KOMPAS.com - Bagi masyarakat Indonesia yang ingin bepergian ke luar negeri, paspor adalah dokumen wajib yang harus dimiliki.

Saat ini, terdapat dua jenis paspor yang bisa dipilih di Kantor Imigrasi Yogyakarta, yaitu paspor biasa dan paspor elektronik.

Perbedaan paspor biasa dan paspor elektronik

Berikut adalah perbedaan utama antara kedua jenis paspor ini:

1. Paspor Biasa

Tidak ada chip biometrik

Paspor biasa tidak dilengkapi dengan chip biometrik yang menyimpan data pemilik paspor secara elektronik.

Tidak tersedia fasilitas bebas visa wisata ke Jepang

Paspor biasa tidak memiliki kemudahan bebas visa untuk kunjungan wisata ke Jepang.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

Penggunaan autogate terbatas

Pemegang paspor biasa hanya bisa menggunakan fasilitas autogate di bandara yang ada di Indonesia.

Biaya permohonan

Biaya pengurusan paspor biasa adalah Rp 350.000 (akan naik mulai Desember 2024)

2. Paspor elektronik (e-Paspor)

Dilengkapi chip biometrik

Paspor elektronik dilengkapi dengan chip yang berisi data biometrik pemiliknya, sehingga lebih aman dan canggih.

Fasilitas bebas visa wisata ke Jepang

Pemegang paspor elektronik bisa menikmati kemudahan bebas visa untuk kunjungan wisata ke Jepang.

Penggunaan autogate di bandara internasional

Paspor elektronik dapat digunakan untuk fasilitas autogate di bandara, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Biaya permohonan

Biaya pengurusan paspor elektronik adalah Rp 650.000 (akan naik mulai Desember 2024).

Adapun paspor elektronik tetap memiliki bentuk fisik seperti paspor biasa, hanya saja terdapat chip tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data biometrik.

Tarif pembuatan paspor akan naik Desember 2024

Sebagai info, dilansir dari Kompas.com (25/10/2024), tarif pembuatan paspor, baik biasa maupun elektronik, akan naik.

Kenaikan tarif itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PP telah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua hari sebelum lengser, yaitu pada 18 Oktober 2024.

Pasal itu berbunyi, "Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 hari terhitung sejak tanggal diundangkan."

60 hari setelah 18 Oktober 2024 (yaitu tanggal PP Nomor 45/2024 ditandatangani), adalah 18 Desember 2024.

Berikut rincian biaya bikin paspor menurut PP Nomor 45 Tahun 2024:

• Paspor biasa non-elektronik masa berlaku paling lama 5 tahun: Rp 350.000
• Paspor biasa non-elektronik masa berlaku paling lama 10 tahun: Rp 650.000
• Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 5 tahun: Rp 650.000
• Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 10 tahun: Rp 950.000
• Surat perjalanan laksana paspor untuk Warga Negara Indonesia: Rp 100.000
• Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing: Rp 150.000
• Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama: Rp 1.000.000

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Biaya pembuatan paspor naik. Ini karena pemerintah melakukan penyesuaian tarif permohonan paspor yang akan mulai berlaku pada Desember 2024 nanti.

Aturan penyesuaian tarif permohonan paspor tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Asal tahu saja, aturan tersebut diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua hari sebelum lengser, atau pada 18 Oktober 2024.

Merujuk pada lampiran beleid tersebut, pemerintah kembali memberlakukan masa berlaku paspor menjadi paling lama lima tahun dan paling lama 10 tahun.

Padahal, dalam aturan sebelumnya yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022, masa berlaku paspor biasa paling lama 10 tahun sejak diterbitkan dan hanya diberikan kepada warga yang telah berusia 19 tahun atau sudah menikah.

Dengan begitu, terbitnya beleid terbaru ini membuat masyarakat harus merogoh kocek yang dalam untuk membuat paspor, terutama untuk pembuatan paspor non elektronik masa berlaku paling lama 10 tahun.

Dalam aturan yang lama yakni PP 28 Tahun 2019, untuk membuat paspor biasa non elektronik hanya dikenakan biaya sebesar Rp 350.000.

Namun dalam PP 45/2024, untuk membuat paspor biasa non elektronik dikenakan biaya Rp 350.000 untuk masa berlaku lima tahun dan sebesar Rp 650.000 untuk berlaku paling lama 10 tahun.

Aturan ini akan mulai berlaku pada 22 Desember 2024 mendatang.

Berikut adalah rincian biaya permohonan paspor yang tertuang dalam PP Nomor 45 Tahun 2024:

1. Paspor biasa non-elektronik masa berlaku paling lama lima tahun sebesar Rp 350.000 per permohonan.

2. Paspor biasa non-elektronik masa berlaku paling lama 10 tahun sebesar Rp 650.000 per permohonan.

3. Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 5 tahun sebesar Rp 650.000 per permohonan.

4. Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 10 tahun sebesar Rp 950.000 per permohonan.

5. Surat perjalanan laksana paspor untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp 100.000 per permohonan.

6. Surat Perjalanan laksana paspor untuk orang asing sebesar Rp 150.000 per permohonan.

7. Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama sebesar Rp 1 juta per permohonan.

Sebagai bahan perbandingan, berikut adalah rincian tarif dari beleid yang lama (PP No 28 Tahun 2019):

1. Paspor biasa 48 halaman sebesar Rp 350.000 per permohonan.

2. Paspor biasa 48 halaman elektronik sebesar Rp 650.000 per permohonan.

3. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI sebesar Rp 100.000 per permohonan.

4. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing sebesar Rp 150.000 per permohonan.

5. Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama sebesar Rp 1 juta per permohonan.

Jakarta -

Pemerintah resmi mengubah besaran tarif pembuatan paspor melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Aturan ini diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024 lalu atau tepat dua hari sebelum lengser. Dalam hal ini tarif pembuatan paspor baru tersebut akan berlaku 60 hari sejak diterbitkan atau pada bulan 18 Desember 2024.

Pada bagian lampiran PP itu disebutkan pelayanan keimigrasian berupa dokumen perjalanan RI dibagi menjadi 7 jenis. Berikut ini merupakan rinciannya:

1. Paspor Biasa Nonelektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun: Rp 350.000 per permohonan

2. Paspor Biasa Nonelektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun: Rp 650.000 per permohonan

3. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun: Rp 650.000 per permohonan

4. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun: Rp 950.000 per permohonan

5. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia: Rp 100.000 per permohonan

6. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing: Rp 150.000 per permohonan

7. Layanan Percepatan Paspor Selesai pada Hari yang Sama: Rp 1.000.000 per permohonan

Sedangkan untuk biaya bebas paspor hilang masih dikenakan sebesar Rp 1.000.000 per buku dan biaya beban paspor rusak juga masih Rp 500.000 per buku.

Saksikan Live DetikPagi:

(rrd/rrd)

Jakarta -

Pemerintah resmi mengubah besaran tarif pembuatan paspor melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Aturan ini diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024 lalu atau tepat dua hari sebelum lengser. Dalam hal ini tarif pembuatan paspor baru tersebut akan berlaku 60 hari sejak diterbitkan atau pada bulan 18 Desember 2024.

Pada bagian lampiran PP itu disebutkan pelayanan keimigrasian berupa dokumen perjalanan RI dibagi menjadi 7 jenis. Berikut ini merupakan rinciannya:

1. Paspor Biasa Nonelektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun: Rp 350.000 per permohonan

2. Paspor Biasa Nonelektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun: Rp 650.000 per permohonan

3. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun: Rp 650.000 per permohonan

4. Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun: Rp 950.000 per permohonan

5. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia: Rp 100.000 per permohonan

6. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing: Rp 150.000 per permohonan

7. Layanan Percepatan Paspor Selesai pada Hari yang Sama: Rp 1.000.000 per permohonan

Sedangkan untuk biaya bebas paspor hilang masih dikenakan sebesar Rp 1.000.000 per buku dan biaya beban paspor rusak juga masih Rp 500.000 per buku.

(rrd/rrd)

KOMPAS.com - Biaya permohonan paspor dikabarkan akan naik menjadi Rp 650.000 untuk masa berlaku paling lama 10 tahun.

Informasi tersebut didapat dari salinan Peraturan Presiden (PP) yang diresmikan Presiden Republik Indonesia (RI) ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (18/10/2024).

• Jangan Lupa Foto Paspor dan Koper Sebelum Liburan, Ini Alasannya
• Paspor Indonesia Ganti Desain dan Warna Mulai 17 Agustus 2024

Sebelumnya, salinan PP Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) atau Kemenkumham, tersebar di media sosial X (Twitter).

Akun X @sir_amirsyarif mengunggah potongan gambar salinan PP terkait biaya terbaru permohonan paspor, Rabu (23/10/2024).

Sampai saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kenaikan biaya permohonan paspor Indonesia.

Namun, berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2024 tentang tarif atas PNPB pada Kemenkumham, dijelaskan tarif pembuatan paspor terbaru berikut ini.

Biaya pembuatan paspor terbaru

• Paspor biasa non-elektronik masa berlaku maksimal lima tahun Rp 350.000 per permohonan
• Paspor biasa non-elektronik masa berlaku maksimal 10 tahun Rp 650.000 per permohonan
• Paspor elektronik masa berlaku maksimal lima tahun Rp 650.000 per permohonan
• Paspor elektronik masa berlaku maksimal 10 tahun Rp 950.000 per permohonan
• Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama Rp 1 juta per permohonan
• Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk warga negara Indonesia (WNI) Rp 100.000 per permohonan
• Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk orang asing Rp 150.000 per permohonan

Biaya pembuatan paspor yang berlaku saat ini

Mengingat belum ada pernyataan resmi dari pihak Dirjen Imigrasi, biaya pembuatan paspor yang berlaku sampai saat ini menurut PP RI Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kemenkumham adalah:

• Paspor biasa 48 Halaman Rp 350.000 per buku
• Paspor biasa elektronik 48 halaman Rp 650.000 per buku
• Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama Rp 1 juta per permohonan
• Biaya beban penggantian paspor 48 halaman karena hilang Rp 1 juta per permohonan
• Biaya beban penggantian paspor 48 halaman karena rusak Rp 500.000 per permohonan
• SPLP untuk WNI Rp 100.000 per buku
• SPLP untuk orang asing Rp 150.000 per buku

• 3 Immigration Lounge di Jakarta, Bisa Urus Paspor di PIM 3
• Desain Baru Paspor Indonesia Rilis 17 Agustus 2024, Motif Wastra Indonesia

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melakukan penyesuaian tarif permohonan paspor yang akan mulai berlaku pada Desember 2024 nanti.

Aturan penyesuaian tarif permohonan paspor tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Asal tahu saja, aturan tersebut diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua hari sebelum lengser, atau pada 18 Oktober 2024.

Merujuk pada lampiran beleid tersebut, pemerintah kembali memberlakukan masa berlaku paspor menjadi paling lama lima tahun dan paling lama 10 tahun.

Padahal, dalam aturan sebelumnya yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022, masa berlaku paspor biasa paling lama 10 tahun sejak diterbitkan dan hanya diberikan kepada warga yang telah berusia 19 tahun atau sudah menikah.

Dengan begitu, terbitnya beleid terbaru ini membuat masyarakat harus merogoh kocek yang dalam untuk membuat paspor, terutama untuk pembuatan paspor non elektronik masa berlaku paling lama 10 tahun.

Dalam aturan yang lama yakni PP 28 Tahun 2019, untuk membuat paspor biasa non elektronik hanya dikenakan biaya sebesar Rp 350.000.

Namun dalam PP 45/2024, untuk membuat paspor biasa non elektronik dikenakan biaya Rp 350.000 untuk masa berlaku lima tahun dan sebesar Rp 650.000 untuk berlaku paling lama 10 tahun.

Aturan ini akan mulai berlaku pada 22 Desember 2024 mendatang.

Berikut adalah rincian biaya permohonan paspor yang tertuang dalam PP Nomor 45 Tahun 2024:

1. Paspor biasa non-elektronik masa berlaku paling lama lima tahun sebesar Rp 350.000 per permohonan.

2. Paspor biasa non-elektronik masa berlaku paling lama 10 tahun sebesar Rp 650.000 per permohonan.

3. Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 5 tahun sebesar Rp 650.000 per permohonan.

4. Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 10 tahun sebesar Rp 950.000 per permohonan.

5. Surat perjalanan laksana paspor untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp 100.000 per permohonan.

6. Surat Perjalanan laksana paspor untuk orang asing sebesar Rp 150.000 per permohonan.

7. Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama sebesar Rp 1 juta per permohonan.

Sebagai bahan perbandingan, berikut adalah rincian tarif dari beleid yang lama (PP No 28 Tahun 2019):

1. Paspor biasa 48 halaman sebesar Rp 350.000 per permohonan.

2. Paspor biasa 48 halaman elektronik sebesar Rp 650.000 per permohonan.

3. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI sebesar Rp 100.000 per permohonan.

4. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing sebesar Rp 150.000 per permohonan.

5. Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama sebesar Rp 1 juta per permohonan.

Tawau: Konsul RI di Tawau Aris Heru Utomo secara resmi meluncurkan layanan e-paspor di hadapan sekitar 300 tamu resepsi HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Hotel Royal Borneo, Tawau pada Sabtu, 28 September 2024. Peluncuran paspor elektronik ini merupakan momen bersejarah karena merupakan kali pertama dilakukan perwakilan RI di wilayah Malaysia.

Dalam sambutannya, Konsul Aris Heru Utomo menyampaikan diterbitkannya e-paspor adalah untuk menjawab kebutuhan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, termasuk yang menjadi pekerja migran di wilayah kerja Konsulat RI Tawau.

E-paspor adalah paspor yang memiliki chip untuk menyimpan data biometrik, yaitu bentuk wajah dan sidik jari pemilik.
“Dengan adanya penambahan fitur e-paspor pada layanan imigrasi, tentunya akan semakin mempermudah dan menambah kebanggaan serta percaya diri bagi WNI, termasuk pekerja migran Indonesia yang bekerja di wilayah kerja Konsulat RI Tawau, Sabah Malaysia, yang meliputi Tawau, Kunak, Kalabakan, Lahad Datu dan Semporna,” papar Konsul Aris Heru Utomo, dalam keterangan tertulis KRI Tawau yang diterima Medcom.id, Minggu, 29 September 2024.

Ditambahkan oleh Konsul RI bahwa peluncuran e-paspor ini merupakan upaya meningkatkan layanan Perwakilan RI kepada WNI sebagai bagian dari prioritas kebijakan luar negeri, pelayanan dan pelindungan WNI.

Diharapkan layanan e-paspor di Konsulat RI Tawau akan dapat mendukung upaya Indonesia meningkatkan people-to-people contact di wilayah kerja Konsulat RI Tawau, baik antar pelaku bisnis dan peningkatan pekerja migran Indonesia berdokumen saat bekerja di Malaysia.

Paspor elektronik dilengkapi dengan chip data biometrik yang memberikan kemudahan bagi pemegangnya saat melewati gerbang otomatis (autogate) di bandara. Dengan fitur keamanan yang lebih mutakhir, paspor elektronik lebih aman dari potensi pemalsuan dan memudahkan WNI di Malaysia dalam proses pemeriksaan imigrasi.

Sebagai simbol peresmian layanan e-paspor, Staf Teknis Imigrasi Konsulat RI Tawau Muhammad Gazel Enim Febrianto memberikan e-paspor pertama kepada Konsul RI Aris Heru Utomo dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Konsulat RI Tawau Diah Mandarasih Utomo.

Baca juga: Temui Ketua Menteri Sabah, Konsul RI Tawau Bahas Peningkatan Kerja Sama


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)