REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, akhirnya mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) periode 2024–2029. Giri membeberkan sederet programnya jika resmi terpilih jadi pimpinan KPK.

Pertama, Giri berjanji mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK. Salah satunya dengan mengembalikan pimpinan dan integritas pegawai kembali ke titik tertinggi melalui penataan ulang (overhaul) kelembagaan dan sumber daya manusia.

Kedua, Giri ingin melakukan komunikasi dan konsolidasi strategis dengan pemerintahan baru untuk memperkuat politik hukum antikorupsi dan membangun program politik, rasional, dan berintegritas, agar kemanfaatan program yang menyentuh masyarakat dan menuju Indonesia maju terwujud.

"Ketiga, perbaikan mendasar sistem pencegahan korupsi Indonesia dengan mengacu pada fakta dan fenomena penyebab memburuknya Indeks Persepsi Korupsi, dan hasil survei kepercayaan publik kepada KPK," kata Giri saat dikonfirmasi Republika pada Selasa (16/7/2024).

Keempat, Giri berencana memperkuat Dewas KPK di aspek regulasi dan kelembagaan. Tujuannya agar menegakkan prinsip zero tolerance, menjaga integritas KPK dan menjaga HAM. "Kelima, mengembalikan budaya organisasi KPK dengan nilai-nilai antikorupsi, mengganti pola budaya kuno dan konservatif ASN agar menjadi organisasi ASN modern dan agile," ucap Giri.

Keenam, Giri menyebut akan mengembalikan KPK sebagai center of excellent pemberantas korupsi di level internasional. "Ketujuh, melakukan pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi yaitu membangun jalan kebudayaan antikorupsi yang mendalam, mengakar, mempunyai nilai seni, menghargai kearifan dan penuh keadaban," ujar Giri.

Tercatat, Giri berhenti dari KPK akibat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). TWK merupakan sebuah tes di era Ketua KPK Firli Bahuri yang sudah dinyatakan melanggar HAM oleh Komnas HAM dan telah terbukti maladministrasi oleh Ombudsman RI.

Diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) mengungkapkan total Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Capim-Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendaftar hingga hari terakhir pendaftaran 15 Juli 2024 mencapai 525 orang.

Jumlah pendaftar Capim sejumlah 318 orang. Mereka terdiri dari 298 laki-laki dan 20 perempuan. Sedangkan pendaftar calon Dewas tercatat ada 207 orang terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan tak berminat untuk mengikuti seleksi calon pimpinan (capim) KPK periode 2024–2029. Nawawi pun telah memutuskan untuk tidak mendaftar seleksi capim KPK hingga hari terakhir pada Senin (15/7/2024).

"Saya tidak ikutan lagi mendaftarkan diri," kata Nawawi kepada wartawan, Senin (15/7/2024).

Nawawi mengungkapan dirinya ogah mendaftar lantaran merasa permasalahan di lembaga antirasuah sudah segudang. Tapi mantan hakim tersebut tak menjelaskan permasalahan apa yang membuatnya jera jadi pimpinan KPK. "Terlalu banyak 'persoalan' di lembaga ini," ujar Nawawi.

Nawawi menyentil permasalahan di KPK tak hanya soal pimpinannya saja. Nawawi seolah mensinyalkan permasalahan di KPK kian kompleks. "Itu bukan hanya soal pimpinan," ujar Nawawi.

Tercatat, Nawawi Pomolango dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai ketua KPK menggantikan Firli Bahuri pada 27 November 2023. Nawawi sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua KPK periode 2019–2023.

Berbeda dengan Nawawi, Johanis Tanak dan Nurul Ghufron yang tengah menjabat sebagai pimpinan KPK saat ini ingin ikut mendaftar sebagai calon pimpinan KPK periode 2024—2029. Padahal keduanya pernah terjerat skandal dugaan pelanggaran etik.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Panitia seleksi (pansel) memperketat pemantauan rekam jejak calon pimpinan (capim) yang saat ini bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW tak ingin Pansel kebobolan meloloskan Capim bermasalah.

Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana mendorong Pansel untuk memperkuat komunikasi dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Tujuannya guna mendapat informasi komprehensif soal pegawai atau komisioner KPK yang mendaftar Capim KPK 2024-2029.

"Jika ada internal KPK yang mendaftar, maka Pansel harus benar-benar melakukan penelusuran rekam jejak mereka. Salah satunya, pansel dapat secara aktif menjalin komunikasi dengan Dewan Pengawas untuk menanyakan apakah mereka pernah dilaporkan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik atau tidak," kata Kurnia kepada wartawan, Selasa (16/7/2024).

Kurnia mengingatkan, capim dari KPK yang terpantau sempat terjerat kasus pelanggaran etik wajib dicermati oleh pansel. Kurnia menyebut fakta persidangan yang pernah disidangkan Dewas harus dipelajari Pansel

"Jika pernah (tersangkut kasus etik), maka harus ditelusuri fakta-fakta yang muncul dalam persidangan tersebut," ujar Kurnia.

Kurnia tak ingin Pansel hanya berpatokan pada putusan Dewas KPK saja. "Jangan hanya bersandar pada ada atau tidaknya administrasi putusan," lanjut Kurnia.

Selain itu, Kurnia mendorong pemantauan rekam jejak tidak hanya mendasar dari vonis persidangan etik. Pasalnya, sanksi dari Dewas KPK bisa saja diketok ringan lantaran terbatasnya kewenangan.

"Bisa jadi putusannya tidak ada, akan tetapi fakta persidangan sudah terang benderang mengatakan bahwa orang tersebut terbukti melanggar kode etik," ujar Kurnia.

Tercatat, dua wakil ketua KPK, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak memutuskan maju lagi sebagai capim KPK 2024-2029. Kemudian, ada Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang ikut mendaftar dalam seleksi tersebut.

Diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) mengungkapkan total Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Capim-Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendaftar hingga hari terakhir pendaftaran 15 Juli 2024 mencapai 525 orang.

Jumlah pendaftar Capim sejumlah 318 orang. Mereka terdiri dari 298 laki-laki dan 20 perempuan. Sedangkan pendaftar calon Dewas tercatat ada 207 orang terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono ikut mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) periode 2024–2029. Giri mengungkapkan sejumlah alasan yang mendasari keinginannya menjadi pimpinan KPK.

Pertama, Giri menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak kenal kata jera. Menurutnya, para koruptor lah yang harus jera. Giri menyadari pendaftaran pimpinan KPK saat ini antusiasme memang berbeda dengan tahun 2014 atau 2019 di saat KPK harum namanya.

"Namun bagi yang memandang bahwa KPK butuh perbaikan, ini menjadi tantangan. Tingkat kepercayaan KPK yang terpuruk seperti saat ini, justru menantang bagi beberapa orang, termasuk saya. Menarik tidaknya, tergantung niat mendaftar. Kami terbiasa membangun kelembagaan dari awal," kata Giri saat dikonfirmasi Republika pada Selasa (16/7/2024).

Kedua, Giri menegaskan KPK butuh dipimpin sosok berintegritas, berpengalaman memberantas korupsi, dan sudah tak lagi memikirkan diri sendiri. "Bukan pemimpin KPK yang hanya untuk dirinya sendiri, bahkan merusak KPK itu sendiri," lanjut Giri.

Ketiga, Giri mengamati KPK reputasinya kian hancur. Terbukti dari survei kepercayaan kepada KPK menempatkan KPK di nomor buncit. Kondisi ini menurutnya terburuk sepanjang sejarah KPK.

"Kita punya tanggung jawab moral mengembalikan reputasi KPK yang hancur," ujar Giri.

Keempat, Giri meyakini eks pegawai KPK yang jadi korban Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mempunyai harapan besar bisa mengembalikan nama baik KPK. Giri diketahui diberhentikan dari KPK akibat pemberlakuan TWK era kepemimpinan Firli Bahuri, sebuah tes yang sudah dinyatakan melanggar HAM oleh Komnas HAM dan telah terbukti maladministrasi oleh Ombudsman RI.

"Kita menjaga nama baik dan kepercayaan publik. Menjaga harapan publik tetap ada, menolak pupus asa. Kita masih dipercaya publik," ujar Giri.

Berikutnya, Giri menyadari tahun 2024 merupakan fase kritis KPK karena pergantian pemerintah, parlemen dan pimpinan KPK. "Saatnya kita menjadi bagian perbaikan," ucap Giri.

Terakhir, Giri menyinggung IPK (indeks persepsi korupsi) Indonesia perlu dipulihkan. Sejak revisi UU KPK tahun 2019, nilai IPK menurun drastis dari 40 ke 34. "Kita butuh 'IPK rebound' dengan mencegah korupsi, mendidik budaya anti korupsi secara benar dan efektif," ucap Giri.

Diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) mengungkapkan total Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Capim-Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendaftar hingga hari terakhir pendaftaran 15 Juli 2024 mencapai 525 orang.

Jumlah pendaftar Capim sejumlah 318 orang. Mereka terdiri dari 298 laki-laki dan 20 perempuan. Sedangkan pendaftar calon Dewas tercatat ada 207 orang terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan.

Selanjutkan, tim Pansel akan melakukan verifikasi atas dokumen yang telah diunggah. Pansel akan mengumumkan hasilnya pada 24 Juli 2024 melalui aplikasi Aple dan halaman KPK.go.id dan Sekneg.go.id.