Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRMuhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan pandangannya terkait kesimpulan dan rekomendasi Pansus Haji yang dianggap melunak.

Cak Imin menuturkan, masyarakat perlu mengawal hasil dari Pansus Haji tersebut agar ke depannya terdapat perbaikan terkait dengan penyelenggaraan haji.

“Makanya masyarakat harus mengawasi supaya hasilnya tidak melunak. Anggota Pansus harus menghormati nama baik DPR,” ucapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2024).

Lebih lanjut, politikus PKB ini menekankan agar DPR bisa menjaga nama baik, semua hal yang menjadi pembahasan dalam rapat harus dijalankan secara konsisten.

“Semuanya kan udah hari-hari transparan ya, semua publik melihat. Saya berharap DPR menjaga nama baik. Apa yang menjadi pembahasan dijalankan secara konsisten,” tegas Cak Imin.

Dia turut menyebut akan ada atensi tersendiri terhadap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas karena telah mangkir tiga kali dari undangan Pansus Haji. Namun, tindaklanjutnya akan diserahkan kepada Pansus.

“Ya tentu, saya sebagai koorbidnya berkirim undangan terus sampai yang ketiga kali. Nanti terserah Pansus kalau menganggap ini harus ditindaklanjuti kayak apa. Saya ya, terserah Pansus,” ujarnya.

Namun demikian, Cak Imin tak menjawab pasti apakah hal ini akan dilanjutkan lagi di periode selanjutnya atau tidak, karena Pansuslah yang memiliki kewenangan tersebut.

“Saya nggak mengikuti ya pembahasan. Itu wewenang anggota Pansus,” tutup dia.

Diberitakan sebelumnya, anggota Pansus Haji Marwan Djafar mengungkapkan keputusan akhir Pansus Haji saat rapat internal dianggap tidak memuaskan. Dia mengungkapkan temuan-temuan yang ada banyak diabaikan.

“Iya, banyak yang diabaikan. Jadi teman-teman di sini berkali-kali mengundang para saksi dan teman-teman di Saudi, itu substansinya banyak yang hilang,” ujarnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Marwan menyoroti bahwa internal Pansus Haji dinilai banyak yang masuk angin dan ada intervensi dari berbagai pihak, sehingga terlihat tidak independen.

“Dalam pansus sendiri banyak yang masuk angin dan ada intervensi dari berbagai pihak. Jadi, pansus ini sangat tidak independen, sehingga penyerahan terhadap aparat penegak hukum itu menjadi sangat lunak sekali,” tegas dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 telah merampungkan hasil investigasi terkait dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji 2024.

Kesimpulan dan rekomendasi akan disampaikan oleh pansus haji dalam Rapat Paripurna yang digelar pada 26 September 2024.

Dalam rapat internal pada 24 September 2024, Ketua Pansus Haji 2024 Nusron Wahid menyanggah adanya intervensi dalam internal pansus haji saat keputusan akhir investigasi dibuat.

“Intervensi siapa? Tidak ada intervensi apa. Tidak ada intervensi,” ujarnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2024).

Menurut Nusron, perbedaan pandangan saat rapat berlangsung merupakan hal wajar yang terjadi karena setiap anggota memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya.

“Kalau beda pandangan kan antar manusia biasa. Masing-masing anggota punya haknya [menyampaikan pandangan] masing-masing. Tapi kalau intervensi tidak ada intervensi,” tegas politikus Golkar tersebut.

Pansus itu terdiri atas 30 orang, lanjut Nusron, masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Saat rapat berlangsung dicarilah titik temu antara 30 orang tersebut dan keputusan diambil dari mayoritas, sedangkan kalau ada perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa.

“Tapi secara umum, secara overall oke. Tidak ada soal [intervensi],” tutur dia.

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan perihal pelibatan Aparat Penegah Hukum (APH) dalam kasus dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji 2024 yang dilakukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

“Soal pelibatan aparat penegak hukum kan itu hukum. Di DPR ituone thing, aparat penegak hukum ituanother thing. DPR itu institusi politik, APH itu institusi penegak hukum. Jangan campur aduk,” jelasnya.

Aparat hukum, kata dia, memiliki logikanya sendiri, sehingga tanpa ditekan pun aparat hukum akan jalan dengan sendirinya apabila memang sudah ada bukti dan laporan.

Kendati demikian, Nusron enggan menjawab tentang apakah ada atau tidaknya dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji 2024. Dia hanya mengatakan tunggu sidang paripurna pada Kamis mendatang.

“Kita tunggulah besok hari Kamis ya. Nanti akan kita bacakan,” pungkasnya.

Ketidakpuasan Hasil Rapat Pansus Haji

Sementara itu, anggota Pansus Haji Marwan Djafar mengungkapkan keputusan akhir Pansus Haji saat rapat internal dianggap tidak memuaskan. Dia mengungkapkan temuan-temuan yang ada banyak diabaikan.

“Iya, banyak yang diabaikan. Jadi teman-teman di sini berkali-kali mengundang para saksi dan teman-teman di Saudi, itu substansinya banyak yang hilang,” ujarnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Marwan menyoroti bahwa internal Pansus Haji dinilai banyak yang masuk angin dan ada intervensi dari berbagai pihak, sehingga terlihat tidak independen.

“Dalam pansus sendiri banyak yang masuk angin dan ada intervensi dari berbagai pihak. Jadi, pansus ini sangat tidak independen, sehingga penyerahan terhadap aparat penegak hukum itu menjadi sangat lunak sekali,” tegas dia.

Padahal, lanjut Marwan, dirinya yakin APH sebenarnya sudah paham tujuan Pansus Haji ini dibentuk. Namun, dalam hasil akhir rapat pansus sengaja tidak dibuat secara terang benderang.

“Meskipun disebut ada aparat penegak hukum, tapi tidak disebutkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum yang seharusnya itu disebut secara eksplisit,” lanjutnya.

Lebih lanjut, dia menyebut peluang dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji oleh Menag Yaqut ini diteruskan kepada APH sangat minim sekali.

“Minim, tipis, tipis sekali. Jadi, ini saya kita perlu diketahui karena banyak intervensi dari kanan-kiri dan banyak kepentingan pribadi yang masuk di sini,” ucapnya.

Namun demikian, kesimpulan akhir dalam rapat internal Pansus Haji tersebut sudah final dan hanya tinggal mengetuk palu saja dalam rapat paripurna nanti.

“Tapi memang sangat tidak memuaskan dari sisi substansi yang selama ini didalami dan dicermati dalam Pansus itu,” tutup Marwan.

Jakarta: Anggota Pansus Angket Haji dari Fraksi Partai Golkar DPR, John Kennedy Azis, menegaskan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji untuk menyelesaikan carut marut permasalahan haji. Langkah politik itu bukan menyerang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Menteri Agama Yaqut Cholil Staquf.

Politikus Partai Golkar itu membantah pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf soal Pansus Angket Haji 2024. Sebab, Gus Yahya menuding Komisi VIII membentuk Pansus untuk menyerang PBNU dan Menteri Agama Yaqut Cholil Staquf.

"Pernyataan tersebut sama sekali tak beralasan. Pansus dibentuk bermula dari pelaksanaan ibadah haji yang menurut saya carut marut, ini adalah pembagian kuota haji yang melanggar Undang-Undang dan juga melanggar kesepakatan," kata John melalui keterangan tertulis, Rabu, 31 Juli 2024.

Jhon menilai Kementerian Agama (Kemenang) terlalu melebarkan permasalahan. Padahal, carut marut permasalahan haji tidak ada kaitannya dengan NU.
"Jadi Pansus haji dibentuk untuk tujuan perbaikan pelaksanaan ibadah haji. Tidak ada hubungan dengan NU," ungkap dia.

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI itu menjelaskan Pansus Angket Haji murni digulirkan untuk memperbaiki manajemen haji. Sehingga, pengelenggaraan rukun Islam kelima itu bisa lebih baik.

“Kami lihat bagaimana pelaksanaan ibadah haji ke depan, dapat bertambah baik nyaman dan jamaah haji itu menjalankan ibadah haji sesuai rentetan haji itu sendiri. Bisa melaksanakan ibadah haji dengan aman dan khusyuk sesuai dengan Sunah Rasul. Jadi tak ada kaitannya ke mana-mana gitu," tegas dia.

John menyoroti mekanisme proses ibadah haji yang semakin harus semakin carut marut. Mulai dari antrean jamaah hingga kualitas makanan saat beribadah.

Dia menambahkan penyelenggaraan Haji 2024 dinilai banyak masalah. Seperti, pembagian kuota, perekrutan jamaah haji, pelaksanaan penerbangan ibadah haji yang terlambat lebih dari 10 jam, penginapan jemaah yang melebihi kapasitas, hingga mutu katering.

"Jauh lebih penting saat ini memastikan pansus bekerja untuk perbaikan pelayanan haji. Ketimbang melayani pernyataan Ketua Umum PBNU yang tidak jelas landasannya," ujar dia.

(ADN)

Jakarta: Tim panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 yakin misinya untuk membenahi haji bisa rampung sebelum akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Anggota pansus angket haji DPR, Luluk Nur Hamidah, yakin perbaikan ibadah haji bisa selesai secepatnya.

“Ya karena semangat kita kalau sudah kita punya pimpinan semangat kita sih kemarin, kita enggak dibatasi jam kerja ya,” ungkap politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Minggu, 21 Juli 2024.

Ia menegaskan, penyelesaian persoalan haji ini tidak akan memandang waktu. “Jadi kalau misalkan mau pagi siang sore malam tengah malam kan tidak ada masalah. Jadi bismillah saja,” tambahnya.
Memang, kata Luluk, hal yang berat untuk dilawan tim pansus haji ialah adanya oknum-oknum yang terganggu dengan adanya pansus haji. Apalagi, ia menyebut, ada celah korupsi pada pengalihan kuota haji.

“Ya itu akan kita akan selidiki apakah pengalihan ini ternyata diikuti dengan tindakan (oknum) yang itu kemudian memberikan keuntungan. Kita akan cek akan selidiki sepenuhnya karena untuk memenuhi rasa keadilan itu,” ungkap dia.

Baca juga: Pansus Angket Haji Pastikan Gelar Rapat Perdana Pekan Depan

Sebelumnya, DPR resmi membentuk panitia khusus (pansus) penyelenggaraan haji. Pansus tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

Awalnya, anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina membeberkan usulan terkait dengan angket tentang pengawasan haji. Salah satu yang disoroti adalah penetapan kuota haji tak sesuai undang-undang dan tak sejalan dengan pelayanan.

"Tambahan kuota jemaah haji terkesan hanya jadi kebanggaan, namun tidak sejalan dengan peningkatan pelayanan serta komitmen dalam upaya perpendek waktu daftar tunggu jemaah haji yang sudah mendaftar," kata Selly di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

(END)

Bisnis.com, JAKARTA - Pengesahan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji, dalam putusan di Rapat ParipurnaDPR, pada Selasa (9/7/2024) dinilai memiliki nilai politik yang kuat.

Direktur Center for Economic and Democracy Studies (Cedes) Zaenul Ula mengatakan bahwa setidaknya ada dua indikator untuk bisa sampai pada simpulan tersebut. Pertama, proses pelaksanaan Ibadah Haji 2024 secara resmi baru selesai pada 23 Juli 2024 mendatang yakni pada saat kepulangan jemaah haji terakhir ke Indonesia.

"Evaluasi dan kritik terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah seperti pelaksanaan ibadah haji itu boleh-boleh saja, apalagi untuk perbaikan, sangat baik. Tapi tetap harus dengan cara yang baik dan benar juga prosesnya," katanya, dalam keterangan resmi, pada Rabu (10/7/2024).

Lebih lanjut, dia menyatakan seperti ada "udang di balik batu" dari proses terbentuknya Pansus Angket Haji 2024 tersebut, sebab prosedur pembentukannya terkesan terburu-buru.

Dia mengatakan bahwa pembentukan Pansus tersebut seperti mengejar waktu, padahal proses pelaksanaan haji yang mau dievaluasi tersebut belum selesai.

"Saya dengar proses pengusulan tidak memenuhi perayaratan perundang-undangan terkait jumlah pengusul dan tidak melalui Bamus (Badan Perumus), serta pandangan fraksi-fraksi," ucapnya.

Selain itu, menurutnya ada rivalitas kelompok yang mencoba memanfaatkan institusi DPR untuk melakukan tekanan.

"Saya menduga, ini masih ada kaitannya dengan rivalitas dan dukung-mendukung di momen Pilpres 2024, yang berlanjut hingga sekarang," ujarnya.

Adapun dia berharap, kekuatan politik di parlemen jangan sampai terpancing untuk ikut dalam tarik-menarik kepentingan politik antar-kelompok.

"Ini tidak baik untuk pembelajaran politik ke publik. Karena pembentukan Pansus Angket harusnya didasarkan kepada urgensi, bukan kepentingan politik sesaat," tambahnya.

Seperti diketahui, Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan Pansus Angket Haji 2024, pada Selasa (9/7/2024).

Komisi VIII DPR sebelumnya mengusulkan untuk menggunakan hak angket dalam mengawasi penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan haji 2024.

Jakarta: DPR resmi membentuk panitia khusus (pansus) penyelenggaraan haji. Pansus tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

Awalnya, anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina membeberkan usulan terkait dengan angket tentang pengawasan haji. Salah satu yang disoroti adalah penetapan kuota haji tak sesuai undang-undang dan tak sejalan dengan pelayanan.

"Tambahan kuota jemaah haji terkesan hanya jadi kebanggaan, namun tidak sejalan dengan peningkatan pelayanan serta komitmen dalam upaya perpendek waktu daftar tunggu jemaah haji yang sudah mendaftar," kata Selly di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.
Dia menuturkan penetapan dan pembagian kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Pada pasal 64 ayat 2, disebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia.

"Sehingga keputusan Menag RI nomor 118 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji khusus tahun 1445 H atau 2024 M bertentangan dengan UU dan tidak sesuai hasil kesimpulan rapat panja antara Komisi VIII dengan Menag terkait penetapan BPIH," ucap Selly.

Baca juga: Paripurna Soal Evaluasi Penyelenggaraan Haji, 161 Legislator Izin

Berikutnya menyoal indikasi kuota tambahan di tengah adanya penyalahgunaan oleh pemerintah. Lalu, layanan Armuzna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina masih belum ada perubahan karena kesepakatan yang tidak sempurna.

"Over capacity, baik tenda maupun MCK, padahal biaya yang diserahkan bertambah menyesuaikan tambahan jemaah terkait pemondokan, katering, dan transportasi," ujar Selly.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai pimpinan rapat menanyakan kepada peserta setuju atau dibentuk pansus pengawasan haji 2024.

"Saya menanyakan apakah pembentukan dan susunan keanggotaan pansus angket pengawasan haji sebagaimana yang diusulkan apakah dapat disetujui?" tanya Cak Imin.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Berikut daftar Anggota Pansus Pengawasan Haji 2024:

1. Diah Pitaloka (F-PDIP)
2. My Esti Wijayanti (F-PDIP)
3. Selly Andriany Gantina (F-PDIP).
4. Mukhlis Basri (F-PDIP)
5. Arteria Dahlan (F-PDIP)
6. Mufti Anam (F-PDIP)
7. Andreas Eddy Susetyo (F-PDIP)
8. TB Ace Hasan Syadzily (F-Golkar)
9. John Kenedy Azis (F-Golkar)
10. Endang Maria Astuti (F-Golkar)
11. Nusron Wahid (F-Golkar)
12. Abdul Wachid (F-Gerindra)
13. Sodik Mujahid (F-Gerindra)
14. Mohamad Haikal (F-Gerindra)
15. Puti Sari (F-Gerindra)
16. Marwan Dasopang (F-PKB)
17. Maman Imanul Haq (F-PKB)
18. Luluk Nur Hamidah (F-PKB)
19. Marwan Cik Asan (F-Demokrat)
20. Wastam (F-Demokrat)
21. Aliyah Mustika Ilham (F-Demokrat)
22. Iskan Qolba Lubis (F-PKS)
23. Wisnu Wijaya (F-PKS)
24. Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS)
25. Syarif Abdullah (F-NasDem)
26. Sri Wulan (F-NasDem)
27. Delmeria (F-NasDem)
28. Saleh Partaonan Daulay (F-PAN)
29. Ashabul Kahfi (F-PAN)
30. Achmad Baidowi (F-PPP)

(END)