Pemerataan ekonomi dan pembangunan perlu dilakukan hingga ke desa-desa terpencil di Indonesia. Untuk mewujudkan itu, pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya penyaluran dana desa. Selama satu dekade terakhir, jumlah Desa Mandiri yang melonjak signifikan menjadi 17.203 desa.

Dalam kurun waktu 10 tahun, pemerintah menyalurkan Rp 609,68 triliun Dana Desa kepada 75.265 desa di seluruh Indonesia. Selain dana desa, cara lainnya untuk membuat desa jadi lebih maju adalah dengan menghadirkan layanan birokrasi yang andal.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) meluncurkan Learning Management System (LMS) Pamong Desa. Peluncuran LMS Pamong Desa dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa secara optimal dan merata kepada seluruh jajaran pemerintah desa yang tersebar di 75.265 desa.

Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyampaikan bahwa metode pembelajaran pelatihan peningkatan kapasitas secara konvensional yang memerlukan pertemuan secara tatap muka memiliki berbagai keterbatasan, mulai dari waktu, mobilisasi peserta hingga tempat kegiatan acara. Dengan adanya LMS Pamong Desa, perangkat desa dapat mengakses materi pelatihan secara online kapan saja dan di mana saja, sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas yang lebih cepat dan merata di seluruh pelosok Indonesia.

"Jika kita terus menggunakan pembelajaran klasikal (tatap muka), dengan jumlah pamong desa yang begitu banyak, mengumpulkan mereka secara fisik akan memakan waktu yang lama. LMS hadir sebagai solusi, karena pamong desa bisa belajar mandiri melalui pembelajaran daring," ujar Suhajar dalam keterangan resmi, Rabu (16/10/2024).

LMS Pamong Desa ini memungkinkan perangkat desa secara mandiri mengakses modul-modul pelatihan, mengikuti kursus yang disediakan, serta mendapatkan sertifikasi atas keahlian yang mereka peroleh. LMS juga dilengkapi dengan fitur interaktif yang memungkinkan pamong desa berkomunikasi dengan fasilitator maupun sesama peserta, menjadikan pembelajaran lebih dinamis dan aplikatif.

Suhajar menyoroti bahwa keberhasilan implementasi LMS Pamong Desa sangat bergantung pada tiga faktor penting. Pertama, dukungan aktif dari pemerintah daerah agar program ini dapat berjalan secara efektif di lapangan. Peran pemerintah daerah diharapkan bisa mendorong pamong desa di wilayahnya untuk memanfaatkan LMS dan memastikan bahwa program ini menjadi bagian dari kebijakan peningkatan kapasitas perangkat desa.

Faktor kedua adalah jaringan internet. Meski pemerintah pusat telah membangun jaringan Palapa Ring yang mencakup wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, Suhajar menekankan bahwa penguatan jaringan internet di tingkat lokal masih sangat diperlukan, terutama di daerah-daerah terpencil. Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyisihkan sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat infrastruktur jaringan internet sampai ditingkat desa.

Suhajar menyebutkan bahwa program BAKTI dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi belum sepenuhnya tuntas. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan seluruh desa memiliki akses internet yang memadai guna mendukung LMS ini.

Faktor ketiga adalah peran aktif semua pemangku desa. Pamong desa sebagai ujung tombak pembangunan desa diharapkan dapat berperan aktif dalam memanfaatkan LMS ini. Selain itu, Ditjen Bina Pemdes dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di tingkat kabupaten/kota dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan penggunaan LMS serta pengenalan fitur-fitur yang tersedia.

"Pamong desa harus belajar dan beradaptasi dengan teknologi ini. Kami akan memastikan mereka mendapatkan dukungan yang memadai agar bisa memanfaatkan LMS dengan maksimal," ungkap Suhajar.

Suhajar menambahkan bahwa LMS ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa secara signifikan dan memberikan dampak yang positif dalam percepatan pembangunan desa. Jika ketiga faktor ini berjalan dengan baik - dukungan pemda, penguatan infrastruktur jaringan, dan partisipasi pamong desa - maka kita akan melihat peningkatan kapasitas aparatur desa yang masif. Ini membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak,

LMS Pamong Desa juga sejalan dengan program prioritas pemerintah untuk memperkuat pemerintahan desa yang mandiri dan berdaya saing tinggi, serta mendukung visi Presiden dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa. Program ini akan terus dikembangkan dan dioptimalkan agar dapat menjangkau seluruh desa di Indonesia, termasuk yang berada di daerah terluar, tertinggal, dan terpencil.

Dengan peluncuran LMS ini, diharapkan pamong desa bisa lebih cepat meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa, demi mewujudkan desa-desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan bahagia.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P Bolombo mengungkapkan, Learning Management System (LMS) Pamong Desa hadir untuk memperkuat program peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelembagaan desa di 75.265 desa secara digital.

"LMS Pamong Desa ini merupakan upaya inovasi dari Ditjen Bina Pemdes untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa secara digital. Dengan LMS Pamong Desa, para aparatur desa bisa belajar dari mana saja sepanjang terhubung dengan internet. Ini adalah platform digital interaktif yang memungkinkan mereka mengakses materi pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan literasi digital mereka," ujar Dirjen Bina Pemdes, pada Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Implementasi dan Keberlanjutan Learning Management System (LMS) Pamong Desa, Selasa, (15/10).

Dirjen Bina Pemdes Kemendagri menyatakan bahwa pembelajaran klasikal atau tatap muka selama ini belum mampu menjangkau seluruh desa di Indonesia yang berjumlah 75.265 desa.

Dengan metode konvensional, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melatih pamong desa sangat besar. LMS Pamong Desa hadir sebagai solusi yang menjangkau semua desa tanpa terkendala oleh jarak dan waktu.

“Dengan 75.265 desa yang tersebar di seluruh Indonesia, pembelajaran klasikal atau tatap muka dianggap tidak efektif untuk menjangkau seluruh pamong desa. Proses pembelajaran konvensional memerlukan waktu dan biaya besar, sehingga menghambat upaya peningkatan kapasitas aparatur secara merata,” ungkap La Ode.

Peluncuran LMS ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi aparatur desa, tetapi juga memperkuat pemahaman mereka tentang literasi digital dan kecakapan teknologi yang penting dalam era digitalisasi saat ini.

Dengan LMS, aparatur desa dapat mengikuti pelatihan secara mandiri, kapan saja, tanpa harus meninggalkan tugas-tugas harian mereka di desa.

La Ode menambahkan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri telah melakukan sosialisasi tentang LMS ini secara bertahap, termasuk dari aspek regulasi dan memberikan pelatihan bagi para pelatih yang akan membantu melatih pamong desa saat menggunakan LMS. Saat ini, LMS Pamong Desa ditargetkan menjangkau 40.000 desa dengan 80.000 peserta.

"Kami terus berupaya memperluas jangkauan LMS ini. Selain memberikan pelatihan, platform ini juga memungkinkan pamong desa untuk berinteraksi interaktif melalui berbagai fitur sehingga mereka dapat terus memberikan masukan terkini," ujar La Ode.

LMS Pamong Desa dilengkapi dengan lebih dari 3.800 konten pelatihan yang dirancang sesuai kebutuhan perangkat desa.

Selain itu, platform ini juga dilengkapi dengan fitur pemantauan, yang memungkinkan proses pembelajaran dipantau mulai dari tahap pra, saat berlangsung, hingga pasca pelatihan.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembelajaran berjalan dengan baik dan membantu meningkatkan kompetensi pamong desa secara berkelanjutan.

“Kita bisa memantau dari sebelum hingga sesudah pelatihan. Ini adalah kelebihan dari LMS ini, karena kita bisa memastikan apakah para pamong desa terbantu oleh program ini. Kami berharap dengan adanya LMS, peningkatan kompetensi pamong desa bisa lebih masif dan merata,” tegasnya.

Dirjen Bina Pemdes juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung program ini agar dapat berjalan dengan optimal.

Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah, serta akses internet yang lebih merata, LMS ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi keterbatasan pembelajaran klasikal, serta mempersiapkan aparatur desa dalam menghadapi tantangan digitalisasi.

BANDUNG, iNews.id - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri mendorong aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa terus berinovasi dan mengoptimalkan potensi lokal. 

Hal itu diungkapkan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo saat membuka kegiatan pelatihan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa (P3PD) Tahun 2024 yang dilaksanakan serentak se-Indonesia, Kamis (22/8/2024). 

"Melalui pelatihan ini, kami berharap peserta saling berbagi pengalaman dan pengetahuan yang akan mendorong setiap desa untuk berinovasi dan mengoptimalkan potensi lokal,” kata La Ode dalam keterangan tertulisnya.

Ketua Tim Penggerak PKK Desa Dewasari, Kabupaten Ciamis, Arni Munawaroh menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan pelatihan P3PD. 

"Saya sangat mengapresiasi P3PD yang telah memfasilitasi pelatihan ini. Kami mendapatkan banyak sekali ilmu yang bisa diterapkan di desa kami. Selain itu, pelatihan ini juga memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan desa lain, yang tentunya sangat bermanfaat," ungkapnya.

Peserta lain, Azan Nur Baihaqi dari anggota BPD Desa Cijeungjing, Ciamis mengaku banyak ilmu yang didapat dari pelatihan tersebut dan siap diterapkan di desanya.

"Saya ucapkan terima kasih, dengan adanya kegiatan ini, kami dapat menambah wawasan, ilmu, dan teman baru. Silaturahmi antar peserta semakin erat, dan kami siap menerapkan apa yang telah kami pelajari di tempat kami bekerja," ujarnya.

Tingkat partisipasi peserta dalam pelatihan di Jawa Barat terpantau sangat tinggi, dengan kehadiran mencapai di atas 99% dan diperkirakan akan mencapai 100% hingga akhir kegiatan.

Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas pemerintahan desa dan kelembagaan desa di Jawa Barat, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. 

Pelatihan di Jawa Barat dihadiri 312 desa di 9 kabupaten, yaitu Bekasi, Bogor, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, Indramayu, dan Kuningan.

Sebanyak 1.248 peserta hadir dalam pelatihan yang berlangsung dari tanggal 21- 24 Agustus 2024. Pelatihan P3PD dibagi menjadi 39 kelas yang tersebar di tiga lokasi utama: Bogor, Cirebon, dan Bandung.

Sebanyak 78 orang pelatih dan 59 penceramah turut serta dalam pelatihan ini, dengan 33 orang penceramah memberikan materi tentang kepemimpinan dan 26 orang lainnya membahas pencegahan korupsi.

Editor: Kastolani Marzuki

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan, pentingnya kepala desa memiliki kemampuan leadership untuk mengembangkan desa. Menurutnya, seorang kepala desa tidak hanya bertindak sebagai pemimpin formal, tetapi juga menjadi guru dan orang tua yang membimbing masyarakat.

"Kalau dia (kepala desa) tidak memiliki kemampuan leadership walaupun di tingkat desa, maka tidak akan berkembang desa itu,” jelasnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Tomsi menyoroti isu subjektivitas dan potensi ketidakadilan yang harus diperbaiki dalam proses pendataan masyarakat kurang mampu di desa. Menurutnya, kepala desa yang adil seharusnya mencatat dan memberikan bantuan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan afiliasi politik atau dukungan pribadi.

"Oleh sebab itu kepemimpinan kepala desa ini penting. Itu juga kita lihat kadang-kadang yang ini dapat, ini yang lebih miskin tidak dapat, ini dimulai dari pendataan di desa," ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya membangun sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, transparan, dan akuntabel agar terhindar dari penyalahgunaan. Dana desa harus disadari bukanlah uang pribadi sehingga penggunaannya harus berdampak terhadap pembangunan desa. Dirinya juga memberikan atensi adanya kelompok-kelompok tertentu yang menunggu pembagian ketika dana desa dikucurkan. "Ini bukan untuk dibagi-bagi begitu saja, tapi digunakan untuk manfaat pembangunan desa," jelas Tomsi.

Tomsi juga menyerukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program. Ini seperti program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang memiliki kegiatan terkait kesehatan ibu dan anak, serta kebersihan di desa. Berbagai program itu penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di desa dan tak sedikit hidup miskin.

Selain itu, Tomsi juga mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang efektif. Apalagi BUMDes dapat didukung dengan penggunaan dana desa maksimal 40 persen. Ini menunjukkan bahwa BUMDes diakui sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian desa.

"Tapi coba lihat berapa persen BUMDes kita yang berhasil, hanya beberapa yang bisa menghasilkan, yang saya cuma ingat itu cuma lima atau enam, yang bisa menghasilkan memiliki penghasilan di atas 5 miliar [rupiah] dalam 1 tahun," jelas Tomsi.

Tomsi berharap, penerapan P3PD dapat berjalan dengan baik serta menekankan pada kualitas, keberlanjutan, dan efektivitas program. Tomsi menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada satu kali pelatihan, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan, pembelajaran berkelanjutan, dan evaluasi yang terus-menerus.