Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut telah diberi mandat untuk menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif. Diisukan, pelantikannya akan dilakukan pada Kamis (24/10/2024).

Merespons hal ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) enggan berbicara banyak. Ia mengaku baru mendengar kabar tersebut.

"Saya belum dengar. Oh gitu ya?," kata AHY, ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Adapun Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin AHY ini merupakan kementerian baru. Nantinya, kementerian ini juga akan banyak berkoordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyangkut pembangunannya.

Ditemui terpisah, Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti juga menunjukkan respons serupa. Diana enggan berbicara banyak, namun terlihat wajahnya berseri sembari menahan senyum saat menjawab pertanyaan tentang pelantikan Basuki.

"Kita lihat dulu ya nanti ya. Saya baru belum dengar soalnya (Basuki besok dilantik jadi Kepala OIKN Definitif). Tapi mudah-mudahan ya (isu tersebut benar)," ujarnya.

Sebagai informasi, Basuki sendiri sebelumnya telah menduduki posisi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN. Ia menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri pada Juni 2024.

Ditemui saat serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Kementerian PUPR beberapa hari lalu, Basuki mengaku diberi mandat untuk menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Proses Basuki menjadi Kepala OIKN definitif sedang diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara. Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan.

"Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Basuki juga memastikan pembangunan IKN tetap dilanjutkan di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Targetnya pembangunan ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.

"Pada saat saya dipanggil Pak Prabowo, dia menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun itu adalah eksekutifnya dalam beberapa tahun, dua tahun nanti, yudikatif dan legislatif harus dibangun," tuturnya.

Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN) diusulkan menjadi kota kembar (twin cities).

Bambang mengatakan usulan tersebut diajukan oleh Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI). Dalam konsep itu, IKN dan Jakarta akan sama-sama berperan sebagai ibu kota Indonesia.

"Twin cities. Itulah konsep yang diusulkan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (@aspi.indonesia) terkait pembangunan IKN ke depannya, dan 'dititipkan' pada saya untuk dapat disampaikan ke pemerintah," ujar Bambang dalam unggahan di Instagram resmi @bambangsusantono, Sabtu (13/10).

Lantas apa yang dimaksud dengan konsep kota kembar?

Bambang menerangkan ada empat skenario yang dirancang agar Jakarta dan IKN bisa berbagi fungsi dalam jangka pendek. Seluruh skenario, kata dia, bertujuan agar proses pembangunan IKN dapat diarahkan kembali supaya sesuai dengan visi dan misi semula.

Dalam salah satu skenario, konsep kota kembar dimasukkan. Dalam hal ini, terang Bambang, salah satu kota dapat berperan sebagai ibukota secara legal (de jure), sedangkan kota lainnya menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan nasional (de facto).

"Masing-masing kota didesain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu," jelas Bambang.

Usulan ini diharapkan bisa membantu mengelola tahap transisi agar lebih efektif.

Lebih lanjut, Bambang berterima kasih kepada ASPI karena telah mengajukan usulan tersebut.

"Sebagai organisasi akademik beranggotakan 100 program perencanaan wilayah dan kota di 74 universitas dari Sabang sampai Merauke, ASPI memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk urun rembug secara aktif dalam pembangunan ibukota bersama ini. Insyaallah pesan ini akan saya sampaikan pada pemerintah saat ini dan yang mendatang, sebagai wujud kerja sama untuk melahirkan sebuah ibu kota berkelanjutan bagi rakyat," terangnya.

Pada Jumat (11/10) lalu, Bambang menjelaskan konsep kota kembar tercipta karena belum ada kejelasan mengenai keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan IKN serta terkait kecukupan anggaran pembangunan IKN saat ini.

Bambang menilai IKN dan Jakarta bisa menjadi kota kembar sampai keppres diteken dan anggaran pembangunan IKN cukup.

Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN) diusulkan menjadi twin cities atau kota kembar, dengan keduanya berperan sebagai ibu kota Indonesia.

Utusan Khusus Presiden untuk Kerjasama Internasional Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono, mengatakan usulan tersebut diajukan oleh Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI).

"Twin Cities. Itulah konsep yang diusulkan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (@aspi.indonesia) terkait pembangunan IKN ke depannya, dan 'dititipkan' pada saya untuk dapat disampaikan ke pemerintah," kata Bambang dalam unggahan di Instagram, Sabtu (13/10).

Bambang berujar ada empat skenario yang dirancang agar Jakarta dan IKN bisa berbagi fungsi dalam jangka pendek. Seluruh skenario, kata dia, bertujuan agar proses pembangunan IKN dapat diarahkan kembali supaya sesuai dengan visi dan misi semula.

"Sesuai dengan skenario yang nantinya dipilih, salah satu kota dapat berperan sebagai ibukota secara legal (de jure), sedangkan kota lainnya menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan nasional (de facto), dan masing-masing kota didesain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu," ucap Bambang.

Usulan ini diharapkan bisa membantu mengelola tahap transisi saat ini dengan lebih efektif. Bambang pun berterima kasih kepada ASPI karena telah mengajukan usulan tersebut.

"Saya berterima kasih pada ASPI atas masukannya. Sebagai organisasi akademik beranggotakan 100 program perencanaan wilayah dan kota di 74 universitas dari Sabang sampai Merauke, ASPI memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk urun rembug secara aktif dalam pembangunan ibukota bersama ini. InsyaAllah pesan ini akan saya sampaikan pada pemerintah saat ini dan yang mendatang, sebagai wujud kerja sama untuk melahirkan sebuah ibu kota berkelanjutan bagi rakyat," ujar Bambang.

Pada Jumat (11/10), Bambang menyampaikan bahwa usulan ini tercipta karena belum adanya kejelasan mengenai keputusan presiden (Keppres) tentang pemindahan IKN serta terkait kecukupan anggaran pembangunan IKN saat ini.

Ia berujar IKN dan Jakarta bisa menjadi kota kembar sampai Keppres diteken dan anggaran pembangunan IKN cukup.

Menurut mantan Kepala Otoritas IKN tersebut, IKN saat ini belum terlihat akan difungsikan menjadi kota seperti apa untuk beberapa tahun ke depan. Sebab hingga kini Keppres belum ditandatangani.

"Karena memang kalau saya lihat tadi, pada kurun waktu hingga lima tahun depan tentu akan terjadi satu perkembangan yang gradual (bertahap). Saya kira enggak langsung gitu kan, saya kira akan ada gradual yang terjadi," ujar Bambang, seperti dikutip detik.com.

Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN) diusulkan mengusung konsep twin cities, yang menjadikan keduanya sebagai ibu kota Indonesia. Usulan ini datang dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) dan disampaikan Mantan Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono.

"Twin Cities. Itulah konsep yang diusulkan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (@aspi.indonesia) terkait pembangunan IKN ke depannya, dan "dititipkan" pada saya untuk dapat disampaikan ke pemerintah," kata Bambang di Instagramnya @bambangsusantono, Sabtu (12/10/2024).

Bambang, yang saat ini bertugas sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN mengatakan, ASPI sebelumnya telah melakukan beberapa tahap kajian mendalam bersama para anggotanya.

Kemudian, diperoleh 4 usulan agar pembangunan IKN sesuai dengan visi dan misi awal.

"Lalu mengusulkan 4 skenario pembangunan IKN Semuanya bertujuan agar proses pembangunan IKN dapat diarahkan kembali agar "on the track" sesuai dengan visi dan misi awalnya," tulis Bambang.

Melalui konsep Twin Cities Jakarta dan IKN berbagi fungsi dalam jangka pendek ini. Salah satu kota sebagai ibu kota secara legal (de jure), sedangkan kota lainnya menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan nasional (de facto).

"Dan masing-masing kota didesain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu. ASPI berharap pendekatan strategis ini diharapkan dapat membantu mengelola tahap transisi saat ini dengan lebih efektif, dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing kota. Saya berterima kasih pada ASPI atas masukannya," ujarnya.

Menurut Bambang, sebagai organisasi akademik beranggotakan 100 program perencanaan wilayah dan kota di 74 universitas dari Sabang sampai Merauke, ASPI memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk bermusyawarah secara aktif dalam pembangunan ibu kota bersama ini.

"InsyaAllah pesan ini akan saya sampaikan pada pemerintah saat ini dan yang mendatang, sebagai wujud kerja sama untuk melahirkan sebuah ibu kota berkelanjutan bagi rakyat," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia diusulkan mengadopsi konsep Twin Cities yang menjadikan Jakarta dan IKN sebagai Ibu Kota Negara. Usulan konsep tersebut muncul di tengah masifnya pembangunan kawasan IKN.

Adapun, konsep twin cities merupakan usulan sari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) yang disampaikan langsung kepada Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, sekaligus eks Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Bambang mengaku dititipkan perencanaan ibu kota oleh ASPI termasuk terkait pembangunan IKN ke depannya untuk dapat disampaikan ke pemerintah.

"Melalui konsep Twin Cities, ASPI mengusulkan agar Jakarta dan IKN dapat berbagi fungsi dalam jangka pendek ini," kata Bambang dalam unggahannya melalui Instagran @bambangsusantono, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Dia menerangkan, sebelumnya ASPI juga telah mengkaji secara bertahap dan mengusulkan 4 skenario pembangunan IKN. Tujuannya yakni agar proses pembangunan IKN dapat diarahkan sesuai dengan visi dan misi.

Menurut Bambang, hal ini selaras dengan skenario yang dipilih pemerintah yakni salah satu kota dapat berperan sebagai Ibu Kota Negara secara legal (de jure), sedangkan kota lainnya menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan nasional (de facto).

"Dan masing-masing kota didesain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu," imbuhnya.

Lebih lanjut, Bambang menyampaikan bahwa pendekatan strategis ini diharapkan dapat membantu mengelola tahap transisi saat ini dengan lebih efektif, dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing kota.

"InsyaAllah pesan ini akan saya sampaikan pada pemerintah saat ini dan yang mendatang, sebagai wujud kerja sama untuk melahirkan sebuah ibu kota berkelanjutan bagi rakyat," tuturnya.

Sebelumnya, ASPI memberikan dua skenario perencanan dengan kondisi Peluang 1 apabila Pemindahan ibu kota belum ditetapkan meskipun anggaran cukup dan Skenario Peluang 2 jika Pemindahan ibu kota dilaksanakan, namun anggaran tidak cukup.

Pada skenario dengan Peluang 1 dan Peluang 2, dapat diterapkan konsep Twin Cities, yaitu adanya dua kota utama yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan selama periode tertentu (dalam hal ini adalah 2025-2029).

Dalam pemaparan ASPI, pada situasi Peluang 1, dapat diterapkan skenario Twin Cities dengan Jakarta sebagai ibu kota de jure dan IKN sebagai ibu kota de facto. Dalam masa transisi, IKN diposisikan sebagai kota yang mengadopsi fungsi utama non-pemerintahan tertentu, misalnya research and education hub.

Pengadopsian fungsi tersebut disertai dengan pemindahan bertahap dari sebagian fungsi publik Pemerintahan Nasional dari kementerian dan lembaga yang relevan, misalnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sesuai dengan visi IKN sebagai kota hutan); Perpustakaan Nasional; Arsip Nasional; dan sebagainya.

Sementara itu, pada situasi Peluang 2, dapat diterapkan skenario Twin Cities dengan IKN sebagai ibu kota de jure dan Jakarta sebagai ibu kota de facto ibu kota.

Dalam masa transisi, IKN diposisikan kota pusat pemerintahan nasional 'parsial' yang mengakomodasi sebagian kementerian pendukung fungsi inti pemerintahan, misalnya Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri.

Mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menyampaikan pandangannya soal nasib Jakarta. Menurut Bambang Jakarta akan tetap menjadi ibu kota dalam beberapa tahun mendatang.

Sementara, ibu kota Nusantara atau beken disebut IKN kemungkinan hanya akan menjadi kota tertentu.

"Saya pribadi melihat, suka nggak suka, mau nggak mau, memang Jakarta masih akan tetap jadi ibu kota. Kemudian secara berangsur mungkin kita lihat kecepatannya seperti apa, Nusantara mungkin akan menjadi kota tertentu," kata Bambang dalam konferensi pers di Kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Bambang, yang saat ini bertugas sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, menerima rekomendasi strategi perencanaan dan pembangunan IKN dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI).

Di dalamnya rekomendasi tersebut ada usulan pemindahan ibu kota dengan konsep Twin Cities. Bambang menjelaskan Twin Cities adalah kota yang menjalankan fungsi hampir bersamaan.

Ide tersebut, menurut Bambang, sangat menarik untuk proses pemindahan ibu kota Indonesia.

"Pada kurun waktu hingga lima tahun ke depan tentu akan terjadi satu perkembangan yang gradual, nggak ujuk-ujuk boyongan. Saya kira nggak, saya kira akan ada gradual yang terjadi," tutur Bambang.

Bambang mencontohkan negara yang menerapkan konsep Twin Cities yakni Korea Selatan dengan ibu kota Seoul dan ibu kota definitif kedua, Sejong. Kemudian Malaysia dengan Putrajaya dan Kuala Lumpur.

"Jadi ini sangat dimungkinkan prinsip di sini, tergantung skenarionya lima tahun ke depan kota ini mau diapakan," imbuhnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai saat ini belum meneken Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Keppres itu tergantung kesiapan IKN dan bisa saja diteken presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik 20 Oktober 2024.

"Ya mestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo," kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10).

Eks Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono berpandangan Jakarta masih akan tetap menjadi ibu kota dalam beberapa tahun mendatang. Keberadaan Nusantara disebut kemungkinan hanya akan menjadi kota tertentu.

"Saya pribadi melihat, suka nggak suka, mau nggak mau, memang Jakarta masih akan tetap jadi ibu kota. Kemudian secara berangsur mungkin kita lihat kecepatannya seperti apa, Nusantara mungkin akan menjadi kota tertentu," ujar Bambang dalam konferensi pers di Kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Bambang yang saat ini menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, telah menerima rekomendasi strategi perencanaan dan pembangunan IKN dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI). Di dalamnya ada usulan pemindahan ibu kota dengan konsep Twin Cities.

Bambang menjelaskan Twin Cities adalah kota yang menjalankan fungsi hampir bersamaan. Menurutnya, ide itu sangat menarik untuk perpindahan ibu kota Indonesia yang tidak bisa dilakukan dengan cepat.

"Pada kurun waktu hingga 5 tahun ke depan tentu akan terjadi satu perkembangan yang gradual, nggak ujuk-ujuk boyongan. Saya kira enggak, saya kira akan ada gradual yang terjadi," tutur Bambang.

Bambang mencontohkan negara yang menerapkan konsep Twin Cities yakni Korea Selatan dengan ibu kota Seoul dan ibu kota definitif kedua, Sejong. Kemudian Malaysia dengan Putrajaya dan Kuala Lumpur.

"Jadi ini sangat dimungkinkan prinsip di sini, tergantung skenarionya 5 tahun ke depan kota ini mau diapakan," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sampai saat ini belum teken Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Keppres itu katanya tergantung kesiapan IKN dan bisa saja diteken presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik 20 Oktober 2024.

"Ya mestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo," kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10).

Cara Yakinkan Investor Masuk IKN

Bambang membeberkan cara yakinkan investor ke depan untuk masuk IKN. Salah satu caranya dengan merealisasikan proyek groundbreaking yang sudah ada saat ini.

"Kalau dilihat dari angka-angka groundbreaking, itu kan komitmen ya. Kalau komitmen, itu jadi dulu aja," kata Bambang.

Bambang menyebut proyek fisik di IKN seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, hiburan, hingga restoran harus dikejar terlebih dahulu oleh Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN). Hal ini untuk meyakinkan investor bahwa ibu kota benar-benar akan pindah.

"Ada restoran, ada rumah sakit, tempat untuk rekreasi, fasilitas pendidikan, saya kira itu dulu yang memang harus dikejar oleh Otorita ke depannya sehingga nanti terbentuk ekosistemnya. Jadi pertanyaan investor tadi, yasudah yang ada dulu saja," tuturnya.

Kemudian bagaimana caranya membangun masyarakat di Nusantara. "Kita lihat juga bagaimana membangun masyarakat di Nusantara itu lebih dipercepat atau diutamakan," imbuhnya.

Berdasarkan catatan Bambang, saat ini sudah Rp 83,3 triliun alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bangun IKN dan Rp 58,4 triliun investasi dari pihak swasta. Dengan demikian terdapat proyek senilai Rp 141,7 triliun di sana.

"Dalam catatan kami sudah Rp 83,3 triliun alokasi dana APBN dari PUPR, ditambah yang sudah groundbreaking, mungkin hari ini ada groundbreaking tambahan, itu Rp 58,4 triliun. Jadi sekitar Rp 142 triliun sudah ada di sana," ucapnya.

Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono membeberkan cara meyakinkan investor ke depan untuk berinvestasi di ibu kota baru. Salah satu caranya dengan merealisasikan proyek groundbreaking yang sudah ada saat ini.

"Kalau dilihat dari angka-angka groundbreaking, itu kan komitmen ya. Kalau komitmen, itu jadi dulu aja," kata Bambang dalam konferensi pers di Kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Bambang menyebut, proyek fisik di IKN seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, hiburan, hingga restoran harus dikejar terlebih dahulu oleh Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN). Hal ini untuk meyakinkan investor bahwa ibu kota benar-benar akan pindah.

"Ada restoran, ada rumah sakit, tempat untuk rekreasi, fasilitas pendidikan, saya kira itu dulu yang memang harus dikejar oleh Otorita ke depannya sehingga nanti terbentuk ekosistemnya. Jadi pertanyaan investor tadi, ya sudah yang ada dulu saja," tuturnya.

Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah dengan tetap memperhatikan masyarakat di IKNdan sekitarnya. "Kita lihat juga bagaimana membangun masyarakat di Nusantara itu lebih dipercepat atau diutamakan," imbuhnya.

Berdasarkan catatan Bambang, sudah Rp 83,3 triliun alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun IKN dan Rp 58,4 triliun investasi dari pihak swasta. Dengan demikian terdapat proyek senilai Rp 141,7 triliun di sana.

"Dalam catatan kami sudah Rp 83,3 triliun alokasi dana APBN dari PUPR, ditambah yang sudah groundbreaking, mungkin hari ini ada groundbreaking tambahan, itu Rp 58,4 triliun. Jadi sekitar Rp 142 triliun sudah ada di sana," ucapnya.

Eks Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono memandang Jakarta masih akan tetap menjadi ibu kota dalam beberapa tahun mendatang. Keberadaan Nusantara disebut kemungkinan hanya akan menjadi kota tertentu.

"Saya pribadi melihat, suka nggak suka, mau nggak mau, memang Jakarta masih akan tetap jadi ibu kota. Kemudian secara berangsur mungkin kita lihat kecepatannya seperti apa, Nusantara mungkin akan menjadi kota tertentu," kata Bambang dalam konferensi pers di Kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Bambang yang saat ini bertugas sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN baru menerima rekomendasi strategi perencanaan dan pembangunan IKN dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI). Di dalamnya ada usulan pemindahan ibu kota dengan konsep Twin Cities.

Bambang menjelaskan Twin Cities adalah kota yang menjalankan fungsi hampir bersamaan. Menurutnya, ide itu sangat menarik untuk perpindahan ibu kota Indonesia yang tidak bisa dilakukan dengan cepat.

"Pada kurun waktu hingga lima tahun ke depan tentu akan terjadi satu perkembangan yang gradual, nggak ujuk-ujuk boyongan. Saya kira nggak, saya kira akan ada gradual yang terjadi," tutur Bambang.

Bambang mencontohkan negara yang menerapkan konsep Twin Cities yakni Korea Selatan dengan ibu kota Seoul dan ibu kota definitif kedua, Sejong. Kemudian Malaysia dengan Putrajaya dan Kuala Lumpur.

"Jadi ini sangat dimungkinkan prinsip di sini, tergantung skenarionya lima tahun ke depan kota ini mau diapakan," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai saat ini belum meneken Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Keppres itu tergantung kesiapan IKN dan bisa saja diteken presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik 20 Oktober 2024.

"Ya mestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo," kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10).

Simak juga Video: RK Sebut Meski Ada IKN, Jakarta Pusat Segalanya hingga 20 Tahun Lagi

[Gambas:Video 20detik]

Bambang Susantono akan melaporkan hasil tugas barunya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai mundur dari jabatan kepala Otorita IKN (OIKN) bulan ini.

Usai mundur, ia diberi tugas yang masih terkait dengan pembangunan IKN yakni memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN.

"Nanti dua minggu (ke depan) pasti kita ini deh, akan share satu report," kata Bambang ditemui usai Peluncuran Buku Membangun Kota Masa Depan Layak Huni dan Berkelanjutan di Perpusnas, Jakarta Pusat, Kamis (5/9).

"(Melaporkan report) ke Presiden (Jokowi), tapi kami juga akan nanti sebagai pertanggungjawaban publik, nanti kita akan juga report itu kita buka. Ini untuk kebaikan kita bersama kok," tegasnya.

Ada tiga poin utama report atau kajian yang bakal disampaikan mantan kepala OIKN itu kepada Jokowi. Pertama, isinya melihat sudah sampai di mana pembangunan IKN Nusantara sekarang.

Kedua, bagaimana Indonesia membandingkan dengan negara-negara lain yang juga punya ibu kota baru. Bambang akan membandingkan dengan negara lain, mereka sudah mendapatkan apa setelah tiga tahun pemindahan ibu kota. Ketiga, Bambang menekankan poin keberlanjutan IKN ke depan bakal seperti apa.

"Intinya adalah bagaimana kita membuat perencanaan, kan ini kita bangun (IKN) sampai 2045. Kemudian, sudah hampir Rp140 triliun yang ditanamkan di IKN. Ini uang kita semua loh, uang pembayar pajak, uang masyarakat," tuturnya.

"Kalau itu nanti tidak dilanjutkan tentunya kita semua rugi. Format apa yang paling pas? Nah, itu kita sedang lakukan kajian ke depannya seperti apa sih. Katakanlah, misalnya, ada satu kondisi di mana dananya gak cukup, dana APBN, nah apa yang dilakukan?" imbuh Bambang.

Ia menekankan poin-poin dalam kajiannya adalah bagaimana membuat IKN tetap bisa berkesinambungan hingga 2045. Bambang menegaskan pembangunan ibu kota anyar merupakan amanah undang-undang.

Bambang irit bicara saat ditanya apakah sudah mampu menggaet lebih banyak investor asing sebab menurutnya pertanyaan tersebut lebih pantas ditujukan kepada jajaran petinggi OIKN.

"Sejauh UU-nya (UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara) gak ditarik, kan itu artinya kita semua yang mengamanatkan (IKN) untuk dibangun, tetap," jelas Bambang.

Pengunduran mendadak Bambang Susantono diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada Senin (3/6). Pratikno mengatakan pengajuan resign tersebut sejalan dengan terbitnya keputusan presiden (keppres).

Presiden Jokowi lantas memberhentikan Bambang secara hormat. Pratikno mengatakan Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih atas kinerja kedua sosok tersebut di OIKN.

"Pak Bambang Susantono akan diberi penugasan baru, membantu langsung Bapak Presiden (Jokowi) untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN," ucap Pratikno usai konferensi pers pengunduran diri Bambang di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara(IKN) Bambang Susantono memandang saat ini Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki dua wajah. Apa maksudnya?

Maksud dua wajah itu adalah masyarakat tahu IKN kota yang modern. Namun, di sisi lain masih ada kehidupan yang timpang dari masyarakat lokal di balik gemerlapnya infrastruktur IKN.

"Kita ingin melihat IKN itu menjadi salah satu contoh. Tapi kan kita juga melihat bahwa sekarang ini ada dua wajah di IKN. Satu wajah modern, ditunjukkan kemarin 17 Agustus dan sampai akhir tahun. Satu lagi wajah kecamatan Sepaku, dengan 39.900 orang loh. Nggak sedikit lah. Dan itu saudara-saudara kita yang sudah ada di sana kan," terang Bambang dia ditemui di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).

Menurutnya, dalam pembangunan IKN harus dipikirkan juga masyarakat yang sudah lebih dulu ada di sana, agar tidak hanya menjadi penonton di tengah pembangunan ibu kota baru di sana.

"Yang kita harus hormati mereka, kita harus tingkatkan mereka, supaya mereka nggak jadi penonton. Itu sebetulnya harus segera membalas antara fisik, yang menggah, monumental, di kawasan inti pusat pemerintahan, sama yang di sekitar," jelasnya.

Selain itu, Bambang menilai pembangunan IKN ini tidak dari nol. Pasalnya, di kawasan itu sudah ada penduduk asli yang diperkirakan mencapai 214.000 orang.

"Jadi kalau orang bilang ada satu miskonsepsi. IKN itu mulai dari nol, menurut saya nggak. Sudah ada orang di sana. IKN itu sudah memiliki 214.000 orang," ucapnya.

Bambang juga berharap pembangunan IKN diharapkan bukan sekedar membangun sebuah properti, tetapi bisa berdampak pada warganya sebagai penghuni ibu kota.

"Saya ingin melihat balance, lebih balance antara fisik dan hal-hal yang bersifat sosial, kultural, masyarakat. Kita ini membentuk membangun kota, bukan membangun seperti developer. Bukan membangun properti saja, bukan. Yang kita bangun kota. Kalau kota itu intinya adalah warga kota, masyarakatnya yang dibangun," tuturnya

Bambang menambahkan sekaligus mengingatkan jangan sampai Indonesia yang telah memindahkan ibu kotanya bernasib sama dengan Myanmar.

"Jadi kalau kita lihat, kita tidak ingin terjebak di dalam kesalahan seperti di Myanmar. Di mana Myanmar itu bagus, semuanya bagus gitu ya. Hotelnya ada, kemudian fasilitas pemerintahan bagus-bagus, ada dua lapangan golf, ada kebun binatang, segala macam. Tapi orangnya ngga ada. Dalam arti tidak terbentuk," pesannya.

Mantan Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono punya harapan besar untuk IKN Nusantara sepeninggal Presiden Joko Widodo (Jokowi) nanti.

Ia ingin melihat keseimbangan antara pembangunan fisik IKN dengan hal-hal yang bersifat sosiokultural masyarakat.

"Kita ini membangun kota, bukan membangun seperti developer. Jadi, bukan membangun properti saja, yang kita bangun kota," tuturnya usai peluncuran buku Membangun Kota Masa Depan Layak Huni dan Berkelanjutan di Perpusnas, Jakarta Pusat, Kamis (5/9).

Ia menegaskan inti dari sebuah kota adalah warganya. Oleh karena itu, Bambang menekankan masyarakat yang seharusnya dibangun, bukan sekadar infrastruktur megah.

Bambang juga berharap IKN bisa menjadi smart city di masa mendatang. Ia ingin hal tersebut tercapai, entah siapa yang memimpin Otorita IKN di masa depan.

"Kalau kita lihat, kita tidak ingin terjebak di dalam kesalahan seperti Myanmar (pindah ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw). Itu (Naypyidaw) semuanya bagus, hotelnya ada, fasilitas pemerintahan bagus-bagus, ada dua lapangan golf, ada kebun binatang, tapi orangnya gak ada. Dalam arti (manusianya) tidak terbentuk," tegas Bambang.

"Kita kepengin bahwa kita punya satu contoh (smart city di IKN). Mudah-mudahan kita bisa ke depannya mewujudkan, siapapun yang menjadi kepala Otorita di sana," harapnya.

Ia kemudian menyoroti sebuah miskonsepsi yang kerap dilontarkan beberapa pihak. Bambang menegaskan IKN Nusantara tidak dibangun dari nol.

Bambang menekankan sudah ada 214 ribu orang yang menetap di IKN Nusantara, sebelum daerah tersebut dibangun menjadi megah. Oleh karena itu, ia mengatakan IKN kini punya dua wajah.

"Kita melihat sekarang ini ada dua wajah di IKN. Satu wajah modern ditunjukkan kemarin 17 Agustus dan nanti sampai akhir tahun (2024). Satu lagi wajah Kecamatan Sepaku dengan 39.900 orang, gak sedikit loh dan itu saudara kita yang sudah ada di sana," jelasnya.

"Kita harus hormati mereka, tingkatkan mereka, supaya mereka gak jadi penonton. Itu sebabnya harus segera mem-balance antara fisik yang megah (dan) monumental di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan sama yang sekitarnya," saran Bambang.

Mantan kepala OIKN itu menekankan sekarang waktu yang tepat untuk mengejar keseimbangan tersebut. Ia menyarankan pemerintah tak hanya fokus dengan pembangunan fisik.

Bambang menyarankan negara harus bisa membentuk masyarakat di IKN. Harapannya, mereka yang tinggal di sana bisa menjalankan pola transformasi baru, cara kerja baru, dan cara hidup yang baik.

"Itu PR kita yang paling besar, bukan fisik. Kalau fisik, kita ada uang, ada anggaran, kita bisa bangun. Tapi membentuk masyarakat adalah membentuk kita saling sambung rasa, kohesi sosial, itu yang penting," tutup Bambang.

Meski sudah tak lagi menjadi kepala OIKN sejak awal Juni 2024, Bambang punya tugas baru dari Presiden Jokowi. Ia diminta untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN.