama Rp 250.000, maka cara menghitungnya:

= [2 x Rp 250.000 x 25 persen x 12/12 bulan] + denda SWDKLLJ motor
= [2 x Rp 250.000 x 0,25 x 12/12 bulan] + Rp 32.000 = [2 x Rp 62.500 x 12/12 bulan] + Rp 32.000
= [Rp 125.000] + Rp 32.000
= Rp 157.000

Total yang harus dibayarkan yakni Rp 157.000, kalau terlambat membayar pajak kendaraan motor selama dua tahun.

Jakarta -

AHY menunggangi Vespa GTS 150 Super Sport seharga Rp 85 jutaan. Rupanya segini besar pajak motor berpelat B 4545 AHY tersebut.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menunggangi motor Vespa dengan sespan untuk menyaksikan Grand Final Proliga 2024 akhir pekan kemarin. Momen itu dibagikan AHY di lewat unggahan Reels di akun Instagram pribadinya. Vespa yang ditunggangi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala BPN itu menggunakan pelat nomor B 4545 AHY.

Ditelusuri dalam laman Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaran Bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, motor dengan B 4545 AHY itu adalah Vespa GTS 150 Super Sport lansiran 2023. Motor itu ditaksir punya nilai jual Rp 64,5 juta. Namun kalau untuk harga barunya, di laman resmi Vespa Indonesia, GTS 150 Super Sport dibanderol Rp 85,6 juta.

Rincian Pajak Motor Vespa AHY

Dengan banderol segitu, Vespa 150 GTS Super Sport bermesin 155 cc itu punya pajak tahunan sebesar Rp 1.325.000.

Berikut rincian pajaknya.

PKB Pokok: Rp 1.290.000

SWDKLLJ: Rp 35.000

Motor berkelir hitam itu tertulis merupakan kendaraan kepemilikan pertama. Vespa 150 GTS Super Sport memang merupakan salah satu aset berupa alat transportasi dan mesin milik AHY. Motor itu terdaftar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetor AHY pada 8 Mei 2024.

Soal spesifikasi, Vespa GTS 150 Super Sport tunggangan AHY ini dibekali mesin i-Get satu silinder 4 tak, 4 katup dengan start & stop system berkapasitas 155 cc dengan pendingin radiator. Mesin tersebut mampu memuntahkan tenaga hingga 11,5 kW pada 8.250 rpm dengan torsi maksimal 15 Nm pada 6.500 rpm.

Mesin dihubungkan dengan transmisi otomatis CVT. Vespa GTS 150 Super Sport sudah dilengkapi dengan rem ABS dual channel. Di bagian depan dan belakang ada rem cakram berukuran 220 mm. Motor ini dibekali ban tubeless 120/70-12 di depan dan 130/70-12 di belakang.

Untuk kenyamanan, Vespa GTS 150 Super Sport dilengkapi dengan suspensi depan single arm with helical spring and single hydraulic shock absorber dan suspensi belakang yang bisa diatur preload-nya dengan 4 settingan.

Fiturnya pun sudah lengkap. Motor ini sudah menganut sistem keyless, electric remote seat opening, start and stop, hingga anti-theft immobilizer.

Saksikan Live DetikPagi:

(dry/din)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) akan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Merujuk Laporan Pelaksanaan APBN Semester I-2024, pemerintah memproyeksikan penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun ini akan mencapai Rp 815,5 triliun.

Angka ini setara 100,5% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 senilai Rp 811,4 triliun.

"Beberapa faktor yang mempengaruhi prognosis pajak semester II-2024 di antaranya perekonomian nasional yang tumbuh stabil, keberlanjutan implementasi UU HPP, serta efektivitas implementasi kebijakan dan pengawasan kepatuhan," tulis Kemenkeu dalam laporannya, dikutip Kamis (11/7).

Hingga Semester I-2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp 332,8 triliun atau 41% dari target. Capaian tersebut terkontraksi 6,7% terutama dipengaruhi oleh restitusi yang meningkat.

"Meskipun demikian, laju pertumbuhan secara bruto masih menunjukkan kinerja positif, yang menggambarkan aktivitas ekonomi domestik yang masih terjaga," tulis pemerintah.

Sementara pada Semester II-2024, pemerintah meyakini bisa mengumpulkan penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp 482,7 triliun.

Berbeda dengan penerimaan PPN dan PPnBM, pemerintah memperkirakan penerimaan pajak penghasilan (PPh) pada tahun ini tidak akan mencapai target.

Pasalnya, setoran PPh pada 2024 diperkirakan hanya akan mencapai Rp 1.065,5 triliun, atau sekitar 93,5% dari target sebesar Rp 1.139,8 triliun.

Jakarta: Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi pemilik kendaraan bermotor. Dalam pembayaran pajak terdapat jatuh tempo, apabila telat bayar akan dikenakan denda.

Banyak faktor pemilik motor terkena denda saat membayar pajak tahunan karena melewati jatuh tempo. Mulai dari lupa karena tidak memperhatikan tanggal jatuh tempo, sibuk hingga belum punya uang untuk bayar pajak motor.

Denda Pajak Motor

Perhitungan denda pajak motor ini berdasarkan persentase dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terutang, lamanya keterlambatan. Untuk lama keterlambatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 36/2008, telat bayar lebih dari 2 hari tapi kurang dari 1 bulan PKB-nya adalah 25% dari total nilai pajak.

Apabila lebih dari itu dikenakan biaya tambahan Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Besar pokok sumbangan berbeda-beda tergantung jenis kendaraan.
Berikut ini besaran pokok SWDKLLJ berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2017:

1. Motor di atas 50cc hingga 250cc: Rp32 ribu
2. Motor di atas 250cc: Rp83 ribu.

Rumus Perhitungan Denda Pajak Motor

1. Terlambat 2 hari hingga 1 bulan: PKB x 25%
2. Terlambat 2 bulan: PKB x 25% x 2/12 + SWDKLLJ.
3. Terlambat 6 bulan: PKB x 25% x 6/12 + SWDKLLJ.
4. Terlambat 1 tahun: PKB x 25% x 12/12 + SWDKLLJ.
5. Terlambat 2 tahun: 2 x PKB x 25% x 12/12 + SWDKLLJ.
6. Terlambat 3 tahun: 3 x PKB x 25% x 12/12 + SWDKLLJ.

Baca juga: Masih Bingung Cara Bayar Pajak Motor secara Online? Simak Nih!?

Simulasi Perhitungan Denda Pajak Motor

Si A mempunyai motor matic (110 cc) tahun 2012 dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp162.000 dan mengalami keterlambatan membayar pajak selama 6 bulan maka perhitungan denda telat bayar pajak motor sebagai berikut:

Denda = (PKB x 25%) x (Jumlah Bulan Keterlambatan/12) + Denda SWDKLLJ
Denda = (Rp 162.000 x 25%) x (6/12) + Rp 32.000
Denda = Rp 20.250 + Rp 32.000
Denda = Rp 52.250

Jadi, denda yang harus kamu bayarkan adalah Rp 52.250. Untuk total pajak yang perlu dibayarkan ditambah enam bulan keterlambatan adalah Rp 162.000 + Rp 52.250 = Rp 214.250.

Itu tadi simulasi perhitungan denda pajak motor dengan keterlambatan 6 bulan. Kamu bisa pakai rumus di atas untuk menghitung berapa denda jika telat membayar pajak motor.

(RUL)