Jakarta: Calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta 2024, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono (RIDO), naik ojek online (ojol) ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, Senin malam, 23 September 2024. Keduanya akan mengambil nomor urut kontestan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Pantauan Medcom.id, RIDO berangkat dari Mantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jakarta. Keduanya naik motor listrik.

"Kami ingin mendengar aspirasi ojol untuk itu kami naik ojol," ucap RK.

RIDO kompak memakai helm kuning. Keduanya menggunakan pakaian kemeja putih lengan panjang dan celana panjang warna krem.

Sekitar 200 ojol ikut dalam rombongan ini. Selain RIDO, rombongan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus juga ikut dalam konvoi ojol pasangan RIDO.

Sebelumnya, KPU Jakarta memastikan tiga paslon bakal datang ke KPU Jakarta. Yakni, Ridwan Kamil-Suswono, Pramono Anung-Rano Karno, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Sementara, pengambilan nomor urut akan dilakukan dengan cara diundi. "Pertama pengundian untuk nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti mereka melakukan pengundian nomor urut. Jadi skemanya sama seperti pada saat kemarin pengundian nomor urut di Pilpres," kata Komisioner KPU Jakarta Astri Megatari kepada wartawan, Minggu, 22 September 2024. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta resmi menetapkan tiga pasangan calon (paslon) calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

"Menetapkan pasangan calon peserta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 yang memenuhi syarat sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini," kata Ketua KPU DKI Wahyu Dinata usai penetapan pleno di Kantor KPU DKI Jakarta, Minggu, 22 September 2024.

Wahyu mengatakan ketiga paslon yakni Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel), Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen dinyatakan telah resmi menjadi cagub-cawagub DKI.

Hal ini sesuai dengan keputusan KPU DKI No. 125 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024.

"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta 22 September 2024 dan telah ditandatangani," ujarnya.

KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu, 22 September 2024.

Pada Senin, 23 September 2024 malam pukul 19.00 WIB, KPU DKI akan mengadakan pengundian nomor urut dengan menghadirkan para paslon untuk mengambilnya.

KPU DKI Jakarta melaksanakan debat calon gubernur dan wakil gubernur Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta sebanyak tiga kali bekerjasama dengan televisi penyelenggara yang dimulai 6 Oktober 2024. MI/Susanto


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Jakarta -

Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur ke KPU DKI Jakarta. Mereka menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU.

Lalu berapa gaji Pramono jika terpilih menjadi gubernur?

Seperti dikutip detikcom, Rabu (28/8/2024), gaji pokok gubernur se-Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Dalam aturan itu disebutkan gaji kepala daerah provinsi sebesar Rp 3 juta/bulan.

Selain gaji pokok, mereka juga akan mendapatkan tunjangan jabatan yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001. Dalam aturan itu disebutkan tunjangan jabatan kepala daerah provinsi sebesar Rp 5,4 juta/bulan.

Tidak hanya itu, gubernur sebagai kepala daerah provinsi juga mendapatkan tunjangan lainnya selama menjalankan masa tugasnya yang diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam hal ini kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan yang kemudian dikembalikan jika berhenti dari jabatannya.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing kendaraan dinas yang juga dikembalikan ketika berhenti dari jabatannya. Turut disediakan biaya rumah tangga, biaya pembelian inventaris rumah jabatan, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya perjalanan dinas, biaya pakaian dinas, serta biaya penunjang operasional.

Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, serta pengamanan dan kegiatan khusus lainnya.

Besarnya biaya penunjang operasional gubernur ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga nilainya akan berbeda. Sampai Rp 15 miliar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi 1,75%; di atas Rp 15 miliar s/d Rp 50 miliar paling rendah Rp 262,5 juta dan paling tinggi 1%; di atas Rp 50 miliar s/d Rp 100 miliar paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi 0,75%; di atas Rp 100 miliar s/d Rp 250 miliar paling rendah Rp 750 juta dan paling tinggi 0,40%; di atas Rp 250 miliar s/d Rp 500 miliar paling rendah Rp 1 miliar dan paling tinggi 0,25%; di atas Rp 500 miliar paling rendah Rp 1,25 miliar dan paling tinggi 0,15%.

(acd/rrd)

Jakarta -

Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur ke KPU DKI Jakarta. Mereka menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU.

Lalu berapa gaji Pramono jika terpilih menjadi gubernur?

Seperti dikutip detikcom, Rabu (28/8/2024), gaji pokok gubernur se-Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Dalam aturan itu disebutkan gaji kepala daerah provinsi sebesar Rp 3 juta/bulan.

Selain gaji pokok, mereka juga akan mendapatkan tunjangan jabatan yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001. Dalam aturan itu disebutkan tunjangan jabatan kepala daerah provinsi sebesar Rp 5,4 juta/bulan.

Tidak hanya itu, gubernur sebagai kepala daerah provinsi juga mendapatkan tunjangan lainnya selama menjalankan masa tugasnya yang diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam hal ini kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan yang kemudian dikembalikan jika berhenti dari jabatannya.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing kendaraan dinas yang juga dikembalikan ketika berhenti dari jabatannya. Turut disediakan biaya rumah tangga, biaya pembelian inventaris rumah jabatan, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya perjalanan dinas, biaya pakaian dinas, serta biaya penunjang operasional.

Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, serta pengamanan dan kegiatan khusus lainnya.

Besarnya biaya penunjang operasional gubernur ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga nilainya akan berbeda. Sampai Rp 15 miliar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi 1,75%; di atas Rp 15 miliar s/d Rp 50 miliar paling rendah Rp 262,5 juta dan paling tinggi 1%; di atas Rp 50 miliar s/d Rp 100 miliar paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi 0,75%; di atas Rp 100 miliar s/d Rp 250 miliar paling rendah Rp 750 juta dan paling tinggi 0,40%; di atas Rp 250 miliar s/d Rp 500 miliar paling rendah Rp 1 miliar dan paling tinggi 0,25%; di atas Rp 500 miliar paling rendah Rp 1,25 miliar dan paling tinggi 0,15%.

(acd/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta buka suaran soal polemik dugaan pencatutan NIK warga untuk mendukung calon gubernur dan wakil Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU Jakarta Dody Wijaya mengatakan bahwa sebelum terjadi polemik ini, masyarakat telah diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas dukungan paslon cagub-cawagub.

Berdasarkan aturan PKPU No.8/2024, tanggapan masyarakat itu dilakukan pada 13 Mei-26 Juli 2024. Tanggapan itu, kata Dody, dapat dilakukan di portal info pemilu atau langsung melaporkan ke kantor KPU terdekat.

"Jadi tanggapan masyarakat di PKPU Nomor 8 itu tahapannya dari 13 Mei sampai 26 Juli. Masyarakat bisa memberikan tanggapan melalui portal info pemilu atau datang langsung ke kantor KPU kabupaten/kota atau KPU provinsi. Kemudian nanti akan dilakukan namanya tahapan klarifikasi," ujar Dody di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Selanjutnya, jika klarifikasi itu benar, maka data dukungan masyarakat yang tidak benar bakal mengurangi jumlah pengurangan terhadap cagub dan cawagub.

Tahapan klarifikasi itu, seperti halnya terjadi pada kasus data dukungan dari anak Anies Baswedan ke paslon Dharma-Kun Wardana.

"Kami cek memang yang bersangkutan dari sisi administrasi masuk sebagai data dukungan. Namun dari verifikasi faktual, statusnya jadi tidak memenuhi syarat. Jadi status dari data dukungan yang bersangkutan dalam verifikasi faktual dinyatakan TMS [tidak memenuhi syarat]," tambahnya.

Alhasil, untuk saat ini pihaknya menyatakan bahwa telah selesai dalam melakukan verifikasi baik secara administrasi dan faktual. Hasilnya, telah meloloskan Dharma-Kun Wardana sebagai bacagub dan bacawagub independen Jakarta.

Namun demikian, dia tidak menutup kemungkinan untuk soal peluang menindaklanjuti persoalan dari paslon Dharma-Kun Wardana. Hal tersebut bisa terjadi apabila Bawaslu memberikan surat rekomendasi.

"Nanti kami akan menunggu rekomendasi dari bawaslu dki jakarta terkait situasi seperti ini. Karena dari sisi kami, proses baik penyerahan dukungan, vermin pertama, perbaikan kedua, verfak kesatu, verfak kedua, sudah kami lakukan. Itu pun dilakukan pengawasan secara melekat," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menunggu peraturan presiden (Perpres) terkait pelantikan kepala daerah jelang pendaftaran pasangan calon untuk Pilkada Jakarta 2024.

Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menuturkan, pihaknya masih menunggu dan berkoordinasi dengan KPU RI terkait Pepres pelantikan kepala daerah.

"KPU RI terus berkoordinasi intens ya dengan Kemendagri, untuk terkait dengan jadwal pelantikan ya. Jadi kan diatur dalam Pasal 165 bahwa pelantikan itu akan ditetapkan dengan peraturan presiden," kata Dody di kantor KPU DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Dody menuturkan, pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari partai politik untuk Pilkada Jakarta dijadwalkan pada 27-29 Agustus 2024.

Saat ini, KPU menunggu Perpres agar bisa mengakomodir putusan Mahkamah Agung (MA) terkait batas usia calon kepala daerah.

"Kondisinya sekarang masih berproses, tentu kami menunggu informasi yang pasti kapan nanti tentu kita tunggu bersama Perpresnya," ujarnya.

Dody mengatakan, KPU RI yang memiliki kewenangan untuk membahas Perpres terkait batasan usia calon kepala daerah bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ia belum bisa memastikan apakah nantinya keputusan MA terkait batasan usia calon kepala daerah akan memengaruhi tahapan pendaftaran paslon atau tidak.

"Jadi kami juga sedang menunggu dan terus berkoordinasi, nanti kalau ada tentu kami akan segera jadikan sebagai dasar pada saat pendaftaran pasangan calon pada 27-29 Agustus," jelas Dody.

Meski begitu, menurut Dody, pemerintah masih punya cukup waktu untuk segera menerbitkan Kepres sebelum tahapan Pilkada masuk ke proses pendaftaran pasangan calon.

"Jadi ini masih ada waktu yang cukup ya, nanti kami akan tunggu dari pemerintah dalam hal ini dari Kemendagri," tuturnya.

Sebagai informasi, peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 mengatur calon gubernur harus berusia 30 tahun ketika ditetapkan KPU sebagai kandidat yang akan berlaga di pilkada.

Dalam Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024, MA mengubah baatas usia calon kepala daerah dari yang semula dibuat KPU.

Mahkamah kini mengatur usia calon kepala daerah dihitung pada saat calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah definitif.

Karena diubah oleh MA, maka paslon bisa saja mendaftar dan dinyatakan memenuhi syarat untuk berlaga, seandainya pada hari pelantikan kelak ia telah memenuhi batas usia tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah membantah temuan Bawaslu mengenai jumlah kartu keluarga (KK) yang belum dilakukan pencocokan dan dan penelitian (coklit), tapi sudah ditempeli stiker.

"Terkait jumlah KK yang belum di coklit tapi di tempel stiker, berdasarkan hasil penelurusan internal, kami dapat disampaikan bahwa hal tersebut tidak benar," ujar Fahmi saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Fahmi mengatakan, pihaknya telah mendatangi lokasi dan melakukan penelusuran terkait dugaan kekeliruan coklit tersebut.

Berdasar hasil penelusuran, hal itu terjadi karena kesalahpahaman pada saat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) pemilih.

"Dikarenakan pada saat sampling yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, anggota keluarga yang ditemui berbeda dengan yang dilakukan coklit oleh Pantarlih, sehingga terjadi salah faham," ucap Fahmi.

Selain itu, Fahmi juga menjelaskan terkait rumah yang sudah di coklit tetapi tidak ditempeli stiker. Hal itu lantaran pemilik rumah enggan untuk ditempeli stiker.

"Pemilih rumah tidak berkenan untuk dipasangi stiker, tapi stiker tetap diberikan oleh Pantarlih kepada pemilik rumah sebagai bukti telah dilakukan coklit," jelasnya.

Fahmi menuturkan, stiker tersebut sebagai tanda bukti bahwa coklit yang diberikan oleh Pantarlih.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta mendapati sejumlah kekeliruan dalam proses coklit pada tahapan pemutakhiran data yang dilakukan Pantarlih untuk Pilkada Jakarta 2024.

Selama coklit berjalan sejak 24 Juni 2024, lanjut Benny, Bawaslu selalu melakukan pengawasan dalam kinerja Pantarlih di lapangan.

"Kami melakukan pengawasan secara melekat, jajaran pengawas pemilu di DKI Jakarta juga melakukan Patroli Kawal Hak Pilih dengan melakukan sampling terhadap warga yang sudah dicoklit," ucap dia.

Berikut daftar temuan dari Bawaslu terkait coklit pemilih:

1. Jumlah KK yang belum dicoklit tapi ditempel stiker:

Jakarta Pusat: ada 40 KK di 1 kecamatan

Jakarta Selatan: ada 60 KK di 3 kecamatan

Jakarta Timur: ada 26 KK di 2 kecamatan

2. Jumlah KK yang sudah dicoklit tapi tidak ditempel stiker:

Jakarta Pusat: ada 36 KK di 2 kecamatan

Jakarta Utara: ada 10 KK di 1 kecamatan

Jakarta Barat: ada 4 KK di 1 kecamatan

Jakarta Selatan: ada 49 KK di 6 kecamatan

Jakarta Timur: ada 34 KK di 3 kecamatan.

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melakukan sosialisasi tata cara pendaftaran calon kepala daerah. Tata cara tersebut tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.

"Sosialisasi ini sebagai tindak lanjut Rakor KPU se-Indonesia di Bali yang mengharuskan kami melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada pemangku kepentingan di daerah tentang pendaftaran bakal calon," kata Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata saat dikutip dari Antara, Jumat, 12 Juli 2024.

Dalam tahapan pendaftaran bakal calon, KPU tidak dapat bekerja sendirian dan melibatkan instansi terkait terutama dalam melakukan validasi dokumen syarat pencalonan. Contoh, proses verifikasi syarat keterangan bebas narkoba yang harus dilakukan bersama BNNP Jakarta.
Kemudian surat tidak dipidana dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Penyelenggara pemilu mengganden pengadilan dan kepolisian dalam pengecekan.

"Kami juga memanggil partai politik karena mereka yang akan mempersiapkan syarat-syarat pencalonan nantinya," kata dia.

Baca juga:Dharma Pongrekun Lolos Verifikasi Administrasi Pilkada Jakarta usai Gugat KPU DKI ke Bawaslu

Ia mengatakan pengusungan bakal pasangan calon (bapaslon) hanya bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki lebih dari 25 persen kursi di DPRD DKI. KPUD Jakarta masih menunggu informasi resmi perolhen suara parpol dari KPU RI.

"Kami masih menunggu surat keputusan dari KPU RI terkait hasil Pemilu Legislatif di DPRD DKI Jakarta," kata dia.

Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, mengatakan pengumuman pendaftaran bapaslon Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta akan dimulai pada 24-26 Agustus 2024. Kemudian untuk masa pendaftaran dibuka dalam tiga hari mulai 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024.

"Saat bakal pasangan calon mendaftar maka mereka dapat langsung melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh KPU," kata Dody

Menurut dia, tahapan pencalonan ini harus menjadi atensi bersama. Sehingga, tahapan tersebut berjalan akuntabel dan sesuai dengan aturan.

"Proses tahapan pencalonan ini krusial karena bakal calon nantinya akan menjadi calon kepala daerah dan ditetapkan sebagai kepala daerah dimulai dari tahapan ini," katanya.





(ABK)

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah mengkaji ulang peluang untuk membuka kembali pendaftaran calon independen pemilihan gubernur (Pilgub) 2024.

Ketua Divisi Teknis KPU DKI, Dody Wijaya mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah tafsir syarat usia calon kepala daerah, belum lama ini.

“Kami sudah mengadakan FGD [focus group discussion] terkait dengan tindak lanjut putusan MA yang mengatakan bahwa syarat usia itu tidak dibatasi hanya bakal pasangan calon dari unsur partai politik, tapi bisa juga dari unsur perseorangan,” katanya di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2024).

Namun demikian, pihaknya masih melakukan diskusi dan pendalaman terkait hal tersebut dari segi hukum.

Menurut Dody, hasil dari kajian tersebut akan diajukan kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini Komisi II DPR RI. "Apa pun itu, kami harus siap kalau nanti akan dibuka [pendaftaran calon independen] kembali,” pungkasnya.

Aturan KPU

Berdasarkan catatan Bisnis, KPU RI memutuskan bahwa ketentuan pendaftaran usia minimal calon kepala daerah sesuai Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Sebelumnya, syarat minimal usia itu dihitung pada saat tahap penetapan pasangan calon Pilkada serentak pada 22 September 2024.

Ketua KPU RI saat itu, Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa dasar hukum keputusan tersebut diambil dari pasal-pasal dalam Peraturan KPU No. 9/2020 tentang Pencalonan (PKPU Pencalonan) dan UU No. 10/2016 tentang Pilkada (UU Pilkada).

Dengan demikian, peluang mendaftarkan diri kembali terbuka bagi bakal calon gubernur-calon wakil gubernur yang terhalang syarat usia minimal berdasarkan ketentuan lama.