Bisnis.com, PEKANBARU-- PT Asia Pacific Rayon (APR), sebagai produsen viscose rayon terbesar di Indonesia, terus mendorong pengembangan industri fesyen lokal melalui penggunaan bahan baku yang berkelanjutan.

Basrie Kamba, Presiden Direktur APR mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi APR dan industri fesyen Indonesia, termasuk maraknya impor pakaian bekas atau "thrifting" yang semakin merajalela.

Menurutnya, impor pakaian bekas merupakan barang ilegal yang dapat menekan pertumbuhan UMKM lokal. Selain itu, rendahnya harga produk impor sering kali menjadi tantangan bagi para pelaku usaha lokal untuk bersaing.

"Kami mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang mendukung fesyen lokal dan melarang impor pakaian bekas secara tegas. Indonesia dulu bisa menjual produk rayon ke India, namun sekarang akses tersebut semakin sulit. Kami berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap hal ini," ujarnya, Senin (21/10/2024).

Menurutnya sejak 2018, APR telah memproduksi rayon yang berasal dari bahan baku kayu eucalyptus dan akasia. Produk tersebut menjadi alternatif ramah lingkungan bagi industri fesyen, terutama karena semakin banyak brand besar yang berkomitmen menggunakan bahan berkelanjutan, termasuk rayon viscose.

Dia menyebut APR memproduksi viscose rayon sebanyak 300.000 ton per tahun dengan rantai pasok hulu ke hilir di satu lokasi, baik di Pangkalan Kerinci, Riau. Dari data pihaknya, dalam 5 tahun terakhir konsumsi serat viscose rayon domestik meningkat dari 15% menjadi 20%.

APR juga menjadi satu-satunya produsen viscose rayon di luar Pulau Jawa yang menghidupkan kembali potensi tekstil di Riau.

Dengan menggandeng Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Riau yang memiliki 35 anggota dari UMKM dan APR, perusahaan ini bertujuan mengembangkan beragam jenis busana unggulan Riau ke pasar nasional dan internasional.

"Kami melihat banyak sekali motif dan potensi produk tekstil di Riau yang bisa dikembangkan bersama," ujarnya.

Dengan potensi viscose kayu yang besar di Indonesia dan semua bahan baku yang sudah tersedia di dalam negeri, APR berharap dapat terus mendukung pertumbuhan industri tekstil lokal dan membawa produk fesyen Indonesia ke tingkat global.

Gempuran produk impor asal China masih menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, pakaian impor dari Negeri Tirai Bambu tersebut masih bebas beredar di pasar dalam negeri.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan sekaligus Ketua Pelaksana Pengawasan Barang Impor Ilegal, Moga Simatupang mengungkapkan alasan produk impor masih merajalela. Dia menilai Indonesia merupakan negara kepulauan dengan perairan yang luas. Hal tersebut membuat banyak celah sehingga dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Indonesia ini kan luas banyak celah-celah yang bisa dilakukan oleh oknum tertentu. Modusnya banyak barang-barang masuk secara ilegal, pintunya banyak," kata Moga kepada detikcom, Selasa (13/8/2024).

Kementerian Perdagangan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal. Sesuai dengan tujuannya, Satgas tersebut menjalankan tugas terkait permasalahan tata niaga impor. Selain itu, satgas juga melakukan pemeriksaan, perizinan usaha, atau persyaratan barang tertentu, seperti standar, SNI, dan pajak.

Dalam pelaksanaannya, Moga menegaskan, fokus tugas Satgas hanya menyasar ke gudang importir. Pihaknya pun telah mengantongi lokasi gudang importir. Namun, saat dilakukan penggerebekan, pihaknya tidak menemukan adanya aktivitas tersebut.

"Ada beberapa kemarin (lokasi gudang importir). Namun, setelah dicek ternyata nggak ada kegiatan di situ. Mereka kan cepat, yang namanya sindikat ini kan bergeraknya cepat sekali. Terus ada juga gudang kita udah dapet titiknya, tapi nggak ada kegiatan. Nah pada saat nggak ada kegiatan kan kita nggak boleh bongkar maksa nanti kita disomasi. Jadi, nggak ada kegiatan di situ selama Satgas ini dibentuk," jelasnya.

Meski begitu, pihaknya terus memantau berkala. Selain memeriksa data yang didapat, dia juga menerima laporan dari masyarakat terkait adanya aktivitas produk impor.

"Jadi intinya Satgas ini bekerja secara berkala ya tim kami mengecek data yang ada dialirkan di sistem kita. Kedua laporan masyarakat. Ketiga terkait dengan pengawasan terpadu bila diperlukan," imbuhnya.

Pemerintah masih berupaya melawan serbuan pakaian impor ke pasar dalam negeri. Pasar Tanah Abang tak luput menjadi salah satu tujuan gempuran produk impor.

Berdasarkan pantauan detikcom, Senin (12/8/2024) di Jembatan Blok A lantai 1 Pasar Tanah Abang banyak pakaian impor buatan China dijual, misalnya pakaian anak. Hal ini dapat dilihat dari label baju yang bertulisan China. Harga yang dijual pun beragam, yaitu Rp 25.000-40.000.

Sweater anak-anak misalnya, dibanderol dengan harga Rp 42.500. Di baju tersebut, ada label baju yang bertuliskan Made in China tanpa sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Di tempat yang berbeda, pakaian anak laki-laki berusia 2-3 tahun dibanderol Rp 57.000 per pasang. Labelnya pun bertuliskan Made in China tanpa sertifikasi SNI. Kemudian untuk ukuran anak-anak 6-7 tahun, dibanderol dengan harga Rp 90.000 per pasang.

"Iya betul dari China semua kita kak. Ini jualnya per pasang, ada berbagai size juga," kata salah satu pedagang tersebut kepada detikcom.

Kemudian, detikcom membandingkan dengan label produk impor di tempat yang berbeda. Dari segi bahan, keduanya sama-sama halus dan lembut. Meski begitu, di tempat yang satunya sudah ada sertifikasi SNI dengan Rp 75.000.

Sebelumnya, detikcom juga mengamati banyak pedagang Pasar Tanah Abang Blok A dan Blok B yang menjual pakaian anak. Di Pasar Tanah Abang Blok A, ada pakaian anak bertuliskan Made in Indonesia pada label bajunya.

Dari segi model pakaian memang ada perbedaan. Produk impor China, model bajunya berlapis dengan warna-warna yang cerah. Sementara, pakaian buatan Indonesia cenderung satu lapis dengan model sederhana. Harga yang dijual untuk pakaian Made in Indonesia Rp 75.000-150.000 tergantung model dan ukuran.

Banyak Baju Impor China Dijual Murah di Pasar Tanah Abang Foto: Retno Ayuningrum/detikcom

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengatakan sebanyak 50 persen tekstil dan produk tekstil (TPT) impor asal China yang masuk ke Indonesia tidak tercatat.

Plt. Deputi Bidang UKM KemenKop UKM Temmy Setya Permana menduga produk-produk tak tercatat tersebut merupakan barang impor ilegal.

"Angka ekspor yang masuk dari Tiongkok ke kita dengan nilai angka impor kita tidak seimbang. Artinya, kita menduga ini mengindikasikan ada produk yang masuk secara ilegal, tidak tercatat," katanya dalam media briefing di kantor Kemenkop UKM, Selasa (6/8).

Data data tersebut berasal dari internal Kemenkop UKM dan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

Ia merinci pada 2021, nilai ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar Rp58,1 triliun. Sedangkan nilai impor Indonesia dari China sebesar Rp28,4 triliun. Artinya, ada potensi nilai yang tidak tercatat sebesar Rp29,7 triliun.

Kemudian pada 2022, nilai ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar Rp61,3 triliun. Sedangkan nilai impor Indonesia dari China sebesar Rp31,8 triliun. Ini mengindikasikan ada potensi nilai yang tidak tercatat sebesar Rp29,5 triliun.

"Potensi impor tidak tercatat terbesar pada HS (60-63) berupa pakaian jadi," katanya.

Banyaknya barang impor yang masuk tanpa tercatat dan tanpa dikenakan bea masuk membuat produk itu bisa dijual dengan harga sangat murah. Akibatnya, produk UMKM dalam negeri sulit bersaing/

Temy mengatakan produk impor ilegal bisa berdampak pada kehilangan potensi serapan 67 ribu tenaga kerja dengan total pendapatan karyawan Rp2 triliun per tahun. Kemudian potensi kehilangan PDB multi sektor TPT sebesar Rp11,83 triliun per tahun.

"Kemudian kerugian negara pada sektor pajak sekitar Rp6,2 triliun terdiri dari pajak Rp1,4 triliun dan Bea Cukai Rp4,8 triliun," katanya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas memamerkan barang impor ilegal yang berhasil disita Satgas berupa baju bekas, gulungan kain, sepatu, dan produk elektronik seperti laptop dan handphone dengan total nilai mencapai Rp 46 miliar.

"Pagi ini tindak lanjut dari satgas yang kita bentuk. Kami sampaikan, telah dilakukan penindakan oleh Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, terdiri dari Kementerian-Lembaga yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024," kata Zulhas di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Cikarang, Kab. Bekasi, Selasa (6/8/2024).

"Dari hasil penindakan tersebut, keseluruhan perkiraan nilai barang yakni sebesar Rp 46.188.205.400, keseluruhan barang yang disampaikan tadi tidak memenuhi kepatuhan dalam importasi sesuai perundang-undangan yang berlaku," tegasnya lagi.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga mengimbau masyarakat agar tidak membeli produk-produk impor ilegal seperti kaos atau pakaian jadi lainnya. Sebab menurutnya hal ini dapat merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan industri tekstil dalam negeri secara keseluruhan.

"Kita mengimbau, jadi masyarakat juga, retail juga harus mulai sadar, menyadari pentingnya memperjualbelikan, membeli barang-barang yang legal" kata Zulhas.

"Kalau itu (membeli produk impor ilegal) kan dampaknya, kan negara punya dapat pajak (jadi tidak dapat). Pajak bisa bangun jalan, bisa bantu masyarakat dan lain-lain, dan industri terjaga," ucapnya lagi.

Ia mencontohkan untuk produk pakaian hasil impor ilegal biasanya dijual dengan harga yang sangat murah. Misalkan saja dengan uang Rp 60 ribu bisa mendapat tiga kaos.

Padahal menurutnya untuk setiap kaos impor yang masuk RI sudah dikenakan pajak atau bea masuk sekitar Rp 60 ribu. Sehingga tidak mungkin kalau produk impor resmi dapat dijual dengan harga di bawah Rp 60 ribu.

"Contoh ya, contoh, misalnya bapak ibu ke pasar beli kaos dari luar negeri Rp 60 ribu tiga, nah itu pasti nggak benar. Karena tiap kaos masuk itu Rp 60 ribu, biaya masuk ke negara Rp 60 ribu, dipastikan masuk satu kaos Rp 60 ribu," jelasnya.

"Jadi kalau kita beli baju kaos Rp 50 ribu di mal barang dari luar (impor) jangan bangga dong, itu pasti masuknya nggak benar. Apa yang merugikan negara kan nggak benar, harusnya Rp 60 ribu jadi masukan negara nggak ada," tambah Zulhas.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkap bagaimana pakaian impor mudah masuk ke Indonesia. Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan contohnya pusat grosir pakaian impor bernama Moiz Trade Center (MTC) di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Ia menduga pakaian yang dijual di pusat perbelanjaan itu berasal dari China. Pasalnya Jemmy menyebut pada spanduk yang terpampang di depan pusat grosir itu terdapat nomor telepon bukan berawal kode Indonesia.

"Kemudian ada Moiz di Tanah Abang, di situ ada pusat grosir pakaian jadi. Kalau kita lihat hurufnya bukan bahasa Indonesia, ada bahasa kanjinya. Kalau dilihat ada nomor WhatsApp itu +86, itu bukan nomor Indonesia, itu China dan di sebelahnya ada WeChat," kata dia dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI, ditulis Kamis (11/7/2024).

Menurut Jemmy, itu menjadi bukti bagaimana barang impor telah menyerang pasar Indonesia. Salah satu bukti lain barang di sana impor ilegal yakni label pada pakaian tersebut masih berbahasa asing.

Karena sebagaimana diketahui dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang Yang Wajib Menggunakan Atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia, telah diwajibkan barang impor harus dilengkapi dengan label berbahasa Indonesia.

Aturan itu berlaku untuk barang tekstil, barang bangunan, suku cadang hingga kosmetik. Label itu memuat asal barang, nama barang, identitas pelaku usaha, dan lain sebagainya.

"Jadi cukup komplit mereka menyerang langsung market Indonesia. Teman-teman yang barusan beli di toko di sekitarnya itu (menunjukkan pakaian) masih berlabel bahasa Tiongkok dan harganya cukup murah," ungkapnya.

Jika hal itu tidak segera ditindak, maka dampaknya cukup besar kepada industri kecil menengah (IKM) khususnya konveksi yang memproduksi pakaian lokal. Kondisi krisis itu juga akan menyerang industri bahan baku tekstil seperti benang hingga serat.

"Jadi betapa ngerinya kondisi sekarang ini, kenapa ini industri TPT jadi rontok, khususnya pakaian jadi berimbas kepada hulunya,"pungkas dia.