JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Iqbal Ramadhan mengaku tak mendapat pengobatan saat dirinya terluka cukup parah di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Untuk diketahui, Iqbal merupakan salah satu pedemo aksi unjuk rasa tolak revisi Undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mendapatkan sejumlah tindak kekerasan dari aparat dalam demonstrasi tersebut.

"Enggak (diobatin) didiamkan dulu. Terus saya dibilang (seseorang), 'itu obati dulu'. Terus saya diam, saya kira mau diobati, (ternyata tidak diobati)," ungkap Iqbal saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Bukannya diobati, Iqbal mengaku bahwa ia malah dijadikan sebagai bahan ledekan oleh beberapa aparat.

"Malah banyak aparat yang pakai seragam hitam malah bilang, 'ini mau mati nih, mau mati', digituin saya. Diledek-ledekin," jelas Iqbal.

Lantaran aksi unjuk rasa tengah berlangsung ricuh, Iqbal sempat didiamkan tanpa diobati selama beberapa jam.

Setelah itu, ia dibawa ke Polda Metro Jaya dalam kondisi terluka untuk diamankan.

"Saya baru ditanganinya (diobati) di Polda (Metro Jaya)," tutur Iqbal.

Sebelumnya diberitakan, Iqbal Ramadhan menjadi salah satu korban dugaan penganiayaan saat unjuk rasa di sekitar gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2024).

Sekira pukul 15.00 WIB, Iqbal yang tengah berada di tengah kerumunan massa mendapatkan kabar bahwa salah satu pagar dekat gerbang pintu masuk utama Gedung DPR/MPR RI dirobohkan demonstran.

Bersamaan dengan itu, segelintir massa berupaya masuk ke area halaman Gedung DPR/MPR RI, termasuk Iqbal.

“Waktu saya baru banget loncat ke dalam pelataran gedung DPR itu, tiba-tiba ada (aksi) lempar-lemparan batu antara kedua belah pihak (aparat dan massa),” ujar Iqbal saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Khawatir terkena batu, anak penyanyi Machica Mochtar itu akhirnya berusaha mengamankan diri dengan mendekati salah satu aparat tak berseragam.

"Saya berpikir, enggak mungkin saya kabur lagi ke arah situ (massa), pasti kena kepala saya sama batu. Akhirnya saya berinisiatif mendatangi salah satu pihak aparat yang tidak berseragam. Saya bilang, 'Pak, tolongin saya, saya mau keluar, saya takut lemparan batu'," kata Iqbal.

"(Aparat tak berseragam itu bilang) ‘sudah, enggak apa-apa, kamu jalan saja'. Terus, saya sampaikanlah, 'Pak, saya mendingan di sini daripada saya ke sana, takutnya kena lemparan batu, salah sasaran'," tambah dia.

Saat yang bersamaan, Iqbal melihat orang yang dia kira temannya tengah mendapatkan intimidasi oleh aparat.

Tetapi, tak lama berselang dari momen tersebut, tiba-tiba ada aparat yang berpakaian bebas langsung menyuruhnya berjongkok dan membuka celana.

"Buka celana, terus saya lupa, selanjutnya kayak gimana. (Tapi) akhirnya ada yang menarik (menjambak) rambut saya dari belakang dengan kencang, menjambak. Pakai pentungan, baju loreng," ungkap Iqbal.

Dengan kondisi tanpa celana dan berjongkok, kepala Iqbal dipukul menggunakan pentungan tersebut oleh aparat. Sontak, dia protes atas tindakan itu.

"Kepala saya sempat dipukul, habis itu kuping saya ditonjok satu kali. Ya saya bilang, 'jangan pakai kekerasan dong!'. Tidak lama berselang, kakinya ke muka saya, ditendang,” ujar dia lagi.

Kepada aparat baju loreng tersebut, Iqbal sempat mengeluh kesakitan. Alhasil, dia langsung digelandang ke arah salah satu ruangan yang berada di DPR/MPR RI.

"Sepanjang perjalanan ke pos yang ruangan pos, saya mendapatkan berbagai banyak kekerasanlah. Perut saya dipukul, muka saya dipukul lagi. Iya, saya bersama kawan demonstran yang lain," kata dia.

Akibat kejadian ini, Iqbal mengalami patah tulang pada hidung hingga mengeluarkan banyak darah dan memar di bagian kepala dan ulu hati akibat pukulan.

Walau begitu, Iqbal tak bisa memastikan penyebab tulang hidungnya patah.

"Saya sebenarnya enggak terlalu lihat ya. Tapi, yang saya ingat, kalau bukan sepatu yang melayang ke muka saya, ya pukulan," kata dia.

"Ya saya sebenarnya sudah blackout, Mas. Posisi itu saya sudah bingung mau ngapain. Malamnya saya dan yang lain dibawa ke Polda Metro Jaya," ujar eks Presiden BEM Al Azhar tersebut.

Di Polda Metro Jaya, Iqbal baru mendapatkan penanganan oleh pihak kepolisian atas luka yang dideritanya.

Kini, polisi telah membebaskan Iqbal pada Jumat (23/8/2024) malam dan ia sudah bisa kembali ke pelukan keluarga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Iqbal Ramadhan menderita sejumlah luka akibat tindak kekerasan yang menimpanya saat diamankan dalam aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

"Patah (tulang) hidung, sini (ulu hati) saya rada sakit sih (gara-gara) dipukul atau ditendang sih, sama kepala saya sih (sakit)," ungkap Iqbal saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Iqbal tidak ingat betul tindak kekerasan apa yang membuat tulang hidungnya patah.

Sebab, ia mendapat cukup banyak pemukulan yang diarahkan ke sejumlah tubuhnya.

"Saya sebenarnya enggak terlalu lihat ya (patah tulang hidung karena tindakan apa). Tapi, yang saya ingat, kalau bukan sepatu yang melayang ke muka saya, ya pukulan," kata Iqbal.

"Saya sebenarnya sudah blackout (kehilangan kesadaran). Posisi itu saya sudah bingung mau ngapain," imbuhnya.

Adapun polisi telah membebaskan Iqbal pada Jumat (23/8/2024) malam dan ia sudah kembali ke pelukan keluarga.

Sebelumnya diberitakan, Iqbal merupakan salah satu pedemo yang menjadi korban dugaan penganiayaan saat unjuk rasa penolakan revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sekitar gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2024).

Sekira pukul 15.00 WIB, Iqbal yang tengah berada di tengah kerumunan massa mendapatkan kabar bahwa salah satu pagar dekat gerbang pintu masuk utama gedung DPR/MPR RI dirobohkan demonstran.

Bersamaan dengan itu, segelintir massa berupaya masuk ke area halaman Gedung DPR/MPR RI. Meski aparat menghalau mereka, aksi penerobosan itu tidak bisa dicegah.

Dari kejauhan, Iqbal melihat salah satu orang yang perawakannya mirip dengan temannya turut masuk ke pekarangan gedung wakil rakyat.

Karena trauma akibat kejadian nahas temannya pada 2019 yang koma saat berdemonstrasi soal Reformasi Dikorupsi, Iqbal memasuki pagar yang roboh untuk memastikan orang itu kawannya atau bukan.

“Waktu saya baru banget loncat ke dalam pelataran gedung DPR itu, tiba-tiba ada (aksi) lempar-lemparan batu antara kedua belah pihak (aparat dan massa),” ujar Iqbal saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Khawatir terkena batu, anak dari penyanyi Machica Mochtar itu akhirnya berusaha mengamankan diri dengan mendekati salah satu aparat tak berseragam.

"Saya berpikir, enggak mungkin saya kabur lagi ke arah situ (massa), pasti kena kepala saya sama batu. Akhirnya saya berinisiatif mendatangi salah satu pihak aparat yang tidak berseragam. Saya bilang, 'Pak, tolongin saya, saya mau keluar, saya takut lemparan batu'," kata Iqbal.

"(Aparat tak berseragam itu bilang) ‘sudah, enggak apa-apa, kamu jalan saja'. Terus, saya sampaikanlah, 'Pak, saya mendingan di sini daripada saya ke sana, takutnya kena lemparan batu, salah sasaran'," tambah dia.

Saat yang bersamaan, Iqbal melihat orang yang dia kira temannya tengah mendapatkan intimidasi oleh aparat.

Tetapi, tak lama berselang dari momen tersebut, tiba-tiba ada aparat yang berpakaian bebas langsung menyuruhnya berjongkok dan meminta Iqbal membuka celana.

"Buka celana, terus saya lupa, selanjutnya kayak gimana. (Tapi) akhirnya ada yang menarik (menjambak) rambut saya dari belakang dengan kencang, menjambak. Pakai pentungan, baju loreng," ungkap Iqbal.

Dengan kondisi tanpa celana dan berjongkok, kepala Iqbal dipukul menggunakan pentungan tersebut oleh aparat. Sontak, dia protes atas tindakan itu.

"Kepala saya sempat dipukul, habis itu kuping saya ditonjok satu kali. Ya saya bilang, 'jangan pakai kekerasan dong!'. Tidak lama berselang, kakinya ke muka saya, ditendang,” ujar dia lagi.

Kepada aparat baju loreng tersebut, Iqbal sempat mengeluh kesakitan. Alhasil, dia langsung digelandang ke arah salah satu ruangan yang berada di DPR/MPR RI.

"Sepanjang perjalanan ke pos yang ruangan pos, saya mendapatkan berbagai banyak kekerasanlah. Perut saya dipukul, muka saya dipukul lagi. Iya, saya bersama kawa demonstran yang lain," kata dia.

Berdasarkan memorinya, Iqbal bersama delapan demonstran lain yang turut ditangkap oleh aparat pada saat itu.

"Ada beberapa yang enggak (dapat kekerasan dari aparat), tapi ada beberapa yang mendapati hal yang sama kayak saya. Ada yang lebih parah malah. Kepalanya bocor, terus dijahit. Jadi darahnya itu nempel (membekas) ditembok," ungkap dia.

Iqbal tidak mengetahui apa yang dialami oleh demonstran yang turut ditangkap lalu digiring ke dalam salah satu ruangan dengannya.

Saat ditanya mengenai deskripsi ruangan tersebut, Iqbal mengaku tidak mengingatnya.

"Aduh saya enggak ingat. Soalnya posisi saya ditarik, dipukul-pukul," ucap Iqbal

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Iqbal Ramadhan, mengungkapkan, dirinya sempat dijambak dan ditendang oleh aparat saat ia diamankan dalam unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

"Ada yang menarik (menjambak) rambut saya dari belakang dengan kencang," ungkap Iqbal saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Iqbal menduga, aparat yang menjambaknya adalah seorang anggota TNI karena yang bersangkutan memakai baju loreng.

Kemudian, aparat itu berkali-kali memukul hingga menendangnya.

"Terus kepala saya sempat dipukul pakai pentungan sama si baju loreng. Terus, kepala saya sempat dipukul, habis itu kuping saya ditonjok satu kali. Ya saya bilang, 'jangan pakai kekerasan dong!'. Tidak lama berselang, kakinya ke muka saya. (Saya) ditendang," jelas Iqbal.

Kepada aparat baju loreng tersebut, Iqbal sempat mengeluh kesakitan. Alhasil, dia langsung digelandang ke arah salah satu ruangan yang berada di gedung DPR/MPR RI.

"Sepanjang perjalanan ke pos yang ruangan pos, saya mendapatkan berbagai banyak kekerasanlah. Perut saya dipukul, muka saya dipukul lagi. Iya, saya bersama kawan demonstran yang lain," kata dia.

Berdasarkan memorinya, Iqbal bersama delapan demonstran lain yang turut ditangkap oleh aparat pada saat itu.

"Ada beberapa yang enggak (dapat kekerasan dari aparat), tapi ada beberapa yang mendapati hal yang sama kayak saya. Ada yang lebih parah malah. Kepalanya bocor, terus dijahit. Jadi darahnya itu nempel (membekas) ditembok," ungkap dia.

Iqbal tidak mengetahui apa yang dialami oleh demonstran yang turut ditangkap lalu digiring ke dalam salah satu ruangan dengannya.

Saat ditanya mengenai deskripsi ruangan tersebut, Iqbal mengaku tidak mengingatnya.

"Aduh saya enggak ingat. Soalnya posisi saya ditarik, dipukul-pukul," ucap Iqbal.

Akibat kejadian ini, Iqbal mengalami patah tulang pada hidung hingga mengeluarkan banyak darah dan memar di bagian kepala dan ulu hati akibat pukulan.

Walau begitu, Iqbal tak bisa memastikan penyebab patah tulang pada hidungnya itu.

"Saya sebenarnya enggak terlalu lihat ya. Tapi, yang saya ingat, kalau bukan sepatu yang melayang ke muka saya, ya pukulan," kata dia.

"Ya saya sebenarnya sudah black out, Mas. Posisi itu saya sudah bingung mau ngapain. Malamnya saya dan yang lain dibawa ke Polda Metro Jaya," ujar eks Presiden BEM Al Azhar tersebut.

Di Polda Metro Jaya, Iqbal baru mendapatkan penanganan oleh pihak kepolisian atas luka yang dideritanya.

Kini, polisi telah membebaskannya pada Jumat (23/8/2024) malam dan Iqbal bisa kembali ke pelukan keluarga.

Sebagai informasi, polisi menangkap sebanyak 301 orang yang turut dalam aksi demonstrasi Kawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Tolak Revisi Undang-undang Pilkada pada Kamis (22/8/2024).

Demo di depan gedung DPR ini merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan revisi UU Pilkada.

Namun, sehari pasca-Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Terbaru, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan. Sehingga, Pilkada 2024 tetap berlandaskan Putusan MK.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR (judicial review/uji materi) MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Iqbal Ramadhan menjadi salah satu korban dugaan penganiayaan saat unjuk rasa di sekitar gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2024).

Ia pun menceritakan pengalaman pahitnya menjadi korban penganiayaan polisi yang membabibuta.

Sekira pukul 15.00 WIB, Iqbal yang tengah berada di tengah kerumunan massa mendapatkan kabar bahwa salah satu pagar terali besi dekat gerbang pintu masuk utama dirobohkan demonstran.

Bersamaan dengan itu, segelintir massa berupaya masuk ke area halaman DPR/MPR RI. Meski aparat menghalau mereka, aksi penerobosan itu tidak bisa dicegah.

Dari kejauhan, Iqbal melihat salah satu orang yang perawakannya mirip dengan temannya turut masuk ke pekarangan gedung wakil rakyat.

Karena trauma akibat kejadian nahas temannya pada 2019 yang koma saat berdemonstrasi soal Reformasi Dikorupsi, Iqbal memasuki pagar yang roboh untuk memastikan orang itu kawannya atau bukan.

“Waktu saya baru banget loncat ke dalam pelataran gedung DPR itu, tiba-tiba ada (aksi) lempar-lemparan batu antara kedua belah pihak (aparat dan massa),” ujar Iqbal saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Khawatir terkena batu, anak penyanyi Machica Mochtar itu akhirnya berusaha mengamankan diri dengan mendekati salah satu aparat tak berseragam.

"Saya berpikir, enggak mungkin saya kabur lagi ke arah situ (massa), pasti kena kepala saya sama batu. Akhirnya saya berinisiatif mendatangi salah satu pihak aparat yang tidak berseragam. Saya bilang, 'Pak, tolongin saya, saya mau keluar, saya takut lemparan batu'," kata Iqbal.

"(Aparat tak berseragam itu bilang) ‘sudah, enggak apa-apa, kamu jalan saja'. Terus, saya sampaikanlah, 'Pak, saya mendingan di sini daripada saya ke sana, takutnya kena lemparan batu, salah sasaran'," tambah dia.

Saat yang bersamaan, Iqbal melihat orang yang dia kira temannya tengah mendapatkan intimidasi oleh aparat.

Tetapi, tak lama berselang dari momen tersebut, tiba-tiba ada aparat yang berpakaian bebas langsung menyuruhnya berjongkok dan meminta Iqbal membuka celana.

"Buka celana, terus saya lupa, selanjutnya kayak gimana. (Tapi) akhirnya ada yang menarik (menjambak) rambut saya dari belakang dengan kencang, menjambak. Pakai pentungan, baju loreng," ungkap Iqbal.

Dengan kondisi tanpa celana dan berjongkok, kepala Iqbal dipukul menggunakan pentungan tersebut oleh aparat. Sontak, dia protes atas tindakan itu.

"Kepala saya sempat dipukul, habis itu kuping saya ditonjok satu kali. Ya saya bilang, 'jangan pakai kekerasan dong!'. Tidak lama berselang, kakinya ke muka saya, ditendang,” ujar dia lagi.

Kepada aparat baju loreng tersebut, Iqbal sempat mengeluh kesakitan. Alhasil, dia langsung digelandang ke arah salah satu ruangan yang berada di DPR/MPR RI.

"Sepanjang perjalanan ke pos yang ruangan pos, saya mendapatkan berbagai banyak kekerasanlah. Perut saya dipukul, muka saya dipukul lagi. Iya, saya bersama kawa demonstran yang lain," kata dia.

Berdasarkan memorinya, Iqbal bersama delapan demonstran lain yang turut ditangkap oleh aparat pada saat itu.

"Ada beberapa yang enggak (dapat kekerasan dari aparat), tapi ada beberapa yang mendapati hal yang sama kayak saya. Ada yang lebih parah malah. Kepalanya bocor, terus dijahit. Jadi darahnya itu nempel (membekas) ditembok," ungkap dia.

Iqbal tidak mengetahui apa yang dialami oleh demonstran yang turut ditangkap lalu digiring ke dalam salah satu ruangan dengannya.

Saat ditanya mengenai deskripsi ruangan tersebut, Iqbal mengaku tidak mengingatnya.

"Aduh saya enggak ingat. Soalnya posisi saya ditarik, dipukul-pukul," ucap Iqbal.

Akibat kejadian ini, Iqbal mengalami patah tulang pada hidung hingga mengeluarkan banyak darah dan memar di bagian kepala dan ulu hati akibat pukulan.

Walau begitu, Iqbal tak bisa memastikan penyebab patah tulang pada hidungnya itu.

"Saya sebenarnya enggak terlalu lihat ya. Tapi, yang saya ingat, kalau bukan sepatu yang melayang ke muka saya, ya pukulan," kata dia.

"Ya saya sebenarnya sudah black out, Mas. Posisi itu saya sudah bingung mau ngapain. Malamnya saya dan yang lain dibawa ke Polda Metro Jaya," ujar eks Presiden BEM Al Azhar tersebut.

Di Polda Metro Jaya, Iqbal baru mendapatkan penanganan oleh pihak kepolisian atas luka yang dideritanya.

Kini, polisi telah membebaskannya pada Jumat (23/8/2024) malam dan Iqbal bisa kembali ke pelukan keluarga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Ary Syam Indradi meminta maaf apabila pihaknya terpaksa melakukan upaya penegakkan hukum yang tegas dalam penanganan demonstrasi mengawal keputusan MK di sekitar gedung MPR/DPR RI, Kamis (23/8/2024).

Ade Ary menekankan, upaya represif itu merupakan langkah terakhir pihaknya demi tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Upaya penegakkan hukum ini merupakan bagian terakhir setelah sebelumnya petugas kami di lapangan memberikan imbauan," kata Ade di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

"Ketika terjadi gangguan kamtibmas, maka penegakkan hukum sesuai standard operating procedures (SOP) yang berlaku itu harus kami lakukan. Jadi mohon maaf, ini merupakan tugas berdasarkan perkembangan situasi yang terjadi," tambah dia.

Ade sekaligus menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menjaga harmonisasi dan bekerja sama selama unjuk rasa berlangsung.

"Ini aksi menyampaikan pendapat, ini berarti ini perlu kita konsolidasi lagi, kita sama-sama melakukan evaluasi, jangan sampai ada penyusup, penyusup-penyusup oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," ujar Ade.

Hingga Jumat (23/8/2024) pukul 23.24 WIB, sebanyak 300 dari 301 pedemo yang ditangkap polisi telah dibebaskan.

Satu pedemo yang belum kembali ke pelukan keluarga itu masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Metro Jakarta Pusat.

Dia adalah salah satu dari tiga pembakar mobil patroli di pos polisi (polisi) Pejompongan, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024) malam.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari pasca-Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang pria bernama Hendra (24) ditangkap polisi yang sedang membubarkan massa aksi tolak pengesahan RUU Pilkada di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Padahal, ia mengaku tak ikut berdemonstrasi.

Saat itu, Hendra melihat aksi berlangsung ricuh. Ia pun menghampiri temannya yang menjadi petugas medis di flyover Slipi.

"Di lampu merah (Slipi) itu mulai ada kendaraan yang lewat. Saya menghampiri ke ambulans karena teman saya orang medis," ucap Hendra saat diwawancarai di Polres Metro Jakarta Barat, Jumat (23/8/2024).

Tak lama kemudian, Hendra mencari warung untuk membeli rokok. Ia berjalan ke arah Jalan S Parman sebelah Gerbang Tol Slipi.

Saat itu, ia tak mendapatkan rokok karena banyak warung yang tutup.

Tak lama kemudian, beberapa orang anggota kepolisian menghampiri dan menangkapnya.

Hendra menduga dirinya dicurigai sebagai salah satu demonstran yang anarkistis saat kerusuhan terjadi.

"Motor saya ada di situ, langsung saya dibawa anggota ke Polres Metro Jakarta Barat," papar dia.

Sampai di Polres, Hendra menjelaskan bahwa ia bukan demonstran. Ia sedang mencari rokok saat itu.

Polisi pun mengerti penjelasannya. Ia pun diberi nasihat dan menginap di Polres selama semalam.

Hendra pun menghubungi keluarga untuk menjemput ke Polres Metro Jakarta Barat.

Massa lain bernama Rizkya (20) juga bernasib sama.

Rizkya beralasan sedang berjalan usai kerusuhan massa aksi terjadi di lampu merah Slipi.

"Saya memang enggak ikut aksi, kebetulan saja lagi jalan," kata dia.

Tak lama kemudian, beberapa anggota polisi menangkapnya. Rizkya juga dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

"Mungkin saat itu keadaan sedang panas. Yavsudah saya ikut saja," tutur dia.

Sesampainya di Polres, Rizkya menjawab bahwa ia bukan massa aksi. Polisi pun mengerti dan memberi nasihat.

"Iya saya dinasihati terus mau enggak mau menginap. Diberi makan juga," jelas dia.

Rizkya menceritakan, ia juga tidak diminta uang sepeserpun.

"Enggak kok. Enggak ada uang keluar," ungkap dia.

Diketahui, 105 massa aksi tolak pengesahan RUU Pilkada diamankan di Polres Metro Jakarta Barat.

Massa itu beredar saat kericuhan terjadi di Palmerah, Jakarta Barat, Kamis malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi memastikan seluruh massa aksi yang ditangkap dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat, dipulangkan hari ini.

"Hari ini akan dipulangkan," ucap Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan saat diwawancarai, Jumat (23/8/2024).

Andri memastikan semua keadaan massa aksi baik-baik saja. Mereka ditempatkan di ruang rapat, bukan di sel.

Selain itu, mereka juga diberikan makan selama menginap di Polres Metro Jakarta Barat.

Polisi memastikan tidak ada biaya sepeserpun untuk wali maupun orangtua yang menjemput demonstran.

"Para penjemput dipastikan membawa KTP dan kartu keluarga untuk memverifikasi," kata dia.

Selain itu, para demonstran juga diberikan edukasi dan nasihat agar tidak anarkistis saat menyampaikan pendapat.

"Supaya ke depan, perilaku anarkis saat aksi tidak terulang kembali," ucap Andri.

Diwawancarai terpisah, Kepala Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Febrityas mengatakan hal yang sama.

Menurut dia, para demonstran bisa langsung pulang apabila syarat penjemputan sudah lengkap.

"Kalau memang sudah lengkap persyaratannya, langsung dipulangkan ya," ungkap dia.

Diketahui, 105 massa aksi tolak pengesahan RUU Pilkada dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

Massa itu beredar saat kericuhan pecah di Palmerah, Jakarta Barat, 132677Kamis (22/8/2024) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dafco menjamin bakal membebaskan pedemo yang tidak melakukan tindak pidana berat saat berdemonstrasi di sekitar gedung DPR/MPR RI, Kamis (22/8/2024).

“Kami lagi lihat kasus per kasusnya. Kami akan menjamin bagi yang tidak melakukan tindak pidana berat,” ujar Dasco saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Pasalnya, Dasco mendapatkan informasi ada beberapa pedemo yang telah membakar mobil patroli petugas polisi.

Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengaku telah menandatangani sebuah surat sebagai penjamin agar demonstran yang ditangkap Polda Metro Jaya di Gedung DPR segera dibebaskan.

“Dan kami tadi sudah menandatangani surat sebagai penjamin agar adik-adik ini bisa kembali ke rumah ke keluarganya,” kata Dasco.

Menurut hitungannya, sebanyak 50 pedemo telah ditangkap oleh Polda Metro Jaya.

“Satu atau dua ada yang terbentur, jatuh, tapi yang lain dalam kondisi baik,” tutur Dasco.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar tiga jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Dasco sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan alasan polisi menangkap 301 demonstran yang unjuk rasa di sekitar gedung DPR/MPR RI, Kamis (22/8/2024).

“Karena orang-orang yang diamankan ini diduga mengganggu ketertiban, diduga merusak, diduga tidak mengindahkan peringatan dari petugas-petugas kami di lapangan. Bahkan ada juga yang diduga melakukan kekerasan terhadap petugas,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Oleh karena itu, polisi memeriksa 301 orang tersebut setelah ditangkap oleh aparat.

“Dilakukan pendalaman identitasnya, kemudian apa saja yang dilakukan dalam proses kegiatan penyampaian aspirasi tersebut,” kata Ade.

Usai diperiksa, beberapa orang telah dipulangkan.

Sementara sebagian lainnya masih ditahan karena proses pemeriksaan masih berlanjut.

“Yang memprihatinkan lagi, ini ada anak, anak itu adalah sebelum 18 tahun, ini ikut, ikut diamankan,” imbuh Ade.

Demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar tiga jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).