REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhatian masyarakat Indonesia saat ini tertuju pada anggota Paskibraka untuk kegiatan upaya peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Betapa tidak, mereka terpaksa harus meninggalkan jilbabnya saat acara pengukuhan karena aturan yang dibuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Kasus ini menarik perhatian mantan anggota Paskibraka atau purna Paskibraka Alifa Khairunnisa Adelia. Ia melihat ini sesuatu yang aneh. Sebab, saat dia masih aktif ataupun purna Paskibra, tak ada aturan atau larangan peserta Paskibra untuk mengenakan hijab.

Ketika dihubungi Republika.co.id, Rabu (14/8/2/2024), Alifa menceritakan, justru melalui Paskibraka-lah titik awal ia menggunakan jilbab. Sejak sat itu hingga sekarang, ia tetap istiqomah mengenakan hijab dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Ia bercerita, pada 2016 menjadi anggota Paskibra tingkat Provinsi Banten mewakili Kota Tangerang Selatan. Saat itu, Alifa mengaku belum berjilbab.

Setahun berikutnya, ia yang sudah Purna Paskibra atau sudah tidak bertugas lagi mendapat tawaran kembali menjadi Paskibraka saat kirab di Istana Merdeka ke Monas.

"Waktu itu untuk mendampingi peserta dari DKI Jakarta dan dicari dari provinsi terdekat. Sayalah yang diminta," ujarnya.

Namun saat itu, lanjut Alifa, pembawa Baki bendera pusaka asal DKI Jakarta tidak berhijab. Jadi untuk menunjukkan keberagaman Indonesia. Alifa diminta untuk berjilbab. "Tanpa ragu, saya menerima tawaran tersebut. Waktu itu saya yang masih muda dulu pikirnya temporer saja, tahunya dari sana memang jalan untuk pakai hijab."

Atas keputusan tersebut orang tua dan teman-teman tidak menyangka dan memberikan dukungan. Ia merasakan setelah berjilbab, perasannya tetap nyaman.

"Sampai saat ini, masih berjilbab. Mohon doanya saya bisa Istiqomah berhijab. Apalagi saat ini hijab tak menghalangi kegiatan apa pun, ada pebasket, perenang yang berhijab," kata lulusan SMAN 4 Tangsel ini.

Ia mengatakan, untuk Paskibraka seingatnya tak ada larangan berjilbab. Indonesia benar-benar menerapkan Bhineka Tunggal Ika. "Apa pun warna kulit, suku, bahasa, agama, semua diterima di Paskibra. Non Muslim atau muslim yang tak berhijab juga tidak masalah. Muslim yang berhijab pun tidak masalah," ungkapnya.

Kalau ada aturan yang melarang berjilbab, baginya itu akan menjadi aneh. Peserta dari mayoritas Muslim dan menggunakan jilbab, kemudian tiba-tiba saat pengukuhan tidak mengenakannya, pasti menimbulkan pertanyaan publik.

"Jadi untuk adik-adik paskibra yang berhijab jangan takut. Hijab bukan penghalang kegiatan apa pun termasuk paskibra," tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhatian masyarakat Indonesia saat ini tertuju pada anggota Paskibraka untuk kegiatan upaya peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Betapa tidak, mereka terpaksa harus meninggalkan jilbabnya saat acara pengukuhan karena aturan yang dibuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Kasus ini menarik perhatian mantan anggota Paskibraka atau purna Paskibraka Alifa Khairunnisa Adelia. Ia melihat ini sesuatu yang aneh. Sebab, saat dia masih aktif ataupun purna Paskibra, tak ada aturan atau larangan peserta Paskibra untuk mengenakan hijab.

Ketika dihubungi Republika.co.id, Rabu (14/8/2/2024), Alifa menceritakan, justru melalui Paskibraka-lah titik awal ia menggunakan jilbab. Sejak sat itu hingga sekarang, ia tetap istiqomah mengenakan hijab dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Ia bercerita, pada 2016 menjadi anggota Paskibra tingkat Provinsi Banten mewakili Kota Tangerang Selatan. Saat itu, Alifa mengaku belum berjilbab.

Setahun berikutnya, ia yang sudah Purna Paskibra atau sudah tidak bertugas lagi mendapat tawaran kembali menjadi Paskibraka saat kirab di Istana Merdeka ke Monas.

"Waktu itu untuk mendampingi peserta dari DKI Jakarta dan dicari dari provinsi terdekat. Sayalah yang diminta," ujarnya.

Namun saat itu, lanjut Alifa, pembawa Baki bendera pusaka asal DKI Jakarta tidak berhijab. Jadi untuk menunjukkan keberagaman Indonesia. Alifa diminta untuk berjilbab. "Tanpa ragu, saya menerima tawaran tersebut. Waktu itu saya yang masih muda dulu pikirnya temporer saja, tahunya dari sana memang jalan untuk pakai hijab."

Atas keputusan tersebut orang tua dan teman-teman tidak menyangka dan memberikan dukungan. Ia merasakan setelah berjilbab, perasannya tetap nyaman.

"Sampai saat ini, masih berjilbab. Mohon doanya saya bisa Istiqomah berhijab. Apalagi saat ini hijab tak menghalangi kegiatan apa pun, ada pebasket, perenang yang berhijab," kata lulusan SMAN 4 Tangsel ini.

Ia mengatakan, untuk Paskibraka seingatnya tak ada larangan berjilbab. Indonesia benar-benar menerapkan Bhineka Tunggal Ika. "Apa pun warna kulit, suku, bahasa, agama, semua diterima di Paskibra. Non Muslim atau muslim yang tak berhijab juga tidak masalah. Muslim yang berhijab pun tidak masalah," ungkapnya.

Kalau ada aturan yang melarang berjilbab, baginya itu akan menjadi aneh. Peserta dari mayoritas Muslim dan menggunakan jilbab, kemudian tiba-tiba saat pengukuhan tidak mengenakannya, pasti menimbulkan pertanyaan publik.

"Jadi untuk adik-adik paskibra yang berhijab jangan takut. Hijab bukan penghalang kegiatan apa pun termasuk paskibra," tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional sebelumnya berada di bawah kendali Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Tepatnya berada di bawah Deputi 1 Bidang Pengembangan Pemuda.

Namun sejak 2022, fasilitasi kepelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional yang sebelumnya berada di Kemenpora RI berpindah ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Saat dikendalikan Kemenpora, tak ada kontroversi seperti yang terjadi pada pengukuhan Paskibraka 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Yakni seluruh peserta paskibraka putri tak ada yang memakai jilbab, padahal saat datang ke IKN, 18 orang di antara mengenakannya.

Republika mencoba mengkonfirmasi kepada Kemenpora yang pernah menangani para anggota Paskibraka nasional. Namun hingga tulisan ini dibuat tak ada satu pun yang mau memberikan tanggapan.

Deputi 1 Bidang Pengembangan Pemuda Asrorun Ni'am Sholeh tak menjawab pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Republika. Ketika dihubungi melalui telepon selulernya juga ditolak. Asisten Deputi Ahmad Amar juga enggan berkomentar, termasuk kepala Biro Humas dan Umum Kemenpora.

Amar menjawab singkat, "Paskibraka itu sekarang di bawah BPIP. Bukan Kemenpora lagi." Demikian halnya dengan Ferry Hadju, "Paskibraka sudah bukan di kemenpora."

Sebelumnya, ramai menjadi perbincangan warganet di media sosial mengenai dugaan anggota putri Paskibraka 2024 yang beragama Islam diwajibkan melepaskan jilbab. Hal itu diketahui dari sejumlah foto yang beredar di media sosial yang menunjukkan tidak ada Paskibraka perempuan 2024 yang berjilbab.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan bahwasanya pelepasan jilbab sejumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. Namun, ia membantah jika BPIP dituding memaksa para paskibraka putri melepas jilbab.

"Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menjelaskan alasan penyesuaian ketentuan seragam untuk anggota Paskibraka yang menggunakan jilbab. Pada tahun-tahun sebelumnya, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan jilbab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus.

Namun, BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan jilbab.