Jakarta - Pemerintah belum memutuskan negosiasi pelarangan iPhone 16 dari Apple karena tidak memenuhi aturan TKDN. Simak pandangan pengamat jika kesepakatan gagal. (yum/yum)

Jakarta -

Anggur shine muscat yang diimpor dari Thailand bikin geger masyarakat Indonesia. Kabarnya buah itu mengandung senyawa kimia dan pestisida melebihi ambang batas aman.

Kementerian Pertanian buka suara soal hal ini. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan pihaknya bisa membuka opsi untuk pelarangan impor anggur asal Thailand tersebut.

Saat ini pria yang akrab disapa Mas Dar itu mengatakan pihaknya masih menunggu hasil kajian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) soal kandungan anggur muscat.

"Kita lagi nunggu hasil BPOM untuk pengecekan kalau ada pelanggaran di situ, dan kandungan-kandungan (yang berbahaya) kita akan kaji dan larang. Iya dong. Kita tunggu kajian itu dari BPOM," ungkap Dar ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

"Ya harus dong, karena berbahaya," kata Sudaryono ketika ditegaskan apakah akan melarang impor anggur muscat bila terbukti memiliki kandungan berbahaya.

Perintah larangan impor sendiri akan dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Namun, pihaknya akan memberikan rekomendasi pelarangan impor terlebih dahulu ke Kementerian Perdagangan sebagai kementerian teknis.

"Kan kalau bahan pangan selalu dua kementerian, rekomendasi kan dari pertanian, yang punya SPI perintah ekspor impor kan perdagangan. Kita duluan kasih rekomendasi dan dilakukan Kementerian Perdagangan," tegasnya.

Sebelumnya, hasil uji sampel anggur shine muscat impor di Thailand diketahui mengandung antara tujuh dan 18 jenis residu beracun, dan 23 dari 24 sampel melebihi batas legal untuk satu hingga enam jenis bahan kimia beracun. Beberapa bahan kimia tersebut antara lain triasulfuron, cyflumetofen, tetraconazole, dan fludioxonil.

(hal/kil)

Washington (ANTARA) - Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) pada Senin (23/9) mengusulkan larangan terhadap software dan hardware yang dikembangkan oleh China untuk kendaraan terhubung dan otonomos. Usulan tersebut memicu penolakan keras dari para ekonom dan pengamat.

Menurut langkah tersebut, "akses berbahaya" ke Sistem Konektivitas Kendaraan dan Sistem Pengemudian Otomatis dapat memungkinkan "musuh" untuk mengakses dan mengumpulkan data yang paling sensitif dan memanipulasi mobil dari jarak jauh di jalanan AS. Musuh, dalam konteks ini, adalah China dan Rusia.

Pemerintahan Joe Biden mengakui bahwa saat ini keberadaan kendaraan asal China atau Rusia di jalanan AS masih terbatas. Meskipun demikian, pihaknya bermaksud untuk mengambil langkah-langkah "proaktif", dengan menyoroti masalah keamanan nasional.

"Saya rasa pemerintah AS mungkin mencemaskan jenis malware yang sebenarnya ingin mereka pasang di beberapa sistem terhubung," kata Jeffrey Sachs, seorang profesor ekonomi dan Direktur Pusat Pembangunan Berkelanjutan di Columbia University, kepada Xinhua. "Sama sekali tidak ada bukti bahwa China melakukan hal tersebut."

Sachs juga menyatakan bahwa tujuan lainnya adalah proteksionisme, "untuk merusak ekspor kendaraan listrik (electric vehicle/EV) China ke AS dan Eropa."

Gary Clyde Hufbauer, seorang senior fellow nonresiden di Peterson Institute for International Economics, mengatakan kepada Xinhua bahwa aturan yang diusulkan tersebut merupakan langkah signifikan menuju pemisahan (decoupling). "AS belum berperang dengan China, tetapi sudah tepat berada di jalur decoupling," katanya.

Hufbauer, mantan pejabat Departemen Keuangan AS, menyatakan bahwa Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan sebelumnya berjanji bahwa pembatasan AS terhadap perdagangan langsung dengan China akan terbatas pada pembatasan aliran teknologi canggih dengan "halaman kecil dan pagar yang tinggi". "Namun, halaman kecil itu kini telah berkembang menjadi padang rumput yang luas tanpa pagar yang jelas," kata Hufbauer.

Sejumlah larangan sebelumnya terhadap raksasa teknologi China Huawei serta larangan dan upaya saat ini untuk memaksa TikTok dijual ke perusahaan AS didasarkan pada logika yang sama.

Hufbauer menambahkan bahwa jika aturan terbaru yang diusulkan tersebut menjadi panduan untuk larangan impor AS di masa depan, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi AS, maka hanya tinggal menunggu waktu sebelum pengurangan risiko (de-risking) berubah menjadi decoupling.

The New York Times melihat bahwa memerangi ancaman yang nyata dan yang dianggap ada dari China merupakan salah satu dari sedikit isu yang mendapatkan dukungan dari kedua partai, baik Demokrat maupun Republik. Namun, "banyak pakar tentang China percaya bahwa ketakutan terhadap Beijing telah berlebihan, dan bahwa hal itu juga merugikan konsumen AS."

Produsen mobil AS "berisiko tertinggal" jika mereka tidak memiliki akses ke teknologi terbaru, kata surat kabar AS tersebut, yang menggambarkan China sebagai pasar mobil terbesar di dunia yang mendominasi produksi baterai EV.

"Alih-alih melarang teknologi China, AS dan China seharusnya mengambil langkah kooperatif dan diplomatis untuk memastikan bahwa tidak ada pihak, termasuk negara lain, yang bertindak dengan cara seperti ini," kata Sachs.

Pewarta: Xinhua
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP Kesehatan) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Salah satu pasal yang menjadi perbincangan adalah mengenai pelarangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari sekolah atau area bermain anak. Usulan pasal ini mendapat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat, terutama pemilik toko kelontong dan warung kecil.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) Suhendro penentuan jarak dan radius yang disertakan tidak memiliki alasan yang jelas. Ia juga mempertanyakan bagaimana pengawasan dari pelaksanaan aturan tersebut.

"Kita tegas menolak. Karena itu pasti membuat pendapatan pendagang kita menurun. Dengan kondisi ekonomi menurun saat ini, maka peraturan itu harus direview ulang oleh pemerintah baru. Prabowo (presiden terpilih Prabowo Subianto) dulu pernah menjadi ketua asosiasi pedagang pasar ya. Jarak 200 meter itu harus dihapus. Aturan ko memberatkan," kata Suhendro, dalam keterangannya, Jumat (13/9/2024).

Seperti diketahui, proses penyusunan aturan UU Kesehatan dan PP Kesehatan menimbulkan pro dan kontra. Meski sejak awal mendapat banyak protes karena prosesnya tidak melibatkan pemangku kepentingan terkait, pengesahan kedua aturan tersebut tetap dilakukan pemerintah.

"Jika terus dipaksakan, peraturan ini akan menjadi beban masa depan bagi pemerintahan baru dan bertentangan dengan visi presiden dan wakil presiden terpilih," tambah Suhendro.

Senada dengan Suhendro, pemilik toko kelontong di Cianjur, Enjang, mengatakan aturan tersebut bisa membuat ekonominya makin susah. Dia mengaku selama berjualan tidak pernah menjual barang yang tidak layak untuk dikonsumsi anak-anak.

Ia menegaskan, keberadaan tokonya bukan baru satu atau dua tahun, melainkan sudah puluhan tahun. Usaha yang dibangunnya selama ini menjadi sumber penghasilan utamanya, sehingga aturan-aturan yang menekan seperti yang tertuang tersebut justru akan berpotensi menurunkan pendapatannya.

(fdl/fdl)