Menteri Pertanian Amran Sulaiman sore kemarin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Amran mengaku dapat beberapa arahan dari Prabowo sebelum orang nomor satu di Indonesia itu melakukan lawatan ke luar negeri beberapa waktu ke depan.

Salah satunya adalah Prabowo meminta 61 bendungan yang sebelumnya sudah dibangun Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bisa segera dioptimalkan kegunaannya untuk melakukan irigasi.

Pekerjaan rumah pemerintah saat ini, kata Amran, adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyambungkan irigasi primer hingga tersier untuk urusan irigasinya.

"Fokus tadi pada irigasi. Bagaimana kita mengoptimalkan bendungan yang 61 agar airnya betul-betul termanfaatkan untuk sawah kita. Ini luar biasa karena ada bendungan kita sudah bangun sebelumnya. Ada 61 unit. Ini tentu kabar baik untuk petani kalau nantinya irigasi primer, sekunder, tersier itu tersambung," tegas Amran usai menemui Prabowo, Kamis (7/11/2024) kemarin.

"Dari bendungan ada namanya irigasi primer, kemudian sekunder, kemudian tersier, ini harus terkoneksi, sehingga airnya termanfaatkan secara optimal," lanjutnya menambahkan.

Selain itu, Prabowo juga menekankan agar proyek optimalisasi lahan rawa yang produktif bisa terus berjalan dengan baik. Kurang lebih, Amran mengatakan, sudah ada 350 ribu hektare lahan yang dioptimalkan.

"Ini bagaimana dioptimalkan dulunya tanam 1 kali, menjadi 2 kali dan 3 kali. Sehingga nanti ada tambahan produksi ke depan. Ini yang kita optimalkan, kita sempurnakan irigasinya, drainasenya, dan seterusnya," sebut Amran.

Dalam catatan detikcom sendiri pemerintahan Presiden Jokowi memang menargetkan pembangunan 61 bendungan selama 10 tahun menjabat.

Namun, hingga Oktober 2024 kemarin, dari total target tersebut, saat ini pembangunan yang sudah terealisasi baru mencapai 53 bendungan, yang mampu mengairi 353 hektare lahan pertanian. Data tersebut pernah dipaparkan Basuki Hadimuljono yang kala itu menjabat sebagai Menteri PUPR.

Program bantuan pangan beras akan dilanjutkan pada 2025. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.

Mulanya, Arief meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar anggaran Badan Pangan Nasional bertambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Anggaran Badan Pangan Nasional pada 2025 sebesar Rp 329 miliar. Arief mengatakan angka itu lebih rendah dari pagu 2024.

"Lebih rendah 25,45% dibandingkan pagu 2024," tambahnya.

Untuk diketahui, program bantuan pangan beras diinisiasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei 2023. Tahap II dilakukan pada September, Oktober, dan November.

Program itu kemudian berlanjut dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merapat ke Istana Negara untuk melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan utamanya adalah mengenai perhatian pemerintah pada kelas menengah.

Usai rapat, Airlangga menjabarkan ada penurunan daya beli di tengah kelas menengah. Dia dan Luhut membahas usulan-usulan yang bisa menjaga daya beli kelas menengah dengan Prabowo. Sayangnya Airlangga enggan merinci program apa saja yang mau dilakukan.

"Ada usulan-usulan terkait program ke depan, yang jadi perhatian adalah kelas menengah, di mana ada penurunan daya beli di kelas menengah dan di mana ini bisa menjadi pengungkit ke depan," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

"Semua masih kami proses di pemerintahan dan dalam waktu dekat akan dibuat menjadi langkah kebijakan sampai akhir tahun dan ke depan," lanjutnya.

Kemudian pihaknya juga membahas soal kebijakan subsidi energi yang mau diubah menjadi lebih tepat sasaran.

Airlangga hanya bilang subsidi akan diberikan dalam bentuk-bentuk yang langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dia tak mau mendalami opsi apa saja yang dibahas, yang jelas pemerintah masih melakukan kajian.

"Kami memperdalam itu dan menghitung langkah kompensasi apa yang mau dilakukan. Usulannya diharapkan bisa dalam bentuk langsung ke masyarakat. Itu pun pemerintah sedang melakukan kajian," sebut Airlangga.

Dalam rapat yang sama Airlangga juga bilang dirinya dan Luhut sempat bicara soal hasil dari Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit. Satgas itu dibentuk sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Luhut yang kala itu menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi menjadi Ketua Satgas.

"Kemudian ketiga tentu terkait dengan satgas sawit, dan langkah lanjutannya, ini sedang diperhatikan," sebut Airlangga.

Kemudian, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga memaparkan soal beberapa catatan pada penyelenggaraan proyek strategis yang belum selesai. Percepatan proyek strategis yang mampu meningkatkan kemudahan berusaha diharapkan segera dilakukan.

"Diharapkan ini bisa dirampungkan. Diharapkan dengan penyelesaian itu proyek yang bisa meningkatkan ICOR juga jadi catatan," pungkas Airlangga.

Groundbreaking proyek swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan bakal tetap dilakukan. Hal ini dipastikan langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto.

Basuki mengatakan dalam waktu dekat kemungkinan akan ada lagi groundbreaking yang dilakukan di IKN, namun, jadwalnya belum ditetapkan. Basuki perlu mengatur itu semua setelah efektif dilantik jadi Kepala Otorita IKN.

"Mungkin ada tapi nggak tahu persis, ini baru mau ke kantor lagi," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2024).

Lantas, apakah Prabowo akan ikut melakukan groundbreaking seperti yang dilakukan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya? Basuki bilang sampai saat ini belum ada arahan langsung kepada dirinya mengenai masalah itu.

"Kalau itu saya nggak, nggak, belum saya harus tanya beliau lagi mekanisme dan perintahnya," sebut Basuki.

Sejauh ini, Basuki bilang pihaknya akan mempercepat pembicaraan awal dan komitmen para investor untuk berinvestasi di IKN. Sementara itu bagi investor yang sudah melakukan groundbreaking, diminta untuk mempercepat pembangunannya.

"Saya kira kami tetap mendorong yang sudah groundbreaking kita dorong membangun yang masih pembicaraan dipercepat untuk disepakati," ungkap Basuki.

Bank DKI mencatatkan pertumbuhan kredit dan pembiayaan di sektor UMKM sebesar 15,54% secara Year-on-Year (YoY), dari Rp4,93 triliun pada September 2023 menjadi Rp5,70 triliun pada September 2024.

Pertumbuhan ini mencakup peningkatan sebesar 14,33% pada segmen mikro, yang naik dari Rp3,27 triliun pada September 2023 menjadi Rp3,74 triliun pada periode yang sama di 2024. Segmen UKM juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 17,91%, dari Rp1,66 triliun pada September 2023 menjadi Rp1,96 triliun pada tahun ini.

Peningkatan ini memperkuat posisi Bank DKI dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional dan daerah, serta menegaskan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pengembangan sektor UMKM.

"Bank DKI berfokus pada penyaluran kredit yang berkualitas dan berkelanjutan, mendukung ketahanan ekonomi nasional melalui sektor UMKM," kata Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo dalam keterangan resmi, ditulis Jumat (1/11/2024).

Bank DKI juga optimis dapat mencapai pertumbuhan yang positif hingga akhir 2024 dengan melakukan berbagai konsolidasi internal, termasuk perbaikan sistem dan bisnis proses. Hal ini diimbangi dengan penekanan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

Secara keseluruhan, total kredit dan pembiayaan Bank DKI tumbuh sebesar 9,55% dari Rp49,96 triliun pada September 2023 menjadi Rp54,73 triliun pada September 2024, dengan rasio NPL Gross tetap terjaga di level 2,21%. Segmen komersial mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 10,29% YoY, meningkat dari Rp23,45 triliun menjadi Rp25,85 triliun.

Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto, menyampaikan bahwa kondisi perbankan di tengah persaingan suku bunga yang ketat tetap terkelola dengan baik. Bank DKI fokus menjaga likuiditas yang memadai, dengan rasio Loan to Deposit (LDR) sebesar 86,19%, AL/NCD sebesar 103,24%, AL/DPK sebesar 18,14%, dan NSFR sebesar 104,17%.

Selain itu, Bank DKI terus melakukan upaya untuk meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) melalui optimalisasi dana murah dan repricing dana mahal. Hingga September 2024, DPK mencapai Rp63,50 triliun, relatif stabil dibandingkan tahun lalu.

Dengan berbagai pencapaian ini, hingga akhir Q3/2024, total aset Bank DKI meningkat sebesar 3,19%, menjadi Rp80,74 triliun dibandingkan Rp78,24 triliun pada September 2023. Konsistensi ekspansi bisnis yang berkelanjutan turut mendorong peningkatan laba bersih sebesar Rp513,23 miliar.

Bank DKI berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah melalui inovasi produk serta pelayanan yang optimal, memastikan setiap langkah menuju masa depan yang berkelanjutan.

Pemerintah diusulkan untuk membuat rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peningkatan Peranan Koperasi. Hal ini diusulkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari.

Usulan itu disampaikan Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari Frans Meroga Panggabean kepada Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi saat melakukan pertemuan pada Selasa, (29/10/2024), di Kantor Kementerian Koperasi.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koperasi banyak saling bertukar pikiran dengan Ketua KSP Nasari. Salah satu yang dibahas adalah Rancangan Undang-undang Perkoperasian yang belum kunjung disahkan.

‟Saat ini sangat diperlukan penyempurnaan regulasi tentang Perkoperasian, bahkan pada akhir masa pemerintahannya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo sempat memanggil Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas untuk segera mendorong berlakunya UU Perkoperasian yang baru," ujar Frans kepada Budi Arie, dalam keterangannya, dikutip Rabu (30/10/2024).

"Sayangnya sampai berakhirnya periode pemerintahan sebelumnya, pemerintah dan DPR seakan tidak peduli sehingga UU Perkoperasian baru tersebut tak kunjung nyata," tambah Frans lagi.

Menyikapi mandeknya RUU Perkoperasian tersebut, Frans menyerahkan draft usulan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peningkatan Peranan Koperasi dalam Perekonomian Nasional kepada Menteri Koperasi.

Hal itu menurutnya sebagai wujud tanggungjawab generasi muda ikut berperan aktif dalam pembangunan Perkoperasian Indonesia sebagai usaha perwujudan visi Indonesia Emas 2045.

"Rancangan PP ini kami sajikan lengkap beserta Naskah Akademik (NA) yang meliputi evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; sasaran, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan serta materi muatan," terang Frans yang juga Ketua Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI).

Menanggapi penyerahan draft Rancangan PP tersebut, Budi Arie menyambut baik karena inisiatif ini akan menjadi solusi percepatan tantangan peningkatan peran koperasi sambil terus mendorong agar UU Perkoperasian yang baru dapat segera ditetapkan.

"Inisiatif Rancangan PP ini sangat baik untuk segera ditindaklanjuti, sehingga apabila Peraturan Pemerintah tersebut nanti berlaku dapat langsung menjadi solusi peningkatan peran koperasi dan sekaligus menjadi katalisator dan pendorong ditetapkan UU Perkoperasian yang baru," jelas Budi Arie.

Budi Arie menginginkan koperasi itu murni, yang tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum, yang didalamnya pengambil segala keputusan tertingggi adalah berada di Rapat Anggota, namun kalau koperasi dalam naungan OJK maka itu tidaklah cocok, apapun itu ceritanya, Koperasi harus dibawah naungan Kementerian Koperasi dan bukan di OJK.

"Saya pun telah banyak mendengar aspirasi dari teman-teman gerakan koperasi tentang otoritas pengawas khusus bagi koperasi, lembaga penjaminan simpanan koperasi dan lain-lain. Hal ini pun akan menjadi prioritas kami di Kemenkop," tambah Budi Arie.

"Kita akan dorong segera berlakunya UU Perkoperasian yang baru atau kalau tidak ya Rancangan PP ini akan menjadi solusi," pungkas Budi Arie.

Lihat Video: Pantun Penutup Budi Arie saat Lepas Jabatan Menkominfo

[Gambas:Video 20detik]

Otorita Ibu Kota Nusantara dengan PT Bank Mandiri dan Tentara Nasional Indonesia telah menyelenggarakan Nusantara TNI Fun Run. Event yang digelar di IKN ini bertujuan untuk merayakan HUT Ke-79 TNI, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan masyarakat.

Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang hadir di acara Nusantara Fun Run ini menjelaskan pentingnya membangun ekosistem di IKN.

"Membangun Ibu Kota itu tidak hanya memindahkan fisiknya saja, tetapi membangun ekosistemnya yang perlu ekosistem itu harus jadi. Sehingga kalau yang namanya kita pindah itu rumah sakit harus siap karena itu dibutuhkan, pendidikan untuk anak-anak itu siap karena dibutuhkan," ujar Jokowi dalam keterangannya, usai Fun Run, Minggu (7/10/2024).

Ia melanjutkan ekosistem keramaian berupa restoran dan warung-warung juga diperlukan. Masalah logistik juga perlu diperhatikan agar dapat mempermudah untuk mencari barang yang dibutuhkan.

Jokowi menegaskan kalau keramaian di Nusantara terus dijaga dan terus diciptakan maka ekosistem dapat terbangun.

Antusiasme para pelari di Nusantara Fun Run. Foto: dok. Bank Mandiri

"Di Nusantara yang namanya keramaian itu harus dijaga, diciptakan terus, diadakan terus sehingga ekosistem dapat terbangun. Seperti ini, beberapa minggu yang lalu belum ada, tetapi sekarang udah ada Excelso, nanti ada Rumah Makan Sederhana, ini butuh waktu," tegasnya.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi yang turut hadir di acara tersebut mengungkapkan apresiasinya atas undangan kolaborasi yang diberikan. Pasalnya, Bank Mandiri sendiri telah memberikan dukungan aktif pada ekosistem UMKM yang berada di sekitar Nusantara.

"Bank Mandiri ikut mensponsori acara ini, kita yakin kalau ini akan menjadi pusat perhatian. Saya juga yakin dari peserta Nusantara TNI Fun Run ini mungkin banyak yang baru pertama kali ke IKN dan kita lihat perkembangannya sudah sangat bagus, banyak spot-spot yang indah untuk teman-teman mengabadikannya. Bank Mandiri sangat terundang untuk mendukung karena Bank Mandiri sudah hadir mendukung UMKM yang berada di sekitar Nusantara," ujar Darmawan.

Darmawan menuturkan bila ajang ini jadi event tahunan, Bank Mandiri akan mendukung kembali. Sejalan dengan yang disampaikan Jokowi, ia berpendapat bahwa acara ini penting untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas.

"Mungkin ini akan menjadi satu iconic event buat Nusantara. Kita juga melihat kalau Mandiri diajak lagi, pasti kita akan dukung, paling tidak kalau ini menjadi event tahunan. Kebetulan ultah mandiri 2 oktober hari jadi TNI 5 oktober, mungkin kita bisa terus berkolaborasi dengan TNI dalam perayaan hari jadi masing-masing. Kita bisa selenggarakan jadi event tahunan di Nusantara," tuturnya.

"Semakin banyak yang sudah memiliki experience, tentunya akan menjadi suatu cerita yang bagus buat Ibu Kota Negara dan menjadi peradaban yang kita rencanakan mendukung era Indonesia Emas di tahun 2025," lanjutnya.

Terkait dengan pelayanan Bank Mandiri di IKN, Darmawan menjelaskan bahwa Bank Mandiri akan melengkapi merchant di wilayah ini dengan Livin' Merchant supaya transaksi dapat dilakukan secara digital dan juga menyediakan Kopra by Mandiri untuk pengembangan bisnis di IKN.

Nusantara TNI Fun Run: Semangat Kebersamaan & HUT Ke-79 TNI

Nusantara TNI Fun Run: Semangat Kebersamaan & HUT Ke-79 TNI

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan total ada sebanyak 229.901 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkena dampak perubahan struktur di kabinet baru. Para ASN sejumlah tersebut akan dialihkan ke kementerian/lembaga (KL) lainnya.

Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan, langkah tersebut merupakan imbas dari penambahan instansi yang dibentuk dalam Kabinet Merah Putih. Secara keseluruhan, total ada 48 kementerian, naik cukup besar dari pemerintahan Presiden 2014-2024 Joko Widodo yang hanya mencapai 34 kementerian.

Adapun rincian dari 48 kementerian itu antara lain terdiri atas 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur dan/atau pergeseran tugas, dan 2 kementerian yang hanya mengalami perubahan nomenklatur.

"Berdasarkan penambahan instansi yang dibentuk Kabinet Merah Putih, maka dapat diprediksi jumlah ASN yang akan dialihkan sebanyak 229.901 pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK," kata Haryomo, dalam Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Lebih lanjut, Haryomo pun merincikan 229.901 pegawai ASN ini terdiri atas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebanyak 2.072 pegawai ASN, Kementerian Hukum dan HAM 64.879 ASN, Kemenko Marves 453, KemenKop UKM 710, Kementerian LHK 19.545, KemenParekraf 2.256, Kementerian PUPR 22.202, Kemendikbud Ristek sebanyak 117.784 pegawai ASN.

Untuk mendukung percepatan penataan ASN pada Kabinet Merah Putih, Haryomo mengatakan, BKN melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) telah membuat fitur pengalihan ASN. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 139 tahun 2024.

Haryomo menjelaskan, BKN melakukan pemetaan atau mapping pegawai eksisting pada instansi. Kemudian, akan dilakukan koordinasi antara BKN, Kementerian PANRB, dan instansi pemerintah.

"Terkait sistem dan integrasi ASN di Kabinet Merah Putih, mekanisme untuk proses pengalihan ASN, BKN akan mengeluarkan daftar ASN yang akan dialihkan berdasarkan unit eselon I, II, yang mengacu kepada nomenklatur Perpres instansi," ujarnya.

Selanjutnya, berdasarkan data ASN yang akan dialihkan, instansi melakukan verifikasi dan validasi by system pada SIASN. Data pegawai ASN yang akan dipindahkan berdasarkan data pegawai yang tersimpan dalam database BKN.

"Apabila ada pegawai yang datanya tidak tercatat dan belum terdata, maka instansi wajib melakukan update terlebih dahulu," kata dia.

Selain itu, BKN juga akan melakukan beberapa upaya untuk membantu dalam memastikan layanan kepegawaian dengan akan menerbitkan Surat Edaran (SE) BKN bahwa seluruh layanan kepegawaian BKN tetap dapat dilaksanakan oleh instansi lama pada masa transisi sampai terbentuknya Perpres kelembagaan, dan Permen tentang struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) instansi baru.

Presiden Prabowo Subianto akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo diberikan uang belanja senilai Rp 3.621.313.743.500.000.

Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Dalam APBN 2025, Prabowo Subianto diperkirakan akan memiliki defisit anggaran hingga Rp 616 triliun lebih.

Defisit anggaran ini jadi tantangan yang dihadapi oleh Prabowo. Defisit ini merupakan dampak langsung dari kebijakan fiskal agresif yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Defisit anggaran ini merupakan akumulasi dari utang yang diambil pada masa Presiden Jokowi untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis. Proyek-proyek ini memang berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi beban pembiayaan utangnya kini harus ditanggung oleh pemerintahan baru," ujar kata pengamat Hardjuno Wiwoho dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Hardjuno menjelaskan, selamat ini kebijakan fiskal cenderung ekspansif lantaran adanya pembangunan infrastruktur yang juga masif. Untuk itu, pemerintah pun menarik utang untuk membiayai sebagian proyek yang tidak memakai APBN.

"Utang ini memberikan manfaat bagi pembangunan infrastruktur, tetapi efek jangka panjangnya kini dirasakan dalam bentuk defisit anggaran," tambahnya.

Adapun defisit sebesar Rp 616 triliun di 2025 sebagiannya akan ditutup juga dengan utang.

"Ini bukan kebijakan yang bisa langsung diubah. Presiden Prabowo mewarisi situasi fiskal yang sudah penuh dengan tekanan utang. Meski beliau mulai mengelola anggaran pada 2025, kebijakan yang dibuat pemerintahan sebelumnya masih sangat mempengaruhi ruang gerak fiskal pemerintah baru," kata Hardjuno.

Namun demikian, Hardjuno optimis bahwa pemerintahan Prabowo akan mengambil langkah-langkah yang teliti dalam mengatasi situasi ini.

Pada rapat kabinet pertama setelah dilantik, Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati, terutama terkait pengawasan terhadap potensi kebocoran anggaran dan korupsi.

"Teliti, itu yang ditekankan Presiden Prabowo. Beliau berkomitmen untuk memastikan anggaran negara digunakan dengan efektif dan tepat sasaran, tanpa kebocoran dan tanpa korupsi," ujar Hardjuno, mengutip pernyataan Prabowo di rapat tersebut.

Dalam upaya mengelola defisit dan utang yang diwariskan, pemerintahan Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan keuangan negara. Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran menjadi prioritas utama dalam pemerintahan barunya.

"Pemerintahan Prabowo Subianto sudah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan audit dan pengawasan ketat terhadap setiap penggunaan anggaran. Ini adalah langkah penting untuk mengurangi beban fiskal negara yang semakin berat karena utang-utang lama. Program-program pembangunan akan terus berjalan, tetapi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran," tambah Hardjuno.

Menurut Hardjuno, pemerintahan Prabowo harus menyeimbangkan antara pembiayaan defisit dengan kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi kepentingan rakyat.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan investasi di sektor produktif yang memiliki dampak jangka panjang bagi ekonomi nasional, sembari menjaga efisiensi belanja negara.

"Dengan mengurangi risiko korupsi dan kebocoran anggaran, serta mengarahkan utang pada sektor-sektor yang produktif, saya percaya pemerintahan Prabowo mampu mengelola defisit ini dengan lebih baik, meskipun tantangan yang diwariskan cukup berat," tutupnya.

Hardjuno menyarankan bahwa pengelolaan defisit ini memerlukan kebijakan fiskal yang disiplin dan berhati-hati, serta reformasi struktural dalam pengelolaan utang.
"Pemerintahan Prabowo harus lebih fokus pada efisiensi dan memastikan bahwa utang digunakan untuk kepentingan rakyat secara luas, bukan hanya untuk melanjutkan proyek-proyek yang bersifat jangka pendek," pungkas Hardjuno.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap tiga arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto saat retreat kabinet di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Arah khusus pertama, Prabowo ingin target swasembada pangan dapat segera dicapai Indonesia.

"Pertama adalah arahan Bapak Presiden, soal swasembada, kita akan capai secepat-cepatnya. Target beliau empat tahun, mungkin sebelum empat tahun kita sudah capai," kata Amran dalam konferensi pers, di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

Kedua, Prabowo minta semua jajarannya untuk melakukan pencegahan korupsi. Pencegahan itu terutama disoroti untuk jajaran kabinet dan lingkungan Kementerian/Lembaga.

"Pencegahan itu pertama dari diri kita. Itu arahan Pak Presiden saat di Magelang, itu mulai dari diri kita, internal kita, bawahan kita. Ini kita lakukan," terangnya.

Ketiga, Prabowo juga minta agar Kementerian/Lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran dan dialihkan kepada program secara efektif. Amran mengatakan hal ini telah dilakukannya tahun ini saat masih dipimpin oleh Predisen Joko Widodo (Jokowi).

"Anggaran kami Rp 1,7 triliun kemarin tahun ini kita refocusing. Jadi dulunya anggaran itu untuk biaya perjalanan dinas, rapat, biaya seminar, itu kita alihkan, dahulukan petani. Kita bisa beli benih, alat mesin pertanian, beli pompa untuk petani. Alhamdulillah, anggaran tidak bertambah, tetapi produksi naik 1 juta ton, dan itu data BPS (Badan Pusat Statistik)," tutupnya.

Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta nomor urut 3 Rano Karno alias Doel mendapat pertanyaan dari Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil (RK) terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten yang menurun sekitar 0,07 poin di rentang 2012-2017.

Hal ini ditanyakan RK dalam acara Debat Cagub-Cawagub DKI Jakarta 2024. Diketahui Rano Karno menduduki posisi sebagai Wakil Gubernur Banten pada tahun 2012, dan naik menjadi Gubernur Banten pada 2015 menggantikan Ratu Atut Chosiyah yang saat itu terjerat kasus korupsi.

"Dalam catatan saya dari 2012 sampai 2017 indeks pembangunan manusia Banten tidak naik, yang terjadi bukan stabil malah turun 0,07. Apa kendalanya, apa permasalahannya sehingga hal itu yang sangat disesalkan bisa terjadi?," kata RK, di Beach City Internasional Stadium, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Menjawab pertanyaan tersebut, Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Rano Karno mengatakan, dirinya menduduki posisi tersebut dalam waktu yang sangat singkat yakni sekitar 2 tahun di kursi pemerintahan Banten.

"Saya jadi Gubernur Banten cuma 1 tahun. Saya 2012 sampai 2013 jadi Wakil Gubernur, 2013 sampai 2015 saya jadi Plt Gubernur 1 tahun," ujar Rano Karno.

Menurutnya, terdapat tantangan tersendiri dalam menangani Provinsi Banten secara keseluruhan sejak memisahkan diri dari Jawa Barat pada tahun 2000 silam. Rano Karno menilai, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang itu sudah mapan dari segi populasi. Berbeda dengan Pandeglang hingga lebak masih punya pekerjaan rumah (PR).

Selaras dengan kondisi ini, ia bersyukur dengan pemerintahan Presiden 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan setidaknya 13 proyek strategis nasional (PSN) di Banten. Pertama ada Bandara Soekarno Hatta, kemudian Tol Serang-Panimbang.

"Artinya Banten itu secara territori sejahtera ada di Tangerang Raya. Cuman daerah Pandeglang tentu sulit untuk dikembangkan. Tapi alhamdulillah dengan diberikannya kawasan ekonomi khusus yang ada di Tanjung Lesung Insyaallah Banten segera bisa mengejar indah yang diimpikan," kata dia.

Mendapat penjelasan tersebut, RK justru makin heran dengan data yang dikantonginya yakni IPM tetap turun padahal Banten dilimpahkan banyak PSN. Tidak hanya itu, tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8 poin.

"Sudah dikasih begitu banyak PSN dari Pak Jokowi kan, tapi saya lihat catatan IPM turun bukannya naik, tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8. Saya 5 tahun naik 3%, desa tertinggal masih ada di akhir jabatan Abang 48 desa tertinggal. Jadi poin saya menjadi pemimpin tidak harus selalu mencari alasan-alasan ke orang lain," ujar RK.

Merespons hal tersebut, Rano Karno menjawab masih dengan penuh percaya diri. Menurutnya, apabila ia bisa membenahi kampung orang di Banten, tidak mungkin dirinya tidak bisa membenahi kampungnya sendiri.

"Kalau saya nggak bisa benahi kampung saya Jakarta, saya nggak maju jadi Wakil Gubernur. Saya harusnya jadi anggota DPR RI. Tapi karena ini Jakarta memanggil saya, saya sebenarnya kalau bicara pengalaman barangkali antara kita berdua Pramono Anung lebih unggul soal pengalaman daripada kita. Karena itulah kenapa saya yang minta beliau jadi gubernur, bukan saya. Mudah-mudahan pasangan ini bisa merubah Jakarta jauh lebih maju," tutupnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan turut hadir dalam acara pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah.

Ia hadir sebagai pembicara untuk membagikan berbagai pengalamannya di pemerintahan yang kini dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu mengaku merasa seperti kembali ke rumah keduanya.

Sebab ia yang merupakan mantan anggota TNI juga pernah mengenyam pendidikan di kawasan tersebut, termasuk saat bersama dengan Prabowo di kesatuan.

"Rasanya seperti kembali ke rumah kedua jika berada di Akademi Militer Magelang. Saya yakin perasaan yang sama juga menyelimuti Presiden @prabowo dan juga para eks perwira yang pernah menimba ilmu di Lembah Tidar," terang luhut dalam unggahan Instagram @luhut.pandjaitan, Sabtu (26/10/2024).

Dalam kesempatan itu Luhut juga turut mengenang bagaimana dulu saat masih bertugas di TNI, ia merupakan salah satu senior Prabowo. Namun kini dirinya berada di bawah komando Prabowo sebagai orang nomor satu di Indonesia.

"Banyak suka duka dan pengalaman latihan kepemimpinan saya alami bersama Presiden @prabowo. Sebagai seorang senior, saya melihat beliau adalah seorang yang taktis dan tangkas," terang Luhut.

"Karena kemampuan tersebut juga barangkali kami sering diduetkan dalam setiap penugasan, bedanya dulu saya adalah senior, sekarang Pak Prabowo menjadi pimpinan saya. Mystery of life sekali lagi terjadi di perjalanan hidup ini," tambahnya.

Luhut mengaku dirinya memahami alasan Prabowo memilih Lembah Tidar sebagai tempat berlangsungnya pembekalan para anggota kabinet ini. Sebab menurutnya tempat ini memiliki nilai historis dan simbolis bagi para perwira TNI.

"Kami ditempa dengan semangat kebersamaan, dedikasi, dan kesetiaan mutlak kepada bangsa dan negara. Beliau ingin agar para menteri dan pembantunya di pemerintahan, punya karakter Tanggap, Tanggon, Trengginas, setia kepada tanah air dan bangsa, serta tak gentar terhadap tekanan apapun dan bagaimanapun yang kelak hadir di masa penugasan kami," jelas Luhut.

Hadir sebagai pembicara, Luhut mengaku banyak berbagai pengalamannya sebagai salah satu menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di mana ia sempat mendapat banyak tugas mulai dari mengurus masalah penanganan Covid-19 hingga beberapa tugas khusus lainnya.

"Hari ini saya mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih sekaligus mendapatkan kehormatan dari Presiden Prabowo untuk dapat berbagi pengalaman Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan domestik selama 10 tahun masa bakti saya di pemerintahan sebelumnya. Berbagai tantangan seperti pandemi, konflik geopolitik, dan krisis pangan, mengajarkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berbasis data," jelas Luhut.

"Keberhasilan kita saat menangani pandemi, menunjukkan pula betapa pentingnya bekerja secara terintegrasi demi menemukan solusi yang efektif untuk setiap permasalahan. Melalui teknologi digital pula, kita bisa melakukan monitoring, evaluasi dan pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat, demi mendukung kolaborasi lintas sektor serta memastikan kebijakan yang kita ambil berdampak positif dan nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa dan negara," paparnya.