Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan penerimaan pajak sampai Oktober 2024 sebesar Rp 1.517,53 triliun. Jumlah itu setara dengan 76,3% dari target tahun ini.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) III Anggito Abimanyu mengatakan realisasi penerimaan pajak itu telah mengalami perbaikan dalam beberapa bulan terakhir. Tren positif ini diproyeksikan akan berlanjut sampai akhir tahun.

"Dari sisi perpajakan Anda lihat Rp 1.517,53 triliun itu 76,3% dari target. Yang cukup menggembirakan adalah bahwa kondisi perbaikan ini sudah terjadi dalam dua bulan terakhir dan alhamdulillah ini berlanjut di bulan Oktober," kata Anggito dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Lebih rinci dijelaskan, penerimaan pajak yang berasal dari kelompok PPh non migas sebesar Rp 810,76 triliun atau 76,24% dari target, turun 0,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. PPh migas juga turun 8,97% dengan nilai terkumpul Rp 53,70 triliun atau 70,31% dari target.

"Kalau month to month-nya positif, tapi kalau year to date memang masih merah PPh non migas. Sementara PPh migas ini mudah-mudahan akan ada turn around juga dalam 2 bulan terakhir nantinya. Memang karena kita belum mencapai lifting minyak yang seperti yang kita asumsikan," tutur Anggito.

Sementara itu, kelompok PPN dan PPnBM yang memegang porsi kedua terbesar sudah mengumpulkan Rp 620,42 triliun atau 76,47%. Realisasi itu naik 7,87% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan pajak dari kelompok PBB dan pajak lainnya juga naik 12,81% menjadi terkumpul senilai Rp 32,65 triliun. Realisasi itu mencapai 86,52% dari target.

"Sekali lagi, kalau Anda lihat, tidak hanya melihat kepada year to date, tapi juga kondisi turn around yang terjadi sejak bulan September," ucap Anggito.

Saksikan juga video: Penerimaan Pajak RI Tembus Rp 1.000 T, Begini Rinciannya...

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Oktober 2024 defisit Rp 309,2 triliun. Realisasi itu setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Ini artinya kita telah mengumpulkan 80,2% dari target," tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

(acd/acd)

Jakarta -

Pemerintah berencana menerapkan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024. Apabila aturan tersebut diterapkan, Indonesia bisa kehilangan Rp 308 triliun.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengatakan aturan tersebut berdampak pada ekonomi Indonesia, termasuk dari sisi penerimaan negara.

"Jadi Indef sudah melakukan perhitungan terkait dengan jika rancangan Permenkes ini dilakukan, kurang lebih dampaknya sendiri itu ada Rp 308 triliun, itu dari dampak ekonomi saja," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, dari sisi penerimaan negara, Andry menyebut bisa kehilangan Rp 160,6 triliun. Angka itu setara 7% dari penerimaan perpajakan.

Di sisi lain, penerimaan negara semakin turun tiap tahun dari industri tembakau. Target penerimaan cukai dari sektor tersebut pada 2023 belum melampaui target, yakni Rp 213 triliun dari target sebesar Rp 218,7 triliun.

"Jadi ada ketidaktercapaian di Rp 5 triliun untuk tahun 2023. Nah bayangkan kalau kita langsung ya pada hari ini diterapkan itu kurang lebih Rp 160,6 triliun itu akan hilang begitu saja. Padahal kita tahu Rp 160,6 triliun itu 7% dari penerimaan perpajakan negara," terangnya.

Selain itu dari sisi tenaga kerja, Andry menerangkan sebanyak 2,29 juta tenaga kerja yang mungkin akan terdampak. Apabila merujuk pada data tenaga kerja industri hasil tembakau 2019 lalu, angka itu setara 32% yang terdampak.

"Jadi kalau kita lihat secara total, kalau total penduduk bekerja ini ada di 1,6%. Kalau merujuk kepada tenaga kerja industri hasil tembakau tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kemenperin pada saat itu, itu kurang lebih 32% lah yang akan terdampak. Jadi cukup besar begitu," jelas dia.

(kil/kil)

Jakarta -

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik dinilai mengancam roda perekonomian negara.

Sebab hingga saat ini Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan salah satu penyumbang pemasukan negara terbesar, khususnya melalui cukai hasil tembakau (CHT). Di mana besaran CHT ini bisa mencapai ratusan triliun tiap tahunnya.

Dalam catatan detikcom, hingga Juli 2024 realisasi CHT mencapai Rp 111,4 triliun. Sayang jumlah ini masih 48% dari target sebesar Rp 230,4 triliun, meskipun pemerintah telah menaikkan tarif CHT sebesar 10% di tahun 2023 dan 2024.

Sedangkan penerimaan pemerintah dari CHT pada tahun 2023 mencapai Rp 213,5 triliun. Namun jumlah ini hanya 91,8% dari target 2023, meski di tahun itu pemerintah juga menaikkan besaran tarif CHT rata-rata 10% dibandingkan tahun sebelumnya (2022).

Meski memberikan dampak yang cukup besar terhadap penerimaan negara, realisasi CHT diprediksi akan semakin turun jika sejumlah aturan 'bermasalah' dalam PP 28/2024 dan RPMK benar diberlakukan.

"Adanya kebijakan kemasan polos membuat downtrading akan terjadi. Tidak ada perbedaan, pemisahan rokok satu dengan lainnya, orang akan cari yang harganya murah saja. Di sini ada celah bagi rokok ilegal karena mudah meniru kemasan rokok legal. Saya sampaikan dampaknya secara general, yaitu kehilangan sebesar Rp 213 triliun. Tanya ke Pak Prabowo, apakah mau kehilangan Rp 213 triliun?" ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho, Selasa (8/10/2024).

Hasil penelitian INDEF menunjukkan, dampak ekonomi yang hilang bila penerapan ketiga pasal bermasalah tersebut mencapai Rp 308 triliun atau setara 1,5 persen dari PDB.

Negara juga berpotensi kehilangan sampai Rp160,6 triliun penerimaan perpajakan, termasuk potensi tenaga kerja terdampak yang mencapai 2.293.957 penduduk bekerja. Untuk itu, ia mendorong aturan-aturan tersebut untuk ditelaah kembali dengan memastikan pelibatan seluruh pihak, termasuk pemangku kepentingan yang terdampak.

Lebih jauh, situasi ini akan berdampak pada turunnya permintaan produk legal sebesar 42,09 persen. Hal ini pun akan membawa efek domino terjadinya penurunan produksi, yang dapat berujung pada penurunan cukai negara hingga terkikisnya peluang lapangan kerja.

"Berdasarkan kalkulasi kami, kalau kemasan polos diterapkan, penerimaan cukai akan hilang sebesar Rp 96 triliun. Pita cukai yang dilekatkan sebagai pembeda legal dan ilegal juga akan berubah menjadi memutar karena tidak boleh menutupi gambar akan menjadi celah terhadap produsen rokok ilegal. Penerimaan negara bisa hilang dari sana. Rokok ilegal murah, menjadi pilihan," kata Andry.

Situasi ketenagakerjaan di masa ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, jumlah masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja hingga September 2024 mencapai hampir 59.000.

Jumlah ini jauh lebih tinggi dari angka tenaga kerja yang mengalami PHK pada Januari hingga November 2023, yakni sebesar 57.923 pekerja. Melihat situasi ini, dia menekankan pentingnya perumusan regulasi yang tetap mempertimbangkan aspek ekonomi.

(fdl/fdl)

JAKARTA - PT Jakarta International Container Terminal ( JICT ) meraih dua penghargaan KSOP Utama Tanjung Priok Award 2024 yang diselenggarakan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok.

Dua penghargaan ini diberikan kepada JICT sebagai perusahaan terinformatif melalui media sosial dan perusahaan pembayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terbesar.

Menurut Direktur Utama PT JICT Ade Hartono, PNBP merupakan bentuk kepatuhan JICT untuk berkontribusi kepada perekonomian negara dan pembangunan nasional.

?Kami bersyukur atas apresiasi yang diberikan oleh KSOP Utama Tanjung Priok. Penghargaan ini akan semakin memotivasi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan menjalankan bisnis yang bertanggung jawab, transparan, serta berkelanjutan,? ujar Ade Hartono saat menerima penghargaan di Hotel Movenpick, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Ade menambahkan JICT juga terus mengedepankan layanan informatif bagi seluruh pemangku kepentingan melalui sistem komunikasi yang efektif dan inovatif.

"Kami ingin memastikan kemudahan akses informasi dan transparansi operasional bagi pelanggan dan mitra kerja Terminal Petikemas terbesar di Indonesia ini," ujar Ade.

Award tahunan ini diselenggarakan dalam rangka memberikan apresiasi dan dukungan kepada para stakeholder atas upaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada para pengguna jasa di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto ditargetkan akan mendapat penerimaan negara hingga Rp 3.005 triliun di tahun 2025, tepatnya Rp 3.005.127.683.257.000. Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025.

Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024.

"Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 3.005.127.683.257.000," bunyi pasal 3 beleid tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Penerimaan negara ini akan diperoleh dari tiga sumber. Mulai dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga hibah.

Penerimaan pajak terdiri dari Rp 2.490 triliun, atau tepatnya Rp 2.490.911.571.145.000. Terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Dari dalam negeri pendapatan pajak didapatkan dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Totalnya, ditargetkan penerimaan sebesar Rp 2.433.505.588.870.000.

Sementara itu dari pajak perdagangan internasional ditargetkan penerimaan sebesar Rp 57.405.982.275.000. Terdiri dari pendapatan bea masuk dan bea keluar untuk perdagangan ekspor dan impor.

Khusus untuk PNBP ditargetkan penerimaan senilai Rp 513 triliun atau tepatnya Rp 513.635.052.112.000. penerimaan PNBP didapatkan dari 4 pos.

"Terdiri atas a. pendapatan sumber daya alam, b. pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, c. pendapatan PNBP lainnya, dan d. pendapatan Badan Layanan Umum," tulis pasal 5 beleid tersebut.

Terakhir, dalam 6 UU nomor 62 tahun 2024 pasal dari penerimaan hibah direncanakan negara akan mendapatkan Rp 581 miliar atau tepatnya Rp 581.060.000.000.

(kil/kil)

Jakarta -

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan sederet arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola Kementerian Keuangan. Prabowo meminta beberapa hal, mulai dari penerimaan negara tinggi hingga pengelolaan utang yang baik.

Pertama, Anggito memaparkan Prabowo meminta agar Kementerian Keuangan bisa menjaga kredibilitas fiskal APBN. Ruang fiskal harus dijaga dengan baik.

"Arahan dari Prabowo supaya membuat kredibilitas dari fiskal kita, fiscal space-nya harus lebih luas," ungkap Anggito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Arahan yang kedua, Prabowo meminta agar Kementerian bisa meningkatkan penerimaan negara. Namun, syaratnya harus melakukan kebijakan penarikan yang tidak mengganggu perekonomian.

"Penerimaan bisa lebih tinggi kalau kita lakukan enforcement yang benar tanpa mengganggu atau mendistorsi ekonomi. Ruang untuk itu ada," beber Anggito.

Anggito melanjutkan Prabowo meminta agar alokasi anggaran bisa lebih dibuat efisien. Selain itu pengelolaan utang harus dijaga dengan baik dan berkelanjutan.

"Termasuk melalui alokasi yang efisien, tepat sasaran dan pengelolaan utang yang berkelanjutan. Ada juga beberapa hal detil yang kita bicarakan di internal," pungkas Anggito.

(kil/kil)

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk mengkaji wancana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno yang berharap agar kebijakan itu bisa ditunda.

"Tadinya ada recana mau diterapkan PPN 12%. Saya rasa akan ditunda, kami sendiri meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang, kalau bisa menundanya," kata dia ditemui gedung DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Menurut dia jika kebijakan itu ditunda, maka potensinya bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau konsumsi meningkat, maka diyakini penerimaan pajak akan meningkat.

"Ini supaya daya beli masyarakat meningkat, kalau daya beli masyarakat kuat artinya konsumsi meningkat. Kalau konsumsi meningkat artinya pajaknya meningkat. Itu beberapa hal yang kita fokus sekarang agar pertumbuhan ekonomi ini tidak terhenti tetapi terakselerasi," jelasnya.

Eddy juga mengatakan bahwa penerimaan negara dapat meningkat dengan hilirisasi yang akan dilanjutkan pada pemerintahan baru.

"Saya optimistis dari segi pendapatan juga akan menguat, karena kita memiliki industri manufaktur yang bernilai tambah lagi tinggi," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono mengatakan, penerapan PPN naik 12% dipastikan usai pergantian pemerintahan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Menurutnya, rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% telah diketahui oleh Prabowo. Hal ini selanjutnya akan dibahas dan dijawab kabinet berikutnya terbentuk.

"Yang penting presiden terpilih sudah terinformasi mengenai hal tersebut. Nanti pasti akan ada penjelasan lebih lanjut kalau sudah ada kabinet terbentuk," kata Thomas dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).

(ada/das)

Jakarta -

Presiden Terpilih Prabowo Subianto memilih tiga orang untuk menempati posisi sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), yakni Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu. Ketiganya masing-masing mendapatkan tugas dari Prabowo.

Anggito Abimanyu mengatakan ketiganya ditugaskan untuk membantu tugas-tugas dari Menkeu, Sri Mulyani. Menurutnya, Prabowo menitipkan banyak pesan kepada mereka. Salah satu fokus utamanya, optimalisasi penerimaan negara.

"Tadi pesannya sudah cukup banyak, salah satu di antaranya adalah optimalisasi penerimaan negara," kata Anggito usai ditemui di Kediaman Prabowo Subianto, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Untuk itu, dalam waktu dekat, pihaknya harus punya program-program strategis. Selain itu, Prabowo ingin penerimaan negara setara dengan beberapa negara lain, misalnya Kamboja yang sebesar 18%. Dia menekankan Prabowo ingin pihaknya untuk melakukan segala upaya dan strategi dalam hal kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut.

"Jadi yang penting adalah di dalam waktu yang segera, kita harus punya program-program strategis untuk bisa meningkatkan penerimaan negara yang setara dengan beberapa negara lain. Kita diminta untuk melakukan segala upaya, strategi, dan tata acara maupun kebijakan untuk mencapai tujuan," jelasnya.

Kemudian Suasil menjelaskan pihaknya akan mendorong pembangunan, menciptakan investasi, hingga mendorong sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini Suasil masih menjabat sebagai Wamenkeu I.

"Kita akan menjaga keuangan negara, di Kementerian Keuangan, mendorong pembangunan kita, menciptakan investasi dan mendukung sektor-sektor untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depannya," kata Suasil.

Sementara itu, Thomas mengatakan tugas yang penting dan tanggung jawab besar, yakni membantu Menkeu Sri Mulyani.

" Kami bertiga, kami adalah trio, Wamen 3 in 1 dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebaik mungkin," ujarnya.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana akan menambah posisi untuk Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menjadi tiga. Hal ini diungkapkan oleh Wamenkeu II Thomas Djiwandono.

Thomas mengatakan Prabowo meminta dirinya, Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu untuk membantu tugas-tugas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Menurutnya, tugas tersebut sangat penting dan mempunyai tanggung jawab yang besar.

"Ya beliau memberikan kita tugas sebetulnya, tugas yang sangat penting, sangat, sebenarnya sangat tanggung jawab yang besar, kami disuruh membantu Ibu Menteri Keuangan dalam hal ini Ibu Sri Mulyani, bertiga, kami adalah trio dari Wamen 3 in 1 dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebaik mungkin," kata Thomas saat ditemui di Kediaman Prabowo Subianto, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Suasil menambahkan kedepannya pihaknya akan menjaga keuangan negara, mendorong pembangunan, hingga menciptakan investasi.

"Kita akan menjaga keuangan negara, di Kementerian Keuangan, mendorong pembangunan kita, menciptakan investasi dan mendukung sektor-sektor untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depannya," terangnya.

Lebih lanjut, Anggito menyebut Prabowo ingin mengoptimalisasikan penerimaan negara. Dia menilai hal tersebut sangat penting. Untuk itu, pihaknya akan merumuskan program-program strategis yang mendorong penerimaan negara setara dengan negara lain.

"Jadi yang penting adalah di dalam waktu yang segera, kita harus punya program-program strategis untuk bisa meningkatkan penerimaan negara yang setara dengan beberapa negara lain. Bahkan tadi menyebutkan 18%. Kita diminta untuk melakukan segala upaya, strategi, dan tata acara maupun kebijakan untuk mencapai tujuan," jelasnya.

(rrd/rrd)

JAKARTA - Badan Penerimaan Negara (BPN) merupakan lembaga yang bertugas menerima pendapatan negara dalam bentuk uang yang disetorkan orang pribadi atau badan yang masuk ke kas negara. Selama ini lembaga yang bertugas mengurus penerimaan negara adalah Direktorat Jendreal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Keduanya berada dalam naungan Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ).

Usulan pemisahan BPN dari Kemenkeu sudah berlangsung setidaknya sejak 2004. Presiden terpilih, Prabowo Subianto berencana membentuk BPN sebelum nomenklaturnya berubah menjadi Kementerian Penerimaan Negara.

Saat ini, terdapat tiga kandidat kepala BPN yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu, Guru Besar Politik Hukum Pajak Unissula Edi Slamet Irianto, dan anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

Menyoal urgensi pemisahan BPN dari Kementerian Keuangan, Prabowo Subianto sudah menyinggungnya sejak Pemilu 2019 silam. Selaras dengan hal itu, Edi Slamet Irianto menjelaskan peran BPN sangat penting karena kinerja penerimaan cenderung menurun padahal tuntutan belanja negara semakin besar. Sehingga, negara harus berutang dan semakin membesar.

Di sisi lain, birokrasi kementerian cenderung rumit dan terjebak oleh banyaknya aturan yang tidak memungkinkan bergerak lebih cepat dan terukur. Dampaknya, proses pengambilan putusan menjadi lamban padahal dituntut sangat cepat.

?Lembaga penerimaan yang ada, meski sudah direformasi sampai jilid IV, gagal mengatasi kebocoran, gagal memiliki data sains, gagal membangun kerja sama hukum, dan rentan terhadap intervensi kekuatan politik maupun pemodal besar dalam berbagai bentuknya,? katanya dalam siaran pers, Jumat (11/10/2024).

Menurut Edi Slamet Irianto, manfaat pembentukan BPN bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi yaitu hadirnya berbagai kemudahan dalam memenuhi kewajiban kepada negara karena kebijakan dan pengaturan akan keluar dari satu pintu. ?Sementara manfaatnya bagi negara, bisa melakukan estimasi penerimaan secara lebih akurat dan pasti karena tax gap akan semakin diperkecil akibat pengembangan data sains,? ujarnya.

Terkait kondisi keuangan negara, persoalan yang kerap terjadi adalah penerimaan negara yang hingga saat ini selalu di bawah target, bahkan rasionya jadi yang terendah di ASEAN. Menyikapi hal itu, Edi Slamet Irianto menegaskan, bentuk lembaga kementerian/badan memperlihatkan bahwa lembaga pemerintah punya kekuatan pada aspek eksekutorial akibat adanya beberapa kewenangan hukum sebagaimana tercantum dalam 13 undang-undang organiknya.

Dia menjelaskan, bentuk hybrid ini memungkinkan lembaga penerimaan negara lebih gesit dan mampu merespons dengan cepat setiap perubahan dan perkembangan ekonomi. Lembaga tersebut punya diskresi yang sangat memadai sehingga berjalan efektif sesuai tujuan pendiriannya.

?Menteri/Kepala/Komandan badan ini harus orang yang sangat matang dan tahu permasalahan sesungguhnya, artinya memiliki kapasitas/knowledge perpajakan yang mumpuni ditunjang pengalaman lapangan yang teruji dan terbukti, bukan hanya pandai berteori ilmu perang tapi tidak pernah angkat senjata untuk perang,? ujarnya.

Edi juga menyinggung apakah BPN mampu mencapai target rasio penerimaan 23% tanpa menaikan tarif. Menurutnya, justru BPN dihadirkan untuk bisa menaikan target penerimaan tanpa harus membebani masyarakat kecil.

Untuk jangka pendek, BPN tidak akan menaikkan tarif PPN menjadi 12%. Bahkan jika memungkinkan diturunkan ke 10%. Paling tidak, bertahan di 11% dengan catatan bahwa adminitrasi PPN akan diperbaiki secara fundamental.

?BPN, dalam kebijakannya, akan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk memiliki daya beli yang memadai sesuai kapasitasnya,? tuturnya.

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini hilirisasi yang telah dilakukan di eranya dapat menambah penerimaan negara sangat signifikan. Jika penerimaan bertambah, diyakini dapat menggenjot pembiayaan untuk pembangunan jalan tol hingga bantuan sosial (bansos).

Jokowi menjelaskan dahulu Indonesia selama beberapa puluh tahun terus melakukan ekspor bahan mentah. Menurutnya, untuk ekspor nikel saja dalam bentuk bahan mentah, negara cuma menerima pemasukan US$ 2,9 miliar per tahun.

"Begitu setop 2020, kemudian masuk ke industri turunan, 2023 itu US$ 34,4 miliar, lompatannya bayangkan. Melompatnya berapa kali," kata dia dalam agenda Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 79, di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Jokowi bercerita bahwa banyak yang bertanya keuntungan hilirisasi hanya untuk perusahaan. Dia menegaskan bahwa hal itu keliru, karena pendapatan negara akan bertambah banyak dari hilirisasi.

"Baik dalam bentuk pajak badan, PPh 21, royalti, kalau kita ikut saham seperti freeport kita dapat deviden. Ada pajak daerah, ada PBB, ada PNBP, besar sekali," lanjutnya.

Menurut dia jika semua turunan bahan mentah industri dapat dihilirisasi, maka dapat membantu anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur hingga bantuan soaial.

"Ini kalau semua masuk ke industri turunan akan melompat penerimaan negara dan itu semuanya bisa kita pakai untuk membangun jalan desa, bangun jalan tol, pelabuhan baru, bandara baru, untuk subsidi, untuk bansos rakyat kita," ucapnya.

(ada/das)