Eks gubernur Jakarta Anies Baswedan telah tiba di Gedung DPR untuk menghadiri pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wapres.

Pantauan di lokasi, Anies tiba Minggu (20/10) pukul 08.20 WIB. Ia tiba mengenakan jas berwarna hitam.

Anies juga tampak berbincang dengan sejumlah tamu. Sementara itu bersamaan dengan Anies juga tiba Mendag sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Sebelumnya duet Aanies di Pilpres 2024, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) juga telah tiba di Senayan. Ia sempat menyebut sudah janjian ingin bertemu Anies.

"Iya saya janjian (ketemu) sama Mas Anies," tutur dia.

Di Pilpres lalu Anies dan Cak Imin maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD dikalahkan Prabowo-Gibran dalam satu putaran.

Masyarakat Indonesia akan memilih kepala daerah di Pilkada 2024 pada November mendatang. Pilkada 2024 diramaikan oleh 1.552 paslon atau 3.104 orang calon kepala dan wakil kepala daerah yang tersebar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

kumparan kemudian mengolah data terkait calon pemimpin daerah dari situs https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pasangan_calon. Lantas, seperti apa fakta-faktanya?

Berdasarkan olah data yang telah kami lakukan, terdapat tiga klasifikasi paslon berdasarkan parpol pendukungnya. Ada yang didukung oleh lebih dari satu parpol, didukung satu parpol, atupun independen.

Sebanyak 1.388 paslon dari 1.552 paslon didukung lebih dari satu parpol. Sebanyak 111 paslon didukung oleh satu parpol. Hanya ada 53 paslon yang mendaftarkan diri secara independen.

Daerah dengan rasio paslon yang diusung satu parpol paling banyak berada di Sulawesi Utara, yakni 12 paslon. Sementara itu, provinsi dengan paslon independen terbanyak berada di Aceh, yakni 11 paslon. Baca selengkapnya di sini.

37 Daerah Lawan Kotak Kosong di Pilkada 2024

Sebanyak 37 wilayah pemilihan dengan paslon tunggal akan menghadapi kotak kosong pada Pilkada 2024. Angka ini menjadi yang tertinggi selama gelaran pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Masyarakat yang berada di daerah dengan kotak kosong akan mencoblos surat suara dua kolom berisi foto paslon dan kolom kosong. Kampanye pun dapat dilakukan oleh paslon maupun pendukung kotak kosong.

Apabila kotak kosong mendapat >50% suara, maka akan dilakukan pemilihan ulang pada September 2025. Pemilihan pada 2025 akan berlangsung sekitar enam bulan, dimulai Maret.

Berdasarkan olah data, wilayah pemilihan dengan paslon tunggal terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara. Masing-masing provinsi mempunyai 5 wilayah pemilihan yang akan melawan kotak kosong.

64 Calon Kepala Daerah Berstatus Mantan Terpidana

Sebelum adanya UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, syarat calon kepala daerah adalah tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tetapi, sejak dikeluarkannya UU tersebut, ada keterangan tambahan mengenai persyaratan maju calon kepala daerah bagi mantan narapidana. Syaratnya adalah sudah mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa ia telah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yag telah memperoleh kekuatan hukum.

Jika dikelompokkan berdasarkan jenis pemilihan calon kepala daerah, ada 17 calon bupati, 19 calon wakil bupati, 10 calon wali kota, 6 calon wakil wali kota, dan 2 calon gubernur yang merupakan mantan narapidana.

Dari 3.104 orang calon pemimpin daerah, 2.773 di antaranya adalah laki-laki. Calon perempuan hanya ada 331 orang. Secara umum, proporsi laki-laki dan perempuan di Pilkada 2024 mencapai 9 banding 1.

Semua provinsi pada dasarnya memiliki proporsi laki-laki yang lebih banyak dibanding perempuan. Bahkan, ada 4 provinsi yang keseluruhan calon pemimpinnya adalah laki-laki. Provinsi tersebut adalah Papua Pegunungan, Bali, Kalimantan Utara, dan DKI Jakarta.

Provinsi dengan jumlah calon pemimpin laki-laki terbanyak adalah Aceh dengan 152 orang. Sedangkan, provinsi dengan jumlah calon pemimpin perempuan terbanyak berada di Jawa Tengah dengan 37 orang.

Calon kepala daerah di Pilkada 2024 didominasi oleh generasi X, yaitu orang yang lahir di rentang 1965 sampai 1980. Sebanyak 1.858 orang atau 59,9% calon kepala daerah adalah Gen X.

Generasi kedua terbanyak adalah Milenial dengan jumlah 647 orang. Milenial lahir di rentang tahun 1981-1996. Di peringkat ketiga ada Baby Boomer (1946-1964) sebanyak 568 orang.

Persentase Gen Z atau mereka yang lahir di antara 1997 hingga 2012 hanya 0,9% atau 29 orang.

Calon pemimpin daerah termuda di Pilkada 2024 adalah Serena Cosgrova Franscies, S.Sos. dengan usia 25 tahun 12 hari. Ia akan berlaga memperebutkan posisi Walikota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Sementara itu, generasi tertua yang akan mengisi Pilkada 2024 adalah Pre-Boomer, yaitu orang dengan kelahiran kurang dari 1944 sampai 1945. Hanya ada 2 orang Pre-Boomer yang tersebar di Jambi dan DI Yogyakarta.

Drs. H. Muhammad Madel menjadi calon wakil kepala daerah tertua. Dengan usia 80 tahun, 2 bulan, 9 hari, ia berada di wilayah pemilihan Kabupaten Sarolangun, Jambi, sebagai calon bupati.

Sedangkan, calon kepala daerah tertua adalah H. Sukamto, S.H. yang berusia 79 tahun, 1 bulan, 22 hari. Ia akan berlaga merebut posisi Bupati Sleman, DI Yogyakarta.

Tingkat Pendidikan Calon Pemimpin Daerah

Dari 3.104 orang yang mengikuti kompetisi pemilihan kepala daerah 2024, ada 64 orang yang tidak mencantumkan riwayat akhir pendidikan mereka.

Diketahui ada lulusan SMP dan SD di antara mereka. Padahal, UU Pilkada menyebut minimal pendidikan kepala daerah adalah SMA.

Salah satu calon kepala daerah yang menyalahi aturan ini adalah Selfinus Kainama yang akan berebut posisi calon wakil bupati Kabupaten Seram Bagian Barat.

Calon pemimpin daerah paling banyak menyelesaikan studinya di jenjang S2. Sebanyak 1.155 dari 3.104 orang lulus S2. Disusul dengan lulusan S1 sebanyak 35,05% atau 1.088 orang. Selebihnya, diagram di bawah ini menyajikan data tingkat pendidikan seluruh calon kepala dan wakil kepala daerah.

Urutan provinsi dengan proporsi calon kepala dan wakil kepala daerah lulusan S3 terbanyak adalah DKI Jakarta (66,67%), Sulawesi Barat (18,42%), Kalimantan Utara (16,67%), dan yang paling sedikit adalah Papua Barat (2,78%).

Sementara itu, proporsi calon kepala dan wakil kepala daerah dengan lulusan SMA terbanyak ada di Sulawesi Utara (30,61%).

Reporter: Aliya R Putri

Debat perdana Pilgub Jakarta masih bergulir. Salah satu yang pertanyaan, yakni bagaimana memaksimalkan kelurahan sebagai pusat pengembangan SDM Jakarta.

Cagub nomor 1 Ridwan Kamil menegaskan masalah Jakarta tidak bisa diselesaikan seluruhnya dari Balai Kota. Oleh sebab itu, dirinya dan Suswono mempunyai konsep baru agar Jakarta menjadi kota global yang ramah dengan warganya.

"Pada kenyataannya tidak mungkin urusan Jakarta dibereskan sentralisasi dari balai kota. Maka konsep dari RIDO desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi," ucap Ridwan Kamil dalam debat di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10).

"Kelurahan itu ujung ASN, di bawah kelurahan ada RW, kita akan demokratisasi," tambah dia.

Politikus Golkar ini mengatakan, jika dirinya dan Suswono terpilih jadi gubernur dan wagub Jakarta, akan memberikan kebebasan kepada warganya untuk mendesain sendiri kota global yang mereka inginkan.

"Warga Jakarta yang pintar mendesain sendiri versi globalnya mereka dengan cara apa? Diberi anggaran Rp 200 juta per RW total Rp 1 M per tahun, insentif RT, RW dasawisma PKK, semua dinaikkan," kata RK.

"Kombinasi ini dibayangkan ada 2.700 RW dibimbing lurah untuk desain masa depan sendiri, gubernur bisa ngurus yang besar-besar, di level ujung bisa oleh lurah dan yang diberdayakan," tutup RK.

Sementara, Calon gubernur Jakarta nomor 3 Pramono Anung menjelaskan, Jakarta menempati urutan 74 dari 156 kota global. Ia menyebut Jakarta hanya unggul 2 poin dari Manila dan 4 poin dari Bangkok.

"Apa yang kami lakukan? Kita tahu sebagai kota global yang pertama paling penting aktivitas bisnis perekonomian, kedua SDA, ketiga dukungan politik, keempat keterbukaan informasi," kata Pram.

"Yang tidak kalah penting kesiapan kita untuk menjadi kota global. Untuk itu SDM menjadi sangat penting dalam penilaian indeks kota global," tambah dia.

Politikus PDIP ini menekankan, dengan 267 kelurahan, Pemprov Jakarta harus menjalankan progam yang sudah ada seperti Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul.

"Betul-betul negara harus hadir untuk itu, ini lah jadi persoalan kenapa SDM kita sering tidak siap. Pemerintah berkewajiban menyiapkan job fair, 3 bulan sekali di kantor kecamatan bahkan bila perlu kantor kelurahan. Inilah yang akan kami lakukan secara detail," jelas Pramono.

KPU Jakarta sudah menyiapkan seluruh teknis Pilgub Jakarta 2024 mulai dari pendaftaran, kampanye hingga debat paslon.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta, Astri Megatari, mengatakan, debat pasangan cagub dan cawagub Pilgub Jakarta akan dilaksanakan pada 6 Oktober 2024 untuk sesi pertama.

Debat tersebut akan menghadirkan pasangan calon secara bersamaan, tak seperti penyelenggaraan debat pemilihan presiden.

"Ada tiga kali debat, masing-masing debat sudah ada TV penyelenggara yang akan melaksanakan kemudian untuk pelaksanaannya sendiri seperti kemarin nanti kami akan mengundang kedua paslon baik dari gubernur, maupun wagub," kata Astri kepada wartawan di Kantor KPUD Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (22/9).

Astri menjelaskan, teknis debat akan dilakukan secara bersamaan antara gubernur dan wakil gubenur. Total ada tiga kali debat Pilgub Jakarta.

"Jadi nanti paslon tersebut kami lakukan berbarengan gitu, bukan seperti Pilpres kemarin yang satu-satu gitu kan. Kalau kemarin kan ada Capres, ada debat Cawapres. Kalau untuk Pilkada, debatnya ini langsung jadi dua-duanya akan langsung dihadirkan pada saat tiga kali debat itu," ucap dia.

Astri mengatakan, debat akan diselenggarakan dengan waktu 150 menit termasuk jeda iklan. KPUD Jakarta masih terus berkoordinasi terkait tempat pelaksanaan debat.

"Lalu juga untuk durasi ini kemungkinan kami akan sekitar 150 menit, untuk masing-masing debat dengan pelaksanaan 120 menit dan 30 menit untuk jeda iklan," ujar Astri.

"Kemudian untuk lokasi juga nanti kami masih menunggu tempat-tempat yang nantinya akan diajukan oleh para penyelenggara ini, para TV penyelenggara sebagai, lokasi untuk penyelenggaraan debat," tandas dia.

Pilgub Jakarta menghadirkan pertarungan koalisi gemuk KIM Plus melawan PDIP dan Hanura. KIM Plus mengusung Ridwan Kamil-Suswono, calon lainnya ada Pramono Anung-Rano Karno.

Pramono--meski harus melawan KIM Plus--tampaknya santai saja mengarungi Pilgub Jakarta ini. Sebagai politikus, kapasitas dan kredibilitas memang tak diragukan. Tapi, bagaimana dengan isi tas alias logistik?

"Yang menyangkut isi tas tentunya kebetulan di rumah saya tas banyak banget," kata Pramono sambil tertawa saat talkshow Info A1 kumparan, dikutip Jumat (6/9).

"Memang dalam pertarungan seperti ini, mau tidak mau, suka tidak suka, pengalaman yang ada di dalam politik, orang itu selalu ingin ikut yang menang," ujar Menseskab Presiden Jokowi itu.

Pram yang punya banyak teman pengusaha sempat dihubungi. Menurutnya, tidak ada yang setuju Pram maju di Pilgub Jakarta karena karier sebelumnya sudah lebih baik.

Namun, kondisi berbeda ketika dia menyatakan diri untuk serius maju. Dukungan lewat berbagai cara muncul tanpa komando.

"Begitu saya fight, misalnya di beberapa videotron sudah mulai muncul tuh, di Sudirman-Thamrin, spanduk mulai di mana mana. Artinya apa, yang bersemangat bukan saya dan Bang Doel saja. Mulai ada relawan yang bersemangat, teman yang bersemangat dan sebagainya," jelas dia.

Karena itu, dia tidak masalah dengan urusan logistik. Mesin partai PDIP dan Hanura di Jakarta ditambah dukungan dari berbagai pihak akan bekerja maksimal memenangkan pertarungan ini.

"Jadi, Gus, urusan isi tas itu, politik semua ingin ikut yang menang. Kalau tasnya banyak, mudah-mudahan menangnya juga," tutur dia.

Bicara soal strategi ke depan, Eks Wakil Ketua DPR itu juga tak mau ambil pusing. Bagi dia, Pilkada itu soal sosok, bukan semata jumlah partai pengusung.

"Saya yakin walaupun partai saya hanya satu yang mendukung, sekarang jadi 2 karena Hanura sudah memberikan dukungan, itu aja lebih dari cukup," kata dia.

Pramono menilai, mengelola mesin partai ditambah dorongan sosok dirinya dan Rano Karno atau Bang Doel akan bisa lebih lincah dalam mengambil hati rakyat.

"Dibanding terlalu banyak mesin, ngurusin mesin aja bingung sendiri," tutur dia.

"Pertarungannya seperti bukan David and Goliath, ini seperti Mike Tyson melawan petinju kelas bulu," ucap dia.

KPU bakal menggelar pemungutan suara ulang (PSU) untuk pengisian calon anggota DPD di Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut menyusul putusan MK nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang mengabulkan gugatan dari mantan anggota DPD, Irman Gusman.

PSU tersebut bakal digelar pada Sabtu (13/7) se-Provinsi Sumbar yang memiliki 17.569 TPS.

“Secara umum setelah saya koordinasi dengan teman-teman KPU Sumatera Barat persiapan insyaallah tinggal besok hari H dan siap untuk melayani pemilih dan peserta Pemilu khususnya DPD di Sumatera Barat,” kata Anggota KPU Divisi Data dan Informasi, Betty Epsilon Idroos, saat meninjau salah satu gudang logistik di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (12/7).

Pantauan di lokasi, pendistribusian logistik Pemilu seperti kotak suara dan surat suara juga dijaga oleh pihak Kepolisian.

“Ini sudah dalam proses pengiriman. Dari 11 kecamatan ini sudah hampir 10 kecamatan sudah terkirim didampingi oleh tim keamanan, dalam hal ini kepolisian,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Surya Efitrimen menyebutkan bahwa beberapa logistik Pemilu ini sudah dilakukan sudah didistribusikan terlebih dahulu untuk beberapa daerah yang lokasinya menjadi daerah terluar.

“Sampai hari ini sudah seluruh 19 kabupaten/kota mendistribusikan logistiknya menuju TPS, malah sudah ada yang sebelumnya seperti di Mentawai sudah didistribusikan sejak kemarin,” kata Surya.

Surya mengatakan, logistik PSU tersebut bakal langsung diterima oleh KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) agar segera bisa disiapkan di TPS.

“Pemungutan suara dimulai jam 7 selesai nanti jam 13, dilanjutkan dengan penghitungan hasil perolehan suara di setiap TPS,” ujarnya.

PSU calon anggota DPD di Sumbar ini diputuskan oleh MK setelah mengabulkan gugatan dari Irman Gusman. Irman menggugat Keputusan KPU nomor 360 sekaligus juga menolak keputusan KPU nomor 1563/2023 yang telah menetapkan 15 calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat. Dalam daftar itu, Irman Gusman tidak termasuk di dalamnya.

Irman mempermasalahkan surat keputusan KPU yang mencoret namanya dari daftar calon sementara (DCS) lantaran pernah jadi terpidana korupsi dan belum bebas bersyarat atau masa jeda selama lima tahun. Dengan pencoretan itu, ia tidak ikut serta dalam Pileg DPD 2024 untuk wilayah Sumatera Barat.

Irman sempat dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan KPU RI dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPD Dapil Sumbar pada 18 Agustus 2023. Namun pada 3 November 2023, ia tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

Adapun alasan KPU tidak mencantumkan nama Irman dalam DCT adalah karena KPU mempedomani putusan MK nomor 12/PUU-XX/2023 tentang mantan terpidana dengan vonis lebih dari lima tahun harus ada masa jeda tunggu selama lima tahun.

MK memberikan waktu 45 hari bagi KPU untuk melaksanakan putusan tersebut sejak putusan dibacakan pada 10 Juni lalu.

Kuasa Hukum Pihak Terkait sidang sengketa Pilpres 2024 Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea, protes karena merasa pertanyaannya tak dijawab oleh Ahli yang dihadirkan AMIN, Anthony Budiawan. Hotman juga merasa pemaparan dari Anthony sudah melebihi ahli hukum. Ia minta Anthony konsekuen dan tidak hanya omon-omon. Selengkapnya simak video di atas. #newsupdate #update #news #newsflash

Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju untuk hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat, 5 April 2024. Para menteri itu adalah adalah Menkeu Sri Mulyani, Mensos Tri Risma, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko PMK Muhadjir Effendy.

Kata Ketua MK Suhartoyo, majelis hakim menilai keterangan mereka penting. Dalam sidang pada 5 April nanti, para pihak tak dapat bertanya ke para menteri karena MK yang meminta.

Selengkapnya simak video di atas. #newsupdate #update #news #newsflash