INFO BISNIS – Peran Bank Mandiri sebagai agen perubahan tampak jelas saat merayakan ulang tahun ke-26. Perusahaan pelat merah ini menggelar acara Pasar Murah Mandiri di 260 titik se-Indonesia.

Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Mandiri, menegaskan bahwa keberadaan Bank Mandiri bukan sekadar menjalankan bisnis, melainkan juga memikul tanggung jawab sosial untuk mendampingi masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi.

"Bank Mandiri hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat Indonesia. Dalam momentum perayaan HUT ke-26 ini, kami ingin memastikan bahwa keluarga prasejahtera dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang sangat terjangkau. Ini adalah bukti kepedulian kami sebagai bank yang adaptif dan solutif terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Darmawan saat seremoni peluncuran Pasar Murah Mandiri di Griya Mampang, Jakarta, 2 Oktober 2024.

Pada setiap titik pasar murah, Bank Mandiri menyediakan 260 paket sembako yang bisa dibeli dengan harga hanya Rp 26.000 per paket. Paket ini berisi bahan pangan pokok seperti 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 liter minyak goreng.

Secara total, selama program Pasar Murah Mandiri, 2-5 Oktober 2024, terdapat 70.200 paket sembako yang akan dijual murah kepada keluarga prasejahtera, dengan pelaksanaan yang melibatkan insan Mandirian di kantor-kantor wilayah Bank Mandiri.

Bank Mandiri juga memberikan kesempatan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam bazar yang diadakan di setiap lokasi pasar.

Darmawan menjelaskan, UMKM lokal di tiap titik bisa memperkenalkan produk mereka secara gratis melalui penukaran kupon. Langkah ini sejalan dengan upaya Bank Mandiri untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional serta memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal.

Lewat program Pasar Murah Mandiri, Bank Mandiri berharap bisa terus hadir di tengah masyarakat, serta ikut memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

“Kami percaya Bank Mandiri akan terus tumbuh bersama bangsa ini. Sebagai BUMN, komitmen kami bukan hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga sahabat dan mitra masyarakat dalam perjalanan menuju kesejahteraan. Inilah esensi Bank Mandiri, adaptif terhadap perubahan dan selalu memberikan solusi nyata,” tutup Darmawan.

Adapun, seremoni perayaan HUT ke-26 Bank Mandiri digelar di Griya Mampang, Jakarta, dengan rangkaian acara yang melibatkan seluruh Mandirian, termasuk prosesi tumpengan dan doa bersama.

Seluruh rangkaian perayaan ini tidak hanya menjadi simbol ulang tahun, tetapi juga mencerminkan rasa syukur dan upaya mempererat solidaritas di antara Mandirian. (*)

Merayakan ulang tahun ke-26, Bank Mandiri menggelar Pasar Murah Mandiri pada 2-5 Oktober di 260 titik di seluruh Indonesia sebagai upaya mengedepankan kepedulian sosial dengan mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi menyampaikan bahwa Bank Mandiri bukan hanya menjalankan bisnis. Sebagai BUMN, Bank Mandiri turut memiliki tanggung jawab sosial untuk mendampingi masyarakat menghadapi tantangan ekonomi.

"Bank Mandiri hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat Indonesia. Dalam momentum perayaan HUT ke-26 ini, kami ingin memastikan bahwa keluarga prasejahtera dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang sangat terjangkau. Ini adalah bukti kepedulian kami sebagai bank yang Adaptif dan Solutif terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Darmawan dalam seremoni peluncuran Pasar Murah Mandiri di Griya Mampang, Jakarta (2/10).

Di setiap titik, Pasar Murah Mandiri menyediakan 260 paket sembako yang bisa dibeli dengan harga Rp26 ribu per paket, yang masing-masing berisi bahan pangan pokok termasuk 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 liter minyak goreng.

Secara total, terdapat 70.200 paket sembako yang akan dijual murah kepada keluarga prasejahtera selama gelaran Pasar Murah Mandiri, dengan pelaksanaan yang melibatkan insan Mandirian di kantor-kantor wilayah Bank Mandiri.

Selain itu, Bank Mandiri juga memberikan kesempatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam bazar UMKM yang diadakan di setiap lokasi pasar.

Darmawan menjelaskan, UMKM lokal itu akan dapat memperkenalkan produk mereka secara gratis melalui penukaran kupon.

Menurutnya, langkah ini sejalan dengan upaya Bank Mandiri mendukung pemulihan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal.

"Menginjak usia ke-26, Bank Mandiri terus berupaya menjadi bagian dari solusi atas setiap tantangan yang dihadapi bangsa," ujar Darmawan.

Melalui gelaran Pasar Murah Mandiri, Bank Mandiri hadir sebagai agen perubahan yang menyediakan solusi yang adaptif dan solutif, sehingga memberi dampak positif bagi masyarakat.

Lewat program Pasar Murah Mandiri, Bank Mandiri ingin dapat terus hadir di tengah masyarakat, dengan memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

"Kami percaya Bank Mandiri akan terus tumbuh bersama bangsa ini. Sebagai BUMN, komitmen kami bukan hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga sahabat dan mitra masyarakat dalam perjalanan menuju kesejahteraan. Inilah esensi Bank Mandiri, adaptif terhadap perubahan dan selalu memberikan solusi nyata," pungkas Darmawan.

Acara seremoni perayaan HUT ke-26 Bank Mandiri diadakan di Griya Mampang, Jakarta, dengan melibatkan seluruh Mandirian, termasuk dalam prosesi tumpengan dan doa bersama. Rangkaian perayaan ini bukan hanya sebagai simbol ulang tahun, tetapi juga menjadi cerminan rasa syukur dan terima kasih, sekaligus dan upaya mempererat solidaritas di antara Mandirian.

IDXChannel – PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) kembali memperkuat perannya sebagai agen perubahan dengan menggelar Pasar Murah Mandiri di 260 titik di seluruh Indonesia. Program tersebut dalam rangka merayakan ulang tahun ke-26 perseroan.

Program itu juga mencerminkan komitmen Bank Mandiri dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera, serta menjadi bagian dari perayaan ulang tahun yang mengedepankan kepedulian sosial.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menegaskan keberadaan perseroan lebih dari sekadar menjalankan bisnis. Sebagai BUMN, Bank Mandiri juga memikul tanggung jawab sosial untuk mendampingi masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi.

"Bank Mandiri hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat Indonesia. Dalam momentum perayaan HUT ke-26 ini, kami ingin memastikan bahwa keluarga prasejahtera dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang sangat terjangkau. Ini adalah bukti kepedulian kami sebagai bank yang Adaptif dan Solutif terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Darmawan dalam seremoni peluncuran Pasar Murah Mandiri di Griya Mampang, Jakarta (2/10/2024).

^{(Foto: Dok. Bank Mandiri)}

Dalam setiap titik, Pasar Murah Mandiri menyediakan 260 paket sembako yang bisa dibeli dengan harga hanya Rp 26.000 per paket. Paket ini berisi bahan pangan pokok seperti 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 liter minyak goreng, yang menjadi kebutuhan utama keluarga prasejahtera. Secara total, selama program Pasar Murah Mandiri pada 2-5 Oktober, terdapat 70.200 paket sembako yang akan dijual murah kepada keluarga prasejahtera, dengan pelaksanaan yang melibatkan insan Mandirian di kantor-kantor wilayah Bank Mandiri.

Tidak hanya itu, Bank Mandiri memberikan kesempatan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam bazar UMKM yang diadakan di setiap lokasi pasar. Darmawan menjelaskan, UMKM lokal di tiap titik bisa memperkenalkan produk mereka secara gratis melalui penukaran kupon.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya Bank Mandiri untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional serta memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal. “Menginjak usia ke-26, Bank Mandiri terus berupaya menjadi bagian dari solusi atas setiap tantangan yang dihadapi bangsa,” ujarnya.

Bank berlogo pita emas ini menegaskan bahwa kehadirannya bukan hanya untuk mencetak keuntungan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Program Pasar Murah Mandiri adalah wujud nyata dari komitmen kami yang adaptif dan solutif dalam merespons kebutuhan masyarakat," kata dia.

Adapun, seremoni perayaan HUT ke-26 Bank Mandiri diadakan di Griya Mampang, Jakarta, dengan rangkaian acara yang melibatkan seluruh Mandirian, termasuk prosesi tumpengan dan doa bersama. Seluruh rangkaian perayaan ini tidak hanya menjadi simbol ulang tahun, tetapi juga mencerminkan rasa syukur dan upaya mempererat solidaritas di antara Mandirian serta ungkapan terimakasih kepada masyarakat umum.

Lewat program Pasar Murah Mandiri, Bank Mandiri berharap bisa terus hadir di tengah masyarakat, serta ikut memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. “Kami percaya Bank Mandiri akan terus tumbuh bersama bangsa ini. Sebagai BUMN, komitmen kami bukan hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga sahabat dan mitra masyarakat dalam perjalanan menuju kesejahteraan. Inilah esensi Bank Mandiri, adaptif terhadap perubahan dan selalu memberikan solusi nyata,” tutur Darmawan.

(ADV/Febrina Ratna)

Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-26, Bank Mandiri kembali memperkuat perannya sebagai agen perubahan dengan menggelar Pasar Murah Mandiri di 260 titik di seluruh Indonesia.

Program ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera, serta menjadi bagian dari perayaan ulang tahun yang mengedepankan kepedulian sosial.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menegaskan bahwa keberadaan Bank Mandiri lebih dari sekadar menjalankan bisnis. Sebagai BUMN, Bank Mandiri juga memikul tanggung jawab sosial untuk mendampingi masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi.

"Bank Mandiri hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat Indonesia. Dalam momentum perayaan HUT ke-26 ini, kami ingin memastikan bahwa keluarga prasejahtera dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang sangat terjangkau. Ini adalah bukti kepedulian kami sebagai bank yang Adaptif dan Solutif terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Darmawan dalam keterangan resmi, Rabu (2/10).

Dalam setiap titik, Pasar Murah Mandiri menyediakan 260 paket sembako yang bisa dibeli dengan harga hanya Rp 26.000 per paket. Paket ini berisi bahan pangan pokok seperti 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 liter minyak goreng, yang menjadi kebutuhan utama keluarga prasejahtera.

Secara total, selama program Pasar Murah Mandiri pada 2 - 5 Oktober, terdapat 70.200 paket sembako yang akan dijual murah kepada keluarga prasejahtera, dengan pelaksanaan yang melibatkan insan Mandirian di kantor-kantor wilayah Bank Mandiri.

Tidak hanya itu, Bank Mandiri juga memberikan kesempatan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam bazar UMKM yang diadakan di setiap lokasi pasar. Darmawan menjelaskan, UMKM lokal di tiap titik bisa memperkenalkan produk mereka secara gratis melalui penukaran kupon.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya Bank Mandiri untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional serta memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal.

“Menginjak usia ke-26, Bank Mandiri terus berupaya menjadi bagian dari solusi atas setiap tantangan yang dihadapi bangsa,” ujarnya.

Bank berlogo pita emas ini menegaskan bahwa kehadirannya bukan hanya untuk mencetak keuntungan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Program Pasar Murah Mandiri adalah wujud nyata dari komitmen kami yang adaptif dan solutif dalam merespons kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Adapun, seremoni perayaan HUT ke-26 Bank Mandiri diadakan di Griya Mampang, Jakarta, dengan rangkaian acara yang melibatkan seluruh Mandirian, termasuk prosesi tumpengan dan doa bersama.

Seluruh rangkaian perayaan ini tidak hanya menjadi simbol ulang tahun, tetapi juga mencerminkan rasa syukur dan upaya mempererat solidaritas di antara Mandirian serta ungkapan terimakasih kepada masyarakat umum.

Lewat program Pasar Murah Mandiri, Bank Mandiri berharap bisa terus hadir di tengah masyarakat, serta ikut memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

“Kami percaya Bank Mandiri akan terus tumbuh bersama bangsa ini. Sebagai BUMN, komitmen kami bukan hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga sahabat dan mitra masyarakat dalam perjalanan menuju kesejahteraan. Inilah esensi Bank Mandiri, adaptif terhadap perubahan dan selalu memberikan solusi nyata,” tutup Darmawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) buka suara terkait adanya oknum kepala daerah yang memanipulasi data inflasi daerah sehingga ada kemungkinan realisasi inflasi yang rutin dirilis BPS menjadi tidak akurat.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan data inflasi yang dirilis pihaknya dapat dipertanggungjawabkan.

Pasalnya, BPS menggunakan metodologi khusus dalam mengumpulkan dan mengolah data inflasi seluruh daerah di Indonesia. Metodologi ini mengacu pada standar internasional.

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti saat ditemui di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Dia juga dapat menjamin data yang dikumpulkan dan diolah oleh BPS tidak diintervensi pihak lain sehingga dapat dipertanggungjawabkan independensinya.

"Kami dapat sampaikan untuk mengukur dan menentukan sampling pengambilan data harga di daerah juga kami menggunakan metode tertentu yang sudah sesuai kaidah metodologi statistik," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Selasa (1/1/2024).

Selain itu, setiap proses pengumpulan data baik saat survei di lapangan maupun saat mengolah data, BPS memiliki penjamin kualitas sehingga tidak mudah untuk dimanipulasi.

Sebab BPS memiliki metode dan target responden survei sendiri. Bahkan untuk pemilihan waktu dan lokasi pasar untuk pengumpulan data inflasi, BPS mengacu pada pedoman standar internasional dan penjamin kualitas data.

"Yang jelas, kami sampai detik ini kami BPS bisa menjaga independensi kami," tegasnya.

Sementara terkait pasar murah yang diduga menjadi modus oknum pejabat memanipulasi data inflasi, menurutnya, itu merupakan hal yang wajar karena menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga inflasi agar terkendali.

"Operasi pasar murah langkah konkret sebagai pengendalian pasar di daerah, pembentukan harga di daerah ini kan sangat dipengaruhi mekanisme pasar saat ini banyak platfom data kementerian, lembaga, dan pemerintah derah, data BPS bisa dibandingkan satu sama lain," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka-bukaan soal adanya beberapa oknum kepala daerah mengakali angka inflasi yang rutin dirilis BPS.

Selama ini, angka inflasi yang terkendali menjadi tolak ukur keberhasilan kepada daerah dalam memimpin wilayahnya.

Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan juga menggelontor dana insentif jumbo untuk daerah yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi.

Dikatakan Tito, salah satu modus yang paling umum mengakali angka inflasi daerah adalah dengan mendatangi langsung kantor BPS di wilayahnya, caranya dengan meminta secara langsung agar data inflasi bisa dikondisikan.

"Modus barunya para kepala daerah ini datang langsung ke kantornya BPS kabupaten/kota masing-masing. Tolong dong bikin angkanya (angka inflasi) kami ini bagus," beber Tito saat acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 yang disiarkan secara live di YouTube BPS, Jumat (27/9/2024).

Modus kedua yang lazim dilakukan oknum kepala daerah mengakali angka inflasi, lanjut Tito, yakni dengan mengondisikan pasar yang biasa dijadikan sampel survei petugas lapangan BPS.

"Dan rekan-rekan harus hapal, pasti tahu, ngintipin BPS kalau mereka nggak bisa diajak kerja sama (memanipulasi angka), supaya bagus dia intip biasanya BPS ambil sampelnya dari pasar mana saja, betul saya sudah tahu modus-modus kepala daerah itu," ungkap Tito.

KOMPAS.com/ RUBY RACHMADINA ilustrasi inflasi

Mantan Kapolri ini berujar, dengan modus ini, di pasar yang akan dijadikan pengambilan sampel oleh BPS, oknum kepala daerah akan mengintruksikan jajarannya agar membuat gerakan yang mendorong penurunan harga barang-barang secara masif, misalnya dengan operasi pasar murah.

"Begitu dia tahu BPS mau masuk, cepat-cepat dia buat gerakan pasar murah di daerah itu, supaya harganya turun. Karena BPS kan mengambil data dalam jumlah masif, pasti menggunakan random sampling. Dia tahu random-nya di mana, sampelnya yang mana," tutur dia.

Pejabat daerah incar insentif

Untuk diketahui, kepala daerah yang berhasil mengendalikan angka inflasi, selama ini diiming-imingi pemerintah pusat dengan hadiah berupa Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 6 miliar hingga Rp 10 miliar.

Dana insentif ini akan diberikan tiga bulan sekali kepada daerah yang sukses menekan angka inflasi dan menjaga harga-harga, terutama kebutuhan pokok, agar tetap stabil.

"Tiap tiga bulan sekali Menteri Keuangan memberikan Dana Insentif Daerah. Itu besarannya Rp 6-10 miliar per daerah yang dianggap bisa mengendalikan inflasi. Total satu tahun tuh Rp 1 triliun yang disiapkan Menteri Keuangan, ibu Sri Mulyani," jelas Tito.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) buka suara terkait adanya oknum kepala daerah yang memanipulasi data inflasi daerah sehingga ada kemungkinan realisasi inflasi yang rutin dirilis BPS menjadi tidak akurat.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan data inflasi yang dirilis pihaknya dapat dipertanggungjawabkan.

Pasalnya, BPS menggunakan metodologi khusus dalam mengumpulkan dan mengolah data inflasi seluruh daerah di Indonesia. Metodologi ini mengacu pada standar internasional.

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti saat ditemui di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Dia juga dapat menjamin data yang dikumpulkan dan diolah oleh BPS tidak diintervensi pihak lain sehingga dapat dipertanggungjawabkan independensinya.

"Kami dapat sampaikan untuk mengukur dan menentukan sampling pengambilan data harga di daerah juga kami menggunakan metode tertentu yang sudah sesuai kaidah metodologi statistik," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Selasa (1/1/2024).

Selain itu, setiap proses pengumpulan data baik saat survei di lapangan maupun saat mengolah data, BPS memiliki penjamin kualitas sehingga tidak mudah untuk dimanipulasi.

Sebab BPS memiliki metode dan target responden survei sendiri. Bahkan untuk pemilihan waktu dan lokasi pasar untuk pengumpulan data inflasi, BPS mengacu pada pedoman standar internasional dan penjamin kualitas data.

"Yang jelas, kami sampai detik ini kami BPS bisa menjaga independensi kami," tegasnya.

Sementara terkait pasar murah yang diduga menjadi modus oknum pejabat memanipulasi data inflasi, menurutnya, itu merupakan hal yang wajar karena menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga inflasi agar terkendali.

"Operasi pasar murah langkah konkret sebagai pengendalian pasar di daerah, pembentukan harga di daerah ini kan sangat dipengaruhi mekanisme pasar saat ini banyak platfom data kementerian, lembaga, dan pemerintah derah, data BPS bisa dibandingkan satu sama lain," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka-bukaan soal adanya beberapa oknum kepala daerah mengakali angka inflasi yang rutin dirilis BPS.

Selama ini, angka inflasi yang terkendali menjadi tolak ukur keberhasilan kepada daerah dalam memimpin wilayahnya.

Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan juga menggelontor dana insentif jumbo untuk daerah yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi.

Dikatakan Tito, salah satu modus yang paling umum mengakali angka inflasi daerah adalah dengan mendatangi langsung kantor BPS di wilayahnya, caranya dengan meminta secara langsung agar data inflasi bisa dikondisikan.

"Modus barunya para kepala daerah ini datang langsung ke kantornya BPS kabupaten/kota masing-masing. Tolong dong bikin angkanya (angka inflasi) kami ini bagus," beber Tito saat acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 yang disiarkan secara live di YouTube BPS, Jumat (27/9/2024).

Modus kedua yang lazim dilakukan oknum kepala daerah mengakali angka inflasi, lanjut Tito, yakni dengan mengondisikan pasar yang biasa dijadikan sampel survei petugas lapangan BPS.

"Dan rekan-rekan harus hapal, pasti tahu, ngintipin BPS kalau mereka nggak bisa diajak kerja sama (memanipulasi angka), supaya bagus dia intip biasanya BPS ambil sampelnya dari pasar mana saja, betul saya sudah tahu modus-modus kepala daerah itu," ungkap Tito.

KOMPAS.com/ RUBY RACHMADINA ilustrasi inflasi

Mantan Kapolri ini berujar, dengan modus ini, di pasar yang akan dijadikan pengambilan sampel oleh BPS, oknum kepala daerah akan mengintruksikan jajarannya agar membuat gerakan yang mendorong penurunan harga barang-barang secara masif, misalnya dengan operasi pasar murah.

"Begitu dia tahu BPS mau masuk, cepat-cepat dia buat gerakan pasar murah di daerah itu, supaya harganya turun. Karena BPS kan mengambil data dalam jumlah masif, pasti menggunakan random sampling. Dia tahu random-nya di mana, sampelnya yang mana," tutur dia.

Pejabat daerah incar insentif

Untuk diketahui, kepala daerah yang berhasil mengendalikan angka inflasi, selama ini diiming-imingi pemerintah pusat dengan hadiah berupa Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 6 miliar hingga Rp 10 miliar.

Dana insentif ini akan diberikan tiga bulan sekali kepada daerah yang sukses menekan angka inflasi dan menjaga harga-harga, terutama kebutuhan pokok, agar tetap stabil.

"Tiap tiga bulan sekali Menteri Keuangan memberikan Dana Insentif Daerah. Itu besarannya Rp 6-10 miliar per daerah yang dianggap bisa mengendalikan inflasi. Total satu tahun tuh Rp 1 triliun yang disiapkan Menteri Keuangan, ibu Sri Mulyani," jelas Tito.

Badan Pusat Statistik atau BPS merespons soal oknum kepala daerah yang memanipulasi data inflasi agar terlihat bagus. Salah satunya dengan menggelar operasi pasar murah, yang mendorong harga barang-barang menjadi turun.

Terkait hal itu, Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia A Widyasanti menegaskan bahwa BPS tetap menjaga independensi karena memiliki metode yang mengacu pada standar internasional.

“BPS menjaga independensi pengolahan serta pengumpulan data. Tidak ada intervensi dari pihak lain,” kata Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/1).

Amalia menjelaskan, pengukuran dan penentuan sampling pengambilan data harga di daerah menggunakan metode tertentu. Hal itu sudah sesuai dengan kaidah metodologi statistik.

“Ini angka yang kami hasilkan tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya,” ujar Amalia.

BPS juga memiliki penjaminan kualitas dalam setiap proses pengumpulan data, mulai dari pelaksanaan survei hingga pengolahan data. BPS memiliki metode untuk menentukan target responden survei harga konsumen.

“Pemilihan waktu, tempat, dan lokasi pasar mengacu pedoman standar internasional dan tahapan ini, kami selalu lakukan dengan mekanisme penjaminan kualitas data,” kata Amalia.

Amalia juga turut menanggapi soal modul pasar murah untuk mengakali data inflasi. Namun Amalia melihat operasi pasar mulai selama ini untuk mengendalikan inflasi di tingkat daerah. Karena pembentukan harga pada lokasi survei BPS dipengaruhi mekanisme pasar.

Amalia yakin kualitas data BPS juga dapat disandingkan dengan data dari beberapa lembaga. “Yang jelas kami sampai saat ini bisa menjaga independensi kami,” ujar Amalia.

Kemenko Perekonominan Minta Daerah Jaga Inflasi

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengingatkan pemerintah daerah untuk menjaga angka inflasi. Khususnya dalam menjaga level inflasi bisa berdampak baik bagi perekonomian nasional.

“Jadi inflasi itu memang harus kita kendalikan sehingga tidak membebani masyarakat,” kata Susiwijono, Senin (30/9).

Susiwijono juga menegaskan bahwa data inflasi yang diterbitkan BPS sudah terukur dan teruji. Dengan begitu, data BPS tidak mudah dimanipulasi maupun diakali.

“Mau diakali kayak apapun mekanisme pengukurannya ada. Ada parameter dan indikatornya,” ujar Susiwijono.

Modus Oknum Kepala Daerah Akali Data Inflasi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui memang ada modus yang dilakukan oknum kepala daerah untuk mengakali data inflasi. Hal itu dilakukan agar data inflasi tercatat bagus.

“Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah ini langsung mendatangi kantor BPS di kabupaten atau kota di daerah masing-masing. Lalu (bilang) tolong angkanya dibuat bagus. Begitu,” kata Tito, Jumat (27/9).

Modus lainnya dengan mengkondisikan pasar yang biasa dijadikan sampel survei petugas lapangan BPS. Dengan modus tersebut, oknum kepala daerah akan menginstruksikan jajarannya agar membuat gerakan yang dapat mendorong penurunan harga barang-barang secara masif. Misalnya dengan operasi pasar murah.

Adanya masalah itu cukup beralasan. Karena angka inflasi yang terkendali menjadi acuan keberhasilan kepala daerah dalam memimpin daerahnya. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menggelontorkan insentif jumbo untuk daerah yang berhasil mengendalikan inflasi.