Perdagangan karbon menjadi salah satu cara pemerintah dalam menekan emisi karbon. Meski begitu, realisasi perdagangan karbon Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan.

Direktur Kepatuhan BRI Achmad Solichin Lutfiyanto menilai perdagangan karbon di Indonesia bukanlah pasar dengan jumlah transaksi besar atau likuid. Menurutnya, hal itu disebabkan karena dua faktor, yakni supply dan demand yang terbatas.

"Ya kan pertanyaannya adalah kenapa bursa karbon di Indonesia enggak likuid? Ya karena dua, supply-nya juga terbatas, demand-nya enggak ada. Kalau melihat yang beli bursa karbon siapa? Itu kan cuma BUMN-BUMN itu kan, kan enggak beli. BUMN itu nanti prosesnya ke depan ada lagi enggak? Ada, tapi limited," kata Achmad dalam acara diskusi, Sarinah, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Dia menjelaskan sebagian besar yang melakukan transaksi di bursa karbon dari sektor perbankan. Padahal emisi yang dikeluarkan perbankan tidak cukup besar dan bisa ditekan melalui penerapan ESG di kantornya.

"Siapa yang beli? Banyakan bank. Berapa sih emisi yang dikerjakan, yang dihasilkan oleh bank dari kantornya? Emisi itu kan juga bisa ditekan dari aktivitas bank itu sendiri gitu," katanya.

Dia menilai apabila ingin menarik market lebih banyak, harus melibatkan perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan emisi karbon tinggi. Menurutnya, selama ini perusahaan yang mengeluarkan emisi besar itu belum melakukan transaksi di bursa karbon. Hal ini dapat diatasi dengan literasi dan ajakan dari pihak terkait.

"Kita buka pasar karbon dibuat siapa? Siapa demand? Siapa supply? Itu karena nggak clear pasarnya, nggak likuid. Pasarnya ya sudah biarkan seperti sekarang. Menambah supply, itu memang model bisnisnya butuh menghasilkan karbon besar kan harus. Nah, itu yang harus diedukasi supaya dia beli. Bukan, bank, ya kalau bank disuruh beli, ya beli aja gitu," terangnya.

Lihat juga Video: Huayou Tampilkan HPAL: Solusi Rendah Karbon dengan Konsumsi Listrik Efisien

[Gambas:Video 20detik]

Pada acara Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2024 yang dilangsungkan di Jakarta, Kamis (5/9/2024), Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar dalam menyelesaikan masalah perubahan iklim global melalui penyerapan karbon.

Hal tersebut diamini Chief Operating Officer (CEO) Indonesia Business Council (IBC) William Sabandar. Menurutnya, dengan kekayaan lahan gambut dan hutan tropis yang melimpah, Indonesia berpeluang besar menjadi pemain utama dalam pasar karbon dunia.

Berdasarkan buku putih yang disusun IBC bertajuk 15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024-2029, Indonesia disebut menguasai sekitar 80 persen cadangan karbon dunia. Indonesia memiliki 3,3 juta hektar lahan mangrove yang berpotensi menyimpan sekitar 20 persen dari simpanan karbon global.

Sementara terkait lahan gambut diperkirakan bisa menyimpan sekitar 37 persen. Indonesia juga memiliki hutan hujan tropis seluas 125 juta hektar yang merupakan salah satu sumber penyerapan karbon yang signifikan.

“Potensi itu dapat dimanfaatkan pemerintah Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim global,” ujar William kepada Katadata, Kamis (5/9).

Menurutnya, pemanfaatan pasar karbon akan membantu pemerintah mencapai target pengurangan emisi karbon yang telah ditetapkan pada komitmen nationally determined contributions (NDC) di Perjanjian Paris 2015.

“Dengan memanfaatkan pasar karbon Indonesia juga dapat berkontribusi dalam pencapaian target nol emisi atau net zero emission yang telah ditetapkan bersama,” kata William.

Pasar karbon secara sederhana dapat dijelaskan sebagai aktivitas jual beli kredit karbon. Namun, pengertian karbon ini bukanlah penghasil emisi gas rumah kaca (GRK), melainkan usaha untuk menurunkan emisi GRK dalam bentuk kredit. Penghitungannya, satu unit karbon senilai dengan penurunan emisi 1 ton CO2.

William menerangkan lebih terperinci, bahwa pasar karbon merupakan instrumen penting dalam pembiayaan iklim yang mencakup langkah adaptasi maupun mitigasi. Ini memungkinkan entitas seperti perusahaan yang menghasilkan emisi dari operasionalnya, dapat membeli kredit karbon dari proyek-proyek yang menyerap atau mengurangi emisi.

“Dengan besarnya potensi simpanan karbon di Indonesia, pasar karbon dapat menjadi sarana penting dalam mempercepat pengurangan emisi di dalam negeri,” kata eks Direktur Utama Mass Rapid Transit (MRT) ini.

Saat ini, aturan terkait pasar karbon di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Selain itu, ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon. Adapun pada September tahun lalu, Presiden Joko Widodo juga telah meresmikan Bursa Karbon Indonesia (BKI).

Kendati telah diresmikan, William menambahkan, terdapat berbagai tantangan dalam menavigasi pasar karbon di Indonesia, salah satunya terletak pada nilai dan volume yang relatif kecil. Bahkan bisa dibilang dampaknya terhadap pengurangan emisi masih belum signifikan.

“Karena itu untuk meningkatkan efektivitas pasar karbon di Indonesia perlu peta jalan yang komprehensif dan Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) yang mendukung akuntabilitas dan transparansi perdagangan karbon,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Ahli Transportasi Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) ini.

Peta jalan itu, tambah William, berfungsi sebagai panduan untuk industri sekaligus pembuat kebijakan. SRN-PPI merupakan sistem pengelolaan dan penyediaan data dan informasi tentang aksi dan sumber daya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

Menurutnya, fungsi dari kedua hal itu perlu diperkuat dengan penetapan batas emisi nasional untuk setiap entitas. Kemudian disesuaikan juga dengan integrasi model taksonomi berkelanjutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk sektor swasta.“Selain itu, peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya perdagangan karbon juga menjadi kunci untuk mendorong lebih banyak partisipasi,” ungkap William.

Tantangan lainnya adalah perdagangan karbon lintas batas di Indonesia belum memungkinkan, sehingga menghambat optimalisasi potensi kredit karbon yang dihasilkan. Oleh sebab itu, kredit karbon nasional perlu disesuaikan dengan standar internasional agar Indonesia bisa berpartisipasi penuh dalam kancah global.

“Hal ini akan memastikan bahwa karbon kredit yang dihasilkan di Indonesia diakui secara global, sehingga menarik lebih banyak investor dan pembeli dari luar negeri,” pungkas William.

Bila pelaku usaha banyak terlibat, bukan tidak mungkin dana yang terkumpul dari mekanisme itu dapat diinvestasikan kembali ke proyek-proyek mitigasi perubahan iklim yang berkelanjutan. Efeknya bisa bergerak lebih jauh dari sekadar mengurangi emisi, namun juga berandil pada perekonomian masyarakat.

“Upaya pengendalian itu terkait dengan target dari NDC. Proyek tersebut juga dapat membuka lapangan pekerjaan dan mendorong ekonomi lokal,” pungkas William.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan pasar karbon Indonesia menarik perhatian investor asing dari Singapura, Taiwan, serta beberapa perusahaan besar global. Mereka menjajaki kemungkinan untuk berpartisipasi di bursa karbon Indonesia.

Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia Ignatius Denny Wicaksono mengatakan potensi Indonesia dalam pasar karbon sangat besar. Indonesia merupakan saham satu negara penyumbang emisi (emitter) karbon dalam jumlah besar tetapi Indonesia juga memiliki potensi untuk menyimpan karbon.

Saat ini, perdagangan karbon baru bisa dilakukan di pasar domestik. Denny mengungkapkan bahwa saat ini pasar karbon sukarela (voluntary carbon market) tengah lesu. Penyebabnya, permintaan terhadap kredit karbon belum stabil, kadang tinggi, kadang rendah.

''Meskipun pasar sukarela mengalami sedikit penurunan, minat investor asing tetap tinggi, bahkan Singapura dan Taiwan sudah menunjukkan minat untuk berinvestasi. Ada juga beberapa perusahaan besar (global),'' kata Denny dalam Katadata Sustainable Action for The Future Economy (SAFE) 2024 di sesi "Strengthening Indonesia's Carbon Market: Cross-Sector Strategies" di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Rabu (7/8).

Denny mengatakan pasar karbon Indonesia telah berhasil mencatatkan 613 ribu ton perdagangan karbon sejak peluncuran bursa karbon pada 26 September 2023. Sementara itu, bursa karbon di Malaysia baru mencatat perdagangan karbon 150 ribu ton dan Jepang 450 ribu ton. Oleh karena itu, bursa karbon Indonesia termasuk yang terbaik di regional Asia. Denny berharap bisa segera melanjutkan diskusi dengan para investor asing ke depannya.

Dengan potensi yang ada seiring dengan dukungan pemerintah dalam hal penguatan regulasi, bursa karbon Indonesia diperkirakan akan terus berkembang. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi pemain utama dalam pasar karbon global dan mendukung upaya pengurangan emisi di tingkat internasional.

Sementara itu, Head of Enviromental Economic Research Group Institure of Economic and Social Reseach Universitas Indonesia Alin Halimatussadiah, mengungkapkan ada beberapa tantangan di pasar karbon Indonesia.

Alin melihat pasar karbon Indonesia membutuhkan pasokan yang banyak dan permintaan yang sebanding. Regulasi yang mendukung perdagangan karbon juga masih terbatas.

''Namun, kami optimis, karena dengan semakin banyaknya kredit karbon yang tersedia, ruang untuk pertumbuhan harus dibuka dan regulasi yang jelas sangat diperlukan," kata Alin.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan tiga alasan pasar karbon di Indonesia masih sepi. Padahal, potensi pasarnya disebut-sebut Rp 8.000 triliun.

Pada 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, potensi ekonomi karbon Indonesia US$ 565,9 miliar atau Rp 8.000 triliun. Rinciannya sebagai berikut:

Akhir tahun lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan potensi pasar karbon Rp 3.000 triliun.

Akan tetapi, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Priyanto Rohmatullah mengatakan, tantangan pasar karbon Indonesia yakni:

1. Belum adanya metodologi terverifikasi dan mengacu kepada standar internasional dalam pengaturan karbon. Indonesia bahkan menolak menggunakan metodologi internasional dan membuat mekanisme sendiri.
2. Permintaan karbon kredit dari perusahaan penghasil emisi gas rumah kaca masih rendah.

“Sebab, pemerintah belum menetapkan emission cap untuk sektor penghasil emisi gas rumah kaca yang tinggi. Perusahaan masih berfokus kepada perbaikan internal. Pasar karbon pada umumnya mature setelah 10 tahun,” ujar Priyanto dalam webinar, Selasa (23/7).

Emission cap adalah batas maksimum emisi gas rumah kaca yang dapat dilepaskan oleh suatu industri atau sektor tertentu dalam periode waktu tertentu. Dalam konteks industri karbon, emission cap ini adalah upaya untuk mengurangi jumlah karbon dioksida (CO2) dan gas rumah kaca lainnya yang dilepaskan ke atmosfer.

3. Ada potensi penurunan emisi 3,3 miliar ton, karena aksi mitigasi terkait penerapan kebijakan Pengendalian Risiko Kebencanaan (PRK) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Asumsi karbon dari sektor energi yang diperdagangkan 15% dari total penurunan emisi. Potensi CO2e sektor energi 496 juta ton atau US$ 2,4 miliar, dengan asumsi satu ton CO2e US$ 5.

Sementara itu, asumsi karbon dari sektor lahan yang berasal dari hutan, gambut, mangrove yang diperdagangkan 40% dari total penurunan emisi. Potensi CO2e sektor lahan 1,3 juta ton atau US$ 6,6 miliar.