REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Diky Anandya, meminta panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) agar tidak mengistimewakan kandidat dari institusi Polri dan Kejaksaan.

"ICW mengingatkan agar panitia seleksi tidak memberikan keistimewaan bagi kandidat yang berasal dari dua institusi tersebut (Polri dan Kejaksaan). Sebab, tidak ada satu pun regulasi yang mewajibkan bahwa komposisi pimpinan KPK harus berasal dari instansi penegak hukum lain," kata Diky, dalam siaran pers, Sabtu (27/7/2024).

Saat ini sebanyak 236 orang lolos seleksi administrasi untuk posisi Capim KPK dan 146 orang untuk calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Dari 236 orang yang lolos seleksi administrasi Capim KPK, 16 di antaranya adalah anggota Polri dan 11 berasal dari Kejaksaan.

ICW Mengingatkan Pansel KPK untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan meningkatkan transparansi dalam seleksi calon pimpinan dan Dewas KPK. Potensi konflik kepentingan, kata Diky,bisa terjadi jika kandidat dari Polri dan Kejaksaan menjabat dan mengusut perkara korupsi di institusi asal mereka.

Meskipun ada peningkatan jumlah dan persentase kandidat capim dan Dewas KPK dibandingkan periode sebelumnya, Diky mengingatkan,isu krusial seperti banyaknya kandidat dari instansi penegak hukum tetap harus menjadi perhatian.

"Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh Pansel adalah dengan secara proaktif berkomunikasi dengan Dewan Pengawas untuk mencermati apakah kandidat dari internal KPK yang mendaftar pernah memiliki catatan dugaan pelanggaran kode etik atau tidak," tambah Diky.

Kasus-kasus internal KPK juga menjadi perhatian serius. Sejumlah pimpinan dan pegawai KPK periode 2019-2024 tidak lepas dari skandal. Misalnya, kasus pemerasan oleh Ketua KPK Firli Bahuri terhadap Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan kasus pungutan liar (pungli) oleh pegawai KPK yang sedang diusut tuntas.

Fakta-fakta ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi Pansel dan Presiden. Marwah dan integritas KPK harus menjadi salah satu prioritas utama untuk mewujudkan gerakan Indonesia bersih dari korupsi. Gagasan pembentukan KPK diawali oleh TAP MPR NO. II tahun 1998 yang mengamanatkan kepada DPR dan Pemerintah untuk lebih progresif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dengan demikian, Pansel KPK diharapkan dapat menjalankan proses seleksi dengan adil dan transparan, memastikan bahwa kandidat terbaik dan berintegritas tinggi yang terpilih untuk memimpin lembaga antirasuah ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan tak berminat untuk mengikuti seleksi calon pimpinan (capim) KPK periode 2024–2029. Nawawi pun telah memutuskan untuk tidak mendaftar seleksi capim KPK hingga hari terakhir pada Senin (15/7/2024).

"Saya tidak ikutan lagi mendaftarkan diri," kata Nawawi kepada wartawan, Senin (15/7/2024).

Nawawi mengungkapan dirinya ogah mendaftar lantaran merasa permasalahan di lembaga antirasuah sudah segudang. Tapi mantan hakim tersebut tak menjelaskan permasalahan apa yang membuatnya jera jadi pimpinan KPK. "Terlalu banyak 'persoalan' di lembaga ini," ujar Nawawi.

Nawawi menyentil permasalahan di KPK tak hanya soal pimpinannya saja. Nawawi seolah mensinyalkan permasalahan di KPK kian kompleks. "Itu bukan hanya soal pimpinan," ujar Nawawi.

Tercatat, Nawawi Pomolango dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai ketua KPK menggantikan Firli Bahuri pada 27 November 2023. Nawawi sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua KPK periode 2019–2023.

Berbeda dengan Nawawi, Johanis Tanak dan Nurul Ghufron yang tengah menjabat sebagai pimpinan KPK saat ini ingin ikut mendaftar sebagai calon pimpinan KPK periode 2024—2029. Padahal keduanya pernah terjerat skandal dugaan pelanggaran etik.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Panitia seleksi (pansel) memperketat pemantauan rekam jejak calon pimpinan (capim) yang saat ini bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW tak ingin Pansel kebobolan meloloskan Capim bermasalah.

Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana mendorong Pansel untuk memperkuat komunikasi dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Tujuannya guna mendapat informasi komprehensif soal pegawai atau komisioner KPK yang mendaftar Capim KPK 2024-2029.

"Jika ada internal KPK yang mendaftar, maka Pansel harus benar-benar melakukan penelusuran rekam jejak mereka. Salah satunya, pansel dapat secara aktif menjalin komunikasi dengan Dewan Pengawas untuk menanyakan apakah mereka pernah dilaporkan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik atau tidak," kata Kurnia kepada wartawan, Selasa (16/7/2024).

Kurnia mengingatkan, capim dari KPK yang terpantau sempat terjerat kasus pelanggaran etik wajib dicermati oleh pansel. Kurnia menyebut fakta persidangan yang pernah disidangkan Dewas harus dipelajari Pansel

"Jika pernah (tersangkut kasus etik), maka harus ditelusuri fakta-fakta yang muncul dalam persidangan tersebut," ujar Kurnia.

Kurnia tak ingin Pansel hanya berpatokan pada putusan Dewas KPK saja. "Jangan hanya bersandar pada ada atau tidaknya administrasi putusan," lanjut Kurnia.

Selain itu, Kurnia mendorong pemantauan rekam jejak tidak hanya mendasar dari vonis persidangan etik. Pasalnya, sanksi dari Dewas KPK bisa saja diketok ringan lantaran terbatasnya kewenangan.

"Bisa jadi putusannya tidak ada, akan tetapi fakta persidangan sudah terang benderang mengatakan bahwa orang tersebut terbukti melanggar kode etik," ujar Kurnia.

Tercatat, dua wakil ketua KPK, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak memutuskan maju lagi sebagai capim KPK 2024-2029. Kemudian, ada Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang ikut mendaftar dalam seleksi tersebut.

Diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) mengungkapkan total Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Capim-Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendaftar hingga hari terakhir pendaftaran 15 Juli 2024 mencapai 525 orang.

Jumlah pendaftar Capim sejumlah 318 orang. Mereka terdiri dari 298 laki-laki dan 20 perempuan. Sedangkan pendaftar calon Dewas tercatat ada 207 orang terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Seleksi (Pansel) menjamin tidak akan memperpanjang waktu pendaftaran Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Capim-Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pansel masih menunggu pendaftar sampai batas akhir pada malam ini.

Tercatat, ada 210 orang yang mendaftar Capim dan 142 orang mendaftar Dewas dari data yang masuk pada hari terakhir pendaftaran 15 Juli 2024 pukul 06.50 WIB. Dengan demikian, total terdapat 352 orang pendaftar Capim dan Dewas KPK.

"Registrasi 796, pimpinan 210 dan Dewas 142. Pendaftar posisi pagi ini pukul 06.50 WIB," kata Ketua Pansel Capim-Dewas KPK, Yusuf Ateh kepada wartawan, Senin (15/7/2024).

Yusuf menyebut Pansel tidak akan memperpanjang waktu pendaftaran. Hal ini menyusul adanya ratusan pendaftar Capim-Dewas KPK periode 2024-2029.

"Tidak ada perpanjangan waktu," ujar Yusuf.

Ateh memastikan pendaftaran Capim KPK bakal tetap ditunggu sampai Senin malam ini. Pendaftaran ini sudah dibuka sejak 26 Juni 2024 hingga 15 Juli 2024. Seleksi ini dilakukan karena tuntasnya masa jabatan pimpinan dan Dewas KPK pada 20 Desember 2024.

"Pendaftaran dibuka hingga Senin jam 12 malam," ujar Ateh

Di sisi lain, mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap mendorong Panitia seleksi (pansel) memperhatikan setiap calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK secara detail. Yudi berpesan agar Pansel hanya meloloskan Capim berintegritas saja.

Yudi menilai Pansel punya kemampuan dalam mencari informasi lengkap soal Capim KPK. Oleh karena itu, Yudi merasa kemampuan tersebut bisa dipakai untuk menemukan capim bermasalah.

"Pansel yang tentu mempunyai akses informasi rekam jejak terkait nama-nama orang yang mendaftar jangan bertaruh dengan tetap meloloskan orang bermasalah dalam seleksi administrasi," kata Yudi.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sudah ada 107 orang yang mendaftar untuk menjadi calon pimpinan dan 87 orang untuk dewan pengawas (dewas) KPK jelang batas akhir masa pendaftaran 15 Juli 2024.

Wakil Ketua Pansel KPK Arif Satria mengatakan jumlah pendaftar untuk calon pimpinan maupun dewas KPK itu berdasarkan data per pukul 12.30 siang ini, Jumat (12/7/2024).

"Jadi ini hasil dari kami tadi cek jam 12.30. Saya yakin sampai dengan 15 juli jumlah akan terus meningkat," ujarnya dalam webinar bertajuk 'Daftar Capim KPK, Kuatkan Harapan Bangsa', Jumat (12/7/2024).

Berdasarkan demografinya, dari 107 orang yang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan, hanya dua orang yang merupakan perempuan. Pendaftar laki-laki mendominasi dengan 105 orang total pendaftar.

Sementara itu, pendaftar perempuan lebih banyak yang ingin menjadi calon dewas KPK. Dari total 87 orang yang mendaftarkan diri, terdapat sebanyak 11 perempuan dan 76 laki-laki.

Kemudian, dari sisi sebaran wilayahnya, pendaftar calon pimpinan KPK paling banyak berasal dari Jawa Barat yaitu 28 orang dan diikuti oleh DKI Jakarta 19 orang, Jawa Timur 11 orang, Banten 10 orang, Jawa Tengah 6 orang dan Sumatra Utara 5 orang.

Adapun, pendaftar calon dewas KPK paling banyak berasal dari Jawa Barat sebnayak 24 orang, DKI Jakarta 21 orang, Jawa Timur 9 orang dan Banten 8 orang.

Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh sebelumnya menyampaikan bahwa pengumuman pendaftaran calon pimpinan dan dewas masa jabatan 2024-2029 dimuat pada media cetak, media elektronik serta laman resmi KPK https://kpk.go.id dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) https://www.setneg.go.id/.

Pengumuman itu diungggah mulai dari 4 sampai dengan 25 Juni. "Sedangkan pendaftaran akan dimulai pada tanggal 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024," ujar Ateh kepada wartawan di kantor Kemensetneg, Jakarta, Jumat (31/5/2024).