JAKARTA, KOMPAS.com - Justin (28), pengelola dua situs judi online di Jakarta Barat mendapat omzet sekitar Rp 60 juta per bulan. Dari jumlah tersebut, keuntungan bersih yang didapat Justin mencapai Rp 30 juta.

Sebab, separuh dari omzet itu dipakai untuk keperluan pemasaran dan pengelolaan situs judi.

"Kurang lebih omzet didapat sekitar Rp 60 juta per bulan, dengan keuntungan bersih didapatkan oleh tersangka sekitar Rp 30 juta per bulan," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes (Pol) M Syahduddi saat konferensi pers, Selasa (8/10/2024).

Justin mengaku mengelola dua situs judi online selama lima bulan terakhir atau sejak Mei 2024.

Kendati sempat meraup omzet hingga Rp 60 juta per bulan, pada September dan awal Oktober 2024, pendapatan kotor situs judi online yang dikelola Justin mulai menurun.

"Ke sininya sampai ke mendekati dia ditangkap pada 2 Oktober 2024, omzetnya sudah sedikit menurun," ungkap Syahduddi.

Adapun Justin mengelola situs judi online bernama Barapi 138 dan Gacoan 79. Kedua situs itu Justin dapat dari seseorang yang ia kenal melalui media sosial.

"Awalnya, pelaku menyewa situs-situs itu. Tidak lama kemudian, ia membeli seharga Rp 8 juta," ungkap Syahduddi.

Justin pernah bekerja di salah satu situs judi online selama tiga bulan, tepatnya pada 2019. Berdasarkan pengalaman itu, ia pun berinisiatif mengelola situs judi online sendiri.

Atas kasus ini, Justin dijerat dengan Pasal 27, Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, juncto Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau Pasal 303 KUHP, tentang membuat dan mendistribusikan informasi elektronik bermuatan perjudian dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung langkah pemerintah dalam memberantas penipuan dan perjudian di dunia maya. Salah satunya yang segera dirilis adalah membentuk Anti-Scam Center yang mempercepat pemberantasan kegiatan keuangan ilegal.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan Anti-Scam Center diharapkan mempercepat penanganan ketika seseorang mengalami penipuan secara online. Anti-Scam Center diharapkan dapat mendeteksi berbagai rekening bank yang disalahgunakan untuk kegiatan ilegal, baik sebagai rekening penampungan maupun penerima manfaat terakhir (beneficial owner).

Anti-Scam Center merupakan hasil dari inisiatif 16 kementerian/lembaga (K/L) yang telah mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Ketika kita duduk bersama, mereka sangat mendukung kehadiran Anti-Scam Center ini karena mereka juga punya pengalaman entah itu tetangga atau saudara pernah mengalami Scam and fraud," kata Friderica, Jumat (9/8/2024) malam.

Ia mengatakan, Anti-Scam Center bukanlah sesuatu yang baru. Beberapa negara sudah memilikinya dan bekerja sangat ketat untuk mencegah penipuan online. Seperti di Singapura, kata Friderica, pelaku penipuan online dibatasi gerak geriknya sehingga sulit beraktivitas dan melakukan transaksi keuangan.

Analis Eksekutif Senior OJK Hudiyanto mengatakan, melalui Anti-Scam Center, diharapkan gerak-gerik pelaku penipuan online juga akan dibatasi. Salah satunya dengan memblokir seluruh rekening yang dimiliki atas nama pelaku.

"Ketika pelaku sudah ketahuan misalnya pelaku judi online atau scam, rekeningnya kita blokir, tidak hanya satu, tapi semua rekening bank atas nama pelaku," katanya.

Dengan membatasi ruang gerak pelaku penipuan online, diharapkan kasus-kasus penipuan di dunia maya akan berkurang, termasuk judi online.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut serta memerangi judi online di Tanah Air. Menurut OJK, pelaku judi online yang terbukti nantinya semua rekeningnya bisa diblokir dan masuk daftar hitam (blacklist) lembaga keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menerangkan, pihaknya dan lembaga keuangan termasuk bank akan menelusuri lebih jauh data pemilik rekening bank pelaku judi online yang telah diblokir. Pihaknya juga mencermati rekening-rekening lain pelaku judi online.

"Karena pada gilirannya pelanggar itu kan, itu bukan rekening, pelanggar itu orang. Jadi sebenarnya pelanggar tadi itu terlepas rekeningnya yang diblokir adalah ini, tapi untuk seluruh hal dia telah menyebabkan masalah bagi integritas dari lembaga jasa keuangan itu karena melakukan tindakan-tindakan yang ilegal," terangnya di Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Dia menerangkan, pihaknya mendalami rekening-rekening pelaku judi online untuk mengambil langkah-langkah tepat. Di lain pihak, kata dia, hal ini pada gilirannya harus dilakukan penyidikan dan penelitian lebih jauh untuk kasus hukumnya.

"Jadi kita meneliti mendalami rekening yang lain untuk juga mengambil langkah-langkah yang tepat. Nah di lain pihak, hal ini pada gilirannya harus juga dilakukan proses penyidikan dan penelitian lebih lanjut secara kasus hukumnya," ujarnya.

Mahendra melanjutkan, saat ini ada sekitar 6.000 rekening yang diblokir terkait judi online. Dia mengatakan, jika itu bisa diproses dan terbukti melanggar hukum, bisa-bisa semua rekeningnya diblokir dan di-blacklist dari lembaga keuangan.

"Tapi itu tadi, kalau ini bisa diproses maka kalau memang terbukti melanggar hukum yang ada ya berarti bisa-bisa untuk semua rekening dia dan orang itu di-blacklist dari lembaga keuangan. Tapi harus ada proses ya," ungkapnya.