Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat memunculkan kekhawatiran bagi perindustrian Indonesia terutama industri tekstil.

Direktur Eksekutif Center of Reform Economic (CORE), Mohammad Faisal, mengatakan kebijakan perdagangan yang akan diterapkan Amerika akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

“Bahwa kalau kita melihat arah kebijakan dari Trump, memang dia ingin membangun industri domestik Amerika yang salah satu caranya adalah memang menaikkan hambatan perdagangan, terutama tarif,” tutur Faisal kepada Kontan, Jumat (8/11).

Salah satu dampak terbesar yang dirasakan oleh sektor industri tekstil dan produk tekstil, yang menjadi salah satu komoditas utama ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam.

Kebijakan tarif tinggi yang diterapkan Amerika, terutama pada Tiongkok dirancang untuk melindungi industri domestik mereka. Namun, kenaikan hambatan perdagangan ini secara tidak langsung memengaruhi industri tekstil di Indonesia.

“Walaupun katakanlah 10% atau tidak sampai 10%, itu artinya besar, terutama karena kita banyak mengendalikan pasar Amerika, terutama untuk industri tekstil dan produk tekstil, ekspor tekstil dan produk tekstil,” ujarnya.

Lebih lanjut, saat ini industri tekstil Indonesia bergantung pada fasilitas Generalized System of Preference (GSP) yang memungkinkan tarif rendah untuk produk-produk dari negara berkembang. Tetapi, jika Indonesia berhasil masuk ke Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), manfaat ini bisa dicabut.

“Apalagi kalau kita mau masuk OECD, ini bisa jadi tidak diteruskan lagi. Nah, dan arah kebijakan Trump juga tidak meneruskan fasilitas apalagi untuk negara yang dianggap sudah tidak least developed countries lagi, bahkan mau masuk OECD,” ungkap Faisal.

Di sisi lain, kebijakan Amerika terhadap China dapat menyebabkan meningkatnya ekspor produk tekstil China ke negara-negara alternatif, termasuk Indonesia.

Hal ini diperkirakan akan memicu peningkatan produk impor dari China ke Indonesia, baik secara legal maupun ilegal, yang bisa mengganggu pasar domestik.

“Makin tinggi lagi banjir impornya dan ini akan semakin menekan kinerja dari industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri,” tutup Faisal.

Kondisi industri tekstil Indonesia saat ini dalam kondiri yang tidak baik, banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bahkan yang terbaru salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia diputus pailit. Untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah diminta untuk fokus menaikkan daya beli masyarakat.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Haryo Soekartono mengatakan sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Tetapi saat ini masyarakat sudah memandang kebutuhan sandang sudah bukan kebutuhan pokok lagi.

Sebab, mereka masih menggunakan pakaian lama yang masih bisa dipakai untuk sehari hari. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan pokok lainnya seperti pangan, energi (listrik, gas, BBM) Air, kesehatan dan pendidikan, yang saat ini biaya kebutuhan tersebut mengalami kenaikan tajam sehingga membebani masyarakat.

"Daya beli masyarakat untuk sandang menurun tajam bahkan hampir mendekati tidak ada," kata Bambang di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Penurunan daya beli ini, tidak hanya berdampak pada produk sandang dalam negeri, tapi juga pada produk sandang impor. Sebagai bukti, beberapa titik penjualan barang impor mengalami penurunan. Misalnya gerai barang impor yang ada di banyak mall termasuk pasar- pasar grosir misalnya Mangga Dua dan ITC yang juga menjual barang barang impor, mengalami penurunan drastis bahkan melebihi 50 persen dan mengakibatkan sebagian besar outletnya tutup.

"Inilah penyebab utama dari hancurnya industri sandang kita. Padahal di tahun 2010 hingga tahun 2014, industri sandang di Indonesia yang jumlahnya sekitar 2.300 semuanya masih eksis, termasuk PT Industri Sandang Nusantara. Walaupun produk tekstil maupun pakaian impor sangat melimpah di pasaran," ujarnya.

Ia menambahkan, industri sandang Indonesia yang mengalami penurunan drastis penjualannya, bukan sepenuhnya akibat dari industri tekstil impor. Tetapi lebih dikarenakan daya beli masyarakat yang turun akibat banyaknya kebutuhan pokok lainnya yang mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi.

"Sehingga walaupun industri tekstil dalam negeri nantinya di-support dengan insentif-insentif yang sangat besar tetapi tetap saja masyarakat tidak mempunyai daya beli yang cukup untuk membeli tekstil atau pakaian di saat ini," ungkapnya lagi.

Bambang menjelaskan semua industri sandang dalam negeri masih membutuhkan bahan baku sebesar 85 persen impor dari Cina. Di sisi lainnya, ada keinginan untuk menghapus Permendag 8 tahun 2024, padahal industri tekstil di Indonesia sendiri masih membutuhkan bahan baku sebagian besar dari Cina.

Dia mengharapkan pelaku industri tekstil mendapatkan kebutuhan bahan baku impor dan lebih meningkatkan inovasi untuk bisa mendapatkan bahan baku dalam negeri.

"Sehingga apabila Pemerintah mendorong masyarakat untuk cinta produk Indonesia dengan slogan Aku Cinta Produk Indonesia. Apabila kita sudah betul betul mandiri, di produk tekstil dalam negeri kita, tak tertutup kemungkinan Permendag 8/2024 itu bisa dihapus," kata Bambang Haryo.

Jika ingin membenahi iklim industri tekstil dalam negeri, maka pemerintah perlu menyusun suatu sistem yang memungkinkan harga kebutuhan pokok menurun.

IDXChannel - Pemerintah kembali membahas penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk menyelamatkan produk tekstil di dalam negeri.

Hal tersebut menyusul PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang dinyatakan pailit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mengambil beberapa inisiatif untuk menguatkan industri tekstil di Tanah Air.

"Pemerintah juga menyampaikan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan juga anti dumping,” ujar Airlangga saat konferensi pers, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Airlangga tidak secara gamblang menyinggung revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang dipandang menjadi biang kerok tertekannya industri tekstil.

Bahkan, beleid tersebut disinyalir membuat barang impor tekstil dan produk tekstil (TPT) membanjiri pasar dalam negeri.

Kendati begitu, dia berharap hasil kajian penerapan BMAD menjadi angin segar bagi industri padat karya, terutama tekstil, baik di hulu hingga hilir. Penerapan kebijakan ini sedang dibahas antarkementerian dan lembaga.

"Diharapkan dengan adanya struktur tersebut industri proses hulu, midstream, dan hilir bisa terjaga dengan persaingan yang tidak sehat," kata dia.

Untuk diketahui, Menko Perekonomian baru saja menerima kunjungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Dalam pertemuan itu, ada sejumlah isu yang disoroti.

Beberapa di antaranya, sektor padat karya, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga upah minimum provinsi (UMP).

"Nah tentu dalam pembicaraan tadi juga muncul terkait dengan kondisi terkini daripada industri padat karya, dan dalam pembahasan juga para pengusaha yang tercakup dalam Apindo," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kondisi industri konveksi tekstil di Indonesia saat ini mengalami tantangan yang signifikan. Menurut Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, sektor ini telah stagnan sejak penerapan Permendag No. 8 Tahun 2024 tentang kebijakan impor.

"Kami sudah tidak mengalami peningkatan, bahkan banyak dari teman-teman yang terpaksa tutup," ungkap Nandi saat dihubungi KONTAN, Senin (28/10).

Sejak diberlakukannya peraturan tersebut, industri konveksi telah mengalami penurunan produksi yang drastis, bahkan mencapai 70% pada puncaknya.

"Sekarang, kami tidak hanya mengalami pengurangan produksi, tetapi ada perusahaan yang terpaksa menjual mesin karena tidak dapat beroperasi lagi," tambahnya.

Saat ini, Nandi memperkirakan bahwa hanya sekitar 60% dari total perusahaan konveksi yang masih beroperasi, dengan banyak di antaranya berjuang untuk tetap bertahan.

Terbaru, salah satu produsen TPT terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Kondisi ini diperparah dengan semakin banyaknya produk impor yang masuk ke pasar, yang kini mendominasi hingga 75% dari total pasar. "Kami tidak anti-impor, tetapi keberadaan barang murah dan ilegal ini telah merugikan industri lokal," ungkapnya.

Banyak pelaku usaha konveksi beralih ke produksi massal untuk tetap bertahan, meskipun hal ini mengakibatkan penurunan kualitas dan brand yang ada.

IPKB berupaya menyampaikan aspirasi anggotanya kepada pemerintah, dengan harapan agar peraturan yang ada dapat direvisi.

"Kami ingin Permendag No. 8 kembali ke Permendag No. 36, yang sebelumnya memberikan kami peluang lebih baik dalam penyerapan order," ujar Nandi.

Ia optimis bahwa jika kondisi pasar membaik, industri konveksi yang telah memiliki pengalaman ratusan tahun di Indonesia ini dapat kembali bangkit.

Saat ini, Nandi juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah dalam menjaga daya saing produk lokal. "Kami ingin menciptakan produk berkualitas dengan harga yang kompetitif, tetapi kami perlu perlindungan dari pemerintah untuk bisa bersaing dengan produk impor yang tidak membayar pajak," tegasnya.

Kata dia, dengan harapan untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat, IPKB berkomitmen untuk terus berjuang demi kelangsungan industri konveksi di Indonesia, agar tetap menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional.

Kondisi yang tidak sehat ini juga berdampak pada banyak karyawan yang bekerja di sektor konveksi. "Jika sektor ini terus terpuruk, kami khawatir akan ada lebih banyak pengangguran, dan ini berdampak pada perekonomian secara keseluruhan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas saham emiten tekstil mengalami koreksi yang cukup dalam sepanjang tahun ini. Bahkan, BEI menerapkan suspensi saham terhadap lima emiten di sektor ini.

Bursa Efek Indonesia (BEI) tercatat menghentikan sementara perdagangan saham atau suspensi terhadap lima emiten tekstil, dari total 16 emiten. Adapun, Lima emiten tersebut, yaitu PT Century Textile Industry Tbk. (CNTX), PT Panasia Indo Resources Tbk. (HDTX), PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. (SBAT), PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) dan PT Nusantara Inti Corpora Tbk. (UNIT).

Saham Sritex, misalnya, sudah disuspensi BEI sejak sejak 18 Mei 2021. BEI menerapkan suspensi lantaran SRIL menunda kewajiban pembayaran bunga surat utang yang merujuk pada surat elektronik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-3657/DIR/0521 tanggal 17 Mei 2021 terkait Penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga MTN SRITEX TAHAP III TAHUN 2018 Ke-6 (enam) (USD-SRIL01X3MF).

Sejak saat itu, saham Sritex terkapar di level Rp146. Dengan demikian, suspensi saham SRIL sudah berlangsung selama 42 bulan atau 3 tahun 5 bulan.

Di antara 11 saham emiten tekstil lain yang masih diperdagangkan di BEI, mayoritas mengalami penurunan harga saham dalam sebulan terakhir.

Penurunan harga saham paling dalam dialami oleh saham PT Asia Pacific Fibers Tbk. (POLY) anjlok 31,03% dalam 1 bulan ke level Rp20 hingga Senin (28/10/2024) pukul 10.00 WIB.

Pada saat yang sama, saham PT Indo-Rama Synthetics Tbk. (INDR) yang terafiliasi dengan kongolomerat Sri Prakash Lohia itu merosot 10,57% dalam sebulan ke posisi Rp3.130 dan saham PT Sunson Textile Manufacturer Tbk. (SSTM) turun 7,18% dalam sebulan ke level Rp168.

Di sisi lain, saham PT Asia Pacific Investama Tbk. (MYTX) dan PT Ever Shine Textile Tbk. (ESTI) masih mampu menguat dengan kenaikan berturut-turut sebesar 17,95% dan 11,9% dalam sebulan terakhir.

Apabila ditarik dalam rentang waktu sepanjang tahun berjalan 2024, saham PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. (SBAT) menjadi emiten tekstil paling boncos. Saham SBAT anjok 87,5% year-to-date (YtD) ke posisi Rp1 per saham dan dalam kondisi suspensi sejak 18 September 2024 karena ketidakpastian kelangsungan usaha.

Selain SBAT, saham SSTM juga merosot 66,27%, POLY -60%, PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) -60%, dan PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk. (ACRO) -46,9% secara YtD.

Sejumlah analis menilai negatif prospek saham emiten tekstil selepas SRIL atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang. Alasannya, kinerja keuangan dan operasional emiten tekstil relatif tertekan dalam akibat impor yang masif dari China.

Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia, Vinko Satrio Pekerti mengatakan situasi itu membuat harga jual tekstil di dalam negeri ikut terkoreksi signifikan. Konsekuensinya, sebagian besar perusahaan tidak mampu membayar kewajiban utang pada kreditur.

“Tren penurunan penjualan sejak era pandemi Covid-19 sangat berdampak pada kemampuan pemenuhan kewajiban perusahaan,” kata Vinko saat dihubungi, Kamis (24/10/2024).

Secara umum, kata Vinko, industri tekstil tengah menghadapi tantangan fluktuasi harga bahan baku serta persaingan global. Dia berharap pemerintah dapat mencari keluar atas kesulitan industri pada karya tersebut.

Berikut Kinerja Saham Emiten Tekstil per 28 Oktober 2024 hingga pukul 10.00 WIB:

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas saham emiten tekstil mengalami koreksi yang cukup dalam sepanjang tahun ini. Bahkan, BEI menerapkan suspensi saham terhadap lima emiten di sektor ini.

Malahan, Bursa Efek Indonesia (BEI) masih menghentikan sementara perdagangan saham atau suspensi terhadap lime emiten tekstil. Lima emiten tersebut, yaitu PT Century Textile Industry Tbk. (CNTX), PT Panasia Indo Resources Tbk. (HDTX), PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. (SBAT), PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) dan PT Nusantara Inti Corpora Tbk. (UNIT).

Saham Sritex, misalnya, sudah disuspensi BEI sejak sejak 18 Mei 2021. BEI menerapkan suspensi lantaran SRIL menunda kewajiban pembayaran bunga surat utang yang merujuk pada surat elektronik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-3657/DIR/0521 tanggal 17 Mei 2021 terkait Penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga MTN SRITEX TAHAP III TAHUN 2018 Ke-6 (enam) (USD-SRIL01X3MF).

Sejak saat itu, saham Sritex terkapar di level Rp146. Dengan demikian, suspensi saham SRIL sudah berlangsung selama 42 bulan atau 3 tahun 5 bulan.

Di antara 11 saham emiten tekstil lain yang masih diperdagangkan di BEI, mayoritas mengalami penurunan harga saham dalam sebulan terakhir.

Penurunan harga saham paling dalam dialami oleh saham PT Asia Pacific Fibers Tbk. (POLY) anjlok 31,03% dalam 1 bulan ke level Rp20 hingga Senin (28/10/2024) pukul 10.00 WIB.

Pada saat yang sama, saham PT Indo-Rama Synthetics Tbk. (INDR) yang terafiliasi dengan kongolomerat Sri Prakash Lohia itu merosot 10,57% dalam sebulan ke posisi Rp3.130 dan saham PT Sunson Textile Manufacturer Tbk. (SSTM) turun 7,18% dalam sebulan ke level Rp168.

Di sisi lain, saham PT Asia Pacific Investama Tbk. (MYTX) dan PT Ever Shine Textile Tbk. (ESTI) masih mampu menguat dengan kenaikan berturut-turut sebesar 17,95% dan 11,9% dalam sebulan terakhir.

Apabila ditarik dalam rentang waktu sepanjang tahun berjalan 2024, saham PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. (SBAT) menjadi emiten tekstil paling boncos. Saham SBAT anjok 87,5% year-to-date (YtD) ke posisi Rp1 per saham dan dalam kondisi suspensi sejak 18 September 2024 karena ketidakpastian kelangsungan usaha.

Selain SBAT, saham SSTM juga merosot 66,27%, POLY -60%, PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) -60%, dan PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk. (ACRO) -46,9% secara YtD.

Sejumlah analis menilai negatif prospek saham emiten tekstil selepas SRIL atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang. Alasannya, kinerja keuangan dan operasional emiten tekstil relatif tertekan dalam akibat impor yang masif dari China.

Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia, Vinko Satrio Pekerti mengatakan situasi itu membuat harga jual tekstil di dalam negeri ikut terkoreksi signifikan. Konsekuensinya, sebagian besar perusahaan tidak mampu membayar kewajiban utang pada kreditur.

“Tren penurunan penjualan sejak era pandemi Covid-19 sangat berdampak pada kemampuan pemenuhan kewajiban perusahaan,” kata Vinko saat dihubungi, Kamis (24/10/2024).

Secara umum, kata Vinko, industri tekstil tengah menghadapi tantangan fluktuasi harga bahan baku serta persaingan global. Dia berharap pemerintah dapat mencari keluar atas kesulitan industri pada karya tersebut.

Berikut Kinerja Saham Emiten Tekstil per 28 Oktober 2024 hingga pukul 10.00 WIB:

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Indonesia masih didominasi oleh pemain lokal, meski pangsa kepemilikan asing cukup signifikan di segmen industri besar-menengah.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta mengungkapkan bahwa dari sisi pemain besar-menengah, kepemilikan asing hanya mencapai sekitar 35%. Jika dihitung secara keseluruhan dengan memasukkan sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM), pangsa asing turun menjadi 20%.

"Sektor TPT masih sangat didominasi pemain lokal. Dari sisi pemain industri besar menengah, pangsa kepemilikan asing hanya sekitar 35%. Dari sisi output total produksi dengan memasukkan output IKM, pangsa kepemilikan asing hanya 20%," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Di sisi lain, tekanan rantai pasok global, khususnya dari China, semakin memengaruhi ekosistem industri TPT di Indonesia. Menurut Redma, dominasi China dalam rantai pasok global mendorong merek-merek internasional untuk mewajibkan penggunaan bahan baku dari China, Korea, atau Taiwan dalam produksi TPT.

Kebijakan itu, kata dia, menyebabkan integrasi industri dalam negeri mengalami penurunan, di mana para produsen kain lokal yang sebelumnya memasok kebutuhan industri garmen kini beralih menjadi importir dan pedagang.

Redma menambahkan, “Integrasi industri kita sebenarnya rusak akibat kebijakan pemerintah yang gencar memberikan fasilitas impor atas nama global value chain. Akibatnya, industri lokal mengalami deindustrialisasi yang menggerus para produsen kain," tambahnya.

Meskipun global brand bersaing dengan target penguasaan pasar, Redma menekankan bahwa masalah utama justru ada dalam negeri. Selama 15 tahun terakhir, banyak pengambil kebijakan yang termakan isu liberalisasi perdagangan. Sebagai hasilnya, pembukaan impor secara masif menggerus daya saing industri lokal.

Redma juga menyoroti adanya dugaan praktik kongkalikong antara oknum pejabat, importir, pengusaha logistik, dan petugas bea cukai, yang memfasilitasi masuknya barang impor secara ilegal dari China.

Menurutnya, Industri TPT di Indonesia menghadapi tantangan besar dari kebijakan impor dan persaingan global. Dengan pengawasan ketat dan reformasi kebijakan, sektor TPT yang didominasi pemain lokal masih memiliki peluang untuk memperkuat daya saingnya dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia.

"Praktik ini tidak hanya merugikan industri lokal, tetapi juga menghambat investasi baru, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA)," pungkas dia.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menegaskan bahwa China tidak menjadikan Indonesia sebagai hub industri tekstil di Asia Tenggara, melainkan sebagai pasar barang-barang murah dari negeri tirai bambu tersebut.

"China tidak pernah menjadikan kita sebagai hub, tapi sebagai pasar barang murahnya. Mereka membanjiri pasar domestik kita langsung dengan produk jadi, bukan hanya bahan baku," ujar Redma kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Menurut dia, dominasi produk China di pasar domestik semakin kuat, tidak lagi hanya berperan sebagai pemasok bahan baku bagi produk yang diekspor ke Eropa atau Amerika. Redma menilai bahwa maraknya impor produk tekstil jadi berdampak negatif bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) lokal.

Menanggapi kehadiran brand global seperti Zara dan Uniqlo yang mulai memproduksi di dalam negeri, Redma mengakui adanya dampak positif sekaligus negatif.

Di satu sisi, brand global tersebut telah mendorong industri TPT Indonesia menuju kualitas produksi kelas dunia, dengan standar yang lebih memperhatikan aspek lingkungan, kesejahteraan pekerja, dan kepuasan konsumen. "Namun, di sisi lain, kehadiran brand global ini diiringi dengan syarat penggunaan bahan baku impor, seperti dari China, Korea, atau Taiwan," kata Redma.

APSyFI juga menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah yang terlalu memfasilitasi impor atas nama global value chain malah merusak integrasi industri dalam negeri. Banyak produsen kain lokal yang beralih menjadi importir karena derasnya arus impor bahan baku, sehingga terjadilah deindustrialisasi.

"Permasalahan sebenarnya ada di dalam negeri, di mana kebijakan perdagangan bebas dan global supply chain dijadikan alasan untuk membuka impor. Selain itu, praktik kongkalikong antara oknum pejabat dan importir semakin memperparah masalah ini," ungkap Redma.

dia menyoroti peran oknum di kalangan pejabat, pengusaha logistik, hingga petugas bea cukai yang membuka jalan bagi barang impor ilegal dari China, yang pada akhirnya menghambat investasi baru, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Di tengah tren global menuju net zero carbon, Redma berharap industri tekstil Indonesia dapat lebih mengutamakan bahan baku dalam negeri. Apalagi, dengan adanya perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Eropa yang akan segera ditandatangani, industri TPT harus mampu menyesuaikan diri dengan permintaan bahan baku lokal.

"Strategi ini dapat memperkuat daya saing industri lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," tambahnya.

Dalam upaya mendukung industri lokal, APSyFI menekankan pentingnya kebijakan yang lebih protektif terhadap produk lokal serta pengetatan impor barang jadi. Redma berharap bahwa regulasi dan pengawasan yang lebih ketat dapat membantu menjaga stabilitas dan keberlanjutan industri TPT di Indonesia, sehingga para pemain lokal dapat terus bertahan dan berkembang di tengah tantangan dominasi asing.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masa suram industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terus berlanjut. Terbaru, salah satu produsen TPT terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

PN Niaga Semarang juga menyatakan pailit kepada tiga anak usaha Sritex, yakni Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya akibat beban utang yang melebihi aset yang dimiliki. Di Bursa Efek Indonesia (BEI) pun, saham SRIL telah digembok sejak 18 Mei 2021 atau sudah tiga tahun lima bulan.

Kebangkrutan yang dialami oleh Sritex jelas mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa langkah penyelamatan Sritex bakal dilakukan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini, Prabowo telah memerintahkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex.

"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," kata Agus dalam siaran pers, Jumat (25/10).

Fokus pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan Sritex yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) seiring pailitnya perusahaan tersebut.

Kemnaker juga meminta agar Sritex tidak buru-buru mengambil langkah PHK karyawan sampai adanya keputusan yang pasti dari Mahkamah Agung.

"Kemnaker meminta Sritex dan anak-anak perusahaannya untuk tetap membayarkan hak-hak pekerja terutama upah atau gaji," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri, Jumat (25/10).

Perbaikan regulasi

Kasus pailit yang dialami Sritex menambah panjang daftar perusahaan TPT yang gulung tikar. Sudah ada 52.993 karyawan di industri TPT yang terkena PHK sampai September 2024. Angka PHK yang sesungguhnya lebih besar lantaran tidak semua perusahaan TPT melaporkan peristiwa PHK di tempatnya.

Menperin Agus pun menilai, tekanan yang dihadapi industri TPT semakin berat seiring banjir produk impor di pasar domestik. Hal ini imbas dari regulasi kebijakan impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024 yang tidak berpihak kepada para pelaku usaha lokal.

Maka itu, Agus telah menyampaikan pesan kepada jajaran Kabinet Merah Putih agar revisi Permendag 8/2024 penting untuk segera dilaksanakan. Bahkan, jika perbaikan tata kelola impor ingin diperbaiki lebih cepat, Agus menyarankan agar aturan kebijakan impor dikembalikan ke Permendag 36/2023.

"Ini perlu dikoordinasikan ke Kementerian Perdagangan dan disampaikan ke Presiden dalam waktu dekat," ucap Agus saat konferensi pers, Selasa (22/10).

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, upaya pemberantasan impor TPT ilegal akan sulit selama Kemenkeu belum ada niat memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai.

"Harus ada Satgas yang langsung di bawah Presiden, karena kuatnya oknum-oknum pejabat yang menjadi backing importir ilegal," tandas dia, Jumat (25/10).

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nasib kurang baik masih menghantui prospek emiten tekstil. Terbaru, raksasa tekstil di Indonesia PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex ditanyakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Pengadilan Niaga Semarang juga menyatakan pailit kepada tiga anak usaha Sritex, yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya yang disebabkan oleh beban utang yang melebihi nilai aset yang dimiliki.

Di Bursa Efek Indonesia (BEI), saham Sritex juga sudah digembok sejak 18 Mei 2021. Artinya, perdagangan saham SRIL sudah disuspensi selama 41 bulan atau tiga tahun lima bulan.

Suspensi tersebut dilakukan BEI karena Sritex menunda Pembayaran Pokok dan Bunga MTN Sritex Tahap III Tahun 2018 ke-6. Terakhir saham SRIL berada di level Rp 146.

I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian BEI mengatakan, otoritas bursa telah menyampaikan permintaan penjelasan dan pengingat kepada SRIL untuk menyampaikan keterbukaan informasi.

"Menyampaikan keterbukaan informasi mengenai tindak lanjut dan rencana SRIL terhadap putusan pailit termasuk upaya SRIL untuk mempertahankan going concern-nya," jelasnya kepada wartawan, Kamis (14/10).

Tekanan pada industri tekstil juga tercermin dari beberapa kinerja emiten. Salah satunya, PT Century Textile Industry Tbk (CNTX) yang masih menderita kerugian hingga Maret 2024.

Di kuartal I-2024, CNTX membukukan penjualan bersih sebesar US$ 6,99 juta atau turun 25,63% secara tahunan. Dari sisi bottom line, CNTX harus menanggung rugi sebesar US$ 1,45 juta.

Namun jalan lain ditempuh oleh CTNX. Perusahaan yang dikendalikan oleh Penfabric Snd Berhad dan Toray Industries Inc memilih untuk menjadi perusahaan tertutup alias go private dan delisting dari bursa.

CNTX menawarkan harga tender sebesar Rp 400 per saham. Harga penawaran ini 181,7% lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka 90 terakhir.

Adityo Nugroho, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas mengatakan untuk industri tekstil memang sudah lama dalam tekanan karena tidak mampu bersaing dengan produk dari negara lain yang lebih murah.

"Karena industrinya padat karya maka akan kalah bersaing dengan produk serupa dari negara-negara yang upah pekerjanya di bawah Indonesia, seperti Vietnam," katanya kepada Kontan, Kamis (24/10).

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menambahkan lesunya industri tekstil dalam negeri disebabkan oleh dua hal utama.

Pertama, turunnya permintaan global dan produk impor dari produk China yang besar dan harganya lebih murah. Nico bilang dua hal itu membuat produk dalam negeri kalah bersaing.

Nico sendiri menilai di tengah situasi dan kondisi, di mana kurangnya dukungan terhadap sektor tekstil, menghindari saham-saham dari sektor ini jauh lebih baik daripada memilih masuk.

"Indonesia butuh regulasi yang kuat untuk menahan masuknya impor sembari menanti pulihnya permintaan. sebab, itu memilih sektor yang lain mungkin akan menjadi cara terbaik, setidaknya untuk saat ini," ucap dia.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Badai pemutusan hubungan pekerjaan (PHK) yang masih berlanjut di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menuntut pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto untuk cepat mengambil kebijakan agar tidak semakin banyak perusahaan atau pabrik yang tumbang.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, mengatakan, pemerintahan Prabowo harus bekerja serius dalam menangani masalah PHK khususnya di sektor padat karya seperti TPT.

"Pemerintahan baru harus segera mencari solusi untuk mengatasi PHK terutama di industri tekstil," katanya kepada KONTAN, Kamis (24/10/2024).

Menurut Sutrisno, penurunan permintaan dari pasar global sangat berpengaruh terhadap kinerja industri tekstil di dalam negeri yang berorientasi ekspor.

Di sisi lain, pasar dalam negeri juga melemah akibat penurunan daya beli. Celakanya, pasar dalam negeri juga tak mampu menyerap produksi akibat luber produk impor yang harganya sangat murah.

"Banjir produk impor yang hingga saat ini belum bisa diatasi," terang Sutrisno.

Atas dasar itu, Apindo mendesak pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap masuknya barang impor ilegal karena sangat merugikan pelaku usaha di dalam negeri.

Penegakan hukum dan sanksi berat harus harus diberlakukan secara tegas dan adil.

"Pemerintah juga harus mencari cara untuk mengatasi masalah disparistas harga yang menyebabkan banjir produk impor," tandas Sutrisno.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan industri TPT dalam negeri masih kebanjiran produk impor, yang berdampak pada penurunan permintaan.

Data Kemenperin mencatat sejak Mei 2024, industri pakaian mengalami tren penurunan hingga September 2024.

Meskipun Indeks Kepercayaan Industri (IKI) menunjukkan tren ekspansif pada bulan September 2024, dengan angka di atas level 50, kenyataannya sektor TPT masih menghadapi banyak tantangan.

Salah satu penyebab utama lambatnya pemulihan industri tekstil dalam negeri adalah peningkatan impor.

Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2024, yang memungkinkan masuknya barang-barang impor tanpa persetujuan teknis (pertek), menjadi pemicu banjirnya produk impor, baik legal maupun ilegal.

Bisnis.com, JAKARTA – Buruh di pabrik industri tekstil dan produk tekstil (TPT) masih dihantui gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal hingga akhir tahun.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan salah satu pabrik kain di wilayah Marga Asih, Bandung, Jawa Barat, tengah melakukan PHK bertahap.

"Minggu ini saya dapat laporan ada perusahaan yang pekerjanya tersisa 300 pekerja, sebelumnya pabrik ini pekerjanya ribuan dan lakukan PHK bertahap," kata Ristadi kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Perusahaan tersebut merupakan pabrikan kain, termasuk proses pencelupan/printing tekstil. Saat ini, manajemen perusahaan dan buruh masih dalam proses negosiasi pesangon.

Kendati demikian, Ristadi tak mengungkap berapa banyak pekerja dari pabrik tersebut yang dipangkas. Gelombang PHK masih terjadi lantaran industri tekstil belum banyak mengalami pemulihan pesanan.

"Pekerja TPT ter-PHK sampai hari ini sekitar 15.500-an pekerja [dari awal 2024]. Soal jumlah bisa berubah, tapi intinya soal PHK masih akan terus terjadi," jelasnya.

Menurut Ristadi, pemerintah baru perlu memberikan kebijakan yang lebih konkret melindungi industri dalam negeri dengan membatasi importasi, memberantas produk impor ilegal, dan mempermudah izin usaha dalam negeri dengan biaya murah dan waktu yang pasti.

Sebelumnya, Ristadi mencatat sebanyak 6 pabrik melakukan PHK di Jawa Tengah, salah satunya PT Pulaumas, dan 2 pabrik memangkas karyawan di Jawa Barat.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkapkan industri tekstil dan garmen masih akan menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Desember 2024, imbas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana menyampaikan, sejak awal 2024 hingga saat ini, sekitar 46.000 pekerja di industri ini di-PHK.

Jumlah pekerja yang di-PHK diperkirakan akan kembali bertambah sebanyak 30.000 pekerja hingga akhir tahun. Dengan demikian, sebanyak 70.000 pekerja di industri tekstil dan garmen dirumahkan sepanjang 2024.

“Akhir Desember ini akan merangkak menjadi 70.000-an, dan this is quite challenging,” ungkap Danang.