Jakarta -

Cuaca panas dan pengap yang mengepung Jakarta dalam beberapa hari terakhir mengganggu aktivitas banyak orang, tak terkecuali Gizka (30), pekerja kantoran yang merantau dari tanah kelahirannya di Sumatera. Air dingin saja tak cukup buatnya untuk nyaman beraktivitas di luar ruangan dengan kondisi udara yang panas dan berbau.

Buat Gizka, langit biru Jakarta kini bak mitos yang hanya ada pada cerita masa lalu. Baginya, keramaian yang menjadi penanda besarnya ukuran ekonomi Jakarta tak cukup memberikan kepastian akan masa depan.

"Kalau lihat langit biru tuh kayak luar biasa gitu. Padahal kan itu harusnya hal yang biasa saja. Seharusnya semua berhak mendapatkan langit biru" katanya saat berbincang dengan detikcom.

Kekhawatiran Gizka soal polusi udara dan masa depan sesungguhnya bukan hanya dirasakannya sendiri. Seisi dunia juga tengah berusaha mengembalikan langit biru yang dirindukan banyak orang tersebut.

Laporan Indonesia's Pathway to Net Zero 2060 dari Kearney mencatat, sebagai salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Investasi yang tepat sasaran dibutuhkan demi menciptakan masa depan Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan resilien.

Polusi udara DKI Jakarta dalam beberapa waktu terakhir memang begitu parah. Warga pun kembali memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. Foto: Ari Saputra

Mewujudkan Langit Biru

Sekitar 380 km dari Jakarta, salah satu unit pengelolaan minyak terbesar di Indonesia tengah sibuk memproduksi bahan bakar yang akan dipakai jutaan masyarakat menggerakkan roda ekonominya. Di pesisir nusantara yang menghadap Samudera Hindia itulah Pertamina menempatkan kilang terbesarnya, kilang Cilacap.

Kilang ini memasok 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Angka tersebut membuat Kilang minyak Cilacap punya peran besar dalam menjaga ketahanan energi di Indonesia.

Tak cukup hanya di ketahanan energi saja, isu lingkungan saat ini membuat Pertamina mesti putar otak dalam menjaga peran Kilang Minyak Cilacap yang begitu strategis.

Direktur Operasi PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Didik Bahagia mengatakan, sejak 2019 Kilang Cilacap bertransformasi dengan mendirikan Kilang Langit Biru Cilacap (KLBC). Proyek dengan nilai investasi US$ 392 juta tersebut menjadi salah satu usaha Pertamina mengembalikan langit biru yang dirindukan banyak orang tadi. Kehadiran KLBC menjadi bukti keseriusan Pertamina memproduksi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

KLBC menghasilkan sejumlah produk BBM yang nilai oktannya minimal 92. Bahkan, dengan produksi bahan bakar minyak Gasoline berkualitas standar EURO 4 dan Pertamax RON 92, unit kilang ini mampu meningkatkan kapasitas produksi kilang Pertamina Cilacap secara signifikan menjadi 1,6 juta barrel dari sebelumnya 1 juta barrel per bulan.

"Pertamina berkomitmen menghasilkan produk yang ramah lingkungan, berasal dari bahan baku yang ramah lingkungan, dan dari nabati bukan fossil fuel." kata Didik kepada detikcom.

Pertamina Kilang Cilacap Foto: Pertamina

Kini Pertamina tengah memasuki tahap I pengembangan kilang hijaunya. Kilang hijau atau green refinery menjadi bukti keseriusan Pertamina menjaga kualitas lingkungan.

Green Refinery di Kilang Cilacap adalah kilang hijau terbesar yang dimiliki Pertamina saat ini dengan kapasitas 3.000 bph untuk total minyak nabati. Pada tahap awal, Pertamina telah berhasil mengembangkan dua produk energi hijau, yakni Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) dan sustainable aviation fuel (SAF).

Untuk HVO, Pertamina telah mengemasnya dalam produk Pertamina Renewable Diesel D100 atau yang lebih sering disebut sebagai Pertamina RD. Pertamina RD merupakan bahan bakar nabati ramah lingkungan yang telah meraih sertifikat International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).

"Keuntungannya, dia lebih ramah lingkungan. Emisinya turun sekali dan seterusnya. Kualitasnya tidak kalah dengan kualitas internasional." kata Didik.

Dengan sertifikasi ISCC ini, HVO Pertamina diakui atas kontribusinya dalam menurunkan emisi karbon hingga 65-70% dibandingkan dengan bahan bakar konvensional, sehingga dengan layak dapat disebut sebagai produk ramah lingkungan.

Pertamina RD sebelumnya telah diperkenalkan dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan Jakarta E-Prix 2021. Dengan kapasitas produksi mencapai 3.000 barel per hari, Green Refinery Cilacap menggunakan bahan baku nabati seperti Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO) atau minyak kelapa sawit 100% untuk menghasilkan produk ini.

Kilang Pertamina Internasional juga berhasil memproduksi SAF J2.4 di Refinery Unit IV Cilacap dengan teknologi Co-Processing dari bahan baku Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil (RBDPKO), atau minyak inti sawit yang telah mengalami proses pengolahan pemucatan, penghilangan asam lemak bebas dan bau, dengan kapasitas 1.350 kilo liter (KL) per hari. SAF telah berhasil digunakan dalam penerbangan komersil perdana Garuda Indonesia pada pesawat Boeing 737-800 NG.

Hasil dari serangkaian pengujian yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa performa SAF J2.4 memiliki kualitas yang sama dengan avtur konvensional, namun lebih ramah lingkungan.

Inovasi ini sekaligus menjadi peluang bagi Pertamina merambah pasar internasional untuk penjualan SAF. Salah satunya pasar Singapura yang diketahui bakal mewajibkan penerbangan yang berangkat dari negaranya menggunakan sustainable aviation fuel (SAF) atau bahan bakar pesawat ramah lingkungan. Sebagai permulaan, Singapura menyasar target penggunaan SAF sebesar 1% pada 2026.

Pertamina lewat anak usahanya Pertamina Patra Niaga juga telah memperluas distribusi SAF ke jaringan global, salah satunya lewat Virgin Australia Airlines. Maskapai tersebut menjadi maskapai internasional pertama yang menikmati layanan SAF dari Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai, yang ditandai dengan seremoni "First International Uplift" pada perhelatan Bali International Airshow di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Penyaluran SAF ke pasar global menjadi komitmen nyata Pertamina mendorong transisi energi di sektor aviasi dan mendukung target Net Zero Emission Indonesia tahun 2060. SAF, yang diproduksi dari limbah, diolah di kilang bersamaan dengan bahan bakar fosil untuk menghasilkan bahan bakar sintetis rendah karbon, mengurangi emisi karbon hingga 84% dibandingkan bahan bakar jet konvensional.

Penyaluran Sustainable Aviation Fuel (SAF) ke Virgin Australia Airlines saat di Bandara Ngurah Rai Bali, Rabu (18/9/2024) Foto: Penyaluran Sustainable Aviation Fuel (SAF) ke Virgin Australia Airlines saat di Bandara Ngurah Rai Bali, Rabu (18/9/2024). (Dok. Pertamina)

Dorongan BPH Migas

KLBC merupakan salah satu implementasi Pertamina dari upaya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan.

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengatakan penerapan bahan bakar yang bersih dan ramah lingkungan adalah bagian dari upaya transisi energi nasional yang lebih luas, menuju kemandirian energi, dan menciptakan masa depan yang lebih baik, serta berkelanjutan.

"BPH Migas terus mendorong pengembangan kilang modern, penguatan regulasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya energi yang bersih dan berkelanjutan," ujarnya.

Untuk mendukung implementasi BBM rendah sulfur atau BBM ramah lingkungan ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 1 tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Dalam aturan ini, Badan Usaha Penugasan mendapatkan penugasan, di antaranya dalam penyediaan dan pendistribusian BBM ramah lingkungan.

Pemerintah juga terus mematangkan regulasi terkait Peta Jalan BBM yang Bersih dan Ramah Lingkungan. Regulasi tersebut akan menjadi dasar bagi BPH Migas dalam memberikan penugasan penyaluran BBM ramah lingkungan kepada Badan Usaha Penugasan dan pengawasan implementasinya.

"Saat ini merupakan masa transisi menuju penerapan BBM rendah sulfur. Kita pergunakan waktu sebaik mungkin untuk berkoordinasi dengan semua pihak. Misalnya, spesifikasi BBM rendah sulfur seperti apa, harga komersialnya, dan kompensasinya. Hal itu perlu kita petakan dengan baik agar Badan Usaha Penugasan dalam menjalankan penugasan dari Pemerintah, berada dalam koridor hukum yang ada," kata Halim.

Tidak Berhenti

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan perseroan akan terus mengembangkan penggunaan bahan bakar berbasis bioenergi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Indonesia yang memiliki kekayaan bahan bakar nabati seperti tebu, jagung, singkong dan sorgum sangat potensial bisa mengembangkan bioenergi lebih masif lagi.

"Nanti energi kita akan berbasis bioenergi, karena Indonesia ada banyak sumber daya. Di India saya bertemu dengan technology liaison untuk bioethanol dan limbahnya bisa diproses di perusahaan India, ini salah satu follow up yang akan kita kerja samakan," kata Nicke beberapa waktu lalu.

Menurut Nicke, pengembangan bioenergi memiliki banyak manfaat dalam mempercepat transisi energi.Bukan hanya mengurangi emisi saja, produksi bioenergi juga menjadi salah satu cara Pertamina dalam mengurangi ketergantungan impor dan menciptakan lapangan pekerjaan.

"Ketika perkebunan kita dorong, kita tambah menyerap banyak tenaga kerja," tutup Nicke.

Pada akhirnya, komitmen Pertamina mendorong produksi biofuel diharapkan mampu menjawab sejumlah tantangan serius yang dihadapi Indonesia saat ini. Tak cuma soal langit biru yang dirindukan, namun juga diharapkan ikut menekan jumlah impor minyak, pembukaan lapangan kerja baru, hingga target menuju negara maju.

(eds/rrd)

Bisnis, JAKARTA— Setelah pandemi, minat terhadap area komersial terus tumbuh, tidak hanya untuk Food and Beverage (F&B) tetapi juga untuk klinik dan farmasi. Bahkan, banyak pengembang menawarkan ruko yang dapat diubah menjadi coworking space.

Prospek properti area komersial hingga proyek kilang di tangan Prabowo menjadi berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Minggu (20/9/2024). Berikut selengkapnya

1. Menerka Prospek Properti Area Komersial di Kawasan Township

Dalam beberapa tahun terakhir, area komersial di kawasan township terus mengalami perkembangan yang pesat.Seperti contohnya di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang pengembangan area komersial sangat pesat. PIK tidak hanya membangun ruko komersial saja tetapi juga membangun kawasan komersial berkonsep stand alone.

Selain PIK 2, kawasan Gading Serpong juga gencar membangun area komersial berupa ruko maupun kavling stand alone.

Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan area komersial saat ini menjadi salah satu alternatif ruang ritel yang ekonomis, dan memiliki keunggulan dekat dengan kantong permukiman, fleksibel, memiliki opsi operasional 24 jam menjadi pilihan new starter.

Setelah pandemi, minat terhadap area komersial terus tumbuh, tidak hanya untuk Food and Beverage (F&B) tetapi juga untuk klinik dan farmasi. Bahkan, banyak pengembang menawarkan ruko yang dapat diubah menjadi coworking space.

Terlebih saat ini, beberapa jenis ritel memilih pindah dari mall ke ruko yang bertujuan untuk mengurangi biaya operasional atau mendekatkan diri dengan komunitas lokal.

“Namun memang sebagian besar peritel di ruko melakukan redesign interior ruangnya menjadi lebih menarik,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (19/10/2024).

Saat ini, area komersial yang diminati dan menarik bagi pengusaha ataupun investor, yaitu lokasi yang strategis terutama di kawasan yang memiliki konektivitas yang tinggi dapat meningkatkan nilai investasi secara signifikan.

Selain itu, area komersial dengan konsep yang modern dan tata letak interior yang terbuka tanpa banyak sekat menjadi pilihan yang popular saat ini karena memberikan fleksibilitas penggunaan ruang untuk menyesuaikan dengan berbagai jenis bisnis memberikan daya tarik tambahan bagi pembeli. Konsep ini juga lebih mudah diubah menjadi konsep ritel, kantor dan bahkan kafe.

2. Bisnis Properti Makin Berkibar Efek Proyek Infrastruktur Era Jokowi

Selama 10 tahun terakhir, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program yang berjalan masif era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembangunan infrastruktur tersebut berupa jalan tol, jalan nasional, bendungan, rumah, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), bandara, kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB), Light Rail Transit (LRT), hingga pelabuhan.

Hingga awal September 2024, panjang jalan tol yang telah beroperasi hampir mencapai 3.000 kilometer. Khusus era Pemerintahan Jokowi, sepanjang 2.200 kilometer jalan tol baru telah beroperasi dari total rencana 2.700 kilometer.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, sejak pertama kali dibangun pada tahun 1978 hingga Juni 2024, total panjang jalan tol di Indonesia telah mencapai 2.893,02 kilometer. Panjang jalan tol yang dibangun pada periode tahun 1978 hingga 2014 sekitar 790 kilometer, dan kemudian sepanjang 2.103 kilometer telah beroperasi dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan data ini menunjukkan sekitar 72,7% dari total panjang jalan tol di Indonesia dibangun selama era Jokowi. Selama kepemimpinannya, Jokowi disebut telah membangun 6.000 km jalan nasional baru.

Pembangunan infrastruktur dan transportasi selama 1 dekade di masa pemerintahan Jokowi ini tentu berdampak signifikan bagi bisnis properti.

Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi properti yang mencakup perumahan, kawasan industri, dan perkantoran masuk lima besar dari total 23 sub-sektor selama periode Januari hingga September 2024 mencapai Rp91,56 triliun

Rinciannya untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), realisasi investasi perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar Rp56,51 triliun dengan 11.294 proyek, menempati peringkat ketiga dari total 23 sub-sektor. Sementara untuk realisasi PMA sebesar US$2,33 miliar atau sekitar Rp35,04 triliun dengan 9.432 proyek, atau peringkat sembilan dari total 23 sub-sektor.

3. Jurus Pemerintah dan Swasta Tingkatkan Kompetensi Pekerja Konstruksi

Pembangunan infrastruktur yang semakin cepat di Indonesia menciptakan kebutuhan mendesak akan tenaga kerja konstruksi yang kompeten, terampil dan bersertifikasi. Menurut data terbaru, Indonesia memerlukan sekitar 12 juta pekerja konstruksi, namun pada tahun 2023, hanya 720.000 di antaranya yang telah bersertifikasi. Kesenjangan besar ini menjadi tantangan serius bagi sektor konstruksi terutama untuk menjaga kualitas dan juga dalam mewujudkan konsep konstruksi yang berkelanjutan.

Terlebih pada pemerintahan baru mendatang juga menggencarkan proyek infrastruktur dan pembangunan 3 juta unit rumah setiap tahunnya.

Balai Jasa Konstruksi Wilayah III (BJKW III) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Semen Merah Putih, dan Dulux melakukan kolaborasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi di tengah maraknya pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah di Indonesia.

Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III (BJKW III) Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Samuel EDP Tampubolon mengatakan pentingnya kemitraan antara pemerintah dan sektor industri dalam mendukung kompetensi tenaga kerja di sektor konstruksi.

Program kolaborasi ini berfokus memberikan pelatihan komprehensif mencakup keterampilan teknis pada pondasi bangunan serta estetika dalam konstruksi. Kolaborasi ini menjadi penting karena keterampilan teknis dan estetika saling melengkapi dalam menghasilkan konstruksi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Peningkatan kualitas tenaga kerja tersebut diyakini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat sisi struktur bangunan, tetapi juga memperbaiki estetika dan ramah lingkungan.

“Tenaga kerja yang bersertifikasi adalah fondasi dari setiap proyek konstruksi yang aman dan berkualitas. Dengan sertifikasi ini, pekerja konstruksi dapat memenuhi standar yang ditetapkan, meningkatkan produktivitas, dan meminimalisir risiko kecelakaan di lapangan. Ini adalah kunci untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja kita di tingkat nasional maupun global,” ujarnya dikutip Sabtu (19/10/2024).

4.Langkah Maju Muhammadiyah Eksekusi Tambang Batu Bara
Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan Muhammadiyah terus mematangkan rencana untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) batu bara yang ditawarkan pemerintah.

Setelah sebelumnya disebut-sebut tengah berfokus untuk melakukan penataan infrastruktur internal sebelum mengeksekusi konsesi atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) batu bara yang diberikan pemerintah, Muhammadiyah kini mulai melaksanakan survei untuk mencari titik tambang yang akan dikelola oleh ormas tersebut.

Sebelumnya, pemerintah memberikan dua opsi lokasi pertambangan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk Muhammadiyah, yakni bekas lahan PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) dan PT Arutmin Indonesia.

Namun, alih-alih menerima area tambang batu bara yang ditawarkan pemerintah, Muhammadiyah disebut-sebut masih mempertimbangkan untuk menggarap lokasi tambang lain.

Dalam perkembangannya, Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy mengatakan bahwa ormas keagamaan itu tengah mengkaji untuk memakai lahan tambang batu bara wilayah bekas PKP2B Adaro Energy, Kideco, dan Arutmin Indonesia di Kalimantan Timur.

“Mengenai di mana yang kami pilih dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil, itu sudah kami survei. Kami sudah bentuk survei internal Adaro, Kideco, Arutmin. Jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (18/10/2024).
Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa proses survei awal yang dilakukan oleh ormasnya mencakup studi geologi, pemetaan, penilaian ekonomi hingga studi lingkungan. Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan sebelum memulai eksplorasi atau pengembangan tambang batu bara demi mengumpulkan informasi dasar yang diperlukan mengenai potensi dan kelayakan suatu area untuk penambangan.

“Jadi ini kami masih membentuk lembaga yang ada di Muhammdiyah. Saya tidak ingin kami menerima tambang, kemudian ternyata yang mengerjakan bukan kami. Nanti akan kami tambah lagi satu PT [perseroan terbatas] karena ada kemungkinan kami akan pada waktu penambangan tidak hanya satu titik yang akan kami kerjakan, tapi itu juga masih perkiraan,” tuturnya.

5. Asa Proyek Kilang Minyak Tuban di Tangan Prabowo

Pengembangan megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban yang hingga kini masih mandek, terutama setelah afiliasi perusahaan migas Rosneft asal Rusia terkena sanksi akibat ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, diharapkan ada titik terang setelah pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik.

Proyek senilai US$13,5 miliar atau setara dengan Rp205,05 triliun yang dikerjakan oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) bersama mitra asal Rusia, Rosneft Singapore Pte. Ltd. tersebut masih mandek lantaran terkendala sanksi negara-negara Barat yang dikenakan terhadap perusahaan Rusia akibat invasi terhadap Ukraina.

Di sisi lain, kelanjutan proyek strategis nasional (PSN) itu juga masih menggantung karena keputusan akhir investasi (final investment decision/FID) tak kunjung ditetapkan. Rosneft diketahui juga masih belum menyetujui penyertaan modal untuk pengembangan proyek atau site development lantaran belum diperolehnya FID GRR Tuban.

Pada saat yang sama, perburuan mitra strategis untuk menggantikan posisi Rosneft di megaproyek GRR Tuban, Jawa Timur tersebut bersama PT Pertamina (Persero) masih belum membuahkan hasil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya akan mengkaji masalah teknis pada Kilang Tuban apabila kembali diamanahkan untuk menjabat pada pemerintahan Prabowo.

“Secara teknisnya, apa persoalannya saya belum mendalaminya, tetapi kalau katakanlah kepercayaan itu dan amanah itu tetap masih diberikan kepada kami untuk melaksanakan, maka kami pasti akan detailkan apa persoalan,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (18/10/2024).

Dia bercerita ihwal kendala terkait dengan proyek Kilang Tuban sudah mulai ditangani sejak masih menjabat sebagai menteri investasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kala itu, Bahlil yang menangani pembebasan lahan, perizinan hingga rekomendasi insentif. Kendati demikian, Bahlil mengakui masih terdapat sejumlah kendala di luar perannya sebagai menteri investasi.

Lebih lanjut, berdasarkan laporan yang diterima dari Plt Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Bahlil menyebutkan bahwa target keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) ditargetkan rampung pada November 2024.

“Menurut hasil pembicaraan Pertamina kepada ESDM yang dilaporkan baru 2 hari lalu [target FID November],” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Keputusan investasi akhir megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban atau Kilang Tuban, Jawa Timur yang digarap Indonesia dan Rusia akan dipastikan setelah pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik.

Proyek senilai US$13,5 miliar atau setara dengan Rp205,05 triliun yang dikerjakan oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) bersama mitra asal Rusia, Rosneft Singapore Pte Ltd tersebut masih mandek lantaran terkendala sanksi negara-negara Barat yang dikenakan terhadap perusahaan Rusia akibat invasi terhadap Ukraina.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya akan mengkaji masalah teknis pada Kilang Tuban apabila kembali diamanahkan untuk menjabat pada pemerintahan Prabowo.

"Secara teknisnya apa persoalannya saya belum mendalaminya, tetapi kalau katakanlah kepercayaan itu dan amanah itu tetap masih diberikan kepada kami untuk melaksanakan maka kami pasti akan detailkan apa persoalan," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (18/10/2024).

Dia bercerita kendala terkait proyek Kilang Tuban sudah mulai ditangani sejak dia masih menjabat sebagai menteri investasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kala itu, Bahlil yang menangani pembebasan lahan, perizinan hingga rekomendasi insentif. Kendati demikian, Bahlil mengakui masih terdapat sejumlah kendala di luar perannya sebagai menteri investasi.

Lebih lanjut, berdasarkan laporan yang diterima dari Plt Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Bahlil menyebutkan bahwa target keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) ditargetkan rampung pada November 2024.

"Menurut hasil pembicaraan Pertamina kepada ESDM yang dilaporkan baru 2 hari lalu [target November]," ujarnya.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, megaproyek Kilang Tuban yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) itu mandek lantaran Rosneft terkena sanksi yang menyasar pada akses pendanaan, teknologi, hingga jasa konstruksi kilang. Oleh karena itu, proses pengerjaan proyek tersebut masih mandek.

Corporate Secretary KPI Hermansyah Y. Nasroen mengatakan, pihaknya masih mengejar perampungan FID pada proyek tersebut. Ketika ditanya soal kapan target FID rampung, Hermansyah belum mau mengungkapkan tenggat waktu pasti.

Padahal, KPI sebelumnya menargetkan FID bisa rampung pada kuartal I/2024. Ia menyebut proses tersebut dilakukan paralel dengan tahap pemilihan pihak pelaksana engineering, procurement, construction (EPC).

EPC adalah tahapan yang terdapat dalam proses perancangan sebuah sistem yang akan dibangun. Proses ini dilanjutkan dengan pengadaan yang kemudian membangun sistem yang sudah dirancang sebelumnya.

"Ini [EPC] paralel lagi jalan prosesnya," katanya.

Soal Potensi Pengganti Rosneft

Terkait mitra, Hermansyah menuturkan, pihaknya masih menggandeng Rosneft untuk menggarap PSN itu. Pasalnya, KPI hingga saat ini belum menemukan mitra baru.

"Sementara untuk GRR Tuban kami masih sama Rosneft ya," ucap Hermansyah.

Sebelumnya, KPI mengajukan opsi penambahan mitra kerja strategis baru untuk percepatan proyek GRR Tuban kepada Rosneft.

Direktur Utama PT KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, pengajuan mitra baru itu dilakukan seiring dengan dampak sanksi dunia barat yang mulai terasa untuk penyelesaian keputusan akhir investasi salah satu PSN tersebut.

“Kami sudah sampaikan ke pihak mereka, apakah kami harus ambil partner lain untuk balance, sudah kami komunikasikan. Kami kan mesti kasih tahu juga ke pihak Rosneft bahwa karena konflik Ukraina ada implikasi itu,” kata Taufik saat ditemui di sela-sela agenda IPA Convex, BSD Tangerang, Kamis (27/7/2023).

Dia menuturkan, pengajuan itu sudah disampaikan direksi KPI kepada Rosneft pada April 2023 lalu lewat video conference. Taufik berpendapat penambahan mitra baru mesti dilakukan untuk mengimbangi sanksi yang saat ini diterima Rosneft.

Kala itu, Taufik mengatakan, final investment decision (FID) GRR Tuban ditarget rampung pada triwulan pertama 2024. Dia menegaskan diskusi lebih lanjut soal FID untuk rencana eksekusi proyek masih tetap berlanjut bersama dengan Rosneft di tengah risiko sanksi saat ini.

“Kami sekarang masih tahap prakualifikasi lelang untuk mendapatkan harga dari pasar seperti apa untuk engineering, procurement and construction ya, kan itu ada delapan paket,” kata dia.

Jakarta -

Kilang PPSDM Migas menerima Penghargaan Patra Nirbhaya Karya Utama Kategori Tanpa Kehilangan Jam Kerja Sebagai Akibat Kecelakaan Kerja dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kilang PPSDM Migas merupakan kilang tertua yang masih beroperasi dan digunakan sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia sub sektor minyak dan gas bumi.

Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Penghargaan Keselamatan MIGAS 2024 yang berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta pada Senin (7/10/2024). Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala PPSDM Migas, Waskito Tunggul Nusanto sebagai Kepala Teknik Kilang PPSDM Migas.

"Kami sangat bersyukur sekaligus berbahagia karena atas kerja sama dan dan dedikasi seluruh pegawai khususnya para operator di Kilang PPSDM Migas, kami menerima Penghargaan Patra Nirbhaya Karya Utama Kategori Tanpa Kehilangan Jam Kerja Sebagai Akibat Kecelakaan Kerja dari Kementerian ESDM," ucap Kepala PPSDM Migas dalam keterangannya, Jumat (11/10/24).

Ia menambahkan bahwa Kilang PPSDM Migas tetap menjalankan kaidah-kaidah keteknikan yang baik sehingga dapat tetap beroperasi dengan aman, dengan indikasi tidak ada insiden kecelakaan fatal, kecelakaan berat yang terjadi di Kilang PPSDM Migas.

"Berbagai upaya peningkatan layanan dan keselamatan juga dilakukan di kilang ini, antara lain upgrading system pengendali kilang dan peremajaan sarana prasarana. Selain itu, kilang ini juga berhasil menghindari pencemaran lingkungan serta kecelakaan yang melibatkan instalasi atau peralatan kerja," tambahnya.

Dalam acara tersebut Menteri ESDM menyebutkan harapan bangsa Indonesia dalam menyambut persaingan global dengan menuturkan untuk berfokus pada upaya menyambut persaingan global dengan program-program yang disiapkan untuk menyongsong Indonesia Emas menyiapkan seluruh pekerja untuk tetap sehat dan menjaga keselamatan kerja.

(ncm/ega)

Harga minyak turun pada Rabu (9/10) setelah data menunjukkan persediaan minyak mentah di AS naik.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent menetap di US$76,58 per barel, turun 60 sen atau 0,8 persen. Sementara harga minyak berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun 33 sen atau 0,5 persen menjadi $73,24 per barel.

Persediaan minyak mentah AS merujuk data Badan Informasi Energi (EIA), melonjak 5,8 juta barel menjadi 422,7 juta barel pada pekan lalu.

Lonjakan persediaan lebih tinggi dibandingkan dengan ekspektasi analis dalam jajak pendapat Reuters yang memperkirakan kenaikan sebesar 2 juta barel.

Analis menyebut lonjakan menekan pergerakan harga minyak.

Tapi tekanan sedikit teredam oleh sentimen gangguan pasokan dari Iran imbas konflik Timur Tengah.

Tekanan juga terendam oleh Badai Milton di AS yang berpotensi menghambat produksi minyak.

"Ada elemen bullish dalam jumlah bensin, yang mungkin merupakan rebound dari badai tersebut," kata Yawger, mengacu pada Badai Helene, yang melanda AS akhir bulan lalu.

Badai ini selain menghambat produksi juga telah meningkatkan permintaan bensin di negara bagian tersebut, dengan sekitar seperempat stasiun pengisian bahan bakar kehabisan pasokan.

Perekonomian Indonesia tengah diuji dengan penurunan daya beli masyarakat. Hal ini tercermin dari deflasi yang terjadi lima bulan berturut-turut di Tanah Air.

Deflasi yang terjadi selama berbulan-bulan ini bukan lagi karena harga-harga barang yang turun, melainkan tanda bahwa masyarakat sudah tidak punya uang lagi untuk berbelanja.

Oleh karenanya, perlu strategi untuk mengatur pengeluaran di tengah kondisi ini. Para perencana keuangan pun membagikan tips yang bisa dilakukan agar tetap bisa memiliki daya beli.

Perencana Keuangan OneShildt Financial Planning Budi Rahardjo mengatakan penurunan daya beli bisa disebabkan dua hal.

Pertama, pendapatan turun atau hilang (kena PHK).  Kedua, arah pengeluaran yang makin luas.

Oleh karenanya, agar kita bisa tetap berdaya beli, ia mengatakan yang harus langsung dilakukan adalah mengatur ulang prioritas pengeluaran. Sebab, pendapatan terbaru harus disesuaikan dengan pengeluaran.

"Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan prioritas ulang pengeluaran untuk menekan pengeluaran. Yang harus lebih dulu dilakukan adalah mereview pos-pos pengeluaran dengan mengecek catatan pengeluaran rumah tangga mulai dari pengeluaran kebutuhan rumah tangga, utilitas rumah seperti listrik air dan internet, cicilan, transportasi dan sebagainya," ujar Budi kepada CNNIndonesia.com.

Setelah diatur ulang, maka langsung bandingkan pengeluaran tersebut dengan pendapatan saat ini. Apabila ditemukan defisit, maka harus disusun ulang sampai kondisi keuangan tidak lebih besar pasak daripada tiang.

"Defisit kecil yang dibiarkan atau diabaikan dikhawatirkan nantinya akan membesar dan menggerogoti keuangan dan aset kita," kata dia.

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengelompokkan pengeluaran berdasarkan kepentingan, seperti primer, sekunder dan tersier. Belanja yang tidak prioritas dinilai perlu untuk dihilangkan.

"Terhadap pengeluaran yang sifatnya tersier, maka masih bisa kita hilangkan sama sekali karena sangat rendah prioritasnya," imbuh Budi.

Setelah dikelompokkan dan pengeluaran tetap besar bahkan ketika kebutuhan tersier dihilangkan, maka bila memungkinkan perlu mengurangi porsi pengeluaran primer. Sebab, apabila dihilangkan tidak akan bisa, maka cara yang bisa ditempuh adalah menggantinya.

"Kita dapat menyiasatinya dengan dua cara yaitu dengan mengurangi porsinya untuk berhemat, atau dengan cara mencari alternatif pengganti yang memiliki manfaat sama, namun dengan harga yang lebih murah," jelasnya.

Perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi (MRE) Andi Nugroho mengatakan selain kebutuhan primer seperti cicilan, uang sekolah, biaya transportasi, hingga tagihan listrik, ada juga kebutuhan sekunder yang harus tetap dilakukan.

Namun, mungkin kebutuhan sekunder yang paling penting saja. Sehingga, keinginan yang tidak terlalu darurat harus bisa ditahan.

"Pengeluaran sekunder yang bisa dijadikan prioritas berikutnya contohnya adalah makanan. Makan adalah hal penting karena energi untuk kita beraktivitas berasal dari makanan, maka makan harus tetap terpenuhi. Namun dengan kemewahan yang diturunkan. Kemewahan yang dimaksud contohnya adalah dengan mengurangi atau menghentikan kebiasaan untuk jajan," jelas Andi.

Menurut Andi, pengeluaran lain yang harus tetap diprioritaskan adalah asuransi, baik swasta maupun BPJS. Sebab, itu bisa menjadi pengganti dana darurat ketika sakit.

"Pengeluaran lain yang sebaiknya tetap terpenuhi adalah asuransi kesehatan minimal BPJS. Karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk dana darurat kita seandainya kita mendadak butuh perawatan kesehatan, sehingga tidak mengganggu cashflow kita," terang Andi.

Selain itu, Andi menilai menabung tetap harus dilakukan. Nilainya minimal 5 persen sampai 10 persen dari penghasilan.

"Menabung dan berinvestasi sedapat mungkin terus dilakukan. Walaupun tidak bisa pada angka ideal 10 persen dari penghasilan, paling tidak kita bisa menyisihkan 5 persen. Hal ini sebenarnya juga untuk menjaga habit kita dalam menabung dan berinvestasi," jelasnya.

Budi juga mengatakan hal yang sama. Meskipun daya beli menurun, menurutnya menabung tetap perlu dilakukan minimal 10 persen dari gaji.

"tujuan dari penyusunan prioritas serta pembuatan anggaran baru adalah agar paling tidak rencana menabung atau saving kita tetap masih bisa kita jaga. Minimal dari pendapatan kita masih bisa kita sisihkan sekitar 10 persen untuk berbagai keperluan darurat atau keperluan pengeluaran masa depan agar arus kas tak terganggu," pungkas Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Minyak berjangka Brent saat ini menuju kisaran harga tahunan terendah sejak 2004, sementara pengukur volatilitas pasar menyentuh titik terendah dalam hampir satu dekade awal tahun ini.

Kini, para pedagang komoditas dan pemilik kilang minyak tengah bergulat dengan kondisi yang sulit. Kombinasi antara kelebihan pasokan, lemahnya permintaan, dan perlambatan ekonomi China, importir terbesar dunia, semakin menekan harga minyak.

Terlebih, faktor-faktor pendorong volatilitas harga seperti situasi geopolitik semakin memudar.

Harga minyak yang lebih rendah berdampak langsung pada koreksi pertumbuhan laba sejumlah perusahaan komoditas dunia, sebut saja Glencore dan Gunvor Group.

Sejumlah firma investasi memangkas proyeksi harga minyak mereka untuk tahun ini dan tahun depan. Morgan Stanley misalnya, kini memperkirakan rata-rataa Brent 2024 berad di US$75 per barel dari sebelumnya US$80 per barel.

Proyeksi harga untuk kuartal I/2025 jug dipangkas menjadi US$75 per barel. Sama halnya dengan Bank of America yang juga baru-baru ini memangkas perkiraan harga Brent 2025 menjadi US$75 per barel dari sebelumnya US$80 per barel.

Menurut analis bank tersebut, pertumbuhan permintaan minyak global yang lemah sebesar 1,1 juta barel per hari (bpd) year-on-year pada 2025, dikombinasikan dengan peningkatan pasokan minyak non-OPEC sebesar hampir 1,6 juta bpd, akan membatasi kemampuan OPEC+ untuk meningkatkan produksi.

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia ingin membangun kilang di Ghana. Hal ini diungkapkan Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara membahas berbagai upaya untuk memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin selama 65 tahun antara Indonesia dan Ghana. Kerja sama pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi salah satu potensi kerja sama yang banyak dibicarakan.

Jokowi mengusulkan pengembangan kerja sama di sektor energi, terutama dalam eksplorasi minyak dan gas. Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyebut Indonesia dan Ghana harus mengeksplorasi kerja sama di bidang minyak dan gas, termasuk pendirian kilang minyak di Ghana yang melibatkan Indonesia.

"Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan memenuhi kebutuhan energi di Ghana," ujar Jokowi dalam keterangannya, Senin (2/9/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu juga menyampaikan apresiasi besar atas kerja sama Indonesia dan Ghana di bidang kesehatan. Dia menyambut baik kolaborasi antara Bio Farma Indonesia dan Atlantic Lab Science Ghana untuk pembuatan vaksin.

"Saya berharap kerja sama ini dapat mendorong produksi vaksin lokal di Ghana dan mendukung program vaksinasi di negara-negara Afrika lainnya," ungkap Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga minta dukungan dari Presiden Akufo-Addo terkait penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pengawasan pangan dan obat-obatan antara otoritas pengawas kedua negara. Dia berharap MoU tersebut dapat memperkuat sinergi di sektor farmasi Indonesia-Ghana.

Terakhir, Jokowi kembali menekankan pentingnya kerja sama di bidang pembangunan. Menurutnya, kerja sama tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan Ghana.

"Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan Ghana dalam program-program yang sesuai dengan kebutuhan Ghana melalui mekanisme Indonesia Aid termasuk dukungan teknis, beasiswa, dan pelatihan vokasional," tutur Jokowi.

(hal/das)

IDXChannel—Kilang minyak terbesar di Indonesia saat ini adalah kilang milik PT Pertamina (Persero) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, jika dilihat dari segi kapasitas produksinya.

Per Mei 2024, Pertamina telah merampungkan revamping fasilitas CDU (Crude Distillation Unit) kilang Balikpapan, sehingga kapasitas pengolahan minyak mentah di kilang ini meningkat menjadi 360.000 barel per hari.

Namun keseluruhan pengembangan proyek RDMP (Refinery Development Master Plan) di kilang Balikpapan baru akan selesai pada 2025. Saat ini revamping baru dilakukan pada satu unit CDU, yakni CDU IV.

Melansir laman resmi Pertamina (30/8), program revamping bertujuan untuk mengintegrasikan unit kilang yang sudah ada (eksisting) dengan unit kilang baru hasil proyek RDMP.

Dari keberhasilan proyek ini, kapasitas produksi kilang Balikpapan naik 100.000 barel per hari, dari yang sebelumnya berkapasitas awal 260.000 barel per hari. Dengan selesainya revamping ini, kilang Balikpapan menjadi kilang minyak terbesar di Indonesia.

Sebelumnya, posisi ini dipegang oleh kilang Pertamina di Cilacap yang memiliki kapasitas produksi sebesar 345.000 barel per hari. Kilang Pertamina Cilacap menyuplai sekitar 60 persen kebutuhan BBM di Pulau Jawa, dan 34 persen kebutuhan secara nasional.

Sebelumnya juga, kilang Cilacap juga masuk dalam jajaran kilang minyak terbesar di ASEAN. Dua tahun silam kilang Cilacap menduduki urutan ketiga dengan kapasitas produksi eksistingnya.

Sementara dua kilang pertama diduduki oleh kilang Jurong yang dioperasikan Exxon Mobil dan kilang Pulau Bukom yang dioperasikan Shell. Keduanya memiliki kapasitas produksi masing-masing 592.000 barel per hari dan 500.000 barel per hari.

Selain kilang Balikpapan dan Cilacap, mana lagi kilang minyak terbesar di Indonesia? Melansir Gramedia, berikut ini adalah daftar kilang minyak terbesar di Indonesia:

1. Kilang Pertamina Balikpapan 360.000 bph
2. Kilang Pertamina Cilacap 348.000 bph
3. Kilang Pertamina Dumai 170.000 bph
4. Kilang Pertamina Plaju 134.000 bph
5. Kilang Pertamina Balongan 125.000 bph

Itulah penjelasan singkat tentang kilang minyak terbesar di Indonesia.

(Nadya Kurnia)

Jakarta: Jajaran direksi PT Pertamina (Persero) melakukan kunjungan atau management walkthrough ke LPG Terminal Tanjung Sekong yang merupakan tulang punggung distribusi LPG nasional.

"Saya surprise ketika datang ke sini dan melihat fasilitas terminalnya, ini jauh lebih baik dan ini mencerminkan Pertamina Group. Tadi kami keliling dan semua aspek di sini sudah dipertimbangkan dan sangat baik," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Agustus 2024.

Nicke memberikan apresiasi peningkatan kualitas fasilitas terminal energi oleh salah satu anak usaha PIS ini. Mulai dari aspek safety, digitalisasi, bauran energi, reliability, peningkatan kapasitas, hingga aspek komersial.
Ia memaparkan, saat melakukan kunjungan dan keliling hal pertama yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana LPG Terminal Tanjung Sekong sangat menitikberatkan urusan keamanan atau safety yang menurutnya sangat terkelola, sehingga bisa mengantisipasi seluruh kemungkinan risiko, termasuk kebocoran.

"Lalu kita lihat digitalisasi, baik di lapangan maupun di control room sudah bisa mengelola sinergi yang baik antara PET dan Pertamina Trans Kontinental yang mengelola pelabuhannya. Semuanya sudah terkoneksi, ke depan tinggal ditingkatkan untuk pemanfaatan datanya," jelas Nicke.

Baca juga: PIS Asia Pasific Jadi Motor Ekspansi Global

Nicke pun memberi catatan untuk pemanfaatan bauran energi, yakni saat ini terminal telah memasang PLTS, dan diminta untuk terus menambahkan porsinya. Terkait reliability, LPG Terminal Tanjung Sekong yang mengelola 40 persen pasokan LPG nasional diapresiasi karena operasionalnya terus berjalan sehingga distribusi tidak mengalami hambatan selama ini.

"Serta dari sisi kapasitas, masih sangat memungkinkan Tanjung Sekong ini ditingkatkan untuk mendukung terminal lainnya. Masih ada ruang ini," pesan Nicke.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Riva Siahaan berharap dengan adanya perbaikan kualitas fasilitas terminal ini, bisa semakin mendukung performa operasional dan pelayanan untuk memastikan kelancaran distribusi energi, khususnya LPG, kepada masyarakat.

"Ini juga mencerminkan sinergi yang berjalan dengan baik di Pertamina Group untuk mendukung ketahanan energi nasional," ujar dia.

LPG Terminal Tanjung Sekong

CEO PIS Yoki Firnandi juga menjelaskan LPG Terminal Tanjung Sekong ke depan akan menjadi contoh standar pengelolaan terminal energi yang dikelola oleh PET. "Kami tentunya juga mendorong PET untuk melakukan studi banding agar terminal yang dikelola oleh Pertamina Group bisa memiliki standar internasional," jelas Yoki.

Seperti diketahui, LPG Terminal Tanjung Sekong merupakan salah satu dari enam terminal energi yang dikelola oleh PET, yang merupakan anak usaha PIS. Dalam setahun ini, PET meningkatkan kapabilitas Terminal LPG Tanjung Sekong dengan mengintegrasikan sejumlah teknologi canggih. Peningkatan teknologi di terminal LPG yang berlokasi di Cilegon, Banten, pengelolaan dan penyaluran LPG kian efisien dan terintegrasi.

Terminal yang beroperasi sejak 2012 ini, memiliki area dengan luas mencapai 12,9 hektare dan memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 98 ribu Metric Tons (MT) atau 196 ribu Cubic Meters (CBM).

Pada 2020, Terminal LPG Tanjung Sekong telah di-upgrade menjadi Terminal LPG Refrigerated yang memiliki tiga dermaga dan bisa menampung kapal-kapal berukuran antara 3.500 hingga 65 ribu deadweight tonnage (DWT), guna memudahkan operasi impor dan ekspor LPG secara efisien.

Baca juga: Gandeng Singapura, PIS Siapkan Talenta Maritim Skala Global

Tak hanya itu, Terminal Tanjung Sekong dari PET adalah terminal pertama yang telah mendapatkan sertifikasi internasional Renewable Energy Certificate (REC), dan mendapatkan penghargaan lingkungan dari Pemerintah yakni Proper Hijau oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PET juga tercatat melakukan berbagai inisiatif lingkungan seperti memasang solar cell atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya hingga kegiatan Konservasi Badak di Taman Nasional Ujung Kulon.

Nicke mengapresiasi peningkatan yang dilakukan terminal energi yang dikelola oleh PT Pertamina Energy Terminal (PET). Turut hadir mendampingi Nicke, jajaran direksi Pertamina Group yang ikut kunjungan ke LPG Terminal Tanjung Sekong antara lain; Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha A. Salyadi Saputra, Direktur Manajemen Risiko Siddik Badrudin, Direktur Logistik Infrastruktur Alfian Nasution, CEO PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, CEO PT Pertamina International Shippping (PIS) Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina Energy Terminal (PET) Bayu Prostiyono, Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental, dan lainnya.

(AHL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan ditargetkan bisa beroperasi penuh pada 2025. Pengerjaan proyek strategis nasional (PSN) ini sudah mencapai 91 persen.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun meninjau langsung pengerjaan proyek RDMP Balikpapan pada Minggu (11/8/2024). Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya mengantisipasi setiap kesulitan yang mungkin dihadapi ke depan.

"Kita mengevaluasi, meng-highlight hal-hal krusial apa yang harus kita hadapi ke depan. Kesulitannya apa, kemampuan kita apa, bagaimana kita bisa mengatasinya, sehingga target bisa diselesaikan sebaik-baiknya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2024).

Adapun dalam kunjungannya tersebut, Arifin melihat langsung sejumlah unit produksi yang telah diselesaikan, termasuk unit Crude Distillation Unit (CDU) IV yang kini beroperasi normal.

Penyelesaian CDU IV itu sekaligus menjadikan Kilang Balikpapan sebagai kilang dengan kapasitas produksi terbesar yang dimiliki PT Pertamina (Persero) saat ini.

Ia juga mengarahkan agar seluruh tim yang terlibat dalam proyek ini selalu melakukan evaluasi dan mendukung kerja tim (teamwork) agar proyek dapat berjalan dengan baik.

Menurutnya, komunikasi harus tetap terjaga dengan baik, dan setiap resiko yang mungkin terjadi harus diantisipasi dengan langkah-langkah yang tepat.

"Kalau seandainya berlarut-larut, harus diantisipasi apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan, tentu saja semuanya harus memberikan masukan," kata Arifin.

Selain penyelesaian CDU IV, beberapa unit yang telah selesai dimodifikasi meliputi penambahan Unit Pre-Flash Column, serta modifikasi Unit Hydrocracker HCU-A dan HCU-B.

Selain itu, bagian utilitas proyek, seperti Plant Air and Instrument Air System, Gas Turbine Generator System, dan Utility Cooling Water System, juga sudah mulai dioperasikan.

Proyek RDMP Balikpapan memiliki nilai investasi mencapai 7,4 miliar dollar AS. Dari total tersebut, 4,3 miliar dollar AS berasal dari ekuitas, sedangkan 3,1 miliar dollar AS diperoleh melalui pinjaman yang didukung oleh Export Credit Agency (ECA).

Proyek ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pengolahan kilang minyak di Indonesia.

Proyek RDMP Balikpapan akan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang dari 260.000 barrel per hari menjadi 360.000 barrel per hari.

Peningkatan kapasitas ini tidak hanya akan menambah produksi bahan bakar minyak (BBM) nasional, tetapi juga meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

Dengan teknologi baru yang diterapkan, Kilang Balikpapan kini mampu memproduksi bahan bakar dengan standar Euro 5 dari yang sebelumnya hanya setara Euro 2.

"Setelah proyek RDMP selesai seluruhnya di tahun 2025, Nelson Complexity Index (NCI) Kilang Balikpapan akan meningkat jadi 8. Artinya, kilang Balikapan akan memiliki kemampuan memproduksi berbagai varian produk," imbuh Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Taufik Aditiyawarman.

Pengembangan proyek ini juga dibarengi pembangunan infrastruktur penunjang yang sangat penting. Salah satunya yakni penyelesaian proyek pipa gas sepanjang 78 kilometer dari Senipah ke Balikpapan, dengan kapasitas maksimal 125 juta standar kaki kubik per hari.

Pipa ini mengutamakan pemanfaatan sumber daya gas dalam negeri yang diproduksi oleh Pertamina Hulu Mahakam, sehingga Kilang Balikpapan dapat beroperasi dengan efisien tanpa membakar LPG, dan LPG dapat diekspor untuk kebutuhan masyarakat.

Pada puncak pengerjaan proyek RDMP Balikpapan, diperkirakan menyerap 24.000 pekerja yang terlibat dalam berbagai aspek konstruksi dan pengembangan. Proyek ini juga menggunakan bahan dan teknologi dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mencapai 35 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan ditargetkan bisa beroperasi penuh pada 2025. Pengerjaan proyek strategis nasional (PSN) ini sudah mencapai 91 persen.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun meninjau langsung pengerjaan proyek RDMP Balikpapan pada Minggu (11/8/2024). Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya mengantisipasi setiap kesulitan yang mungkin dihadapi ke depan.

"Kita mengevaluasi, meng-highlight hal-hal krusial apa yang harus kita hadapi ke depan. Kesulitannya apa, kemampuan kita apa, bagaimana kita bisa mengatasinya, sehingga target bisa diselesaikan sebaik-baiknya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2024).

Adapun dalam kunjungannya tersebut, Arifin melihat langsung sejumlah unit produksi yang telah diselesaikan, termasuk unit Crude Distillation Unit (CDU) IV yang kini beroperasi normal.

Penyelesaian CDU IV itu sekaligus menjadikan Kilang Balikpapan sebagai kilang dengan kapasitas produksi terbesar yang dimiliki PT Pertamina (Persero) saat ini.

Ia juga mengarahkan agar seluruh tim yang terlibat dalam proyek ini selalu melakukan evaluasi dan mendukung kerja tim (teamwork) agar proyek dapat berjalan dengan baik.

Menurutnya, komunikasi harus tetap terjaga dengan baik, dan setiap resiko yang mungkin terjadi harus diantisipasi dengan langkah-langkah yang tepat.

"Kalau seandainya berlarut-larut, harus diantisipasi apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan, tentu saja semuanya harus memberikan masukan," kata Arifin.

Selain penyelesaian CDU IV, beberapa unit yang telah selesai dimodifikasi meliputi penambahan Unit Pre-Flash Column, serta modifikasi Unit Hydrocracker HCU-A dan HCU-B.

Selain itu, bagian utilitas proyek, seperti Plant Air and Instrument Air System, Gas Turbine Generator System, dan Utility Cooling Water System, juga sudah mulai dioperasikan.

Proyek RDMP Balikpapan memiliki nilai investasi mencapai 7,4 miliar dollar AS. Dari total tersebut, 4,3 miliar dollar AS berasal dari ekuitas, sedangkan 3,1 miliar dollar AS diperoleh melalui pinjaman yang didukung oleh Export Credit Agency (ECA).

Proyek ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pengolahan kilang minyak di Indonesia.

Proyek RDMP Balikpapan akan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang dari 260.000 barrel per hari menjadi 360.000 barrel per hari.

Peningkatan kapasitas ini tidak hanya akan menambah produksi bahan bakar minyak (BBM) nasional, tetapi juga meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

Dengan teknologi baru yang diterapkan, Kilang Balikpapan kini mampu memproduksi bahan bakar dengan standar Euro 5 dari yang sebelumnya hanya setara Euro 2.

"Setelah proyek RDMP selesai seluruhnya di tahun 2025, Nelson Complexity Index (NCI) Kilang Balikpapan akan meningkat jadi 8. Artinya, kilang Balikapan akan memiliki kemampuan memproduksi berbagai varian produk," imbuh Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Taufik Aditiyawarman.

Pengembangan proyek ini juga dibarengi pembangunan infrastruktur penunjang yang sangat penting. Salah satunya yakni penyelesaian proyek pipa gas sepanjang 78 kilometer dari Senipah ke Balikpapan, dengan kapasitas maksimal 125 juta standar kaki kubik per hari.

Pipa ini mengutamakan pemanfaatan sumber daya gas dalam negeri yang diproduksi oleh Pertamina Hulu Mahakam, sehingga Kilang Balikpapan dapat beroperasi dengan efisien tanpa membakar LPG, dan LPG dapat diekspor untuk kebutuhan masyarakat.

Pada puncak pengerjaan proyek RDMP Balikpapan, diperkirakan menyerap 24.000 pekerja yang terlibat dalam berbagai aspek konstruksi dan pengembangan. Proyek ini juga menggunakan bahan dan teknologi dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mencapai 35 persen.