JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut perampingan BUMN sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto . Pasalnya, Kepala Negara meminta perlunya efisiensi jumlah perusahaan pelat merah.

Angka BUMN saat ini mencapai 47 perusahaan dengan 12 kalster dan akan dipangkas menjadi 30 perseroan dengan menyisakan 11 klaster.

?Yang diinginkan oleh Pak Prabowo yaitu bagaimana efisiensi itu harus dipangkas. Hampir 30 persen yang selalu disampaikan beliau dan kalau teman-teman media juga ingat di BUMN juga dari 114 jadi 47 itu juga efisiensi,? ujar Erick Thohir saat ditemui di Kementerian BUMN, Jumat (8/11/2024).

Menjamurnya BUMN tidak serta merta bisa berkontrubusi terhadap pertumbuhan makro ekonomi, lantaran bisnis dan keuangannya yang tertekan atau ?sakit-sakitan?.

Dari 47 BUMN sebanyak 40 perusahaan dinyatakan sehat dan tujuh lainnya ?sakit-sakitan.' Erick menyebut, 85% perseroan masih dalam kondisi membaik, sekalipun Kementerian BUMN bekerja lebih keras lagi agar bisa menyehatkan tujuh perusahaan yang merugi.

?Tetapi dengan jumlah BUMN yang sekarang tinggal 47 membuktikan ini sehat. 40-nya sehat, tujuhnya masih restrukturisasi,? paparnya.

?Jadi ini yang kita akan follow up dan saya rencana akan mengumpulkan semua direksi dan komisaris di waktu yang tepat,? beber dia.

Adapun tujuh BUMN yang masih dinyatakan ?sakit? di antaranya PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Perum Perumnas, dan Perum PNRI.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal perkembangan terkini kasus Investree. Izin usaha Investree sudah dicabut OJK dan mantan CEO Investree Adrian Asharyanto Gunadi kabur ke luar negeri.

Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman, pihaknya siap menggandeng aparat penegak hukum untuk membawa Adrian pulang ke Indonesia.

"OJK bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap Sdr. Adrian Gunadi terkait dengan dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan, termasuk antara lain mengupayakan untuk mengembalikan Sdr. Adrian Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan," jelas Agusman dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, sesuai POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBTI) (POJK 10/2022), Investree wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi paling lama 30 hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha.

Ia menambahkan, setelah pencabutan izin usaha PT Investree Radhika Jaya, penagihan kepada penerima dana atau borrower akan tetap dilakukan. Borrower tetap berkewajiban untuk melakukan pelunasan seluruh kewajibannya kepada Pemberi Dana atau Lender.

"Proses penyelesaian kewajiban tersebut dilakukan melalui Tim Likuidasi," tuturnya.

Ia menyatakan dalam rangka menciptakan industri LPBBTI yang sehat, berintegritas, inklusif, tangguh dan resiliens, OJK telah dan akan terus melakukan langkah-langkah penguatan pengawasan (supervisory enhancement) terhadap industri Penyelenggara LPBBTI.

Lalu menyusun perubahan POJK 10/2022, serta melakukan upaya pengembangan dan penguatan industri LPBBTI sebagaimana tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri LPBBTI periode 2023 - 2028.

(ily/hns)

Jakarta -

Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih membuka kesempatan bagi para pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk segera mendaftarkan polisnya.

Kesempatan ini masih diberikan, sebelum Jiwasraya masuk ke tahap likuidasi atau fase pembubaran perusahaan. Ini sesuai dengan rencana yang telah disetujui pemegang polis dan regulator.

"Hal ini dikarenakan sifat dari Program Restrukturisasi Jiwasraya bersifat equal treatment, sebelum akhirnya perusahaan masuk ke fase pembubaran," kata R. Mahalen Prabantarikso, Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama Jiwasraya dalam keterangan terulis di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Mahelan menjelaskan jika tidak ada halangan, fase pembubaran Jiwasraya diproyeksikan mulai pada Desember 2024. Oleh karena itu, ia berharap para pemegang polis yang belum ikut Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk bisa segera menghubungi Tim Layanan Khusus atau Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR).

Mahelan juga menekankan manajemen telah menyiakan sejumlah saluran komunikasi, mulai dari call center (021) 5098 7151, WhatsApp +62 811-1465031, hingga surel customer_service@jiwasraya.co.id yang bisa dihubungi oleh pemegang polis Jiwasraya untuk mendaftarkan polisnya.

"Jika sampai batas waktu akhir para pemegang polis tidak bersedia ikut, maka status polisnya akan tetap berada di Jiwasraya. Di mana penerimaan manfaatnya akan menunggu hasil dari proses likuidasi dan disesuaikan dengan sisa aset perusahaan," terang Mahelan.

Proses Pembubaran Jiwasraya

Sebagaimana informasi menjelang fase pembubaran perusahan terdapat penambahan angka yang signifikan mengenai jumlah peserta Program Restrukturisasi Jiwasraya.

Pada periode September 2024, diketahui terdapat 648 polis yang awalnya menyatakan diri tidak bersedia, akhirnya memutuskan untuk mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya.

Mahelan mengungkapkan, penambahan jumlah peserta Program Restrukturisasi Jiwasraya di periode September 2024 berasal dari kelompok pemegang polis kategori bancassurance mencapai 128 polis dan pemegang polis kategori korporasi sebanyak 11 polis.

Sedangkan penambahan angka dari pemegang polis kategori ritel, jumlahnya mencapai 545 polis.

"Sehingga, sampai dengan awal Oktober 2024 ini Program Restrukturisasi Jiwasraya telah diikuti oleh 313.775 pemegang polis atau setara 2,4 juta orang," ungkap Mahelan.

Program Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan program penyelamatan manfaat polis dalam rangka menghindari potensi kerugian besar yang akan dialami pemegang polis dan negara.

Hal ini dilakukan menyusul kondisi likuiditas perusahaan yang terus tertekan sejak beberapa tahun terakhir.

(hns/hns)

Jakarta -

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencatat adanya penambahan signifikan terhadap jumlah peserta program restrukturisasi Jiwasraya jelang pembubaran perusahaan. Tercatat terdapat 648 polis yang akhirnya memutuskan mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya pada periode September 2024.

Plt Direktur Utama Jiwasraya Mahelan Prabantarikso mengatakan penambahan jumlah peserta program restrukturisasi Jiwasraya pada periode September 2024 itu berasal dari kelompok pemegang polis kategori bancassurance sebanyak 128 polis dan pemegang polis kategori korporasi sebanyak 11 polis. Sedangkan penambahan angka dari pemegang polis kategori ritel mencapai 545 polis.

"Oleh karena itu kami masih membuka kesempatan bagi yang belum ikut untuk bisa mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya," kata Mahelan dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10/2024).

Sejak dimulai hingga awal Oktober 2024, program restrukturisasi Jiwasraya disebut telah diikuti oleh 313.775 pemegang polis. Angka tersebut berasal dari pemegang polis kategori korporasi sebanyak 5.680 polis, pemegang polis kategori ritel mencapai 290.763 polis, dan sekitar 17.332 polis berasal dari pemegang polis kategori bancassurance.

Jika dikonversi, total jumlah peserta yang mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya disebut telah mencapai lebih dari 2,4 juta orang.

"Dan saat ini sudah 99,9% pemegang polis yang ikut program restrukturisasi Jiwasraya telah dipindah ke IFG Life sehingga diharapkan untuk pemegang polis yang belum ikut bisa segera mendaftarkan diri dan segera dipindah," tutur Mahelan.

Siapkan Tim Khusus

Untuk dapat mengajak pemegang polis yang belum mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya, manajemen Jiwasraya telah menyiapkan tim khusus yakni Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR).

Manajemen juga telah menyediakan beberapa kanal komunikasi yang dapat digunakan para pemegang polis yang belum ikut untuk dapat mengetahui secara rinci mengenai manfaat hingga tata cara mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya.

Hal ini dimaksudkan agar para pemegang polis yang belum ikut dapat terhindar dari potensi kerugian yang besar menyusul kondisi likuiditas perusahaan yang semakin tertekan. Ditambah ada wacana pencabutan izin usaha hingga pembubaran Jiwasraya yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Untuk yang ingin mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya, kami telah siapkan beberapa kanal mulai call center (021) 5098 7151, WhatsApp +62 811-1465031, hingga surel di customer_service@jiwasraya.co.id. Kami optimistis jumlah peserta akan terus bertambah," tutup Mahelan.

(aid/ara)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membubarkan delapan perusahaan dana pensiun khususnya untuk segmen Dana Pensiun Pemberi Kerja - Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK-PPMP). Delapan dana pensiun itu dibubarkan sepanjang 2024.

"Seluruhnya berdasarkan permohonan dari pendiri dengan tujuan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan program pensiun," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/10/2024).

OJK mengatakan sebagian besar Dana Pensiun yang dibubarkan ini dananya dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk memastikan hak peserta bisa terus diberikan dalam jangka panjang.

Sebagai informasi, sepanjang tahun ini OJK memang telah membubarkan sejumlah dana pensiun. Terbaru, OJK membubarkan Dana Pensiun Universitas Islam Bandung.

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (KDK) Nomor KEP-53/D.05/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Universitas Islam Bandung.

"Pembubaran Dana Pensiun Universitas Islam Bandung dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Universitas Islam Bandung," tulis keterangan OJK.

OJK juga telah membubarkan tujuh perusahaan dana pensiun. Seperti LEN Industri yang dibubarkan pada Agustus lalu, pada bulan April membubarkan Jasa Tirta II.

Kemudian beberapa dana pensiun yang lebih dulu dibubarkan pada awal 2024, Natour, Hotel Indonesia Internasional, LKBN Antara, dan Rajawali Nusantara Indonesia, serta Mandom LEN Industri.

(ada/rrd)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran platform peer to peer lending (P2P) itu.

Untuk diketahui, TaniFund telah dicabut izin usahanya oleh OJK pada Mei 2024 lalu. Pencabutan itu merupakan buntut dari masalah gagal bayar kepada para investor yang merupakan petani.

"Perusahaan telah menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran dan menunjuk 4 (empat) orang sebagai Tim Likuidasi," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya, Agusman, dalam keterangan tertulis, Rabu (2/10/2024).

Agusman mengatakan hasil RUPS itu telah menunjuk empat orang sebagai Tim Likuidasi. Tim Likuidasi diharapkan akan bekerja sesuai dengan rencana, adil, dan objektif.

"Tim Likuidasi tersebut sudah dapat menjalankan tugasnya sesuai rencana kerja dan diharapkan dapat bertindak adil, objektif, serta independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

Sebelumnya, OJK memang telah meminta TaniFund segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran platform peer to peer lending (P2P) itu.

Dalam catatan detikcom, OJK telah mencabut izin usaha TaniFund pada Mei 2024 lalu. Dengan begitu, penyedia pinjaman online (pinjol) untuk para petani itu sudah tidak boleh memberikan layanan pendanaan lagi di RI.

Pencabutan izin usaha TaniFund berawal saat perusahaan itu tersandung masalah gagal bayar kepada para investor beberapa tahun yang lalu. Kala itu pinjol para petani ini gagal melakukan pembayaran kepada 130 investor.

Kabar TaniFund gagal bayar 130 investor ini sudah tercium sejak akhir 2022 lalu. Dari 130 investor itu uang yang diinvestasikan mencapai Rp 14 miliar. Awalnya para investor ini masih menerima imbal hasil dan portofolio yang sesuai. Namun pada 2021 mulai terjadi beberapa masalah.

Simak: OJK Blokir 6.000 Akun yang Terlibat Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

(ada/rrd)

JAKARTA - Isu perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mencuat. Hal ini pun telah dikonfirmasi oleh Menteri BUMN, Erick Thohir yang menyebut bahwa nantinya jumlah BUMN akan dipangkas dari 47 menjadi 30.

"Jumlahnya mungkin ke depan 30," katanya kepada awak media, Senin (1/10/2024).

Lebih lanjut Erick menyebutkan, pembubaran BUMN ini sesuai dengan arahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, di mana penutupan diharapkan dilakukan pada perusahaan pelat merah yang tidak memiliki peran strategis.

Erick Thohir merinci kemungkinan perampingan akan dilakukan di sejumlah sektor seperti hotel, meskipun ia sendiri belum berani memastikan apakah sektor tersebut yang akan dibungkus. Dirinya menyebut bahwa perampingan di sektor lain juga masih terbuka.

"Ya seperti yang Pak Prabowo arahkan, apakah hotel, apakah rumah sakit, apakah yang lain, kita terbuka," imbuhnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Erick Thohir menargetkan perampingan BUMN bisa terealisasi hingga 2024. Erick mencatat, jumlah BUMN akan semakin mengecil, tetapi semakin besar food print-nya ini dilakukan dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Jakarta -

Ekonom senior Faisal Basri meninggal dunia hari ini, Kamis (5/9). Sosoknya dikenal sebagai ekonom yang berani dan kerap kali keras mengkritisi.

Karirnya dimulai sebagai akademisi. Pria kelahiran 6 November 1956 itu juga pernah berkarir di pemerintahan.

Dia pernah ditunjuk menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) oleh Menteri ESDM yang kala itu dijabat Sudirman Said pada 2014. Tujuannya untuk membuat tata kelola migas transparan dan memberantas mafia.

Kala itu suara dari Faisal Basri sebagai ketua tim tersebut menggemparkan sektor energi Tanah Air. Bagaimana tidak, Faisal Basri berhasil mengungkap bobroknya kinerja dari salah satu perusahaan energi yakni Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Pada 2014 lalu, Faisal pernah buka-bukaan kepada tim detikfinance mengenai tugas tim yang dipimpinnya itu. Kala itu Faisal bercita-cita untuk membersihkan sektor minyak dan gas dari para mafia.

Dia juga mengatakan akan menelusuri terkait dugaan banyak mafia di balik kinerja Petral.

"Tahu nggak satu perusahaan yang ikut tender di Petral? Nggak kan? Siapa yang punya perusahaannya, ambil minyak dari mana, harganya berapa, itu bagaikan akuarium yang butek. Nggak jelas bagaimana prosedur dan pemainnya. Tugas kami adalah menelusuri dari hulu sampai hilir sumbatan-sumbatan itu," kata Faisal saat ditemui di Hotel Shangri-La, Selasa (18/11/2014) lalu.

Berbagai temuan mencurigakan pun diungkap usai sebulan Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) dibentuk. Salah satu temuan dari Faisal dan tim adalah Petral yang membeli BBM justri bukan dari produsen minyak langsung (National Oil Companies) justri malah dari trader.

Ada sejumlah rekomendasi yang disampikan Faisal bersama timnya. Pertama menata ulang kewenangan penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM.

Kedua, tender penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM tidak lagi oleh Petral. Ketiga mengganti secepatnya manajemen Petral dari tngkat pimpinan hingga manajer.

Keempat menyusun kembali roadmap menuju world class trading oil company oleh manajemen baru. Kelima kinerja Petral diminta untuk diaudit forensik agar segala proses transparan.

Pada pertengahan 2015, akhirnya PT Pertamina membubarkan anak usahanya itu Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Salah satu alasan pembubaran itu memang terkait keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengadaan minyak mentan dan BBM.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

"Karena yang terjadi selama ini, akibat pengaturan pihak ketiga ini, diskon yang harusnya kita dapat 10% dari harga minyak misalnya, menciut menjadi hanya 2%," tegas Sudirman, di Hotel Dharmawangsa, Minggu (8/11/2015).

Ia menegaskan dengan adanya pembubaran Petral, maka diskon dari pembelian minyak dan BBM akan langsung diarahkan ke pemerintah lewat PT Pertamina.
Terkait kerugian negara dari praktik pihak ketiga dalam bisnis Petral, Sudirman belum menghitungnya.

"Dalam audit forensik ini tim membeberkan fakta-fakta orang-orang yang terlibat, apa-apa saja yang mereka perbuat. Tapi belum dihitung berapa besar kerugian negara," tegas Sudirman.

(ada/rrd)

JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo memastikan pembentukan tim likuidasi untuk membubarkan PT Jiwasraya (Persero) dilaksanakan pada September 2024. Adapun, target likuidasi perseroan pun dilakukan bulan ini

"Dalam proses, targetnya bulan ini kita terbentuk tim likuidasi," ujar pria yang akrab Tiko, di Gedung DPR, Senin (2/9/2024).

Sebagai tahapan, Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tengah membahas beberapa poin penting ihwal pembubaran Jiwasraya.

"Kami sedang diskusi dengan OJK karena likuidasi Jiwasraya ini beda dengan pengadilan niaga seperti yang lain ya," paparnya.

Baca Juga: Penyelewengan Jiwasraya Hampir Rp50 Triliun, Bulan Depan Dibubarkan

Perihal aset perseroan, pemegang saham akan menyerahkan kepada tim likuidasi. Di mana, tim akan mengatur mengenai pembagian hasil penjualan aset perusahaan. Misalnya kepada pemegang polis yang menolak dipindahkan ke IFG Life hingga peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya.

"Jadi nanti akan dibentuk tim likuidasi, nanti tim likuidasi akan mengatur mengenai pembagian hasil penjualan aset, apakah kepada pembangunan polis, apakah juga dari untuk setoran tambahan untuk DPPK-nya," beber dia.

Sebelum sampai ke tahap likuidasi, perusahaan melewati beberapa tahapan terlebih dahulu. Direktur Utama Jiwasraya R. Mahelan Prabantarikso merinci tahapan yang dimaksud, diantaranya pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, proses likuidasi hingga pelaporan likuidasi.

"Mungkin pertama diawali dengan pembatasan kegiatan usaha. Setelah itu ada proses pencabutan izin usaha, dan proses likuidasi sampai pelaporan likuidasi, kita mengikuti ketentuan yang berlaku saja, intinya begitu," ujar Mahelan saat ditemui di Kementerian BUMN.

Baca Juga: Erick Thohir Pastikan Perkara Jiwasraya Rampung di Semester I/2024

Dia memastikan, likuidasi Jiwasraya sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

JAKARTA - Kementerian BUMN bakal segera membubarkan PT Jiwasraya (Persero) usai pemegang saham melakukan restrukturisasi pemegang polis. Kabar ini dikonfirmasi langsung Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga.

Menurutnya, likuidasi BUMN di bidang asuransi jiwa ini sesuai dengan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Arya memperkirakan, pembubaran Jiwasraya dilakukan pada September 2024. Hanya saja, proses ini bisa saja disampaikan langsung oleh OJK.

"Jadi setelah berhasil hampir semua direstrukturisasi, ini akan dibubarkan. Perkiraan bulan September," ujar Arya saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Baca Juga: 7 BUMN Karya Bakal Dilebur, Restu Erick Thohir dan Menteri Basuki Sudah Dikantong

Sebelum perusahaan dibubarkan, langkah penyelamatan eks pemegang polis Jiwasraya sudah dilakukan Kementerian BUMN. Adapun skema yang ditempuh berupa mendirikan Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi atau Indonesia Financial Group (IFG).

Melalui IFG, Kementerian BUMN mengalihkan eks pemegang polis kepada IFG Life, unit usaha holding, lewat program restrukturisasi.

"Makanya kita bubarkan Jiwasraya, kita gantikan dengan IFG Life ini biar kembali kepada bisnis yang sebenar-benarnya," papar Arya.

Baca Juga: Kejagung Sita Uang Tunai Rp8,21 Miliar dari Terpidana Jiwasraya Benny Tjokro

Arya mengklaim restrukturisasi eks pemegang polis Jiwasraya berhasil dilakukan. Hingga kini, total polis yang alihkan ke IFG Life mencapai 99,6 persen. Artinya, masih ada 0,4 persen polis lainnya yang tidak mengikuti atau menolak restrukturisasi.

"Total nasabahnya itu untuk korporasi itu kemarin ada 5.686 korporasi. Kita berhasil melakukan restruk sebesar 99,6 persen. Bisa dikatakan 0,4 persen sisanya. Jadi berhasil banget ya, targetnya 85 persen, ternyata bisa," ucap dia.