Bisnis.com, JAKARTA – Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Calon Dewan Pengawas (Cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas menjadi nilai utama untuk menyeleksi kandidat yang namanya akan diteruskan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Ketua Pansel Arief Satria pun menekankan bahwa pihaknya akhirnya telah menyelesaikan proses seleksi dan menetapkan 10 nama Capim serta 10 nama Cadewas

"Bahwa kriteria yang kita tetapkan dalam memilih Capim dan Cadewas ini adalah, satu integritas, dua kapabilitas, tiga adalah akseptabilitas. Jadi reputasi dan kemudian kepercayaan publik juga menjadi salah satu pertimbangan dalam kami menentukan," katanya di Gedung Kemensetneg RI, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa proses penetapan kriteria tersebut, tidak hanya berdasarkan pertimbangan internal Pansel, tetapi juga melibatkan masukan dari berbagai kalangan.

Dia menjelaskan sosok seperti dari kalangan akademisi, pebisnis, hingga organisasi masyarakat sipil (CSO) turutdiundang untuk memberikan pandangan mengenai sosok ideal yang diperlukan untuk memimpin KPK dan menjadi Dewan Pengawas.

"Dan itu merupakan bagian dari upaya kita untuk menampung aspirasi, kira-kira sosok seperti apa yang diperlukan untuk bisa menjalankan tugas ugas dan fungsi sebagai pimpinan KPK dan Cadewas," ucapnya.

Tak hanya itu, dia mengatakan bahwa pihaknya turut memperhatikan rekam jejak para calon melalui masukan dari berbagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menilai.

Menurutnya, masukan dari masyarakat juga menjadi salah satu komponen penting yang tidak diabaikan dalam proses seleksi.

Setelah melalui proses panjang, kata Arief, Jokowi pun menyambut baik hasil kerja Pansel dan mengapresiasi usaha yang dilakukan.

"Sehingga kami pada akhirnya memutuskan untuk mengirim 10 nama Capim dan 10 nama Cadewas kepada pak presiden, dan alhamdulillah pak presiden akan meneruskan nama-nama tersebut ke DPR," pungkas Arief.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan tak berminat untuk mengikuti seleksi calon pimpinan (capim) KPK periode 2024–2029. Nawawi pun telah memutuskan untuk tidak mendaftar seleksi capim KPK hingga hari terakhir pada Senin (15/7/2024).

"Saya tidak ikutan lagi mendaftarkan diri," kata Nawawi kepada wartawan, Senin (15/7/2024).

Nawawi mengungkapan dirinya ogah mendaftar lantaran merasa permasalahan di lembaga antirasuah sudah segudang. Tapi mantan hakim tersebut tak menjelaskan permasalahan apa yang membuatnya jera jadi pimpinan KPK. "Terlalu banyak 'persoalan' di lembaga ini," ujar Nawawi.

Nawawi menyentil permasalahan di KPK tak hanya soal pimpinannya saja. Nawawi seolah mensinyalkan permasalahan di KPK kian kompleks. "Itu bukan hanya soal pimpinan," ujar Nawawi.

Tercatat, Nawawi Pomolango dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai ketua KPK menggantikan Firli Bahuri pada 27 November 2023. Nawawi sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua KPK periode 2019–2023.

Berbeda dengan Nawawi, Johanis Tanak dan Nurul Ghufron yang tengah menjabat sebagai pimpinan KPK saat ini ingin ikut mendaftar sebagai calon pimpinan KPK periode 2024—2029. Padahal keduanya pernah terjerat skandal dugaan pelanggaran etik.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Panitia seleksi (pansel) memperketat pemantauan rekam jejak calon pimpinan (capim) yang saat ini bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW tak ingin Pansel kebobolan meloloskan Capim bermasalah.

Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana mendorong Pansel untuk memperkuat komunikasi dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Tujuannya guna mendapat informasi komprehensif soal pegawai atau komisioner KPK yang mendaftar Capim KPK 2024-2029.

"Jika ada internal KPK yang mendaftar, maka Pansel harus benar-benar melakukan penelusuran rekam jejak mereka. Salah satunya, pansel dapat secara aktif menjalin komunikasi dengan Dewan Pengawas untuk menanyakan apakah mereka pernah dilaporkan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik atau tidak," kata Kurnia kepada wartawan, Selasa (16/7/2024).

Kurnia mengingatkan, capim dari KPK yang terpantau sempat terjerat kasus pelanggaran etik wajib dicermati oleh pansel. Kurnia menyebut fakta persidangan yang pernah disidangkan Dewas harus dipelajari Pansel

"Jika pernah (tersangkut kasus etik), maka harus ditelusuri fakta-fakta yang muncul dalam persidangan tersebut," ujar Kurnia.

Kurnia tak ingin Pansel hanya berpatokan pada putusan Dewas KPK saja. "Jangan hanya bersandar pada ada atau tidaknya administrasi putusan," lanjut Kurnia.

Selain itu, Kurnia mendorong pemantauan rekam jejak tidak hanya mendasar dari vonis persidangan etik. Pasalnya, sanksi dari Dewas KPK bisa saja diketok ringan lantaran terbatasnya kewenangan.

"Bisa jadi putusannya tidak ada, akan tetapi fakta persidangan sudah terang benderang mengatakan bahwa orang tersebut terbukti melanggar kode etik," ujar Kurnia.

Tercatat, dua wakil ketua KPK, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak memutuskan maju lagi sebagai capim KPK 2024-2029. Kemudian, ada Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang ikut mendaftar dalam seleksi tersebut.

Diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) mengungkapkan total Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Capim-Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendaftar hingga hari terakhir pendaftaran 15 Juli 2024 mencapai 525 orang.

Jumlah pendaftar Capim sejumlah 318 orang. Mereka terdiri dari 298 laki-laki dan 20 perempuan. Sedangkan pendaftar calon Dewas tercatat ada 207 orang terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak panitia seleksi (pansel) memperketat pemantauan rekam jejak calon pimpinan (capim) yang saat ini bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW tak ingin pansel kebobolan meloloskan capim bermasalah.

Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana mendorong pansel untuk memperkuat komunikasi dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Tujuannya guna mendapat informasi komprehensif soal pegawai atau komisioner KPK yang mendaftar capim KPK periode 2024-2029.

"Jika ada internal KPK yang mendaftar, maka pansel harus benar-benar melakukan penelusuran rekam jejak mereka. Salah satunya, pansel dapat secara aktif menjalin komunikasi dengan Dewan Pengawas untuk menanyakan apakah mereka pernah dilaporkan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik atau tidak," kata Kurnia kepada wartawan, Selasa (16/7/2024).

Kurnia mengingatkan, capim dari KPK yang terpantau sempat terjerat kasus pelanggaran etik wajib dicermati oleh pansel. Kurnia menyebut fakta persidangan yang pernah disidangkan Dewas harus dipelajari pansel. "Jika pernah (tersangkut kasus etik), maka harus ditelusuri fakta-fakta yang muncul dalam persidangan tersebut," ujar Kurnia.

Kurnia tak ingin pansel hanya berpatokan pada putusan Dewas KPK saja. "Jangan hanya bersandar pada ada atau tidaknya administrasi putusan," lanjut Kurnia.

Selain itu, Kurnia mendorong pemantauan rekam jejak tidak hanya mendasar dari vonis persidangan etik. Pasalnya, sanksi dari Dewas KPK bisa saja diketok ringan lantaran terbatasnya kewenangan.

"Bisa jadi putusannya tidak ada, akan tetapi fakta persidangan sudah terang benderang mengatakan bahwa orang tersebut terbukti melanggar kode etik," ujar Kurnia.

Tercatat, dua wakil ketua KPK, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak memutuskan maju lagi sebagai capim KPK 2024-2029. Kemudian, ada Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang ikut mendaftar dalam seleksi tersebut.

Diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) mengungkapkan total Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Capim-Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendaftar hingga hari terakhir pendaftaran 15 Juli 2024 mencapai 525 orang.

Jumlah pendaftar Capim sejumlah 318 orang. Mereka terdiri dari 298 laki-laki dan 20 perempuan. Sedangkan pendaftar calon Dewas tercatat ada 207 orang terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan.

Selanjutkan, tim Pansel akan melakukan verifikasi atas dokumen yang telah diunggah. Pansel akan mengumumkan hasilnya pada 24 Juli 2024 melalui halaman KPK.go.id dan Sekneg.go.id.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sudah ada 107 orang yang mendaftar untuk menjadi calon pimpinan dan 87 orang untuk dewan pengawas (dewas) KPK jelang batas akhir masa pendaftaran 15 Juli 2024.

Wakil Ketua Pansel KPK Arif Satria mengatakan jumlah pendaftar untuk calon pimpinan maupun dewas KPK itu berdasarkan data per pukul 12.30 siang ini, Jumat (12/7/2024).

"Jadi ini hasil dari kami tadi cek jam 12.30. Saya yakin sampai dengan 15 juli jumlah akan terus meningkat," ujarnya dalam webinar bertajuk 'Daftar Capim KPK, Kuatkan Harapan Bangsa', Jumat (12/7/2024).

Berdasarkan demografinya, dari 107 orang yang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan, hanya dua orang yang merupakan perempuan. Pendaftar laki-laki mendominasi dengan 105 orang total pendaftar.

Sementara itu, pendaftar perempuan lebih banyak yang ingin menjadi calon dewas KPK. Dari total 87 orang yang mendaftarkan diri, terdapat sebanyak 11 perempuan dan 76 laki-laki.

Kemudian, dari sisi sebaran wilayahnya, pendaftar calon pimpinan KPK paling banyak berasal dari Jawa Barat yaitu 28 orang dan diikuti oleh DKI Jakarta 19 orang, Jawa Timur 11 orang, Banten 10 orang, Jawa Tengah 6 orang dan Sumatra Utara 5 orang.

Adapun, pendaftar calon dewas KPK paling banyak berasal dari Jawa Barat sebnayak 24 orang, DKI Jakarta 21 orang, Jawa Timur 9 orang dan Banten 8 orang.

Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh sebelumnya menyampaikan bahwa pengumuman pendaftaran calon pimpinan dan dewas masa jabatan 2024-2029 dimuat pada media cetak, media elektronik serta laman resmi KPK https://kpk.go.id dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) https://www.setneg.go.id/.

Pengumuman itu diungggah mulai dari 4 sampai dengan 25 Juni. "Sedangkan pendaftaran akan dimulai pada tanggal 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024," ujar Ateh kepada wartawan di kantor Kemensetneg, Jakarta, Jumat (31/5/2024).