IDXChannel - Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Irfan Setiaputra merespons kabar pergantian dewan direksi dan komisaris perusahaan yang bakal diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Forum itu dijadwalkan digelar pada 15 November 2024 mendatang.

Melalui RUPSLB, diisukan bila posisi Irfan Setiaputra selaku orang nomor satu di Garuda Indonesia bakal digantikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Chief Executive Officer (CEO) Lion Air Wamildan Tsani Panjaitan.

Perihal informasi tersebut, Irfan menegaskan, pergantian posisi Dirut, perubahan anggota direksi, dan dewan komisaris menjadi hak atau wewenang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham. Sehingga, manajemen hanya akan mengikuti keputusan yang akan diambil pemerintah melalui Kementerian BUMN.

“Ya itu hak dan kewenangan pemegang saham kalau ada pergantian, kami ikut saja,” ujar Irfan kepada IDXChannel, Minggu (10/11/2024).

Irfan enggan menjelaskan banyak hal, termasuk apakah dirinya kembali dipercaya untuk menahkodai Garuda Indonesia atau justru digantikan orang lain, salah satunya Wamildan Tsani Panjaitan.

Saat dikonfirmasi, dia mengaku hanya menunggu keputusan Menteri BUMN Erick Thohir. “Kita tunggu saja ya,” kata dia.

Sebagai informasi, struktur manajemen Garuda Indonesia diisi oleh tujuh direksi, terbagi atas Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Direktur Niaga, Direktur Operasi, Direktur Teknik, Direktur Human Capital, dan Corporate Service.

Sementara susunan dewan komisaris diisi oleh empat orang. Mereka terbagi atas komisaris utama/komisaris independen, komisaris independen, dan dua anggota komisaris.

(Dhera Arizona)

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mencopot para manajer di daerah yang distribusi pupuknya bermasalah. Hal ini dikatakannya usai menerima laporan sejumlah kepala desa.

Laporan itu disampaikan secara langsung dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman. Acara ini dihadiri 1.300 kepala desa se-pulau Sumatera dan Jawa.

Pada kesempatan itu, Amran memanggil sejumlah kepala desa yang mengaku belum menerima tambahan distribusi pupuk ke atas panggung untuk berdialog. Amran mengingatkan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan penambahan kuota pupuk menjadi 100%.

"Pak Presiden sudah tambah kuota 100% se-Indonesia. Kedua, kemarin ada utang petani-nelayan dengan macet 10 tahun itu diputihkan. Begitu sayangnya pada petani, UMKM, masyarakat kecil, perintah Pak Presiden," ujar Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Sejumlah kepala desa menyampaikan keluhannya, mulai dari kepala desa dari Cilacap hingga Bondowoso. Beberapa di antara mereka mengaku tidak mengetahui bahwa kuota pupuk telah ditambah menjadi 100%.

"Saya dari Desa Bokor, Bondowoso. Kita belum tahu ada tambahan 100%. Namun hari ini sedang perbaikan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)," kata salah seorang perwakilan desa tersebut.

Kepala desa yang berasal dari Cilacap, mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi ada bantuan pupuk. Sedangkan, kepala desa dari Banten mengaku kesulitan mendapatkan pupuk.

"Saya Kades Tugu, Banten. Belum ada (tambahan pupuk). Kesusahan mendapatkan pupuk sampai hari ini,"ujar salah seorang perwakilan dari desa tersebut.

Mendengar respons tersebut, Amran memanggil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi untuk segera menghubungi para manajer distributor pupuk dan mengecek kondisi ini.

"Pupuk tidak boleh dipolitisasi. Ini kepentingan rakyat kecil. Coba dicek Pak Dirut, ini harus diselesaikan," kata Amran.

Amran juga mengambil langkah tegas dengan meminta agar para manajer di area yang bermasalah ini untuk segera dicopot dari jabatannya. Hal ini mengingat seharusnya surat keputusan (SK) untuk penyaluran pupuk ke daerah sudah selesai dari Juli, namun sebagian daerah masih belum mendapatkan pupuk.

"Pak Dirut tolong manajernya copot deh. Coba cek masing-masing yang nggak sampai dicopot. Ini perintah. Titik. Aku minta daerah dicek, yang dicek nanti bermasalah, dicopot. Ini perintah, nggak bisa ditawar," tegas Amran.

Selain itu, Amran juga memastikan bahwa permasalahan ini akan diselesaikannya dalam 1-2 minggu ke depan. Ia mengingatkan, apabila terjadi hambatan dan masalah di sektor pangan, termasuk menyangkut pupuk, bisa berdampak besar ke negara.

"Kalau tidak ada pangan, negara bermasalah. Sekarang tingkat dunia sudah bermasalah, ada saudara kita kelaparan 720 juta, hampir 1 miliar kelaparan di dunia sekarang. Kemudian Indonesia ada iklim ekstrem, El Nino, La Nina, ini sangat berbahaya untuk kita," kata Amran.

"Kalau krisis ekonomi kita mampu bertahan, krisis COVID-19 kita bertahan. Semua kerjasama aparat pemerintah, APH, kita bisa atasi, tapi kalau krisis pangan, akan melompat krisis politik dan negara bisa bermasalah," sambungnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali mencopot pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) karena pelanggaran berat. Amran mengungkap pejabat Kementan yang dicopot ini seorang direktur atau Eselon II telah meminta fee proyek.

Langkah ini diambil sebagai upaya menegakkan integritas dan transparansi di sektor pertanian, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di seluruh jajaran pemerintahan.

"Baru saja kami copot direktur, salah satu direktur di Kementerian Pertanian, baru saja kami tanda tangan (surat pencopotannya). Kami tanya beliau, kami tanya yang bersangkutan, bahwa telah melakukan pelanggaran," kata dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

Amran mengungkap nilai fee yang diterima pejabat sebesar Rp 700 juta.

"Iya (meminta) fee. Yang terkonfirmasi dari disampaikan dalam laporan itu langsung ke saya Rp 700 juta, yang diakui (pelaku) Rp 500 juta. Tetapi yang bersangkutan mengatakan bahwa mengaku tidak meminta fee, tetapi diberikan," terangnya.

Amran mengatakan akan menindaklanjuti perkara ini ke Inspektorat Jenderal Kementan dan Kepolisian. Ia menyebut pejabat tersebut juga telah menandatangani berita acara terkait kasusnya.

"Jadi kami verifikasi, kami panggil yang bersangkutan. Mengaku (kemudian) kami copot, jadi itu eselon II. (Akan diperiksa) di Itjen, dan yang bersangkutan juga sudah tandatangan berita acara, kita serahkan ke Kepolisian," tegasnya.

Amran mengatakan memiliki nomor pengaduan yang akan terhubung langsung kepada dirinya. Nomor telepon itu menerima semua laporan yang berkaitan dengan korupsi hingga dugaan adanya mafia di lingkungan Kementan.

"Berkat informasi nomor kontak pengaduan yang disebarluaskan oleh media, kami menerima lebih dari 100 laporan, meskipun hanya 2 hingga 4 yang dapat dibuktikan. Kami punya nomor Hp yang langsung ke saya (untuk menerima pengaduan masyarakat) 081235397615," ucapnya.

Dia juga mengatakan masih ada tiga pejabat lagi di direktorat yang sama untuk diperiksa atas kasus tersebut. Untuk itu, kemungkinan pejabat yang bersangkutan atas kasus tersebut mencapai 4 orang.

"Dan sementara ini ada tiga orang lagi sedang dipersiksa," pungkasnya.

Sebelumnya, Amran memecat tiga pegawai Kementerian Pertanian tingkat eselon II dan III. Hal itu dilakukan karena mereka diduga menerima pembayaran atau korupsi proyek.

Amran menyebut korupsi yang dilakukan pegawai tersebut mencapai Rp 10 miliar. Korupsi itu berawal dari oknum yang meminta proyek dari Kementerian Pertanian.

"Tadi malam kami dapat laporan dari orang yang tidak bisa saya sebut namanya, mengatakan bahwa ada dari luar meminta proyek, kemudian dari Kementerian Pertanian meminta fee 25%. Setelah kami panggil mungkin 5 menit, kami tanya, ternyata sudah menerima uang kurang lebih Rp 10 miliar," kata Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memecat tiga pegawai Kementerian Pertanian tingkat eselon II dan III. Hal itu dilakukan karena mereka diduga menerima pembayaran atau korupsi proyek.

Amran menyebut korupsi yang dilakukan pegawai tersebut mencapai Rp 10 miliar. Korupsi itu berawal dari oknum yang meminta proyek dari Kementerian Pertanian.

"Tadi malam kami dapat laporan dari orang yang tidak bisa saya sebut namanya, mengatakan bahwa ada dari luar meminta proyek, kemudian dari Kementerian Pertanian meminta fee 25%. Setelah kami panggil mungkin 5 menit, kami tanya, ternyata sudah menerima uang kurang lebih Rp 10 miliar," kata Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Namun, Amran enggan menyebut pegawai tersebut dari direktorat mana dan proyek apa. Dia hanya menjamin tindakan ketiga pegawai itu akan diproses hukum

"Untuk sementara, 3 orang, sekongkol. Semua dibebas tugas semua, nonaktif semua. Sudah ditangani penegak hukum," jelasnya.

Laporan terkait pegawai Kementan yang korupsi itu didapati baru Rabu (16/10) malam. Hari ini, surat pencopotan langsung ditandatangani Amran. Dia mengatakan, tak akan segan-segan mencopot pegawai yang bermain dalam menjalankan proyek.

"Untuk sementara, tiga orang. Sekongkol, bebas tugas semua, non-aktif semua. Hari ini kami copot yang bersangkutan. Nonaktif, bisa saja pemecatan. Singkat cerita, nggak ada kompromi bagi yang melakukan korupsi di Kementerian Pertanian. Itu nggak ada kompromi bagi dia," jelasnya.

Amran menyebut tindakan itu telah lama dilakukan oleh tiga pegawai tersebut. Ketiga oknum itu diketahui meminta bagian sedikit demi sedikit, mulai dari Rp 100 juta sampai Rp 1 miliar.

"Ini di pengakuannya, sedikit-sedikit. Rp 100 juta, pernah Rp 500 juta, pernah juga Rp 1 miliar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi Thailand mencopot Perdana Menteri Srettha Thavisin dari jabatannya pada Rabu (14/8/2024) karena menunjuk seorang mantan pengacara yang pernah menjalani hukuman penjara ke dalam kabinetnya.

Mengutip Reuters, Thavisin, yang merupakan taipan real estate, menjadi perdana menteri Thailand keempat dalam 16 tahun yang diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang sama. Pencopotan ini dilakukan setelah pengadilan memutuskan Thavisin melanggar konstitusi dengan menunjuk seorang menteri yang tidak memenuhi standar etika.

Pemecatan Srettha setelah kurang dari satu tahun menjabat membuat parlemen harus bersidang untuk memilih perdana menteri baru. Hal ini berpotensi menambah ketidakpastian di Thailand selama dua dekade terakhir terus diguncang kudeta dan putusan pengadilan yang telah menjatuhkan berbagai pemerintahan dan partai politik.

Adapun, Mahkamah Konstitusi Thailand juga telah membubarkan partai oposisi populer, Move Forward pada pekan lalu. Pembubaran tersebut dilakukan lantaran kampanye partai untuk mereformasi undang-undang mengandung penghinaan terhadap kerajaan yang berisiko merusak monarki konstitusional.

Adapun, partai tersebut telah bergabung kembali pada hari Jumat di bawah nama baru.

Partai Pheu Thai yang dipimpin oleh Thavisin dan para pendahulunya telah menjadi korban utama dari gejolak politik di Thailand. Tercatat, dua pemerintahan partai tersebut digulingkan oleh kudeta dalam perseteruan panjang antara keluarga pendiri partai, Shinawatra, dan saingan mereka di kalangan konservatif dan militer.

Keputusan ini juga dapat mengguncang gencatan senjata yang rapuh antara Thaksin Shinawatra, tokoh politik utama, dan musuh-musuhnya di kalangan elite konservatif dan militer. Hal ini memungkinkan kembalinya Thaksin dari pengasingan selama 15 tahun pada 2023 lalu dan menjadikan sekutunya, Thavisin, sebagai perdana menteri pada hari yang sama.

Thavisin mempertahankan penunjukannya mantan pengacara Shinawatra, Pichit Chuenban, yang pernah dipenjara karena penghinaan terhadap pengadilan pada 2008 atas dugaan upaya menyuap staf pengadilan, berada di atas dewan. Tuduhan suap tersebut tidak pernah terbukti dan Pichit mengundurkan diri pada bulan Mei.

Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai diperkirakan akan mengambil alih jabatan perdana menteri sementara.

Sementara itu, beberapa ahli politik menyebut Pheu Thai masih memiliki kekuatan untuk memimpin pemerintahan berikutnya, setelah periode negosiasi politik dan ketidakpastian tentang siapa yang akan memegang kendali.

Olarn Thinbangtieo, wakil dekan Fakultas Ilmu Politik dan Hukum Universitas Burapha menyebut koalisi ini masih akan tetap bersatu.

"Mungkin ada dampak pada kepercayaan diri, tetapi itu hanya dalam jangka pendek," kata Thinbangtieo, dilansir dari Reuters.

Pergantian Perdana Menteri Thailand

Adapun, pemimpin selanjutnya sudah harus dinominasikan sebagai calon perdana menteri oleh partai mereka sebelum pemilihan tahun 2023. Putri Thaksin yang berusia 37 tahun dan pemimpin partai, Paetongtarn Shinawatra, menjadi salah satu opsi diantara pilihan Pheu Thai.

Jika berhasil, Paetongtarn akan menjadi perdana menteri ketiga dari keluarga Shinawatra setelah Thaksin dan bibinya, Yingluck Shinawatra.

Kandidat perdana menteri lainnya adalah Menteri Dalam Negeri Anutin Charnvirakul, Menteri Energi Pirapan Salirathavibhaga, dan mantan kepala angkatan darat, Prawit Wongsuwan, yang terlibat dalam dua kudeta terakhir di Thailand.

Keputusan mahkamah konstitusi ini muncul di tengah gagalnya upaya Thavisin menggenjot perekonomian Thailand. Hal tersebut terlihat dari lemahnya ekspor dan belanja konsumen, tingginya utang rumah tangga, dan lebih dari satu juta usaha kecil tidak dapat mengakses pinjaman.

Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Thailand hanya sebesar 2,7% untuk periode 2024, tertinggal dari negara-negara tetangga di kawasan. Sementara itu, pasar saham Thailand juga mencatatkan kinerja terburuk di Asia pada tahun ini, dengan indeks utamanya, SETI, anjlok 17% sepanjang 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) ke Istana Merdeka pada hari ini, Rabu (31/7/2024).

Salah satunya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif yang saat ini masuk ke dalam radar daftar menteri yang akan mengalami perombakan kabinet atau reshuffle kabinet oleh orang nomor satu di Indonesia itu.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa dirinya menghadap Presiden Jokowi untuk melakukan rapat internal membahas dukungan pemerintahan kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam rangka ketahanan energi nasional.

“Produksi migas, perlu percepatan kan prospeknya udah mulai keliatan kan, yang di selat Makassar, di wilayah timur. Dari 5 wilayah kerja baru yang kerja sama untuk joint study, hasil geosesmik 2020. Kan geosesmiknya ada 32.000 km itu identifikasi beberapa potensi temuan migas baru,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Di sisi lain, saat ditanya mengenai isu perombakan, Arifin mengaku bahwa hingga saat ini dirinya masih menunggu perkembangan mengenai isu tersebut. Kabarnya, Arifin akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

“Ya tunggu saja,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Arifin mengaku telah mendengar mengenai isu perombakan kabinet. Menurutnya, informasi tersebut dia dapatkan dari para wartawan.

“Dengar, kan kamu [wartawan] yang ngomong,” kata Arifin.

Selain itu, Arifin juga menekankan bahwa pemerintah sedang mematangkan ketentuan terkait bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur.

“Lagi dimatangkan. Ya lagi dibahas lah,” ucapnya.

Arifin mengatakan salah satu yang dikaji adalah bagaimana penerapan BBM rendah sulfur tersebut. Sehingga saat ini dia belum dapat menyampaikan kapan BBM jenis baru tersebut akan dirilis.

Selain Arifin, Jokowi juga memanggil Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Suharso Monoarfa. Lalu ada Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku tidak punya masalah dengan mantan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Budi Santoso yang baru-baru ini dipecat.

Budi Gunadi mengaku tidak masalah meski ia merasa Budi Santoso kerap melempar komentar yang jelek kepada dirinya.

“Terus terang saya sendiri enggak terlalu masalah juga dengan komentar beliau ya, karena lebih banyak komentar jelek mengenai saya, saya sudah terima,” kata Budi Gunadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Budi Gunadi pun mengaku tidak tahu-menahu mengenai alasan di balik pencopotan Budi Santoso dari jabatan dekan FK Unair.

“Kami juga tidak tahu pertimbangannya apa, mengapa diberhentikan. Saya juga tidak ada komunikasi sama rektor,” ujar Budi Gunadi.

Ia menekankan, Kementerian Kesehatan tidak punya kewenangan untuk mencopot seorang dekan.

“Kalau mengenai pemberhentian dekan FK (Unair) itu wewenangnya rektor, enggak ada wewenangnya Kemenkes bisa sampai sana,” kata Budi Gunadi.

Budi Gunadi pun angkat bicara soal pernyataaan Budi Santoso yang mengkritik kebijakan pemeirntah memperbolehkan dokter asing berpraktik di Indonesia

Menurut dia, persoalan itu semestinya tidak lagi menjadi perdebatan karena sudah aturan mengenai kebijakan itu sudah tertuang dalam undang-undang.

“Jadi harusnya ya diskusi itu udah enggak ada lagi, karena secara hukum formal rakyat Indonesia, baik wakil-wakil rakyat, ataupun pemerintah sudah setuju,” kata Budi Gunadi.

Sementara itu, Budi Santoso menduga, pencopotannya sebagai dekan FK Unair berkaitan dengan pernyataannya yang menolak dokter asing masuk Indonesia.

Budi sempat dipanggil oleh Rektorat Unair pada Senin (1/7/2024) untuk mengklarifikasi pernyataannya tersebut.

Menurutnya, terjadi perbedaan pendapat antara ia dengan pimpinan Unair mengenai rencana Budi Gunadi mendatangkan dokter asing.

“Karena rektor pimpinan saya dan saya ada perbedaan pendapat, dan dinyatakan berbeda, ya, keputusan beliau ya saya terima meski bertolak belakang dengan hati nurani saya,” ujar Budi dikutip dari Kompas.id, Kamis (4/7/2024).

Menurut Budi, andaikata semua dokter ditanya apakah rela jika dokter asing masuk Indonesia, ia yakin mereka akan menolak.

Budi yang sudah menjabat sebagai Dekan FK Unair sejak 2020 menyatakan, penolakannya terhadap rencana Menkes mendatangkan dokter asing merupakan pernyataan selaku pribadi dan institusi.

Ia meyakini, 92 fakultas kedokteran di Indonesia mampu melahirkan dokter berkualitas, bahkan kualitasnya tak kalah dengan dokter dari luar negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemberhentian Dekan FK Unair Prof Budi Santoso telah memicu perdebatan publik. Salah satu yang ikut berkomentar dalam polemik tersebut adalah mantan Menko Polhukam Mahfud MD.

Lewat kicauan di X pada Sabtu (6/7/2024), Mahfud mengatakan, publik menunggu kejelasan tentang pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran Unair Prof. Budi Santoso oleh Rektor Unair Rektor Unair Prof Nasih.

"Prof Budi maupun Prof Nasih adalah sahabat baik saya. Keduanya adalah orang-orang baik, terbuka terhadap perbedaan, dan tawadhu' dalam keseharian," kata Mahfud.

Mahfud pun mengaku sering diundang untuk memberi ceramah baik di Unair maupun di Fakultas Kedokteran. Misalnya, tentang Demokrasi dan Hukum atau tentang Etika Profesi dan Etika Keilmuan.

"Sangat mengejutkan ketika ada berita pemberhentian atas Dekan FK tersebut oleh Rektor setelah ada berita Dekan FK menolak masuknya dokter-dokter asing ke Indonesia," ujar Mahfud.

Masalahnya, kata Mahfud, Pihak Kemenkes menyatakan tak pernah meminta penggantian Dekan karena tak ada hubungan strukturalnya. Di pihak lain diberitakan bahwa pihak Kemendikbud menyesalkan pemberhentian tersebut.

Sementara pihak Unair, kata Mahfud, hanya menjelaskan bahwa itu merupakan kebijakan internal. "Masalahnya perlu dijawab dan diselesaikan oleh Pimpinan Unair."

Pemberhentian dari jabatan structural, menurut Mahfud, harus ada alasan dan prosedurnya. Apa alasannya dan bagaimana prosedur pengambilan keputusannya."Alasan dan prosedur harus dijelaskan secara terbuka, meskipun tetap akan menimbulkan pro dan kontra," katanya.

Apalagi, menurut Mahfud, masalah ini terjadi di perguruan tinggi. "Jangan sampai ada orang melempar batu ke Unair tapi menyembunyikan tangannya. Perguruan tinggi adalah salah satu benteng peradaban dalam menjaga integritas kecendekiawanan. Dengan segala hormat."

Rektor Universitas Airlangga (Unair), Prof Mohammad Nasih enggan berkomentar terkait pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran Prof Budi Santoso.

"Tidak, belum-belum, ya, sudah ya tidak ada komentar dulu," kata Nasih di Surabaya, Jumat.

Nasih juga enggan menjawab ketika ditanya apakah pemecatan Prof Budi karena menolak naturalisasi dokter asing. Ia hanya berulangkali menyatakan enggan berkomentar. "Tidak ada komentar saya, sudah tidak ada komentar ya," katanya.

Sebaliknya, Nasih justru mempertanyakan media memberitakan soal pemecatan Dekan FK Unair, sementara belum melihat langsung terkait SK tersebut. Meski demikian, Humas Unair sebelumnya telah membenarkan pemecatan Dekan FK Unair.

Kabar tersebut berawal dari pernyataan Prof Budi Santoso yang beredar di WhatsApp Group (WAG) Dosen FK Unair pada Rabu (3/7).

Dalam pernyataannya, Budi Santoso berpamitan kepada sekitar 300-an anggota di grup tersebut, usai menerima keputusan Rektorat Unair yang memberhentikan dirinya dari jabatan Dekan FK Unair.

"Per hari ini saya diberhentikan sebagai Dekan FK Unair. Saya menerima dengan lapang dada dan ikhlas. Mohon maaf selama saya memimpin FK Unair ada salah dan khilaf, mari terus kita perjuangkan FK Unair tercinta untuk terus maju dan berkembang," demikian petikan pernyataan Budi Santoso dalam WAG tersebut.

Saat dikonfirmasi, Budi Santoso membenarkan pernyataannya itu sebagai bentuk kewajiban dirinya untuk berpamitan dengan para dosen maupun senior.

"Benar, itu pesan dari saya di grup dosen FK Unair. Benar saya diberhentikan per hari ini," katanya.

Saat ditanya apakah hal itu berkaitan dengan statemennya yang menolak program dokter asing di Indonesia, Budi Santoso membenarkan hal itu.

"Iya. Proses saya untuk dipanggil berkaitan dengan itu," ujarnya.

Ia beranggapan terjadi perbedaan pendapat antara pimpinan Unair dengan dirinya terkait program Kemenkes untuk mendatangkan dokter asing.

"Karena rektor pimpinan saya dan saya ada perbedaan pendapat, dan saya dinyatakan berbeda ya keputusan beliau ya diterima. Tapi, kalau saya menyuarakan hati nurani, saya pikir kalau semua dokter ditanya, apa rela ada dokter asing? Saya yakin jawabannya tidak," katanya.

Menurut Budi Santoso, dirinya dipanggil oleh Rektorat Unair pada Senin (1/7) untuk mengklarifikasi pernyataan Budi menolak program dokter asing di Indonesia. Sedangkan keputusan pemberhentian ia terima hari ini.

Budi Santoso dalam pernyataan pribadinya kepada wartawan, di Jawa Timur, Kamis (27/6), mengatakan tidak setuju dengan program dokter asing di Indonesia.

"Secara pribadi dan institusi, kami dari fakultas kedokteran tidak setuju," katanya.

Prof Budi yakin 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia mampu meluluskan dokter-dokter yang berkualitas. Bahkan, kualitasnya tidak kalah dengan dokter-dokter asing.