Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) optimistis target penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) bakal tercapai.

PGEO mengusung strategi ekspansi di aset eksisting, eksplorasi dan mencari potensi akuisisi secara selektif.

Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Julfi Hadi yakin PGEO bisa mencapai total kapasitas terpasang sebesar 1 Gigawatt (GW) pada tahun 2027 - 2028.

Ini merupakan target jangka pendek untuk mencapai kapasitas terpasang di level 1,5 GW pada tahun 2030 dan 1,7 GW - 1,8 GW pada 2033.

Julfi percaya diri pengembangan panas bumi (geothermal) akan sejalan dengan misi pemerintahan baru.

Mengingat Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya menyoroti panas bumi sebagai salah satu aset penting untuk mencapai swasembada energi.

Apalagi, panas bumi merupakan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan yang punya karakteristik pemikul beban dasar alias baseload. "Geothermal adalah kunci dari energi transisi," kata Julfi dalam paparan publik, Rabu (6/11).

Dengan penyesuaian model bisnis dan perkembangan teknologi, waktu pengembangan panas bumi pun sudah lebih singkat. Dari semula mencapai 10 tahun, kini bisa hanya tiga hingga lima tahun.

"Risiko eksplorasi pun bisa diturunkan, peluang sukses sumur naik. Jadi geothermal bukan high risk lagi," terang Julfi.

Menyambut peluang tersebut, PGEO fokus untuk menambah kapasitas terpasang dari 672,5 Megawatt (MW) saat ini menjadi 1 GW dalam dua hingga tiga tahun ke depan. PGEO mengandalkan tiga proyek untuk mencapai target tersebut.

Pertama, proyek Hululais unit 1 & 2 sebesar 110 MW. Julfi bilang, PT PLN (Persero) berkomitmen untuk mempercepat proses pengadaan dan konstruksi.

Pembangunan dijadwalkan rampung dalam waktu 25 bulan, sehingga bisa beroperasi komersial atau Commercial Operation Date (COD) pada tahun 2027.

Kedua, proyek Lumut Balai unit 2 berkapasitas 55 MW. Progres mencapai 88,92% dengan jadwal mechanical completion pada bulan Desember 2024, dan ditargetkan COD pada kuartal I-2025.

Ketiga, proyek Co-Generation yang akan menambah kapasitas 45 MW lewat proyek Ulubelu Binary Unit (30 MW) dan Lahendong (15 MW).

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan Pertamina Geothermal Energy Edwil Suzandi mengatakan, ketiga proyek tersebut menjadi bagian dari rencana ekspansi PGEO yang berlanjut pada tahun depan.

Kemudian, PGEO akan melakukan eksplorasi lapangan baru dengan mengantongi Final Investment Decision (FID) salah satu lapangan di Sumatra.

"PGEO juga mengkaji peluang untuk bisa ikut bidding (lelang) dari pemerintah. Tim sedang mencari lapangan mana saja yang bisa menambah aset eksplorasi PGEO di Indonesia," imbuh Edwil.

Selain itu, ekspansi dilakukan melalui kolaborasi dengan mitra strategis, maupun lewat merger dan akuisisi (M&A). Salah satunya, PGEO akan menindaklanjuti nota kesepahaman yang sudah diteken dengan perusahaan pengembang panas bumi Kenya, Geothermal Development Company Ltd. (GDC) dan Africa Geothermal International Ltd. (AGIL) untuk pengembangan lapangan panas bumi di Afrika.

"Saat ini tim sedang bekerja. Harapannya pada tahun 2025 kami bisa menyelesaikan kajian dan due diligence (uji tuntas) terhadap pengembangan usaha panas bumi di Afrika," terang Edwil.

Sedangkan untuk ekspansi di Turki, PGEO masih mencari aset yang sesuai dari sisi kalkulasi sumber daya dan komersialisasi. "Apabila dua hal itu tercapai, tentu kami akan go untuk pengembangan usaha di sana," tambah Edwil.

Alokasi Capex PGEO

Yang pasti, berdasarkan due diligence yang dilakukan PGEO, aksi M&A tidak akan terjadi pada tahun ini. Padahal, PGEO telah mengalokasikan belanja modal (capex) sebesar US$ 300 juta untuk membiayai aktivitas inorganik pada tahun 2024.

"Karena setelah kami melakukan peninjauan ulang atas aktivitas inorganik, ada di Turki dan di local company, setelah due diligence kami menyepakati untuk tidak melanjutkan pada tahun 2024," terang Direktur Keuangan Pertamina Geothermal Energy, Yurizki Rio.

Dus, PGEO fokus untuk merealisasikan capex pada aktivitas organik, dengan anggaran sebesar US$ 247 juta. Sampai dengan kuartal III-2024, serapan capex PGEO masih mini, yakni baru sebesar US$ 84,06 juta.

Terdiri dari development expenditure US$ 47,85 juta dan maintenance expenditure US$ 36,21 juta. Yurizki bilang, penyerapan yang masih mini ini karena ada kendala administrasi dan keterlambatan pengadaan. "Kami yakin di 2024 capex organik sebesar US$ 247 juta akan terserap," tegas Yurizki.

Kinerja Hingga Kuartal III-2024

Dalam sederet agenda ekspansi tersebut, kinerja PGEO hingga kuartal III-2024 nyaris stagnan. Pendapatan PGEO turun tipis 0,70% secara tahunan (year on year/yoy) dari US$ 308,19 juta menjadi US$ 306,02 juta.

Sedangkan laba bersih tumbuh dengan level yang mini sebanyak 0,36% (yoy) dari US$ 133,50 juta menjadi US$ 133,99 juta sampai September 2024. Meski begitu, Yurizki mengatakan bahwa kinerja keuangan PGEO berada di atas ekspektasi manajemen.

Dia mengatakan, pada awal tahun 2024 manajemen PGEO telah mengantisipasi adanya perlambatan kinerja. Seiring dengan proyeksi penurunan output produksi karena ada sejumlah aktivitas perawatan aset pembangkit.

Namun, secara operasional tingkat produksi listrik dan uap PGEO masih bisa tumbuh 0,31% (yoy) menjadi 3.597 Gigawatt hour (GWh). Hasil ini lebih baik 3,96% dari estimasi manajemen PGEO di angka 3.460 GWh hingga kuartal III-2024.

Hasil ini terjadi karena ada percepatan kegiatan maintenance di beberapa unit, penundaan maintenance di sejumlah unit serta optimalisasi pembangkitan.

Dengan begitu, meski ada penurunan secara tahunan, tapi realisasi pendapatan PGEO per September 2024 masih lebih baik dari estimasi awal di level US$ 295,87 juta.

Begitu juga dari sisi laba bersih yang sebelumnya diestimasikan hanya menyentuh US$ 88,08 juta. Adapun, kenaikan laba bersih PGEO juga ditopang oleh pendapatan bunga yang kuat dari optimalisasi pengelolaan dana, serta pengelolaan mata uang asing yang optimal.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sumber energi panas bumi memiliki peran penting dalam mencapai ketahanan energi nasional. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) nasional ditargetkan mencapai 10,5 GW pada 2035 mendatang.

Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Julfi Hadi mengatakan, PGE berkomitmen untuk terus mengembangkan kapasitas PLTP guna memenuhi target yang telah ditetapkan.

Saat ini, Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia dengan potensi mencapai 23,7 GW, namun pemanfaatannya masih minim, hanya sekitar 2,2 GW.

“Dalam dua hingga tiga tahun mendatang, PGE menargetkan peningkatan kapasitas 1 GW dan tambahan 1,5 GW pada 2030,” ujar Jufli dalam Webinar bertajuk "Peran Penting Industri Panas Bumi Dalam Kebijakan Transisi Energi dan Pencapaian Target Indonesia Emas 2045" yang diselenggarakan ReforMiner Institute pada Kamis (24/10).

Jufli menambahkan, PGE juga mengadopsi teknologi baru seperti pompa submersible listrik dan pengukur aliran dua fase untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Investasi untuk mencapai target ini diperkirakan mencapai US$ 17 miliar hingga US$ 18 miliar, dengan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional sebesar US$ 21 miliar hingga US$ 22 miliar.

Dalam hal pengurangan emisi, lanjut Julfi, energi panas bumi memiliki potensi yang luar biasa. Dengan pengembangan yang tepat, energi panas bumi di Indonesia diperkirakan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca tahunan sebesar 18-20 juta m³ CO?.

“Komitmen ini tidak hanya mendukung transisi energi bersih, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap upaya global mengatasi perubahan iklim,” ujarnya.

Sektor ini dapat menciptakan sekitar 1 juta pekerjaan baru, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentunya berdampak positif pada perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar proyek panas bumi.

Namun, lanjut Julfi, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan panas bumi tidaklah sedikit. Salah satu hambatan terbesar adalah risiko pengeboran, di mana hasil eksplorasi sering kali lebih rendah dari yang diharapkan.

Proses pengeboran hingga komersialisasi juga memakan waktu yang cukup lama, yakni 5 hingga 15 tahun.

Selain itu, regulasi yang kompleks dan perizinan yang lambat menjadi kendala utama dalam menarik investasi di sektor ini.

"Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih fleksibel dan insentif yang memadai untuk mempercepat pengembangan energi panas bumi di Indonesia,” katanya.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Dina Nurul Fitria menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan industri dalam menghadapi tantangan global.

Pemerintah harus memberikan kepastian regulasi dan insentif yang mendukung pengembangan energi terbarukan, termasuk panas bumi. Pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk kemudahan alokasi lahan dan kebijakan insentif untuk pengembangan infrastruktur energi terbarukan.

“Inventarisasi sumber daya energi terbarukan di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi langkah penting untuk mencapai target bauran energi nasional. Dengan dukungan yang tepat, energi panas bumi dapat menjadi solusi strategis dalam mencapai ketahanan energi Indonesia,” katanya.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyampaikan, pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pengembangan panas bumi yang berkelanjutan.

Pengembangan panas bumi tidak hanya mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga memberikan stabilitas energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi.

Komaidi mencatat bahwa biaya operasional PLTP jauh lebih murah dibandingkan pembangkit listrik berbasis fosil, dengan rata-rata Rp 107,15/kWh. Selain itu, kapasitas operasi PLTP yang tinggi hampir setara dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, memungkinkan efisiensi tinggi dalam jangka panjang.

“Tantangan regulasi dan biaya awal yang tinggi masih menjadi kendala bagi banyak investor,” katanya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Komaidi menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang optimal untuk menciptakan value creation dari produk turunan panas bumi.

Komaidi mencontohkan, negara-negara seperti Selandia Baru dan Jepang telah sukses memanfaatkan produk turunan seperti green hydrogen dan ekstraksi silika untuk meningkatkan keekonomian proyek panas bumi.

Indonesia juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk-produk ini sebagai bagian dari industri energi terbarukan. Dengan demikian, pengembangan panas bumi dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara dan mendukung target transisi energi bersih.

“Kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci utama untuk mewujudkan potensi ini,” katanya.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) mengejar target penambahan kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan.

Emiten milik taipan Prajogo Pangestu ini mulai mengucurkan investasi yang cukup jumbo pada tahun 2024.

Direktur Barito Renewables Energy, Merly mengungkapkan belanja modal alias capital expenditure (capex) BREN dialokasikan untuk dua keperluan. Yakni untuk pemeliharaan (maintenance) aset eksisting serta ekspansi pengembangan kapasitas pembangkit listrik.

Sampai dengan September 2024, BREN sudah mengucurkan capex sekitar US$ 52,4 juta. Dana tersebut dialokasikan untuk aset eksisting sekitar 33 juta dan untuk kebutuhan pengembangan sekitar US$ 19 juta.

"Di akhir tahun ini karena proyek ekspansi sudah mulai, kami memperkirakan total capex yang dibutuhkan akan berjumlah kurang lebih US$ 165 juta," kata Merly dalam paparan publik, Kamis (24/10).

Sebagai gambaran saja, estimasi capex BREN tersebut setara dengan Rp 2,57 triliun. Jika dikonversi menggunakan kurs saat ini sebesar Rp 15.580 per dolar Amerika Serikat.

Tonton:Atasi Polemik BREN, BEI Akan Merevisi Beleid Free Float IPO

Direktur Utama Barito Renewables Energy, Tan Hendra Soetjipto mengatakan salah satu strategi pertumbuhan BREN adalah melakukan akuisisi terhadap aset energi terbarukan di dalam maupun luar negeri. Tapi, Hendra belum merinci rencana akuisisi lanjutan yang akan dilakukan oleh BREN.

Hendra hanya menegaskan fokus BREN untuk saat ini masih pada aset energi terbarukan berbasis panas bumi dan angin.

"Apakah akan ke air atau surya? masih belum ada rencana ke arah sana, Tapi ke depan tidak menutup kemungkinan. Sangat tergantung pada feasibility dari proyek tersebut," kata Hendra.

Saat ini, BREN memiliki total kapasitas 965 MW yang terdiri dari 886 MW Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) dan 79 MW dari Pembangkit Listrik Tenaga Baru (PLTB). BREN ingin mencapai 1 Gigawatt (GW) pada tahun 2025 melalui penambahan kapasitas di aset eksisting, dan 1,95 GW pada tahun 2030 dengan proyek pengembangan baru (green field).

BREN mengoperasikan tiga aset panas bumi, yakni Salak, Wayang Windu dan Darajat. BREN pun sedang melakukan eksplorasi di aset Hamiding dan Sekincau. Di panas bumi, BREN membidik target kapasitas 1.784 MW - 2.439 MW pada tahun 2032.

Sementara untuk angin, kapasitas saat ini berasal dari PLTB Sidrap 1. BREN sedang mengembangkan PLTB Sidrap 2, serta aset di Sukabumi dan Lombok. BREN menargetkan total kapasitas PLTB bisa mencapai 397 MW pada tahun 2032.

Hendra menerangkan dalam jangka pendek hingga tiga tahun ke depan, proyek strategis BREN adalah penambahan kapasitas panas bumi hingga 104,6 MW. BREN mengestimasikan capex sebesar US$ 346 juta untuk mencapai target tersebut.

Penambahan kapasitas akan dilakukan melalui ekspansi pembangkit baru serta peningkatan kapasitas pada unit eksisting. Dengan rincian sebagai berikut:

Ekspansi/Pembangunan Pembangkit Baru:

1. Wayang Windu Unit 3, kapasitas 30 MW dengan estimasi capex US$ 106 juta

2. Salak Unit 7, kapasitas 40 MW dengan estimasi capex US$ 133 juta.

Peningkatan kapasitas pada unit eksisting:

1. Darajat Unit 2 Uprating, dengan penambahan kapasitas 2 MW, tanpa memerlukan capex.

2. Wayang Windu Unit 1 & 2 Retrofit, dengan penambahan kapasitas 18,4 MW. Perkiraan capex US$ 57 juta

3, Salak Unit 4, 5, dan 6 Retrofit, dengan penambahan kapasitas 7,2 MW. Perkiraan capex US$ 23 juta

4. Darajat Unit 3 Retrofit, dengan penambahan kapasitas 7 MW. Perkiraan capex US$ 27 juta.

JAKARTA - Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mencapai target kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ( PLTP ) sebesar 10,5 Giga Watt (GW) pada 2035. Berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, industri, akademisi, media massa, dan masyarakat, perlu bekerja sama memastikan transisi energi berjalan lancar menuju target Indonesia Emas 2045 dan net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Pengembangan energi panas bumi, yang memiliki cadangan besar di Indonesia, harus dioptimalkan untuk mendukung ketahanan energi nasional. Sinergi ini diharapkan tidak hanya memajukan sektor energi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin global dalam energi terbarukan. Melalui pendekatan pentahelix, setiap pihak diharapkan dapat berkontribusi sesuai peran masing-masing.

Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE), Julfi Hadi mengatakan, Indonesia saat ini memiliki cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia dengan potensi mencapai 23,7 GW akan tetapi pemanfaatannya masih minim hanya sekitar 2,2 GW. PGE berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan terus mengembangkan kapasitas PLTP guna memenuhi target yang telah ditetapkan.

"Dalam dua hingga tiga tahun mendatang, PGE menargetkan peningkatan kapasitas 1 GW dan tambahan 1,5 GW pada 2030," ujar dia dalam webinar bertajuk "Peran Penting Industri Panas Bumi dalam Kebijakan Transisi Energi dan Pencapaian Target Indonesia Emas 2045" di Jakarta, dikutip Jumat (25/10/2024).

Menurut dia, PGE juga mengadopsi teknologi baru seperti pompa submersible listrik dan pengukur aliran dua fase untuk meningkatkan efisiensi operasional. Investasi untuk mencapai target ini diperkirakan mencapai USD17-18 miliar, dengan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional sebesar USD21-22 miliar.

Dalam hal pengurangan emisi, lanjut Julfi, energi panas bumi memiliki potensi yang luar biasa. Dengan pengembangan yang tepat, energi panas bumi di Indonesia diperkirakan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca tahunan sebesar 18-20 juta m� CO?.

"Komitmen ini tidak hanya mendukung transisi energi bersih, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap upaya global mengatasi perubahan iklim," ujarnya.

Sektor ini dapat menciptakan sekitar 1 juta pekerjaan baru, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentunya berdampak positif pada perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar proyek panas bumi.

Namun, lanjut Julfi, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan panas bumi tidaklah sedikit. Salah satu hambatan terbesar adalah risiko pengeboran, di mana hasil eksplorasi sering kali lebih rendah dari yang diharapkan. Proses pengeboran hingga komersialisasi juga memakan waktu yang cukup lama, yakni 5 hingga 15 tahun. Selain itu, regulasi yang kompleks dan perizinan yang lambat menjadi kendala utama dalam menarik investasi di sektor ini.

"Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih fleksibel dan insentif yang memadai untuk mempercepat pengembangan energi panas bumi di Indonesia," kata dia.

Pada kesempatan itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) unsur konsumen Dina Nurul Fitria menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan industri dalam menghadapi tantangan global. Pemerintah harus memberikan kepastian regulasi dan insentif yang mendukung pengembangan energi terbarukan, termasuk panas bumi. Pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk kemudahan alokasi lahan dan kebijakan insentif untuk pengembangan infrastruktur energi terbarukan.

"Inventarisasi sumber daya energi terbarukan di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi langkah penting untuk mencapai target bauran energi nasional. Dengan dukungan yang tepat, energi panas bumi dapat menjadi solusi strategis dalam mencapai ketahanan energi Indonesia," katanya.

Sementara, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pengembangan panas bumi yang berkelanjutan. Pengembangan panas bumi tidak hanya mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga memberikan stabilitas energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi.

Komaidi mencatat bahwa biaya operasional PLTP jauh lebih murah dibandingkan pembangkit listrik berbasis fosil, dengan rata-rata Rp 107,15/kWh. Selain itu, kapasitas operasi PLTP yang tinggi hampir setara dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, memungkinkan efisiensi tinggi dalam jangka panjang. "Tantangan regulasi dan biaya awal yang tinggi masih menjadi kendala bagi banyak investor," katanya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Komaidi menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang optimal untuk menciptakan value creation dari produk turunan panas bumi. Contohnya, negara-negara seperti Selandia Baru dan Jepang telah sukses memanfaatkan produk turunan seperti green hydrogen dan ekstraksi silika untuk meningkatkan keekonomian proyek panas bumi. Indonesia juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk-produk ini sebagai bagian dari industri energi terbarukan. Dengan demikian, pengembangan panas bumi dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara dan mendukung target transisi energi bersih. "Kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci utama untuk mewujudkan potensi ini," kata dia.

Para narasumber pun sepakat bahwa kesuksesan pengembangan energi panas bumi di Indonesia bergantung pada komitmen bersama dari seluruh pihak yang terlibat. Pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat harus saling bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang mendukung dan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan energi terbarukan.

Dukungan yang kuat dari media juga dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam transisi energi ini. Dengan langkah yang tepat, Indonesia dapat menjadi pemimpin global dalam pemanfaatan energi panas bumi dan mencapai target ketahanan energi yang berkelanjutan.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Bank Indonesia mengajak para investor di China untuk memanfaatkan peluang investasi di Indonesia, khususnya pada proyek strategis energi terbarukan, teknologi digital, serta hilirisasi industri.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni P. Joewono mengatakan, Indonesia secara konsisten menjadi salah satu negara tujuan investasi yang paling menjanjikan bagi China.

Dalam acara Indonesia-China Business Forum (ICBF) 2024 yang merupakan forum untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dan China, dan mempromosikan investasi di sektor-sektor strategis, Bank Indonesia mempromosikan proyek investasi strategis Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) di Candi Umbul Telomoyo, Jawa Tengah kepada investor dan asosiasi bisnis/industri, serta perwakilan pemerintah yang menangani kebijakan ekonomi, investasi manufaktur dan ekonomi hijau di China.

"Hal itu menjadi salah satu yang dapat menjadi pertimbangan para investor untuk investasi di Indonesia," jelas Doni dalam keterangan resmi, Jumat (26/9).

Doni juga menyampaikan beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Pertama, stabilitas rupiah yang terjaga dan likuiditas yang memadai, didukung langkah mendorong penggunaan transaksi mata uang lokal (local currency settlement/LCT) untuk perdagangan dan investasi bilateral.

"Sejak diimplementasikan pada tahun 2021 hingga Juli 2024, nilai transaksi antara Indonesia dan China dengan menggunakan mata uang lokal mencapai US$ 1,2 miliar, dengan rata-rata pengguna bulanan telah mencapai lebih dari 300 perusahaan," ungkapnya.

Kedua, kondisi fundamental makroekonomi Indonesia yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ketiga, komitmen penuh pemerintah Indonesia pada reformasi struktural, terutama dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif untuk hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian.

Keempat, pertumbuhan digitalisasi yang signifikan. Selama setahun terakhir, pertumbuhan transaksi pembayaran digital berbasis QR code mencapai 200% dengan total lebih dari 52 juta pengguna dan 33 juta merchant.

Kelima, komitmen Indonesia untuk mendorong ekonomi yang inklusif dan hijau.

"Dalam hal ini, Bank Indonesia memberikan dukungan kerangka kebijakan makroprudensial yang pro-growth," ujarnya.

Selain itu Forum ICBF 2024 membahas isu di antaranya terkait peluang investasi di sekuritas Bank Indonesia serta peran LCS dalam mengurangi ketergantungan pada valuta asing lain seperti USD, untuk meminimalisir risiko fluktuasi nilai tukar dan meningkatkan efisiensi transaksi lintas negara.

Bank Indonesia juga menerima beberapa pernyataan minat, baik langsung kepada Bank Indonesia maupun bank perantara, untuk membeli Sekuritas Bank Indonesia.

ICBF 2024 diselenggarakan atas kolaborasi Bank Indonesia dengan UOB China dan Bank Mandiri Shanghai, didukung oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Shanghai dan Duta Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok.

Forum ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi pelaku usaha dan investor dari kedua negara, serta memperkuat fondasi kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menerangkan, pertumbuhan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) selama 10 tahun terakhir mencapai dua kali lipat. Diungkapkannya, kapasitas listrik PLTP itu mencakup 18,5% dari total listrik energi baru terbarukan nasional atau 3 persen dari total 93 GW.

"Dalam 10 tahun terakhir akumulasi investasi pembangunan PLTP juga tumbuh signifikan, yaitu naik hingga 8 kali lipat pak. Jadi tumbuh 8 kali lipat, sehingga 2024 diperkirakan investasi di geothermal sebesar USD8,7 miliar (setara Rp133 triliun dengan kurs Rp15.290 per USD)," ujar Bahlil dihadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara pembukaan The 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024 di Jakarta Convention Center, Rabu (18/9/2024).

Bahlil menambahkan, pembangunan PLTP juga menciptakan lapangan kerja kurang lebih sekitar 900 ribu dan memberikan kontribusi kepada negara kurang lebih RP16 triliun. Tidak hanya dampak ekonomi, lanjut Bahlil, PLTP juga berkontribusi untuk mengurangi 17,4 juta ton emisi co2 per tahun di indonesia.

"Semua capaian itu tidak lepas dari arahan dan komitmen bapak presiden untuk mendorong EBT termasuk energi panas bumi di tanah air," tegas Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga mengungkapkan, bahwa Indonesia sejatinya memiliki potensi panas bumi atau geothermal sebesar 40% dari total energi panas bumi di dunia atau setara dengan 24 Gigawatt (GW). Katanya, saat ini kapasitas pembangkit listrik panas bumi di Indonesia mencapai 2,6 GW atau terbesar nomor dua di dunia.

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia atau ESDM mengungkapkan, pengembangan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sesuai komitmen Indonesia dalam Paris Agreement dan target Net Zero Emission (NZE) di 2060 memerlukan investasi setidaknya sekitar USD14,2 miliar atau setara Rp217,8 triliun untuk meningkatkan kapasitas listrik EBT menjadi 8,2 Giga Watt (GW).

"Kita memerlukan investasi hingga tahun depan (2025) investasi hingga USD14,2 miliar guna menaikkan kapasitas dari renewable itu hingga 8,2 gigawatt (GW). Kita bisa menaikkan bauran energi terbarukan tahun depan dari 13% menjadi 21%," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Kamis (5/9/2024).

Menurut Eniya, peningkatan kapasitas listrik EBT sesuai target pada tahun 2025 bukanlah sebuah keniscayaan namun memerlukan dana investasi yang sangat besar. "Jadi memang perlu dana yang besar, tetapi bukan tidak mungkin," tutur Eniya.

Eniya mengungkapkan, beberapa sumber-sumber energi terbarukan di Indonesia yang potensi ketersediaanya mencukupi bahkan beberapa melimpah seperti, solar (3.294 GW), angin (155 GW), air (95 GW), arus laut (63 GW), BBN (57 GW) dan anas Bumi (23 GW).

Untuk sumber energi panas bumi yang potensinya sangat besar dan berperan penting dalam mewujudkan NZE, Eniya mengatakan, sudah menawarkan pengembangannya kepada investor.

"Indonesia memiliki potensi sumber energi panas bumi yang melimpah hingga mencapai 23,6 GW dengan yang sudah termanfaatkan 2,6 GW (11%) sehingga ketersediaannya untuk dimanfaatkan masih sangat terbuka. Sudah kita tawarkan ke berbagai pihak dan sekarang sudah ada yang di-develop. Ada yang masih kita tawarkan kepada investor yang berminat mengembangkan panas bumi di Indonesia," terang Eniya.

Selain mempunyai potensi yang besar sebagai base load, ketersediaan sumber EBT hampir ada di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah berencana menawarkan 5 wilayah kerja panas bumi pada tahun 2025 mendatang untuk Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) yakni, Gn Lawu (+-195 MW), Sipoholo Ria-Ria (+-35 MW) dan Cubadak - Panti (+-30 MW) dan 2 Tender Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), satu di Telaga Ranu (+-85 MW) dan Wapsalit (+-46 MW).

"Kami berharap 5 lokasi panas bumi tersebut dapat menarik investor untuk mengembangkannya," pungkas Eniya.

Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebut risiko investasi pada eksplorasi panas bumi menjadi persoalan serius proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengatakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bukan menjadi salah satu penghalang terhambatnya proyek tersebut.

“Nah karena investasinya mahal, karena risiko eksplorasinya tinggi dan biaya eksplorasinya bertambah besar, maka harga jual tenaga listriknya juga tinggi,” kata Fabby saat dihubungi Bisnis.com belum lama ini.

Fabby menuturkan, saat ini harga jual listrik yang bersumber dari panas bumi yang diusulkan oleh pihak asosiasi dipatok diatas 10 cent per Kwhnya.

Fabby melihat angka ini masih terlalu tinggi bagi PLN. Sebab, PLN menginginkan harga listrik yang mereka beli dari sumber panas bumi berada diangka 8 cent.

“Nah, ini di harga tersebut itu masih dianggap terlalu tinggi oleh PLN. Karena PLN kalau saya lihat ya itu berharapnya harganya bisa dibawah 8 cent misalnya,” ucap Fabby.

Lebih lanjut, Fabby menyampaikan perlu adanya langkah konkret dari pemerintah untuk pengembangan proyek PLTP ini, salah satunya mengambil alih risiko eksplorasi, sehingga lapangan panas bumi yang nantinya dilelang kepada operator merupakan lahan yang sudah siap berproduksi.

“Kalau risiko itu diambil oleh pemerintah, maka diharapkan harga pengembangan panas bumi bisa turun, dan harga jual listriknya murah. Kalau lebih murah ya PLN bisa beli, gitu,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, pemanfaatan sumber daya panas bumi untuk keperluan energi listrik belum maksimal.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan, dari jumlah sumber daya panas bumi sebesar 23.531 megawatt (MW), pemanfaatannya untuk kebutuhan listrik baru sekitar 11%.

“Baru sebesar 2.597,5 MW atau baru sekitar 11% energi panas bumi dari total sumber daya yang dimanfaatkan untuk menjadi sumber energi listrik,” kata Wafid dalam acara Kolokium PSDMBP, Kamis (1/8/2024).

Wafid mengatakan bahwa saat ini Badan Geologi khusunya Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan panas Bumi (PSDMBP) terus mempercepat pengembangan panas bumi. Salah satunya dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi panas bumi.

“Oleh karena itu, percepatan pengungkapan potensi dan peningkatan statusnya untuk dikonversi mejadi energi merupakan hal yang menjadi fokus [Badan Geologi],” ujarnya.

JAKARTA, investor.id – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mengungkapkan bahwa perseroan berencana melangsungkan ekspansi anorganik melalui akuisisi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di dalam maupun luar negeri pada 2025, dengan total kapasitas 175 MW.

Namun, manajemen Pertamina Geothermal belum merinci aset PLTP yang akan diakuisisi dan besaran nilai transaksinya. “Keterbukaan informasi tersebut memberikan kepastian mengenai target kapasitas yang hendak diakuisisi Pertamina Geothermal pada tahun depan,” tulis Investment Analyst Stockbit Sekuritas, Theodorus Melvin dalam ulasannya, Rabu (24/7/2024).

Sebelumnya, emiten berkode saham PGEO tersebut tidak merinci timeline dan rencana target kapasitas yang akan diakuisisi nantinya. Adapun tambahan kapasitas sebanyak 175 MW setara dengan 26% dari total kapasitas PGEO yang mencapai 672 MW hingga kuartal I-2024.

Baru-baru ini, Direktur Utama PGEO Julfi Hadi mengatakan bahwa pihaknya masih mengkaji potensi panas bumi dari PT Sorik Marapi Geothermal Power yang sedang dikembangkan oleh KS Orka Renewables, sebelum memutuskan aksi korporasi apa yang akan diambil oleh perseroan. Saat ini, PLTP Sorik Marapi memiliki total kapasitas sebesar 149 MW.

Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa PGEO berencana mengakuisisi PT Sorik Marapi Geothermal Power dengan nilai transaksi mencapai US$ 1 miliar. PT Sorik Marapi Geothermal merupakan salah satu proyek geotermal terbesar yang sedang dikembangkan di Indonesia dengan kapasitas hingga 240 MW.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News