JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membuka lagi keran ekspor pasir laut setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Ekspor pasir laut awalnya aktivitas ilegal selama 22 tahun terakhir. Pelarangan ekspor pasir laut dilakukan pemerintah Indonesia pada 2002 atau di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Penghentian ekspor pasir laut dilakukan karena jadi polemik panas kala itu.

Kini, ekspor pasir laut itu dilegalkan kembali usai Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Revisi tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Dalam keterangan pers, Kemendag menyatakan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta menindaklanjuti usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Presiden Jokowi bersikukuh bahwa yang akan diekspor bukan pasir laut, melainkan sedimentasi yang mengganggu jalur layar kapal.

“Sekali lagi, itu bukan pasir laut, ya. Yang dibuka itu sedimen, sedimen. Yang mengganggu alur jalannya kapal," kata Jokowi memberikan keterangan di Menara Danareksa, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

Kemendag tak mau disalahkan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bahwa Kemendag hanya menjalankan PP terkait kebijakan ekspor pasir laut yang dibuka lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membuka lagi keran ekspor pasir laut setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Ekspor pasir laut awalnya aktivitas ilegal selama 22 tahun terakhir. Pelarangan ekspor pasir laut dilakukan pemerintah Indonesia pada 2002 atau di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Penghentian ekspor pasir laut dilakukan karena jadi polemik panas kala itu.

Kini, ekspor pasir laut itu dilegalkan kembali usai Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Revisi tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Dalam keterangan pers, Kemendag menyatakan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta menindaklanjuti usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Presiden Jokowi bersikukuh bahwa yang akan diekspor bukan pasir laut, melainkan sedimentasi yang mengganggu jalur layar kapal.

“Sekali lagi, itu bukan pasir laut, ya. Yang dibuka itu sedimen, sedimen. Yang mengganggu alur jalannya kapal," kata Jokowi memberikan keterangan di Menara Danareksa, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

Kemendag tak mau disalahkan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bahwa Kemendag hanya menjalankan PP terkait kebijakan ekspor pasir laut yang dibuka lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membuka lagi keran ekspor pasir laut setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Ekspor pasir laut awalnya aktivitas ilegal selama 22 tahun terakhir. Pelarangan ekspor pasir laut dilakukan pemerintah Indonesia pada 2002 atau di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Penghentian ekspor pasir laut dilakukan karena jadi polemik panas kala itu.

Kini, ekspor pasir laut itu dilegalkan kembali usai Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Revisi tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Dalam keterangan pers, Kemendag menyatakan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta menindaklanjuti usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Presiden Jokowi bersikukuh bahwa yang akan diekspor bukan pasir laut, melainkan sedimentasi yang mengganggu jalur layar kapal.

“Sekali lagi, itu bukan pasir laut, ya. Yang dibuka itu sedimen, sedimen. Yang mengganggu alur jalannya kapal," kata Jokowi memberikan keterangan di Menara Danareksa, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

Kemendag tak mau disalahkan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bahwa Kemendag hanya menjalankan PP terkait kebijakan ekspor pasir laut yang dibuka lagi.

“Kok tanya saya? Itu kan kebijakan pemerintah,” kata Zulhas di Pergudangan Jatake, Kota Tangerang, Banten, Senin (23/9/2024).

Zulhas juga menuturkan, bukan dirinya yang mengizinkan ekspor pasir laut dibuka kembali.

“Lho kok saya mengizinkan? Itu kan PP (peraturan pemerintah), kamu tanya dong. Karena ada peraturan pemerintah, sudah lama,” tutur Zulhas.

Zulhas menyebutkan, merevisi Permendag terkait ekspor pasir laut merupakan sebuah konsekuensi karena dirinya menteri dan bagian dari pemerintah.

“Konsekuensi. Saya ini kan pemerintah, jadi kalau sudah ada peraturan pemerintah, masak saya enggak ikut? Saya ini menteri, gimana,” kata Zulhas.

“Bukan setuju atau enggak setuju. Kalau dari pemerintah ya harus dilaksanakan,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bara Krishna Hasibuan mengatakan, pembukaan ekspor pasir laut diputusan di sidang kabinet.

Bara menjelaskan, proses pengkajian dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan.

“Ini kan kalau soal ekspor pasir laut ini kan merupakan kebijakan pemerintah, diputuskan di rapat kabinet,” kata Bara saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Bara mengungkapkan, Kemendag hanya di proses tahap final, yakni perizinan ekspor. Kemendag kemudian merevisi Permendag terkait ekspor pasir laut.

“Kami menerbitkan Permendag untuk melakukan ekspor, harus memiliki ini, itu, ketentuan ini, itu,” kata Bara.

“Ya kami harus memberikan izin, tidak ada alasan bagi kami untuk menolak. Tapi semuanya itu semua di kementerian teknis, kami hanya di final stage-nya,” tutur Bara.

Bara menuturkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi penentu ekspor pasir laut dibuka kembali.

“Memang izin itu diberikan oleh Kementerian Perdagangan, tapi proses untuk sampai ke sini, aplikasinya itu kan sangat lama. Yang menentukan ini adalah pasir sedimentasi, yang menentukan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi mereka memiliki kunci,” kata Bara.

Bara mengatakan, KKP juga menentukan perusahaan mana saja yang qualified melakukan ekspor. Ekspor pasir laut itu, sebut dia, juga melalui izin yang diberikan oleh Kementerian ESDM.

“Jadi kalau di kami itu hanya mengecek dokumennya, apakah semua rekomendasi sudah dipenuhi, baru kami berikan izin. Begitu saja. Jadi kuncinya bukan di sini sebetulnya,” tutur dia.

Pemerintah diwanti-wanti

Pengamat ekonomi dan energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mendorong pemerintah menyetop kebijakan ekspor pasir laut. Fahmy mengatakan, ekspor pasir laut akan memicu dampak buruk terhadap kerusakan lingkungan dan ekologi laut.

“Menyebabkan tenggelamnya pulau yang membahayakan bagi rakyat di pesisir pantai, dan meminggirkan nelayan yang tidak dapat melaut lagi,” kata Fahmy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/9/2024).

Fahmy menambahkan, kebijakan ekspor pasir laut tidak tepat jika dilakukan untuk menambah pendapatan negara.

“Kementerian Keuangan mengaku selama ini penerimaan negara yang kecil dari hasil ekspor laut, termasuk pasir laut. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk ekspor pasir laut jauh lebih besar ketimbang pendapatan yang diperoleh, sehingga ekspor pasir laut itu tidak layak,” kata Fahmy.

Fahmy menyebutkan, biaya yang diperhitungkan itu termasuk kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan dan ekologi, serta potensi tenggelamnya sejumlah pulau.

Wanti-wanti sebelumnya juga disampaikan Sekretaris Partai Gerindra Ahmad Muzani yang meminta agar ekspor pasir laut ditunda.

Muzani menyampaikan, jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah soal ekspor pasir laut malah membawa banyak kerugian bagi masyarakat.

“Ketika mudharatnya lebih besar dari pendapatan perekonomian yang kita dapatkan, tentu saja itu adalah sebuah kegiatan yang akan menjadi beban bagi kehidupan kita berikutnya,” ucap Muzani di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2024).

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan juga mengingatkan pemerintahan untuk tidak terburu-buru membuka kembali kebijakan ekspor pasir laut.

Sebab, penambangan pasir laut berpotensi menimbulkan masalah lingkungan, khususnya kerusakan ekosistem laut.

"Kami mewanti-wanti pemerintah untuk kembali mempertimbangkan kebijakan ini, karena ekspor pasir bisa menyebabkan ekologi laut terancam bencana,” ujar Daniel dalam keterangan tertulis, Jumat (20/9/2024).

Daniel berpandangan, pembukaan keran ekspor bisa mendorong terjadinya penambangan pasir laut besar-besaran dan berakibat buruk terhadap aspek lingkungan serta kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Fahmy memprediksi, Singapura akan menjadi satu-satunya negara yang membeli pasir laut asal Indonesia. Hal ini berkaca kasus-kasus sebelumnya.

“Satu-satunya negara yang akan membeli pasir laut Indonesia adalah Singapura untuk reklamasi memperluas daratannya. Sangat ironis, kalau pengedukan pasir laut itu menyebabkan tenggelamnya sejumlah pulau yang mengerutkan daratan wilayah Indonesia,” kata Fahmy.

Di sisi lain, Singapura akan semakin meluas sebagai hasil reklamasi yang ditimbun dari pasir laut Indonesia.

Greenpeace Indonesia memperingatkan pembangunan ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi akan membawa Indonesia kepada kerusakan ekologis permanen. Lembaga ini menilai, upaya pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% selama ini mendorong praktik eksploitasi sumber daya alam tetapi tak membawa kesejahteraan mayoritas masyarakat.

Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak, mengatakan ambisi untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi selama ini hanya mementingkan aktivitas ekonomi material. Menurut dia, kalkulasi PDB di Indonesia tidak memperhitungkan distribusi pendapatan, kualitas hidup, kebahagiaan, dan faktor-faktor sosial lainnya yang penting untuk kesejahteraan manusia.

Ia mengutip data Bank Dunia yang menunjukkan 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 77% kekayaan nasional. Sementara pertumbuhan ekonomi di angka 5% yang selama ini digaungkan pemerintahan Joko Widodo, menurut dia, tidak mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Terbukti dari menurunnya proporsi kelas menengah, maraknya PHK, serta mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan," ujar Leonard dalam keterangan, Sabtu (21/9).

Leonard mengatakan, pembangunan ekonomi pada akhirnya justru tidak akan mensejahterakan masyarakat jika terjadi keruksakan lingkungan.

"Sudah saatnya PDB tidak lagi menjadi indikator utama kesejahteraan, tetapi pendekatan pembangunan yang lebih holistik, inklusif, adil dan berkelanjitan yang perlu menjadi panduan ke depan," ujarnya.

Greenpeace Indonesia melihat praktik eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, demi mengejar pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi.

"Pendekatan yang mengutamakan PDB sebagai indikator kesuksesan ekonomi terbukti tidak cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dan lingkungan," tulisnya.

JAKARTA - Pemerintah membuka ekspor pasir laut setelah kebijakan tersebut dilarang selama 20 tahun terakhir. Kebijakan ini dilakukan dengan alasan terjadinya sedimentasi alias pendangkalan laut .

Keputusan pembukaan keran ekspor tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Barang yang Dilarang Ekspor. Aturan tersebut merevisi Permendag 22 Tahun 2023 yang melarang ekspor laut jenis tertentu.

Apa dampak buruk jika pasir laut dikirim ke luar negeri?

Pengamat Ekonomi Energi asal Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai, kebijakan ekspor pasir laut berpotensi merusak lingkungan dan ekologi laut. Perkara ini dipicu oleh pengerukan pasir laut.

Asumsi tersebut didasarkan pada alasan bahwa komoditas yang diekspor bukanlah pasir laut melainkan hasil sedimen laut, yang bentuknya berupa campuran tanah dan air.

Fahmy mencatat, bila aktivitas pengerukan dilakukan terus menerus, maka menyebabkan tenggelamnya pulau. Kondisi ini membahayakan rakyat di pesisir pantai dan meminggirkan nelayan lantaran tidak dapat menangkap hasil laut lagi.

?Pengerukan pasir laut itulah yang memicu dampak buruk terhadap kerusakan lingkungan dan ekologi laut, menyebabkan tenggelamnya pulau yang membahayakan bagi rakyat di pesisir pantai, dan meminggirkan nelayan yang tidak dapat melaut lagi,? ujar Fahmy kepada MNC Portal, Kamis (19/9/2024).

Kebijakan ekspor pasir laut dimaksudkan untuk menambah pendapatan negara pun dinilai tidak tepat. Karena Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku bahwa penerimaan negara yang bersumber dari ekspor laut masih sangat kecil.

Sedangkan, biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk ekspor pasir laut jauh lebih besar, sehingga kebijakan membuka keran ekspor pasir laut diyakini tidak tepat.

?Biaya yang diperhitungkan tersebut termasuk kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan dan ekologi, serta potensi tenggelamnya sejumlah pulau yang mengancam rakyat di sekitar pesisir laut, termasuk nelayan yang tidak dapat lagi melaut,? paparnya.

Satu-satunya negara yang akan membeli pasir laut Indonesia adalah Singapura. Negara Singa itu disebut-sebut punya kepentingan untuk memperluas daratannya melalui reklamasi.

?Sangat ironis, kalau pengerukan pasir laut itu menyebabkan tenggelamnya sejumlah pulau yang mengerutkan daratan wilayah Indonesia,? beber dia.

?Sedangkan wilayah daratan Singapura akan semakin meluas sebagai hasil reklamasi yang ditimbun dari pasir laut Indonesia. Kalau ini terjadi, tidak bisa dihindari akan mempengaruhi batas wilayah perairan antara Indonesia dan Singapura,? lanjut Fahmy.

Di temui secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan mengatakan, beberapa daerah di Indonesia mengalami sedimentasi laut sehingga mengganggu pergerakan kapal yang mendekati pesisir. Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah membuka kembali ekspor pasir laut.

"Jadi, sedimen yang harus didalamkan. Karena kalau tidak (dikeruk), kapal bisa nyangkut di sana,? ujar Luhut saat ditemui di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten.

Mantan duta besar RI untuk Singapura itu memastikan, proses pengerukan pasir laut akan dilakukan secara teliti dan hati-hati sehingga tidak merusak ekosistem bawah laut. Dia menyebut, pengerukan akan dilakukan dengan teknologi canggih.

Selain itu, Luhut juga membantah pembukaan ekspor tersebut sebagai timbal balik atas rencana investasi asing di bidang panel surya yang membutuhkan pasir laut.

Menurut Luhut, investasi tersebut justru di dalam negeri dengan pasir silika sehingga tak ada urusannya dengan ekspor.

?Nggak ada urusan, panel surya tuh dia mau impor energi biru dari kita, tapi kita juga punya kepentingan, upaya industri solar panel kita jalan, kita punya (pasir) silika, sekarang kita bangun (industri panel surya) dan itu proyek kira-kira USD20 miliar, mungkin lebih,? kata dia.

Jakarta -

Pemerintah melalui Bea Cukai mengeluarkan aturan pembebasan bea masuk untuk peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Aturan tersebut yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 32 tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan, yang resmi berlaku pada tanggal 04 Agustus 2024.

"Dengan berlakunya PMK nomor 32 tahun 2024, maka aturan sebelumnya (PMK nomor 101/PMK.04/2007) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," ujar Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Nirwala Dwi Heryanto, dalam keterangannya, Kamis (8/8/2024).

Nirwala mengungkapkan ada beberapa pokok perubahan yang harus diketahui oleh importir, antara lain objek dan subjek penerima fasilitas, adanya pihak ketiga, dan syarat permohonan penerbitan fasilitas.

Objek penerima fasilitas meliputi peralatan, yaitu instalasi, mesin dan permesinan, serta perlengkapan dan bagiannya untuk pemantauan, pemrosesan, dan/atau pemanfaatan limbah; dan bahan, yaitu semua bahan fisika, bahan biologi dan/atau bahan kimia habis pakai untuk pemantauan, pemrosesan, dan/atau pemanfaatan limbah.

"Sementara subjek penerima fasilitas merupakan badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Nirwala.

Badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum yang proses produksinya menimbulkan limbah, seperti manufaktur; kegiatan usahanya menimbulkan limbah, seperti rumah sakit atau laboratorium; atau khusus mengusahakan pengolahan limbah.

Ia juga menyampaikan impor peralatan dan/atau bahan dari luar daerah pabean maupun melalui tempat penimbunan berikat (TPB), kawasan bebas, dan kawasan ekonomi khusus, dapat dilakukan oleh pihak ketiga, dalam hal badan usaha tidak dapat melakukan importasi langsung yang dibuktikan dengan perjanjian atau kontrak kerja sama pengadaan peralatan dan/atau bahan.

"Agar memperoleh pembebasan bea masuk, permohonan harus dilampiri rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dari pejabat paling rendah setingkat pimpinan tinggi pratama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup," jelas Nirwala.

Nirwala mengungkapkan syarat permohonan pembebasan bea masuk tersebut dapat disimak langsung ke PMK nomor 32 tahun 2024 yang dapat diakses melalui https://bit.ly/PMK32Tahun2024. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, importir dapat menghubungi contact center Bravo Bea Cukai pada 1500225 atau Kantor Bea Cukai terdekat di wilayahnya.

"Pembebasan bea masuk merupakan upaya Bea Cukai dalam mendukung upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan menjaga kelestarian alam, diharapkan fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh badan usaha di Indonesia," pungkas Nirwala.

(rrd/rir)

JAKARTA, investor.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin tak mempermasalahkan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Wapres menyebut bahwa hal terpenting yang harus menjadi catatan dalam konsesi tambang ormas supaya memastikan aspek lingkungan.

“Nah yang penting menyadari bahwa dalam pengelolaan tambang itu ada hal-hal yang harus dijaga, jangan sampai merusak lingkungan,” tutur Wapres dalam keterangannya di Kereta Cepat Whoosh, Bandung, Kamis (1/8/2024).

Ma’ruf Amin menekankan, segala aturan harus dipatuhi ormas keagamaan saat terjun menjadi pemain tambang. Terkait kritik kepada NU-Muhammadiyah terkait izin tambang, Wapres mengatakan kritikan itu menjadi wajar jika pelaksanaannya tidak berjalan baik.

“Oleh karena itu, kita harapkan ormas yang sudah mengambil, mengurus, supaya menjalankannya sesuai dengan tata aturan pengelolaan tambang yang benar,” terang Wapres.

Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa pemerintah juga membuka peluang untuk ormas-ormas lainnya mendapatkan izin usaha pertambangan, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Namun, kata Wapres, tidak mungkin semua ormas akan mendapatkan izin usaha pertambangan di Indonesia.

“Tentu tidak semua ormas, kalau semua ormas kan berapa (banyak) itu? Ratusan. Berapa tambang yang bisa dibagikan. Saya kira mungkin ada prioritas-prioritas berdasarkan kriteria,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan merupakan upaya pemerintah untuk menyokong pemerataan ekonomi. Hal ini disampaikan Jokowi selepas PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan, setelah keputusan serupa untuk NU.

“Kita ingin keadilan ekonomi. Banyak yang komplain kepada saya, ‘Pak, kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan-perusahaan yang besar? Kami pun kalau diberikan konsesi, itu juga sanggup kok’,” ungkap Jokowi, pada Jumat (26/7/2024).

Jokowi mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam perspektif Alquran ada beberapa hal yang membuat terjadinya kerusakan bumi. Kesemuanya itu berakar pada perbuatan manusia yang melalaikan tugas kemanusiaan.

Seperti diketahui, manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Karena itu, tugasnya adalah memelihara apa-apa yang sudah diciptakan oleh-Nya, bukan justru merusak.

ظَهَرَ الۡفَسَادُ فِى الۡبَرِّ وَالۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ اَيۡدِى النَّاسِ لِيُذِيۡقَهُمۡ بَعۡضَ الَّذِىۡ عَمِلُوۡا لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُوۡنَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)" (QS Rum: 41).

Ada enam hal tindakan manusia yang memicu merebaknya kerusakan ekosistem bumi. Pertama, mengubah ciptaan Allah. Maksudnya, segala sesuatu yang telah ditetapkan fitrahnya, itu kemudian diubah.

Sebagai contoh, air yang fitrahnya adalah alat bersuci sehingga harus bersih dan suci namun tidak dapat digunakan karena tercemar oleh limbah Industri. Akibatnya menyebabkan kerusakan pada habitat alam.

Kedua, perilaku zalim manusia dengan lingkungan dengan mengeksploitasi alam semaunya, tanpa melakukan perbaikan.

Ketiga, menyombongkan diri. Manusia modern kerap berlaku semena-mena, sombong akan kemajuan teknologinya dan mengeksploitasi alam hingga menyebabkan kerusakan.

Keempat, manusia modern kerap memperturuti hawa nafsu, menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya untuk menguasai alam dan menjarah sumber dayanya.

Kelima, menyimpang dari keseimbangan alam. Padahal Allah SWT telah menciptakan alam raya berikut bumi dan isinya dengan keseimbangan. Berbagai kenikmatan telah disediakan Allah baik di darat, laut dan udara. Namun manusia merusak keseimbangan yang ada dengan melakukan kerusakan pada alam seperti pembakaran hutan dan sebagainya.

Terakhir, karena kufur nikmat, kerusakan yang terjadi di bumi disebabkan kufurnya manusia terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Sehingga Allah menimpakan kegelisahan, kelaparan, bencana dan lainnya.

Semua yang ada di muka bumi adalah makhluk Allah SWT yang bertasbih dan bersujud pada-Nya. Maka dari itu manusia tidak boleh semena-mena terhadap makhluk Allah lainnya misalnya hutan, gunung, laut, hewan dan lainnya.

Manusia juga harus mampu menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi untuk menegakkan keadilan, menebar kebaikan dan kemaslahatan bagi setiap makhluk Allah. Selain itu, manusia juga harus memakmurkan bumi yang menjadi amanat dari Allah.

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mendesak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih mengevaluasi kembali program hilirisasi setelah resmi menggantikan Jokowi.

Menurut dia program hilirisasi yang dijalankan Jokowi jauh dari kata berhasil karena keuntungan ekonomis yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan di semua area penambangan. Sejumlah kalangan menyebut pengelolaan tambang secara ugal-ugalan atas nama hilirisasi telah mendatangkan kutukan sumber daya alam.

Sumber daya alam yang seharusnya dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang, malah hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dia menandaskan, anomali terkait kemiskinan yang justru terjadi di daerah kaya SDA atau daerah yang digencarkan program hilirisasi, yang sering disebut sebagai "Kutukan Sumber Daya Alam" (Deutch Desease) ini perlu diteliti lebih dalam oleh Pemerintah dan para ahli.

"Namun menurut dugaan saya, hal ini disebabkan karena rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pembangunan yang berasal dari dana bagi hasil (DBH) serta pajak lainnya oleh Pemerintah Daerah, termasuk juga merebaknya kasus-kasus korupsi tambang. Sehingga pemasukan yang besar sekalipun tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat atau lambat dicapai," tegas Mulyanto dalam pernyataannya, Jumat (26/7/2024).

Dia melihat masyarakat direkrut hanya sebatas pekerja kasar karena keterbatasan keahlian. Ditambah penyimpangan dalam pengelolaan lingkungan menyebabkan sumber air dan lahan menyusut, yang membuat semakin merosotnya pembangunan bidang pertanian di daerah tersebut.

Sebab itu, terkait program hilirisasi, pihaknya meminta agar presiden berikutnya mengevaluasi kebijakan yang berlaku selama ini secara komprehensif termasuk efisiensi dana pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Dia mendesak pemerintah agar melarang ekspor produk nikel setengah jadi berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan ferronikel serta segera mengimplementasikan moratorium pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.

"Kita perlu mendorong hilirisasi nikel dengan nilai tambah tinggi sehingga efek gandanya bagi masyarakat meningkat dengan membangun pabrik smelter yang memproduk nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai, dll," tandasnya.

Selain itu, perlu audit komprehensif terhadap smelter-smelter dari China yang rawan kebakaran sehingga menimbulkan korban jiwa pekerja yang tidak sedikit," tegasnya.

Bandung: Pengelolaan sampah yang kurang maksimal di pasar tradisional di Kota Bandung mengakibatkan pengunjung dan pembeli enggan datang. Sampah yang berserakan dan tidak dikelola dengan baik terjadi di Pasar Kosambi, Kota Bandung.

Salah seorang pedagang di Pasar Kosambi, Amin mengatakan, pengelolaan sampah yang kurang maksimal terjadi sejak setahun terakhir. Para pedagang terpaksa membuang sampah di dalam pasar sehingga kawasan tersebut menjadi kotor.

"Dibanding dulu sama sekarang, pengelolaan sampah sedikit rapih, tapi sudah setahun ini sampah malah jadi di dalam (pasar). Katanya gak boleh buang sampah keluar, sementara sampah harus dibuang keluar, tapi gak tahu pengelolanya bukan dari pasar," ucap Amin, Minggu 14 Juli 2024.
Amin mengatakan, dia berharap pemerintah bisa lebih memerhatikan kondisi pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Bandung. Sebab menurutnya, para pengunjung enggan masuk ke pasar apabila keadaannya kotor karena sampah berserakan.

"Harapan terutamanya kebersihan harus lebih diperhatikan. Kalau pasarnya kotor, otomatis pengunjung larinya ke pasar modern," kata dia.

Sementara itu, Bakal Calon Wali Kota Bandung, Arfi Rafnialdi mengatakan, kondisi Pasar Kosambi saat ini terkesan tidak terawat dengan banyaknya sampah-sampah berserakan hingga ke lokasi jualan. Menurutnya, masalah kebersihan dapat mempengaruhi omzet para pedagang.

"Bagi pedagang ini masalah relevan yang harus diperbaiki karena kalau sampah tidak dikelola dengan baik dan sampai masuk ke area berjualan, ini akan membuat pengunjung enggan hadir sehingga omzet pedagang pasti turun," kata Arfi seusai Diskusi bersama Gajah Gibran berjudul 'Kontribusi dan Sinergitas alumni ITB untuk membangun Kota Bandung'.

Dia mengatakan, urusan sampah di pasar sangat berhubungan dengan pengelolaan pasar oleh Perumda Pasar Bermartabat milik Pemkot Bandung. Dia juga menyoroti bagaimana selama ini Badan Usaha Milik Daerah tersebut sulit melakukan perbaikan fasilitas pasar tradisional hingga menjaga kebersihan pasar karena selalu merugi.

"Pasar adalah tempat perputaran uang, tapi kalau dikelola ini kok enggak untung malah rugi ini bagaimana? Makanya pengelolaan harus diperbaiki. Tdak harus pemerintah menuntut Perumda Pasar untuk untung, minimal tidak rugi seingga bisa membiayai operasionalnya sendiri," ucap Arfi.

(WHS)

Bandung: Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), saat ini hulu daerah aliran sungai (DAS) Citarum tercemar paracetamol dan amoxilin. BRIN mendeteksi adanya kontaminasi bahan aktif obat atau APIs.

Menanggapi ini, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro mengatakan, penemuan kandungan paracetamol dan amoxilin masih kecil kadarnya.
KLHK akan menelusuri dampak dari laporan tersebut.

"Sebetulnya penemuan itu masih kecil sekali, istilahnya nano, tapi itu jadi new emergency pollution. Memang di beberapa negara, belum ada baku mutunya, tapi tetap juga harus jadi konsen. Kita kerjakan sekarang, siapkan sciencetific evidence, kira-kira dampak terhadap lingkungan, terhadap biota dan manusia sehingga bisa batasi," jelas Sigit di Sumedang, Rabu, 10 Juli 2024.
Disinggung terkait sumber kandungan paracetamol dan amoxilin yang masuk ke dalam aliran DAS Citarum, KLHK masih memerlukan penelurusan lebih lanjut. Sumbernya masih perlu dipelajari, kemungkinan bersumber dari pestisida.

Jika dari farmasi kata Sigit sebetulnya mungkin budaya masyarakat mengenai pemakaian obat-obatan umum. Ia menduga konsumsinya tidak mengikuti kaidah yang bagus, sehingg banyak sekali over consumption untuk obat-obatan.

"Kemudian sistem kita tidak sepenuhnya bisa menjaring, mungkin langsung membuang ke sana dan juga mungkin waktu kita buang obat-obatan kedaluwarsa juga tidak dibuang ke tempat yang semestinya. Kalau dilihat dari IPAL-nya, kita sedang mempelajari bagaimana mengintegrasikan parameter itu, sebagai parameter yang harus diatur dan diawasi,"tuturnya.

Sebelumnya, Peneliti Kelompok Riset Ekotoksikologi Perairan Darat, Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Rosetyati Retno Utami mengatakan, penelitian dilakukan dengan penghitungan banyak aspek. Mulai dari konsentrasi bahan aktif obat yang diminum, frekuensi obat, jumlah obat yang dikonsumsi, dan berapa lama masa sakit responden dalam setahun.

"Kemudian kami akan mengestimasi seberapa banyak dari rata-rata penggunaan itu, dengan ekstrapolasi terhadap jumlah penduduk di suatu DAS. Hasilnya untuk bahan kimia aktif dapat dilihat bahwa ternyata paracetamol dan amoxilin menjadi APIs dengan penggunaan paling besar di DAS Citarum Hulu," bebernya.

Menurut Rosetyati, penggunaan antibiotik di DAS Citarum Hulu ternyata relatif besar, dengan penggunaan Paracetamol di posisi tertinggi dengan jumlah 460 ton per tahun dan amoxilin 335 ton per tahun. Sumber-sumber kontaminasi bahan aktif obat yang mungkin masuk ke dalam Sungai Citarum bisa teridentifikasi dari banyak hal.

"Mulai dari kegiatan peternakan yang dinilai banyak menggunakan obat-obatan dan hormon untuk meningkatkan hasil peternakan, penggunaan obat rumah tangga dan industri, serta sistem pengelolaan limbah obat di rumah sakit yang mungkin terdapat kebocoran, sehingga mengakibatkan masuknya obat ke ekosistem akuatik," imbuhnya.

(WHS)

Bandung: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti temuan terkontaminasinya Sungai Citarum oleh kandungan paracetamol dan amoxcilin.

"Besok saya akan cek dan ricek untuk memastikan seandainya ada kandungan-kandungan tersebut," kata Herman di Gedung Sate Bandung, Selasa, 9 Juli 2024.

Kontaminasi bahan aktif obat di daerah aliran Sungai Citarum tersebut ditemukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berdasarkan hasil penelitian Kelompok Riset Ekotoksikologi Perairan Darat, Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air.
Herman mengatakan baru mengetahui informasi tersebut dari pemberitaan media massa. Meski demikian, untuk mencegah adanya dampak kerusakan akibat kontaminasi kandungan bahan obat tersebut, pihaknya akan melakukan penelusuran hingga ke sumbernya.

Herman mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan berbagai fasilitas layanan kesehatan yang ada di dekat DAS Citarum untuk memastikan mereka mengolah limbah medis dengan baik.

"Dari mana sumbernya, kami akan peluruhan ke Puskesmas atau rumah sakit kami akan cek dan ricek. Kalau benar -ada- kami akan ingatkan secepatnya jangan buang obat sembarangan," katanya.

Herman juga mengatakan pihaknya berkomunikasi dengan BRIN terkait hasil penelitian tersebut untuk bisa mengungkap sumber kontaminasi.

"Kita juga akan konfirmasi juga hasil riset BRIN ini. Kami harus memastikan air Sungai Citarum bukan hanya aliran induknya yang harus bersih tapi termasuk dengan jaringannya harus rendah polusi," katanya.

Pemerintah Provinsi Jabar sendiri, bersama Satgas Citarum Harum, tengah menggenjot peningkatan indeks kualitas air Sungai Citarum hingga ke angka 60 pada Desember 2025 mendatang.

Agar target tersebut tercapai maka pengawasan terhadap Sungai Citarum terus ditingkatkan, sehingga realisasi program Citarum Harum bisa terwujud.

"Citarum ini saat ini 50 lebih indeks kualitas airnya. Target pak gubernur sesuai dengan harapan pak presiden tahun 2025 bisa 60 kami sedang berikhtiar. Kami harus memastikan kondisi air Sungai Citarum rendah polusi, idealnya tidak ada," tuturnya.

Peneliti Kelompok Riset Ekotoksikologi Perairan Darat, Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN Rosetyati Retno Utami menyebutkan, pihaknya melakukan penelitian di daerah aliran sungai Citarum, dan menemukan penggunaan paracetamol mencapai 460 ton per tahun dan amoxcillin mencapai 336 ton per tahun yang kemungkinan berasal dari berbagai aktivitas manusia.

Selain dari itu, Kegiatan peternakan yang sering menggunakan obat-obatan dan hormon untuk meningkatkan hasil ternak, merupakan salah satu sumber utama.

Kemudian juga penggunaan obat-obatan rumah tangga, aktivitas industri, serta sistem pengelolaan limbah obat di rumah sakit yang kurang optimal juga turut menyumbang kontaminasi tersebut.Dia menekankan kontaminasi di perairan dapat membahayakan organisme akuatik dan juga kesehatan manusia.

(WHS)