REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keinginan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk diperiksa ditolak oleh penyidik KPK. Pemeriksaan ini dalam kapasitas Hasto sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Maruf Amin di Pemilu 2019.

Hasto mengatakan batal memberikan keterangan di hadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (15/8/2024). Hal ini lantaran penyidik yang menangani kasus dugaan rasuah di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) sedang memiliki agenda lain.

"Sesuai dengan panggilan saya historinya, seharusnya saya dipanggil pada Jumat, 16 Agustus, namun 16 Agustus itu ada pidato kenegaraan dari presiden, kemudian kami juga ada diskusi bedah buku tentang merahnya ajaran Soekarno di Museum Multatuli bersama dengan bapak Airlangga Pribadi, Bonnie Triyana, dan juga Bapak Rocky Gerung," kata Hasto pada Kamis (15/8/2024).

Hasto menyebut acara ini sudah direncanakan dua pekan lalu. Sehingga pada Senin (12/8), ia berkirim surat kepada KPK untuk memohon agar bisa dijadwalkan pemeriksaan pada hari ini atau dimajukan satu hari.

"Tetapi KPK rupanya sangat sibuk dan kami memaklumi hal tersebut sehingga akhirnya tadi disepakati untuk dijadwalkan ulang pada 20 Agustus, Selasa, jam 10 pagi. Sehingga nanti saya akan datang untuk memberikan keterangan yang diperlukan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujurnya," ujar Hasto.

Hasto sempat menjelaskan pemeriksaan terkait dugaan korupsi pada proyek di Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sebelum dirinya dipanggil, KPK sudah lebih dulu menghadirkan Yoseph Aryo Adhi Darmobyang di 2019 adalah Kepala Sekretariat Tim Pemenangan Jokowi-Maruf.

Berdasarkan informasi dari Yoseph Aryo Adhi Darmo ke Hasto, pemeriksaan terkait dengan langkah Tim Pemenangan saat itu membuat rumah aspirasi. Salah satu pihak yang ikut bergotong royong membuat rumah aspirasi pemenangan Jokowi-KH Maruf Amin belakangan dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus tersebut.

Sedangkan, Hasto kapasitasnya saat itu sebagai Sekretaris TKN Pemenangan Jokowi-KH Maruf Amin. “Salah satu yang bergotong royong untuk rumah aspirasi itu di belakang hari ternyata menjadi tersangka. Nah detilnya nanti kami akan tindaklanjuti setelah dilakukan pemberian keterangan di KPK,” ujar Hasto.

Hasto mulanya dijadwalkan memberikan kata sambutan dalam pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) Pangan dan Pertanian di Kantor DPP PDIP. Karena harus segera ke KPK, Hasto terpaksa meninggalkan acara tersebut. Tapi pada akhirnya, Hasto batal diperiksa KPK.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Ita tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan dilakukan pada Selasa (30/7/2024). Ita diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan Semarang.

"Yang bersangkutan memberi kabar ketidakhadiran karena harus menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait pengesahan RAPBD tahun 2024 dan meminta penjadwalan ulang tanggal 1 Agustus 2024," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto lewat pesan tertulis.

Dia menambahkan, Ita dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi. Hingga saat ini KPK diketahui belum mengumumkan secara resmi tersangka kasus dugaan korupsi di lingkup pemerintahan Kota Semarang. Tessa mengatakan, pengumuman tersangka akan dilakukan saat penahanan.

"Menunggu proses penyidikan dan penghitungan negara selesai," ujar Tessa saat ditanya tentang kapan kira-kira KPK akan mengumumkan status tersangka.

Terkait alasan tak memenuhi panggilan KPK, pada Selasa siang, yakni pukul 11:00 WIB, Ita memang menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Semarang. Agenda rapat yakni tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang. Ita meninggalkan Gedung DPRD Kota Semarang sekitar pukul 11:50 WIB.

Sementara itu suami Ita, yakni Alwin Basri, telah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa ini. Alwin diketahui menjabat sebagai ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah. Usai diperiksa, Alwin sempat meyampaikan pernyataan singkat. "Pokoknya mengikuti hukum. Sesuai hukum saja. Kita pokoknya negara hukum, kita patuh dengan hukum," ujarnya.

Dia pun mengaku sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). "Nggih (iya sudah menerima SPDP)," ujar Alwin.

Pada 17 Juli 2024 lalu, tim penyidik KPK menggeledah kantor Wali Kota Semarang. Selain kantor, tim KPK turut menggeledah kediaman pribadi Ita. Setelah itu, penyidik KPK melakukan serangkaian penggeledahan ke kantor-kantor dinas di lingkungan pemerintahan Kota Semarang.

Kemudian pada 25 Juli 2024, tim penyidik KPK juga menggeledah ruang Komisi D DPRD Jateng. Mereka turut memeriksa ruang kerja Alwin Basri. Komisi D DPRD Jateng membidangi permukiman dan tata ruang, bina marga, cipta karya, pengelolaan sumber daya air, perhubungan, pertambangan, energi, dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta pembangunan.

KPK mengungkapkan, serangkaian penggeledahan yang dilakukannya berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Terkait pemeriksaan dugaan korupsi di lingkungan Kota Semarang, empat orang telah dicekal bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. KPK mengatakan, mereka terdiri dari dua orang dari penyelenggara dan dua lainnya dari pihak swasta.

JAKARTA, investor.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan, Jumat (26/7/2024). Kehadiran Sakti dalam kapasitas sebagai komisaris di PT Teknologi Riset Global Investama.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, Saksi diminati keterangan pengetahuannya pada saat menjabat sebagai komisaris tentang pengadaan yang dilakukan perusahaan tersebut.

Dari informasi yang dihimpun, agenda pemeriksaan kali ini berkaitan dengan kasus pengadaan barang dan jasa kerja sama antara PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama (TOP).

Lewat pemeriksaan kali ini, KPK turut mendalami terkait dugaan aliran dana. Tessa menyampaikan dugaan tersebut akan didalami mulai dari terkait sumber maupun pemakaiannya.

“Jadi prosesnya seperti apa, dan ditelusuri terkait aliran dananya,” ujar Tessa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/7/2024)..

Sementara itu, saat dijumpai awak media usai pemeriksaan, Sakti enggan berbicara banyak terkait materi pemeriksaannya kali ini. Namun, dia menekankan kedatangannya kali ini sebagai upaya dirinya membantu KPK.

“Jadi sebagai warga negara yang baik, saya harus membantu KPK. Ini saya dikasih makan. Saya membantu KPK,” kata Sakti Wahyu usai menjalani pemeriksaan KPK.

Sakti Wahyu menegaskan dirinya telah menyampaikan apa yang diketahuinya kepada lembaga antikorupsi tersebut saat pemeriksaan.

“Artinya yang saya ketahui terhadap peristiwa itu. Itu kan terjadi di 2017-2018. Yang saya tahu saya sampaikan, yang saya tidak tahu ya saya tidak sampaikan,” ujar Sakti

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SEMARANG, investor.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa ruangan Wali Kota Semarang, dan ruangan dinas lain yang berada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. KPK membawa dua koper besar hasil pemeriksaan tersebut.

Pemeriksaan KPK yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB tersebut tidak hanya di kantor Wali Kota Semarang. KPK juga memeriksa ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Iswar Aminuddin, dan ruangan Badan Pengadaan Barang dan Jasa, di lantai enam Gedung Moch Ichsan. Termasuk memeriksa rumah pribadi Sekda di Perumahan Bukit Duta, Bukit Sari.

Meski tim penyidik telah meninggalkan area Balaikota, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau biasa disapa Ita belum terlihat keluar dari kantornya. Mobil dinas milik Ita yakni Toyota Innova Zenik dengan nopol H 1111 ZA masih terparkir di depan kantor Wakil Wali Kota Semarang.

Seperti diketahui, KPK tengah mengusut tiga perkara dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Ketiga perkara yaitu dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai, dan dugaan penerimaan gratifikasi. Terkait tiga perkara korupsi yang diusut itu, KPK telah melakukan pencegahan ke luar negeri untuk empat orang.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News