Bisnis.com, JAKARTA - Budi Santoso digadang menjadi Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2024/2029. Sekretaris Jenderal Kemendag ini diketahui dipanggil presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara pada Senin (14/10/2024).

Meskipun belum dapat dipastikan, Budi Santoso harus mempersiapkan diri, mencari solusi atas persoalan sektor perdagangan, salah satunya impor produk yang belakangan kerap menjadi sorotan publik.

Bahkan, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara khusus meminta Mendag baru untuk melindungi pasar dalam negeri dari ‘banjir’ produk impor.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio menyampaikan gempuran produk impor masih menjadi momok bagi pelaku industri lokal.

Mendag era Prabowo Subianto harus mampu memberikan proteksi kepada para pelaku usaha dari gempuran impor, sekaligus meningkatkan industri dalam negeri.

“Yang menjadi fokus utama hari ini adalah bagaimana memproteksi pasar di dalam negeri, bagaimana bisa meningkatkan kinerja dari industri,” kata Andry kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Andry menyebut, saat ini permintaan dari China tengah menurun. Selain itu, China tengah mengalami krisis over kapasitas industri sehingga Negeri Tirai Bambu itu mulai menargetkan ekspor ke negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia yang memiliki pasar yang cukup besar.

“Bagaimana kita bisa memproteksi pasar di dalam negeri menurut saya menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan segera oleh Kemendag,” ujarnya.

Selain itu, dia mengharapkan agar Menteri Perdagangan mendatang dapat meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya untuk menciptakan arah kebijakan yang tepat.

Selain itu, pemberantasan mafia sektor perdagangan juga harus menjadi perhatian sang Mendag baru dengan kerja sama seluruh pihak terkait.

Impor Pakaian Bekas

Kemendag tak menampik kondisi impor baju bekas ilegal yang masih membanjiri pasar domestik, hingga menahan laju pertumbuhan kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga mengatakan pihaknya telah menekankan ke berbagai pemangku kepentingan, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia, untuk mencegah masuknya impor baju bekas ke dalam negeri.

"Impor baju bekas itu ilegal dalam peraturan, dan itu sudah dilakukan oleh Kemendag. Kami juga kami berkorelasi dengan lintas kementerian, instansi, bea cukai dan seterusnya, untuk memastikan impor bahan bekas itu dilarang," kata Jerry saat ditemui di DPR, beberapa waktu lalu.

Dia menuturkan, tindakan pertama telah dilakukan bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yakni dengan menyidak ke pasar-pasar dan langsung memusnahkan baju bekas impor.

Hal tersebut pun terus berlanjut untuk memastikan di hulu tidak ada lagi aktivitas impor barang ilegal tersebut. Namun, di sisi lain, pemerintah masih menoleransi para pedagang untuk menghabiskan stok eksisting di pasar.

"Kalau di pedagang di kasih waktu batas toleransi. Tetapi, jangan lupa ada juga barang bekas bukan impor, dari doemstik. Kita pastikan bahwa sidak ke gudang-gudang dilakukan, sehingga memastikan di ujungnya itu tidak terjadi kegiatan impor ilegal," ujarnya.

Utang Rafaksi dan Mafia Minyak Goreng

Selain mengurusi problem produk impor, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga dihadapkan pada kewajiban pembayaran utang rafaksi minyak goreng kepada 49 produsen hingga keberadaan mafia yang mengintai di antara rantai pasok.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Moga Simatupang menyampaikan, proses pembayaran kepada produsen telah berjalan sekitar 90%. Masih ada tujuh perusahaan yang masih menyesuaikan hasil verifikasi dari PT Sucofindo, selaku surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah.

“Masih ada 7 perusahaan lagi yang masih menyesuaikan hasil verifikasi dari Sucofindo,” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Senin (7/10/2024).

Saat dikonfirmasi apakah pembayaran utang rafaksi bisa rampung pada tahun ini, Moga mengatakan bahwa hal tersebut tergantung dari pelaku usaha. Menurutnya selama produsen menyepakati hasil verifikasi PT Sucofindo, maka proses pembayaran dapat diselesaikan.

“Masalahnya kan mereka masih ada selisih yang perlu disesuaikan kembali,” ujarnya.

Apabila pelaku usaha tak puas dengan hasil verifikasi PT Sucofindo, Moga mempersilakan untuk mengajukan keberatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berdasarkan catatan Bisnis, mulanya terdapat 59 produsen minyak goreng yang tercatat mengikuti program minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter pada Februari 2022.

Namun, hasil verifikasi yang diserahkan Kemendag, hanya terdapat 49 produsen yang mengajukan klaim tagihan rafaksi. Pasalnya, sebanyak 4 produsen tak mengajukan klaim rafaksi kepada pemerintah dan 6 produsen lainnya tercatat nol dalam tagihan rafaksinya.

Dari total 49 produsen, 14 di antaranya telah disetujui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mulai dibayarkan pada Juni 2024.

“49 itu posisi kemarin, 14 produsen sudah kita setujui setelah dokumen lengkap. Minggu depan kita lakukan pembayaran,” kata Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kamis (20/6/2024).

Kemudian, terdapat 3 produsen yang juga sudah disetujui olehnya untuk dilakukan pembayaran utang rafaksi dan 7 pelaku usaha lainnya tengah dalam proses melengkapi dokumen persyaratan kepada BPDPKS.

Dengan demikian, masih ada 25 produsen minyak goreng yang belum menyerahkan dokumen lengkap lainnya kepada BPDPKS, sehingga pembayaran utang belum dapat dilakukan.

Secara terperinci, Eddy turut menjelaskan alur proses pembayaran utang rafaksi minyak goreng. Berdasarkan standar prosedur BPDPKS, pihaknya menerima hasil verifikasi dari Kemendag.

Kemudian, para produsen yang tercatat dalam hasil verifikasi klaim rafaksi tersebut harus menyerahkan kelengkapan dokumen seperti faktur pajak dan invoice kepada BPDPKS.

Setelah dokumen lengkap, BPDPKS akan memberikan persetujuan kepada bendaharanya untuk dilakukan pembayaran kepada produsen.

Eddy menyebut total klaim rafaksi minyak goreng yang tercatat dalam hasil verifikasi Kemendag mencapai Rp474 miliar. Dia memastikan bahwa pembayaran utang rafaksi itu dilakukan BPDPKS langsung kepada produsen minyak goreng, bukan ke ritel modern.

“Kita enggak ada kaitannya dengan ritel, kita kontraknya dengan produsen,” tegasnya.

Pada saat yang sama, sisa 'bau' kasus mafia minyak goreng masih tercium pada masa kepemimpinan Mendag Zulkifli Hasan. Teranyar, pengunduran diri Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar kerap dikaitkan dengan kasus tersebut, walaupun tak terbukti.

Pemberantasan mafia minyak goreng - yang pada kasus sebelumnya melibatkan pihak internal Kemendag dan swasta - harus menjadi salah satu fokus Mendag yang baru.

Respons Positif Pengusaha

Tugas berat Budi Santoso - jika benar dipilih Prabowo menjai Mendag baru - tampaknya sedikit-banyak akan teringankan berkat respons positif dari kalangan pengusaha.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno menilai sosok Budi Santoso cukup paham dengan isu-isu perdagangan, utamanya perdagangan luar negeri.

Apalagi, Budi Santoso sempat dipercaya memangku sejumlah jabatan, seperti Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, dan Sekjen Kemendag.

“Beliau paham khususnya perdagangan luar negeri atau ekspor,” kata Benny kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Senada, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN Apindo Sarman Simanjorang menilai Budi Santoso akan menjadi sosok figur yang profesional dan mumpuni jika dipercaya menjadi Mendag.

“Kalau beliau jadi menteri, berarti ini kan jabatan karir di Kemendag. Artinya, beliau sudah memahami tupoksi dari Kemendag,” ujar Sarman.

Sarman mengharapkan, ke depannya, Kemendag di bawah Budi Santoso dapat semakin baik dalam mengendalikan harga bahan pokok, menjaga suplai dan demand, serta mendorong agar industri dalam negeri dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Sementara itu, Benny mengharapkan agar Kemendag nantinya dapat melakukan tindakan trade remedies dengan cerdas untuk melindungi industri dalam negeri, serta menelaah ulang semua perjanjian dagang dengan negara mitra dan perluas negara mitra dagang.

Dalam catatan Bisnis, Budi Santoso bukanlah merupakan tokoh baru di lingkungan Kemendag. Dia pernah menjabat sejumlah posisi di kementerian tersebut.

Tercatat pada 2022 hingga 2024, Budi menjabat sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Dia juga sempat menduduki posisi sebagai Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei dan Kepala Biro Keuangan Kemendag.

Kemudian, pada 2010, Budi Santoso sempat menjabat sebagai Kasubdit Ekonomi Kreatif pada unit Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional di Kemendag kemudian dipromosikan menjadi Atase Perdagangan India. Selain itu, Budi juga saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Holding BUMN pangan, ID FOOD.

INFO BISNIS - Masih dalam semangat perayaan ulang tahun ke-26, Bank Mandiri terus memperkuat komitmennya terhadap praktik keberlanjutan. Khususnya, dalam Mandiri Karnaval 2024, Bank Mandiri mengajak lebih dari 45 ribu karyawannya (Mandirian) untuk ikut serta dalam aksi nyata menjaga lingkungan melalui inisiatif Mandiri Looping For Life.

Dengan semangat kolektif, dalam puncak perayaan HUT ke-26 tersebut, puluhan ribu karyawan Bank Mandiri dari Jabodetabek ikut berpartisipasi dalam berbagai aktivitas menarik yang mengusung tema keberlanjutan ini. Antara lain, Bank Mandiri menghadirkan Giant Box untuk donasi baju yang sudah tidak terpakai lagi hingga didaur ulang menjadi merchandise baru.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan Inisiatif keberlanjutan tercermin dalam kampanye Mandiri Looping for Life yang diadakan kali ini. Daur ulang pakaian misalnya, tidak hanya berfokus pada pengurangan limbah tekstil, melainkan juga untuk mengurangi emisi karbon.

Alexandra menambahkan bahwa acara yang dihelat di Jakarta International Stadium (JIS) ini menjadi bukti komitmen Bank Mandiri pada upaya pelestarian lingkungan. Menurutnya, setiap karyawan Bank Mandiri juga berperan penting dalam praktik keberlanjutan perusahaan.

“Kami percaya bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” ujar dia, Jumat, 11 Oktober 2024 lalu.

Menurut Alexandra, setiap pakaian yang didonasikan hingga didaur ulang, memiliki ceritanya masing-masing. Dia menginginkan aksi itu bisa menjadi cerita yang menebar inspirasi, sehingga pesan-pesan keberlanjutan bisa terus beredar di tengah masyarakat.

“Hal ini dapat berkontribusi terhadap pengurangan limbah tekstil, maupun membantu mengurangi emisi karbon dan mendukung masa depan yang lebih hijau nantinya,” kata Alexandra.

Bukan cuma itu, Inisiatif daur ulang ini sejalan dengan penerapan prinsip Environment Social and Governance (ESG) yang ditetapkan oleh Bank Mandiri, terutama pilar Sustainability Beyond Banking yang mencakupi pencapaian Sustainable Development Goals dan ekosistem maupun operasional bisnis yang berkelanjutan serta ramah lingkungan.

Tidak hanya itu, Mandiri Looping for Life juga merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Bank Mandiri untuk membangun bisnis yang lebih berkelanjutan. Dengan berbagai inisiatif yang telah dilakukan, Bank Mandiri telah berhasil mengurangi jejak karbon, menghemat penggunaan energi, serta mendukung pengembangan masyarakat sekitar.

Mandiri Looping For Life sudah dimulai sejak awal tahun ini, mulai dari inisiatif pembuatan seragam bahan kain daur ulang untuk Bank Mandiri cabang Singapura, serta topi dari kain daur ulang untuk pemenang Mandiri Jogja Marathon 2024, dan program-program besar lain ke depannya.

Alexandra mengatakan kegiatan Mandiri Mandiri Looping For Life merupakan upaya mewujudkan visi Bank Mandiri sebagai “Indonesia’s Sustainability Champion.” Dia berharap melalui inisiatif Mandiri Looping for Life, semakin banyak orang yang terinspirasi untuk hidup lebih ramah lingkungan.

“Kami berharap masyarakat dapat ikut menjadi bagian dalam gerakan #LoopingForLife, bersama-sama kita bisa mengubah limbah menjadi manfaat nyata dan berdampak baik terhadap lingkungan,” ujar dia.

Kepedulian terkait masalah limbah, juga turut dilakukan Bank Mandiri melalui berbagai program TJSL yang difokuskan untuk pengelolaan sampah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya melalui program Mandiri Pilah Sampah, Bank Mandiri telah memberdayakan 10 Bank Sampah di Jakarta selama satu tahun dan berhasil menggaet lebih dari 1.044 nasabah.

Dari jumlah tersebut, setidaknya Bank Sampah kelolaan Bank Mandiri berhasil mengelola sampah non organik mencapai lebih dari 87,5 ton, sampah organik 7,2 ton, serta minyak jelantah seberat 926 kilogram (kg). Tak berhenti di situ, Bank Mandiri juga Mandirian untuk mengambil inisiatif bersih-bersih di beberapa kegiatan lewat program bertajuk Aksi Bersih Mandiri.

Melalui Aksi Bersih Mandiri, Mandirian bersama dengan masyarakat relawan peduli sampah ini konsisten melakukan bersih-bersih sampah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kala Timnas Sepakbola Indonesia berlaga. Alexandra menjelaskan, gerakan ini menjadi salah satu wujud TJSL perseroan dan Mandirian dalam menjaga kebersihan kelestarian lingkungan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

“Dalam menjaga kelestarian lingkungan, kami sadar bahwa hal ini tidak bisa dilakukan sendiri, untuk itu kami terus mengajak masyarakat dan banyak pihak untuk ikut terlibat. Kami harap pengelolaan sampah yang efisien dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan mencerminkan nilai keberlanjutan bagi masyarakat,” kata Alexandra.

Tidak cuma itu, Bank Mandiri juga menginisiasi pemasangan Reverse Vending Machine (RVM) atau mesin penukaran sampah botol plastik di beberapa titik kantor operasionalnya. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kawasan perkantoran Bank Mandiri bebas dari pencemaran sampah plastik. Hasilnya, Hingga Juni 2024, mesin RVM Bank Mandiri telah mencatat 4.679 transaksi dengan total 30,3 ribu botol plastik yang terkumpul, mencapai berat 566,7 kg.(*)

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyoroti masalah impor pakaian bekas yang dianggap merugikan pabrik dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Selain dampak ekonomi, terdapat juga kekhawatiran terkait kesehatan masyarakat, seperti risiko gatal-gatal akibat pakaian bekas yang tidak steril.

Sebagai respons, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 yang melarang impor pakaian bekas. Aturan ini merujuk pada undang-undang perlindungan konsumen, yang mewajibkan barang dagangan memiliki informasi yang jelas mengenai kondisi dan asal-usulnya.

Namun, komunitas thrifting di Indonesia menolak tuduhan bahwa pakaian bekas impor merusak industri pakaian lokal. Mereka berpendapat bahwa pakaian yang dijual di pasar thrift telah melalui proses penyortiran dan pembersihan, sehingga layak untuk digunakan.

Penggemar thrifting juga menyadari bahwa barang yang mereka beli adalah barang bekas, sehingga tidak merasa dirugikan.

"Justru, keterbukaan dan transparansi dalam penjualan barang bekas ini menjadi daya tarik tersendiri. Para pembeli merasa lebih puas karena mengetahui asal-usul barang yang mereka beli dan bisa membedakannya dari produk fast fashion," ujar Aloysius Maria Tjahja Adji Suseno, Ketua Umum Yayasan Komunitas Thrifting Indonesia dalam keterangannya seperti dikutip, Kamis (3/10).

Komunitas thrifting menganggap larangan impor pakaian bekas belum didasarkan pada kajian yang mendalam. Mereka mempertanyakan klaim bahwa 34 pabrik pakaian di Indonesia mengalami kebangkrutan akibat thrifting.

Menurut mereka, hanya 4 pabrik yang mengalami kesulitan karena masalah bahan baku, sementara pabrik lainnya menghadapi masalah keuangan dan utang.

Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa thrifting bukanlah penyebab utama runtuhnya industri pakaian lokal, melainkan ada faktor lain yang lebih dominan.

Sebagai solusi, Yayasan Komunitas Thrifting Indonesia mengusulkan agar pemerintah meninjau kembali larangan impor pakaian bekas dengan pengaturan yang lebih jelas.

Mereka menyarankan pembatasan volume impor berdasarkan kuota yang diawasi ketat di pelabuhan-pelabuhan tertentu. Langkah ini dinilai dapat melindungi industri lokal sambil tetap memberikan pilihan bagi konsumen yang gemar berbelanja pakaian bekas. Aloysius menyatakan bahwa hal ini mirip dengan kebijakan pemerintah yang mengimpor bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat tempur bekas.

Penggemar thrifting di Indonesia berasal dari berbagai kalangan, baik karena alasan ekonomi, gaya, maupun kecintaan terhadap produk vintage dan lingkungan. Selama bertahun-tahun, mereka tidak merasa terpinggirkan oleh regulasi hingga munculnya larangan impor pakaian bekas.

"Negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste tidak menerapkan larangan serupa, dan justru menjadi destinasi impor pakaian bekas sebelum akhirnya diselundupkan ke Indonesia. Ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada perlu ditinjau kembali agar lebih relevan dengan kondisi pasar," tambah Aloysius.

Sebagai organisasi resmi yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, Komunitas Thrifting Indonesia berharap pemerintah dapat membuka kembali peluang impor pakaian bekas dengan pengawasan yang lebih ketat. Mereka percaya kebijakan ini dapat mendukung pertumbuhan pendapatan negara melalui pajak impor, sekaligus memberikan kepuasan bagi konsumen yang peduli terhadap tren mode dan lingkungan.

Satgas Importasi Ilegal Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri menyita 1.883 bal pakaian bekas dari Bandung dan Cikarang, Jawa Barat pada Selasa (6/8). Pakaian impor ilegal ini nilainya Rp 7,53 miliar dan awalnya bakal dijual lewat e-commerce lokal.

Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan barang ini merupakan impor dari Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Menurutnya, keberadaan barang ini bisa merugikan penerimaan negara, mempengaruhi industri dalam negeri dan UMKM. Dampaknya, banyak pabrik garmen tutup dan UMKM tidak bisa bersaing.

“Bisa dibayangkan, nilai impor satu buah saja sudah berapa ribu (rupiah), tetapi bisa dijual dengan nilai yang sangat-sangat murah. Di mana kita bisa bersaing,” kata Komjen Wahyu dalam keterangan tertulis, Rabu (7/8).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut pihaknya menyita 20 ribu kain rol yang tidak dilengkapi perizinan impor. Nilai kain ini mencapai Rp 20 miliar.

Penyitaan pakaian bekas juga dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai di dua pintu masuk barang. Pertama, Kantor Pelayanan Beacukai Tanjungpriok menyita 3.044 bal pakaian bekas senilai Rp 12,17 miliar.

Kedua, Kantor Pengawasawan Bea Cukai Cikarang menyita berbagai jenis tekstil dan produk tekstil atau TPT, kosmetik, dan barang elektronik. Produk TPT ini meliputi nilon, poliester, dan sintetik sebanyak 332 paket, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi lainnya sebanyak 5.896 buah.

Produk jadi lainnya adalah karpet, handuk dan perlak sebanyak 695 buah, lalu alas kaki atau sepatu sebanyak 371 pasang. Kemudian, ada kosmetik yang terdiri atas sampo berbahan lidah buaya sebanyak 43 buah, serta barang elektronik seperti laptop, ponsel, dan mesin fotokopi sebanyak 6.578 buah.

“Dari hasil tindak tersebut, diperkirakan nilai barang keseluruhan sebesar Rp46,1 miliar,” kata Zulkifli.

Rugikan Negara dan Kurangi Serapan Tenaga Kerja

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mendata data impor tekstil dan produk tekstil yang masuk ke dalam negeri dua kali lipat dari yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS).

Alhasil, pemerintah menaksir potensi nilai yang hilang dari perekonomian nasional akibat hal tersebut mencapai Rp 11,83 triliun per tahun.

"Pakaian ilegal yang tidak tercatat oleh BPS ini yang mendistorsi harga di pasar karena harga pakaian impor ini sangat murah dan dijual secara daring," kata Plt. Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Temmy Setya Permana di kantor Jakarta, Selasa (6/8).

Temmy mencatat pakaian impor ilegal tersebut dijual dengan harga Rp 3.500 sampai Rp 10.000 per lembar. Angka tersebut tidak termasuk harga pakaian bekas impor ilegal karena tidak tercatat dalam pos tarif negara asal maupun BPS.

Di sisi lain, masifnya impor tekstil ilegal tersebut membuat serapan tenaga kerja hilang 67 ribu orang dengan total pendapatan Rp 2 triliun per tahun. Pada saat yang sama, negara kehilangan pendapatan hingga Rp 6,2 triliun per tahun.

Secara rinci, negara tidak mendapatkan pendapatan pajak dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan senilai Rp 1,4 triliun per tahun. Sementara itu, kerugian dari sisi bea cukai mencapai Rp 4,8 triliun per tahun karena tidak membayar bea masuk.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, Satuan Tugas (Satgas) Importasi Ilegal berhasil mengungkap dan siap untuk memusnahkan temuan barang impor ilegal senilai Rp 46 miliar.

Melansir Infopublik.id, Zulkifli mengungkapkan bahwa barang impor yang ditemukan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 932 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, sehingga merugikan negara dengan total senilai lebih dari Rp 46 miliar.

Dia menguraikan, Bareskrim Polri (Tim Satgas Importasi Ilegal) telah melakukan tindakan terhadap pakaian bekas sebanyak 1.883 bal.

Sementara, Dirjen Bea dan Cukai melalui Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok telah mengamankan balpres sebanyak 3.044 bal.

Adapun Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Cikarang telah mengamankan sebanyak 695 produk jadi seperti karpet, handuk, dan lain-lain, 332 pax tekstil, nilon poliester sintetik, 371 alas kaki, 6.578 pcs elektronik seperti laptop, handphone, mesin fotokopi, serta 5.896 pcs garmen dan berbagai jenis pakaian jadi dan aksesoris.

Kementerian Perdagangan juga telah mengamankan kain gulungan atau TPT sebanyak 20.000 rol yang tidak dapat melengkapi dokumen impor.

"Dari hasil penindakan tersebut, keseluruhan nilai barang diperkirakan sebesar Rp46.188.205.400," ujar Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan kepada media.

Zulkifli Hasan menyampaikan ucapan terima kasih atas kinerja Satgas yang berhasil mengungkap temuan barang impor ilegal tersebut.

Upaya penegakan hukum terus diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan maraknya barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia.

Kepala Bareskrim Polri, Komjen Polisi Wahyu Widada juga turut menyampaikan dukungannya secara komitmen untuk menyelesaikan permasalahan impor ilegal melalui jalur penegakan hukum. Ia menekankan keseriusan untuk bersama-sama menuntaskan tindakan impor ilegal yang melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Ini adalah bentuk kolaborasi, bersama-sama untuk menangani permasalahan yang disebut oleh pak menteri, termasuk hasil-hasilnya tadi. Mari bersama-sama kita berkomitmen untuk menyelesaikan masalah impor ilegal," ujar Kabareskrim Wahyu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memusnahkan 1.883 bal pakaian bekas yang disita karena diimpor secara ilegal dan akan diperjualbelikan melalui e-commerce di dalam negeri.

"Kita melihat di depan ini adalah bentuk upaya penegakan hukum, upaya penanganan yang dilakukan oleh Satgas. Artinya adalah upaya untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan ini," kata Kepala Bareskrim Polri Komjen Wahyu Widada dalam konferensi pers di Cikarang, Bekasi, Selasa (6/8/2024).

Ia menyebutkan, penyitaan hingga pemusnahan barang impor ilegal ini merupakan bentuk kolaborasi dalam menangani permasalahan di Tanah Air karena kehadiran barang-barang impor ilegal mematikan industri dalam negeri.

Menurut Wahyu, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian atau lembaga saja.

Adapun Bareskrim juga tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal. Selain Bareskrim, sejumlah kementerian/lembaga lain juga membongkar kasus serupa.

"Apa yang dilakukan oleh Bareskrim ini adalah bentuk komitmen kami untuk secara tegas mendukung apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan Satgas ini untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan," ujar Wahyu.

Jenderal bintang tiga ini juga memastikan langkah-langkah penindakan terhadap barang impor ilegal akan terus dilakukan.

Wahyu menambahkan, masalah impor ilegal menjadi perhatian serius Polri karena hal ini merugikan negara dari sisi penerimaan hingga berdampak kepada para pengusaha kecil yaitu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ia menyebutkan, perekonomian Indonesia bisa terhambat jika barang impor ilegal masih marak tersebar di Tanah Air.

"Multiple effect-nya banyak, pabrik-pabrik garmen kita tutup, UMKM kita tidak bisa bersaing. Sementara kita menyadari bahwa UMKM adalah salah satu tulang punggung perekonomian kita," kata Wahyu.

Selain 1.883 bal pakaian bekas yang disita Bareskrim, instansi lain juga mengungkap hal yang sama.

Ditjen Bea dan Cukai melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok menyita 3.044 balpres pakaian bekas.

Kemudian, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Cikarang menyita 696 produk jadi seperti karpet dan handuk, 332 pak tekstil, nilon, polister, sintetik dan sebagainya.

Kemudian, ada 371 alas kaki, 6.578 unit elektronik berupa laptop, handphone, mesin fotokopi dan lainnya, serta 5.896 pcs garmen berbagai jenis pakaian jadi dan aksesoris.

Pihak Kementerian Perdagangan disebut juga telah mengamankan kain gulungan atau tekstil dan produk tekstil (TPT) sebanyak 20.000 rol.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperkirakan nilai dari barang impor ilegal ini memvapai Rp 46 miliar.

BEKASI, KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal membongkar pengungkapan 4.927 balpres pakaian bekas hingga 6.578 alat elektornik yang diimpor secara ilegal.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut kerugian akibat impor ilegal ini mencapai Rp 46 miliar.

"Barekrim Polri telah melakukan penindakan terhadap pakaian bekas sebanyak 1.883 bal. Ditjen Bea dan Cukai melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok telah mengamankan balpres sebanyak 3.044 bal," kata Zulhas dalam konferensi pers di Cikarang, Bekasi, Selasa (6/8/2024).

Dari Kementerian Perdagangan juga mengamankan kain gulungan atau TPT sebanyak 20.000 rol.

Selain itu, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Cikarang juga menyita 696 produk jadi seperti karpet, handuk dan lain-lain. Kemudian ada 332 pak tekstil, nilon, poliester, sintetik dan lainnya.

Kemudian, ada juga 371 alas kaki, 6.578 unit elektronik berupa laptop, handphone, mesin fotokopi dan sebagainya.

"6.578 pieces elektronik (berupa) laptop, handphone, mesin fotokopi dan lain-lain. 5.896 pieces garmen berbagai jenis pakaian jadi dan aksesoris," imbuhnya.

Zulhas mencatat nilai kerugian dari sejumlah penyitaan barang impor ilegal mencapai Rp 46 miliar.

"Dari hasil tindak tersebut keseluruhan diperkirakan nilai barang yakni sebesar Rp 46.188.205.400," ungkap Zulhas.

Adapun keseluruhan barang yang tersebut tidak memenuhi kepatuhan dalam importasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian, barang yang disita itu akan dimusnahkan.

Menurut Zulhas, barang-barang impor itu berasal dari berbagai negara seperti negara Asean, Asia Selatan, hingga China atau Tiongkok.

"Dari berbagai negara, tentu ada Asean, ada Tiongkok, ada dari Asia Selatan," kata dia.

TEMPO.CO, Cikarang - Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor mengekspose temuan barang impor ilegal senilai Rp 46.188.205.400 di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Cikarang, Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan Satgas akan memusnahkan barang-barang impor ilegal itu.

Temuan satgas yang diekspose hari ini terdiri dari 1.883 balpres pakaian bekas impor temuan Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri dan 3.044 balpres pakaian bekas impor temuan Bea Cukai Tanjung Priok. Selain itu, Bea Cukai Cikarang menemukan 695 produk jadi, 332 pack tekstil, 371 alas kaki, 6.578 pcs alat elektronik, dan 5.896 pcs garmen pakaian jadi dan aksesoris. Kementerian Perdagangan atau Kemendag juga menemukan tekstil dan produk tekstil atau TPT sejumlah 20.000 rol.

"Keseluruhan barang yang disampaikan tadi tidak memenuhi kepatuhan dalam importasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers.

Zulhas menuturkan, impor ilegal yang ditrmukan Satgas hari ini berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp 18 miliar. Dia mengaku akan menyampaikan temuan Satgas ini kepada Presiden Jokowi.

Kepada para importir ilegal yang memasukkan barang-barang itu, Zulhas menyatakan akan mengenakan sanksi administratif. Namun bila dalam proses penindakan ada temuan tindak pidana, Satgas akan menyerahkannya kepada kepolisian dan kejaksaa. Zulhas tak merinci jenis sanksi administratif yang dimaksud.

Satgas importasi ilegal dibentuk pemerintah melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024. Satgas itu terdiri dari sejumlah kementerian/lembaga terkait, antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan khsuusnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Polri, hingga Kejaksaan.

TEMPO.CO, Cikarang - Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor mengekspose temuan barang impor ilegal senilai Rp 46.188.205.400 di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Cikarang, Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan Satgas akan memusnahkan barang-barang impor ilegal itu.

Temuan satgas yang diekspose hari ini terdiri dari 1.883 balpres pakaian bekas impor temuan Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri dan 3.044 balpres pakaian bekas impor temuan Bea Cukai Tanjung Priok. Selain itu, Bea Cukai Cikarang menemukan 695 produk jadi, 332 pack tekstil, 371 alas kaki, 6.578 pcs alat elektronik, dan 5.896 pcs garmen pakaian jadi dan aksesoris. Kementerian Perdagangan atau Kemendag juga menemukan tekstil dan produk tekstil atau TPT sejumlah 20.000 rol.

"Keseluruhan barang yang disampaikan tadi tidak memenuhi kepatuhan dalam importasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers.

Zulhas menuturkan, impor ilegal yang ditrmukan Satgas hari ini berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp 18 miliar. Dia mengaku akan menyampaikan temuan Satgas ini kepada Presiden Jokowi.

Kepada para importir ilegal yang memasukkan barang-barang itu, Zulhas menyatakan akan mengenakan sanksi administratif. Namun bila dalam proses penindakan ada temuan tindak pidana, Satgas akan menyerahkannya kepada kepolisian dan kejaksaa. Zulhas tak merinci jenis sanksi administratif yang dimaksud.

Satgas importasi ilegal dibentuk pemerintah melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024. Satgas itu terdiri dari sejumlah kementerian/lembaga terkait, antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan khsuusnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Polri, hingga Kejaksaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah mengamankan sebanyak 3.332 paket pakaian bekas atau ballpress dari Bandung hingga Jakarta.

Perinciannya, ribuan paket itu diambil dari sejumlah lokasi yaitu 1.500 bal dari Komplek Pergudangan Tritant Point Cipadung Wetan Bandung; sebanyak 226 bal dari Tol Jakarta-Cikampek KM 34 Cikarang Bekasi ll; dan sebanyak 1.606 bal dari KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan pengamanan ribuan paket itu dilakukan dalam rangka menjaga pelaku UMKM tidak merugi akibat banyaknya beredar barang impor ilegal di Tanah Air.

"Kegiatan tersebut bertujuan dengan harapan dapat menjaga agar para pelaku usaha seperti UMKM tidak mengalami kerugian, karena banyaknya beredar barang impor ilegal di wilayah Indonesia," kata Whisnu dalam keterangannya, Jumat (26/7/2024).

Lebih lanjut, Whisnu membeberkan modus operandi yang biasa dilakukan oleh pelaku importir ilegal paket pakaian bekas itu dengan menggunakan pelabuhan tikus atau tidak resmi.

"Melalui pelabuhan tikus atau jalur yang tidak resmi ataupun bisa dengan cara hand carry di bandara-bandara sehingga tidak terdeteksi," tambahnya.

Di samping itu, Whisnu menyampaikan kegiatan ini sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar berhenti menggunakan produk impor ilegal. Sebab, kebersihan dari produk impor bekas itu tidak terjamin.

"Polri juga bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pakaian bekas impor tidak terjamin kebersihannya sehingga dapat menimbulkan penyakit kulit," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita 3.332 ballpress berisi pakaian bekas dari sejumlah wilayah di Indonesia.

Penyitaan ini dilakukan dalam rangka penyelidikan yang dilakukan Bareskrim terkait dugaan penyelundupan barang impor ilegal di Tanah Air.

"Dittipideksus Bareskrim Polri telah melakukan penindakan dengan mengamankan pakaian bekas dalam bentuk ballpress dengan jumlah 3.332," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Irjen Pol Whisnu Hermawan saat dikonfirmasi, Kamis (25/7/2024).

Whisnu menjelaskan, ribuan ballpress pakaian bekas itu disita dari tiga lokasi.

Pertama, Komplek Pergudangan Tritant Point Cipadung Wetan Bandung, Jawa Barat. Di situ disita sebanyak 1.500 ballpress.

Kemudian, dari area Tol Jakarta-Cikampek KM 34 Cikarang Bekasi, sebanyak 226 ballpress. Lalu, ada dari Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok sebanyak 1.606 ballpress.

Menurut Whisnu, pihaknya saat ini sedang menyelidiki dan mengusut dugaan impor ilegal yang diduga masuk melalui jalur-jalur yang tidak resmi.

Dia menyebut wilayah hukum kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polri berada di luar wilayah kepabeanan.

Adapun barang impor ilegal yang diselidiki mencakup komoditas tekstil dan produk tekstil; pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi; keramik; alat elektronik; alas kaki; hingga kosmetik.

"Sampai dengan saat ini personel Dittipideksus Bareskrim Polri masih melakukan pemantauan terhadap peredaran barang-barang impor ilegal seperti melakukan pengecekan terhadap gudang-gudang penyimpanan," ungkap dia.

Jenderal bintang dua ini memastikan setiap kegiatan ilegal yang ditemukan penyidik akan ditindak tegas.

"Apabila ditemukan barang impor yang tidak sesuai atau yang tercantum dalam undang-undang yang dilarang, maka Polri melakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku," ujar dia lagi.

Impor pakaian bekas sempat dikecam keras untuk bebas masuk Indonesia. Hal ini terbukti dari diterbitkannya aturan larangan baju impor bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat kesal dengan membanjirinya pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia. Pasalnya, produk-produk tersebut dapat mengganggu industri tekstil dalam negeri.

"Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri! Jadi yang namanya impor pakaian bekas harus setop," tegas Jokowi ditemui di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2023) lalu.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah memusnahkan pakaian dan alas kaki bekas asal impor senilai Rp 174,8 miliar sepanjang tahun 2023. Hal ini disampaikan langsung oleh Mendag Zulkifli Hasan alias Zulhas.

"Merespons maraknya perdagangan yang dilarang, importasi sesuai Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) 40 Tahun 2022, dan seterusnya saya pimpin langsung pemusnahan senilai Rp 174,8 miliar," ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemendag Jakarta, dikutip dari Antara.

Zulhas menyebut pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap 1.061 pelaku usaha yang terdiri dari 497 pelaku usaha hasil pengawasan kegiatan sektor perdagangan dan 594 pelaku usaha hasil pengawasan post border.

Meski begitu, upaya tersebut nyatanya belum menekan edaran baju bekas impor di dalam negeri. Hal ini dapat dilihat dari munculnya pusat belanja thrifting baru di Tanah Abang bernama Moiz Trade Center. Pusat belanja khusus thrifting tersebut baru dibuka bulan Juni lalu.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan pemerintah harus lebih konsisten dan masif lagi dalam memberantas pakaian impor bekas. Pasalnya, hal tersebut dapat memperparah kondisi Industri tekstil dalam negeri.

"Intinya sih pemerintah harus konsisten secara masif secara serius semua kebijakannya memang harus menangkal banjir produk impor karena itu sudah parah terutama di industri tekstil," kata Faisal kepada detikcom.

Dia mendorong pemerintah untuk menutup semua celah atau pintu yang dapat membawa masuk produk impor. Dia juga menekankan tidak hanya produk impor bekas saja, tapi juga produk impor legal.

"Semua langkah, semua pintu, mulai dari legal sampai ilegal, sampai thrifting semuanya itu mesti dilakukan dihindari banjir impor, termasuk thrifting. Kalau yang impor tadi termasuk salah satu yg harus dikontrol," jelasnya.

Senada Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menilai tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas ini memicu suburnya penjual-penjual pakaian bekas tersebut. Apalagi, bisnis jual beli pakaian bekas memang menggiurkan karena pedagang meraup keuntungan 3 kali lipat bahkan lebih.

"Dari berbagai observasi di lapangan, sebagian besar pedagang mengaku sudah balik modal hanya dengan menjual 20% dari ratusan lembar pakaian bekas yang dibelinya. Pedagang dapat menjual pakaian bekas dengan berbagai kualitas dengan kisaran harga dari Rp 15.000 sampai Rp 250.000 per lembar. Padahal mereka hanya mengeluarkan modal sekitar Rp 14 juta untuk satu bal yang terdiri 200-300 lembar pakaian bekas," katanya kepada detikcom.

Dia menekankan perlu upaya serius untuk menyelesaikan masalah ini, dengan gerakan memberantas penyelundupan impor pakaian bekas. Menurutnya, banjir impor pakaian bekas sebagai bukti lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia.

Pemerintah dapat melakukan tracking dengan cara mengikuti jejak aktor (follow the actor) importer pakaian bekas. Kemudian upaya serius untuk mendeteksi kemungkinan manipulasi kode Harmonized System (HS) juga harus dilakukan, mengingat kode HS ini menentukan apakah barang tersebut bisa masuk atau tidak ke suatu negara dan seberapa besar pajak yang harus dibayar atas barang tersebut.

"Selain itu, pelonggaran izin impor Angka Pengenal Impor Umum (APU) untuk saat ini sebaiknya dihentikan sementara untuk mencegah kemungkinan impor pakaian bekas. Sebaiknya Pemerintah memprioritaskan izin impor Angka Pengenal Impor Produsen (API-P). API-P hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi," imbuhnya.