Banyumas: Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok, resmi ditetapkan sebagai proyek percontohan Kampung Bebas Asap Rokok (KBAR) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) pada 2024.

Melalui program ini, perokok diberikan tempat khusus berupa saung atau area merokok di setiap RT dan RW, sehingga mereka tetap dapat merokok tanpa mengganggu lingkungan sekitar.

Peresmian Desa Kasegeran sebagai Kampung Bebas Asap Rokok dilakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati Banyumas, Iwanuddin Iskandar, didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Widyana, dan Kepala Desa Kasegeran, Saefudin, di Pendopo Balai Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok, Rabu, 16 Oktober 2024.
Kepala Desa Kasegeran, Saefudin, mengatakan tujuan program Kampung Bebas Asap Rokok bukan untuk melarang warga merokok, tetapi untuk memberikan tempat khusus agar aktivitas merokok tidak mengganggu orang lain.

"Saat ini di Desa Kasegeran, program ini sudah diterapkan di 8 RT, dan kami telah menyediakan beberapa saung sebagai tempat merokok," jelasnya.
Dengan penerapan konsep ini, diharapkan jumlah perokok berkurang serta kesehatan masyarakat meningkat. Program ini juga bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif asap rokok, terutama bagi bayi, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pj Bupati Iwanuddin memberikan apresiasi tinggi terhadap program ini karena mendukung terciptanya budaya hidup sehat dan melindungi anak-anak dari bahaya asap rokok.

"Saya berharap program ini dapat diperluas ke seluruh wilayah Kabupaten Banyumas," ungkapnya.

Selain itu ia berencana untuk mengeluarkan surat edaran ke seluruh kecamatan di Banyumas guna mensosialisasikan program Kampung Bebas Asap Rokok ke desa-desa lainnya.

"Ke depannya, program ini juga perlu dievaluasi untuk menilai efektivitasnya," ujarnya.

Dengan pelaksanaan program ini, diharapkan tercipta budaya baru di masyarakat, yaitu budaya merokok di tempat yang telah ditentukan, sehingga kesehatan dan kenyamanan warga dapat lebih terjaga.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

Jakarta -

Kilang PPSDM Migas menerima Penghargaan Patra Nirbhaya Karya Utama Kategori Tanpa Kehilangan Jam Kerja Sebagai Akibat Kecelakaan Kerja dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kilang PPSDM Migas merupakan kilang tertua yang masih beroperasi dan digunakan sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi.

Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Penghargaan Keselamatan MIGAS 2024 yang berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta pada Senin (7/10/2024). Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala PPSDM Migas, Waskito Tunggul Nusanto sebagai Kepala Teknik Kilang PPSDM Migas.

"Kami sangat bersyukur sekaligus berbahagia karena atas kerja sama dan dan dedikasi seluruh pegawai khususnya para operator di Kilang PPSDM Migas, kami menerima Penghargaan Patra Nirbhaya Karya Utama Kategori Tanpa Kehilangan Jam Kerja Sebagai Akibat Kecelakaan Kerja dari Kementerian ESDM," ucap Kepala PPSDM Migas dalam keterangannya, Jumat (11/10/24).

Ia menambahkan bahwa Kilang PPSDM Migas tetap menjalankan kaidah-kaidah keteknikan yang baik sehingga dapat tetap beroperasi dengan aman, dengan indikasi tidak ada insiden kecelakaan fatal, kecelakaan berat yang terjadi di Kilang PPSDM Migas.

"Berbagai upaya peningkatan layanan dan keselamatan juga dilakukan di kilang ini, antara lain upgrading system pengendali kilang dan peremajaan sarana prasarana. Selain itu, kilang ini juga berhasil menghindari pencemaran lingkungan serta kecelakaan yang melibatkan instalasi atau peralatan kerja," tambahnya.

Dalam acara tersebut Menteri ESDM menyebutkan harapan bangsa Indonesia dalam menyambut persaingan global dengan menuturkan untuk berfokus pada upaya menyambut persaingan global dengan program-program yang disiapkan untuk menyongsong Indonesia Emas menyiapkan seluruh pekerja untuk tetap sehat dan menjaga keselamatan kerja.

(ncm/ega)

Keadaan ini sangat mendesak karena kualitas udara kita semakin memburuk

Jakarta (ANTARA) - Koalisi masyarakat sipil dan pakar mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera memberlakukan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur sebagai bagian dari keseriusan pemerintah dalam mengatasi pencemaran udara.

Desakan ini hadir menyusul rencana pemerintah untuk menyesuaikan standar BBM dengan ketentuan rendah sulfur Euro4/IV sebagaimana yang sudah digariskan dalam Peraturan Menteri KLHK No 20 tahun 2017.

Rencana ini disampaikan beberapa kali oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sejak Juni 2024.

"Keadaan ini sangat mendesak karena kualitas udara kita semakin memburuk. Semua parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas udara menunjukkan penurunan, sehingga kondisi di kota-kota besar di Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek, sudah memasuki tahap krisis," ujar Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Ahmad Safrudin melalui keterangan di Jakarta, Kamis.

Adapun Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Profesor Budi Haryanto mengatakan polusi udara di DKI Jakarta berdampak langsung pada kesehatan.

Pada 2010, tercatat lebih dari setengah penyakit pernafasan di Jakarta disebabkan langsung oleh polusi udara dan trennya terus meningkat setiap tahunnya.

Kualitas BBM baik diesel maupun bensin yang saat ini disediakan di pasaran sebagian besar tidak memenuhi standar Euro 4/IV, karena kandungan sulfur yang sangat tinggi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan kandungan sulfur yang tinggi ini, berkontribusi secara signifikan kepada pencemaran udara, mengingat gas buang kendaraan bermotor merupakan penyumbang polusi terbesar di wilayah perkotaan, khususnya Jabodetabek.

Indonesia sendiri sudah mengatur penerapan standar Euro4/IV dari sejak 2017 melalui Peraturan Menteri KLHK no 20 tahun 2017. Hanya saja, implementasi hanya dilakukan di sisi teknologi kendaraan, sementara pasokan BBM yang beredar di pasaran Indonesia, khususnya BBM bersubsidi, masih jauh dari standar Euro4/IV.

"Apabila kita bisa mulai membersihkan pasokan BBM di pasaran mulai hari ini sampai dengan 2028, kita bisa menekan kasus pneumonia akibat polusi udara di kota Jakarta sampai dengan lebih dari sepertiga kasus hari ini," kata Budi.

Koalisi masyarakat sipil dan pakar mengharapkan pemerintah bergerak cepat dalam memberlakukan kebijakan BBM Bersih. Menurut mereka, perlu ada langkah-langkah kebijakan strategis untuk memungkinkan Pertamina dalam melakukan penyediaan BBM bersih.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Bandung: Pengelolaan sampah yang kurang maksimal di pasar tradisional di Kota Bandung mengakibatkan pengunjung dan pembeli enggan datang. Sampah yang berserakan dan tidak dikelola dengan baik terjadi di Pasar Kosambi, Kota Bandung.

Salah seorang pedagang di Pasar Kosambi, Amin mengatakan, pengelolaan sampah yang kurang maksimal terjadi sejak setahun terakhir. Para pedagang terpaksa membuang sampah di dalam pasar sehingga kawasan tersebut menjadi kotor.

"Dibanding dulu sama sekarang, pengelolaan sampah sedikit rapih, tapi sudah setahun ini sampah malah jadi di dalam (pasar). Katanya gak boleh buang sampah keluar, sementara sampah harus dibuang keluar, tapi gak tahu pengelolanya bukan dari pasar," ucap Amin, Minggu 14 Juli 2024.
Amin mengatakan, dia berharap pemerintah bisa lebih memerhatikan kondisi pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Bandung. Sebab menurutnya, para pengunjung enggan masuk ke pasar apabila keadaannya kotor karena sampah berserakan.

"Harapan terutamanya kebersihan harus lebih diperhatikan. Kalau pasarnya kotor, otomatis pengunjung larinya ke pasar modern," kata dia.

Sementara itu, Bakal Calon Wali Kota Bandung, Arfi Rafnialdi mengatakan, kondisi Pasar Kosambi saat ini terkesan tidak terawat dengan banyaknya sampah-sampah berserakan hingga ke lokasi jualan. Menurutnya, masalah kebersihan dapat mempengaruhi omzet para pedagang.

"Bagi pedagang ini masalah relevan yang harus diperbaiki karena kalau sampah tidak dikelola dengan baik dan sampai masuk ke area berjualan, ini akan membuat pengunjung enggan hadir sehingga omzet pedagang pasti turun," kata Arfi seusai Diskusi bersama Gajah Gibran berjudul 'Kontribusi dan Sinergitas alumni ITB untuk membangun Kota Bandung'.

Dia mengatakan, urusan sampah di pasar sangat berhubungan dengan pengelolaan pasar oleh Perumda Pasar Bermartabat milik Pemkot Bandung. Dia juga menyoroti bagaimana selama ini Badan Usaha Milik Daerah tersebut sulit melakukan perbaikan fasilitas pasar tradisional hingga menjaga kebersihan pasar karena selalu merugi.

"Pasar adalah tempat perputaran uang, tapi kalau dikelola ini kok enggak untung malah rugi ini bagaimana? Makanya pengelolaan harus diperbaiki. Tdak harus pemerintah menuntut Perumda Pasar untuk untung, minimal tidak rugi seingga bisa membiayai operasionalnya sendiri," ucap Arfi.

(WHS)