Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) berharap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terpilih nanti memiliki integritas dan tidak berpolitik.

Juru Bicara PDIP, Chico Hakim mengaku bahwa pihaknya berharap banyak pada pimpinan KPK yang baru nanti. Chico mengatakan bahwa KPK bakal semakin baik kinerjanya jika para pimpinan barunya nanti tidak berpolitik atau menjadi alat politik para penguasa.

"Harapan saya, pimpinan KPK yang baru nanti berintegritas dan tidak menjadi alat dari penguasa maupun dari kekuatan politik mana pun," tutur Chico kepadaBisnisdi Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Seperti diketahui, saat ini tengah berlangsung tahapan seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Berdasarkan catatanBisnis, pimpinan KPK 2019–2024 yaitu Nurul Ghufron dan Johanis Tanak kembali mendaftarkan diri menjadi pimpinan KPK periode berikutnya.

Keduanya merupakan dua dari 236 orang pendaftar calon pimpinan dan 146 orang calon dewas KPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Proses seleksi administrasi itu merupakan tahapan selanjutnya usai masa pendaftaran dibuka dari 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024.

Usai masa pendaftaran ditutup, pansel mencatat terdapat masing-masing 318 orang pendaftar calon pimpinan serta 207 pendaftar calon dewas KPK periode 2024-2029.

Artinya, dari total jumlah pendaftar tersebut hanya 74% pendaftar calon pimpinan dan 71% calon dewas KPK yang lulus seleksi administrasi.

Adapun dari 236 pendaftar calon pimpinan yang lolos seleksi administrasi, 221 orang berjenis kelamin laki-laki dan 15 orang perempuan. Sementara itu, dari total 146 pendaftar calon dewas, 130 orang berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang perempuan.

Berdasarkan profesi, kalangan akademisi paling banyak menjadi pendaftar dan lolos seleksi administrasi calon pimpinan KPK. Totalnya ada sebanyak 50 orang akademisi lolos seleksi administrasi. Kemudian, diikuti oleh BUMN (6), hakim (17), jaksa (11), polisi (16), lembaga negara lain (4), PNS (26), praktisi (36), swasta (12), TNI (3), auditor (39), LSM (8) dan lain-lain (8).

Hal yang sama juga berlaku untuk calon dewas KPK yang lolos seleksi administrasi, di mana akademisi mendominasi hingga 28 orang.

Profesi lain meliputi BUMN (2), hakim (26), jaksa (7), polisi (7), lembaga negara lain (1), PNS (17), praktisi (12), swasta (11), TNI (1), auditor (19), LSM (1) dan lain-lain (14).

Bisnis.com, JAKARTA -- PDI Perjuangan (PDIP) merasa tengah dibidik oleh KPK menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 nanti.

Juru Bicara PDI-Perjuangan, Chico Hakim mengatakan seharusnya KPK bisa bekerja secara profesional dan tidak menjadikan hukum sebagai alat untuk menjerat kader PDI-Perjuangan yang kini bersebrangan dengan pemerintahan.

"Memang tidak dapat dipungkiri sekarang ini sepertinya KPK hanya menyasar partai kami saja," tutur Chico kepada Bisnis di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Chico juga mengaku khawatir jika kader PDIP yang ingin maju Pilkada Serentak nanti bakal dihadang oleh KPK lewat kasus korupsi, sehingga kader PDI-Perjuangan di setiap daerah tidak dapat mengikuti Pilkada Serentak 2024.

"Ya bisa saja ini upaya untuk membungkam bahkan menghadang calon kepala daerah yang punya potensi untuk menang dan tidak didukung kekuasaan," katanya.

Kendati demikian, Chico menegaskan PDIP tidak akan takut menghadapi setiap kasus hukum yang ada di KPK. Dia juga memastikan bahwa seluruh kader di PDI-Perjuangan bakal taat dan patuh pada hukum.

"PDIP tidak gentar, bersamaan dengan itu kami tetap taat hukum dan kami mengingatkan semua kader kami untuk taat pada proses hukum," ujarnya.