KAYUAGUNG, iNews.id – Kecelakaan terjadi di Jembatan Seberang arah Sepucuk, Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (5/11/2024). Truk pengangkut pasir menabrak toko mas.

Kejadian ini membuat warga sekitar panik. Diduga, sopir truk tersebut gagal mengendalikan laju kendaraan di jalan menanjak sehingga mundur dan menghantam toko emas yang berada di belakangnya. 

"Ngoper kopling terus kurang pas, jadi dia (truk) langsung mundur," kata Sopang, sopir truk.

Kasatlantas Polres OKI, Iptu Oke Panji Wijaya mengatakan, telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Saat ini, kata dia masih diselidiki untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. 

"Jadi sopir truk ini membawa pasir, namun pas di jembatan kendaraan mengalami mati mesin sehingga kendaraan tidak terkontrol lalu mundur dan menabrak toko emas," ujar Iptu Oke Panji.

Dalam kejadian itu, kata dia tidak ada korban jiwa, namun dua warga luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. " Untuk korbannya sudah kami bawa ke rumah sakit, hanya luka ringan," ucapnya.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan masih dilakukan dan meminta keterangan dari saksi-saksi.

Editor: Kurnia Illahi

JEMBER, iNews.id - Kecelakaan terjadi di Jalan Kenanga, Jember, Jawa Timur, Kamis (31/10/2024). Truk pengangkut pasir terguling dan menimpa beberapa kendaraan serta merobohkan tembok pembatas toko. 

Dalam video amatir yang beredar, terlihat bagian belakang truk menimpa dua sepeda motor yang terparkir di sampingnya. Sementara bagian depan truk merobohkan tembok toko dan mengenai mobil barang yang terparkir.

Seorang saksi mata yang berada di lokasi kejadian, Heri menjelaskan, truk tersebut baru saja selesai menurunkan muatan pasir di lokasi bangunan yang sedang direnovasi. 

"Setelah menurunkan pasir, tiba-tiba truk miring ke arah timur dan kemudian terguling. Beberapa kendaraan yang terparkir di dekatnya pun ikut tertimpa," ujar Heri.

Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung bergotong royong untuk mengevakuasi sepeda motor yang ringsek dan membersihkan puing-puing tembok yang roboh. 

Saat kejadian tidak ada pejalan kaki atau pengendara lain yang melintas di sekitar lokasi sehingga tidak ada korban jiwa. Sopir truk juga berhasil menyelamatkan diri karena masih berada di dalam kendaraan saat kejadian.

Pihak kepolisian setempat telah tiba di lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan memeriksa lebih lanjut penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Dugaan sementara, kecelakaan ini disebabkan oleh kondisi medan yang tidak rata atau kemungkinan adanya kerusakan pada sistem pengereman truk.

Editor: Kurnia Illahi

Jakarta: Atap merupakan elemen penting dalam sebuah bangunan, yang berperan melindungi penghuni dari cuaca dan menjaga kenyamanan. Memilih jenis atap yang tepat sangatlah krusial, karena akan menentukan estetika, durabilitas, dan biaya perawatan rumah kamu.

Salah satu pilihan atap yang diminati saat ini adalah atap spandek pasir, yang menawarkan kombinasi daya tahan, estetika, dan harga terjangkau. Atap spandek pasir terbuat dari bahan baja ringan yang dilapisi dengan lapisan pasir pada permukaannya.

Baca juga: Kelebihan dan Kekurangan Atap Rumah Spandek

Lapisan pasir ini memberikan tekstur kasar dan tampilan yang menarik, sehingga membuat atap tampak lebih estetis dan tidak monoton. Selain aspek estetika, atap spandek pasir juga dikenal karena daya tahannya yang tinggi.

Manfaat rumah atap spandek pasir

Memilih atap spandek pasir untuk hunian menawarkan berbagai keunggulan, antara lain:

1. Tahan cuaca ekstrem

Seperti disebutkan sebelumnya, atap spandek pasir tahan terhadap hujan lebat, angin kencang, dan perubahan suhu yang ekstrem. Daya tahan ini memastikan atap tidak mudah rusak atau bocor, bahkan dalam kondisi cuaca yang tidak menentu.

2. Estetik

Lapisan pasir pada permukaan atap memberikan tekstur kasar dan tampilan yang unik. Atap spandek pasir tersedia dalam berbagai warna, sehingga kamu dapat memilih warna yang sesuai dengan gaya dan konsep arsitektur rumah kamu.

3. Harga terjangkau

Dibandingkan dengan jenis atap lainnya, atap spandek pasir menawarkan harga yang relatif terjangkau. Hal ini menjadikannya pilihan yang tepat bagi mereka yang mencari atap berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

4. Peredam suara

Lapisan pasir pada atap spandek dapat mengurangi kebisingan hujan dan suara eksternal.

5. Tahan lama

Atap spandek pasir dapat bertahan hingga 20 tahun.

Tips memilih atap spandek pasir

Saat memilih atap spandek pasir, ada beberapa pertimbangan penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Ketebalan Atap: Ketebalan atap berpengaruh pada kekuatan dan daya tahannya. Semakin tebal atap, semakin kuat dan tahan lama.
2. Jenis Lapisan Pasir: Lapisan pasir pada permukaan atap tersedia dalam berbagai jenis, seperti pasir halus atau pasir kasar. Pilih jenis lapisan pasir yang sesuai dengan preferensi estetika dan kebutuhan kamu.
3. Warna Atap: Atap spandek pasir tersedia dalam berbagai warna. Pilih warna yang selaras dengan gaya dan konsep arsitektur rumah kamu.

Contoh rumah atap spandek pasir

Contoh atap rumah spandek pasir. Foto: Freepik

Atap spandek pasir merupakan pilihan tepat bagi kamu yang mencari atap yang tahan lama, estetis, dan terjangkau. Dengan kelebihan yang ditawarkan, atap spandek pasir akan memberikan perlindungan dan tampilan yang menarik untuk hunian kamu.

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta -

Pertamina EP Rantau Field yang merupakan bagian dari Pertamina Hulu Rokan Zona 1 terus melakukan upaya untuk berkontribusi optimal terhadap target produksi migas nasional. Terbaru, Pertamina EP Rantau melakukan continuous improvement untuk mengatasi masalah kepasiran dengan Inovasi We Are Fines.

Pertamina EP Rantau mengelola lapangan-lapangan migas yang tergolong sudah mature dan memiliki loss production opportunity yang disebabkan oleh pasir (sand/mud). Menurut data yang dihimpun oleh Pertamina EP Rantau Field, Potensi Kehilangan Produksi/Loss Production Opportunity di tahun 2019 sampai 2022 adalah 62%.

Inovasi We Are Fines berupaya menekan angka tersebut dengan melakukan Management reservoir adalah proses pengelolaan data dan informasi terkait reservoir Migas untuk mengoptimalkan produksi. Ini mencakup analisis geologi atau karakteristik batuan, data produksi, dan perencanaan pengembangan untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan eksploitasi sumber daya migas.

Metode We Are Fines memanfaatkan dan mengimplementasikan hasil study dari LEMIGAS yang menyatakan bahwa penggunaan Potassium Klorida (KCI) memberikan efek positif pada reservoir. KCl adalah garam yang bersifat hipertonis, artinya ia memiliki konsentrasi garam yang lebih tinggi dari air formasi. Hal ini menyebabkan fluida KCl akan menarik air dari formasi ke dalam fluida KCl.

Proses ini dinamakan Osmosis. Proses ini dapat mencegah terjadi swelling pada formasi batuan. Swelling pada formasi bantuan dihindari karena dapat menyebabkan terproduksinya pasir ke permukaan.

Berhubung mineralogi formasi batuan di Lapangan Rantau memiliki tanah liat yang tinggi, penggunaan completion fluid yang tidak tepat dapat menyebabkan terjadinya swelling dan terproduksinya pasir. Oleh karena itu Metode We Are Fines juga melakukan improvisasi sensitivitas penggunaan konsentrasi KCl 2 sampai dengan 7% yang lebih efektif dan efisien pada masing-masing layer di Lapangan Rantau.

"Keberhasilan metode we are fines didalam menentukan kandungan tanah liat disetiap lapisan batuan diharapkan dapat mempertahankan operasi produksi di field Rantau dan direplikasi ke lapangan migas mature lainnya," ujar Petroleum Engineering PEP Rantau Feruz Kausar, dalam keterangan resmi, Selasa (29/10/2024).

Salah satu keberhasilan dari metode We Are Fines dalam mengatasi kepasiran adalah terbukti di sumur P-455. Sebelum penggunaan KCl, masa produksi (run life) sumur P-455 kurang dari 90 hari dengan hasil pengukuran tag True Depth (TD) terdapat pasir setinggi 126m di dalam lubang sumur. Setelah menggunakan KCl dengan konsentrasi 7%, run life sumur P-455 menjadi lebih lama yaitu 222 hari dan sumur masih berproduski (onstream) sampai saat ini.

Metode We Are Fines terbukti dapat mengurangi Loss Production Opportunity akibat masalah kepasiran, menambah usia produktif sumur dan mengurangi frekuensi pekerjaan Rig. Keberhasilan implementasi Metode We Are Fines dapat di aplikasikan di Lapangan lain yang mengalami permasalahan yang sama.

"Saya sangat mengapresiasi keberhasilan metode We Are Fines dalam menangani permasalahan kepasiran yang pada periode 2019 dan 2022 sempat membuat loss production oportunity meningkat diatas 50%. Inovasi-inovasi yang dilakukan para perwira kami ini harus di apresiasi tinggi, kembali saya tegaskan bahwa keberhasilan ini adalah kerja pintar dari perwira Pertamina EP Rantau dalam menjaga produksi lapangan Rantau," ujar Tomi Wahyu Alimsyah, Manager Pertamina EP Rantau.

(fdl/fdl)

Dengan menggelar Festival 1.000 Mie Lethek, Progo Sarang Artfest mendorong transformasi ekonomi masyarakat Bendo, dari mayoritas penambang pasir, menuju sektor UMKM.

Dusun Bendo, Kalurahan Srimukti, Srandakan, Bantul, kembali menyelenggarakan acara tahunan Progo Sarang Artfest, yang tahun ini memasuki gelaran keduanya.

Digelar pada 24-27 Oktober 2024, acara ini mengangkat tema “Gumbregah Nyawiji Anggayuh Mukti,” yang berarti semangat kebersamaan untuk mencapai kesejahteraan.

Selain merayakan tradisi lokal, festival ini diakui menjadi ajang penting untuk mendorong transformasi ekonomi masyarakat Bendo, yang mayoritas sebelumnya berprofesi sebagai penambang pasir, menuju sektor UMKM dan ekonomi kreatif.

Dukuh Dusun Bendo, Partono, menerangkan Progo Sarang Artfest ini pertama kali digelar pada tahun 2023, dan meski saat itu belum terstruktur, acara tersebut langsung menarik perhatian warga dan pengunjung.

“Ini kan tahun ke-2 kita mulai Genduri Sarang ini. Dan pengennya itu menjadi ikon kami di Bendo dan menjadi destinasi wisata,” jelas Partono.

Ia menambahkan bahwa tahun depan acara ini akan kembali diadakan sebagai agenda tahunan yang akan terus berkembang.

Salah satu daya tarik utama tahun ini adalah Festival 1.000 Mie Lethek, sebuah perayaan kuliner lokal di mana mie khas setempat akan disajikan gratis kepada pengunjung. Mie lethek, yang diproduksi oleh Cap Garuda—pabrik mie lethek tertua di Dusun Bendo sejak 1940—akan disediakan dalam 1.000 porsi pada hari Minggu, 27 Oktober.

“Nanti akan kita bagikan mie lethek yang sudah dimasak itu sekitar 1.000 porsi. Nanti akan kita bagikan pada seluruh pengunjung yang ada di pada hari Minggu,” ujar Partono.

Berbagai acara lainnya juga akan memeriahkan Progo Sarang Artfest, termasuk senam massal dan jalan sehat yang terbuka untuk umum dengan hadiah utama berupa kambing dan alat elektronik. Partono menjelaskan bahwa rute jalan sehat akan melintasi kampung Bendo dengan jarak sekitar 2-3 kilometer.

Lebih dari sekadar festival budaya, Progo Sarang Artfest bertujuan untuk mendorong transformasi ekonomi warga Dusun Bendo.

“Tujuan dari kami destinasi ini adalah mengubah mindset masyarakat dari penambang menjadi UMKM, bergerak di UMKM,” jelas Partono.

Acara ini menjadi momentum bagi warga setempat untuk mulai beralih dari sektor penambangan pasir ke sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui produk-produk lokal yang diperkenalkan kepada pengunjung.

Setelah dibuka pada Kamis malam 24 Oktober Bantaran Sungai Progo, Bendo, Trimurti, Srandakan Bantul, dengan pertunjukan seni dan doa, esok harinya pada Jumat, 25 Oktober, diselenggarakan Genduri Sarang sebagai wujud rasa syukur warga Bendo. Dalam acara tersebut, sarang yang berisi makanan akan dibagikan kepada seluruh pengunjung sebagai simbol kebersamaan dan keberkahan.

“Sarang ini adalah salah satu wujud rasa syukur warga Bendo dengan mengadakan Genduri ini. Dan nanti Genduri itu juga akan membawa sarang itu. Isi sarang itu kan kita bagikan kepada seluruh pengunjung yang hadir juga di hari Jumat itu,” tambah Partono.

Partono menyampaikan bahwa dengan semangat kebersamaan dan kearifan lokal, Progo Sarang Artfest menjadi simbol penggabungan tradisi dan ekonomi kreatif, serta menciptakan peluang baru bagi warga Dusun Bendo untuk meraih kesejahteraan bersama.

Ia berharap festival ini dapat menarik lebih banyak pengunjung dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perekonomian lokal.

Selain itu, Partono menekankan pentingnya peralihan dari penambangan pasir ke sektor UMKM untuk meningkatkan pendapatan dan menjaga keberlanjutan lingkungan di kawasan tersebut, mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dalam mencapai tujuan bersama.

Hadi Tjahjanto, eks Menkopolhukam telah menyerahkan jabatannya pada Budi Gunawan (BG). BG sendiri akan menggantikan Hadi, pada Kementerian diubah jadi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan itu.

Pada acara pisah sambut itu, Hadi menyampaikan beberapa PR yang mesti dikerjakan BG saat ia menjabat. Salah satunya adalah masalah tambang pasir liar di Merapi.

"Beberapa hal lainnya adalah seperti permasalahan-permasalahan penambangan liar, baik di Miangas, penambangan emas, karena itu sudah ditutup, namun masih ada oknum yang bermain di sana, termasuk juga penambangan pasir di Merapi, Jogja," kata Hadi, di Gedung Kemenkopolkam, Jakarta Pusat, Selasa (22/10).

Masalah tambang liar di Merapi ini jadi masalah menahun yang tak kunjung usai. Beberapa kali pemerintah telah menutup tambang pasir liar itu, tapi mereka kembali muncul karena adanya oknum.

"Juga itu oknum juga bermain di sana, sehingga masyarakat sekitar hanya menerima akibatnya saja, debu dan sebagainya, ini supaya juga diselesaikan," ucap Hadi.

Masalah oknum yang bermain bahkan punya bekingan juga sebelumnya sempat dikeluhkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pada 2022, kala Gibran masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, ia sempat mencuit adanya tambang pasir ilegal yang tak bisa ia berantas.

"Ya pak. Ini bupati juga beberapa kali mengeluh ke saya. Backingan nya ngeri," cuit akun resmi Gibran, @gibran_tweet, pada 27 November 2022.

Saat itu, Gibran merespons salah satu keluhan warga yang minta dirinya menyampaikan masalah tambang pasir ilegal di Merapi ke Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan hingga kini masih banyak sumber daya laut Indonesia yang dicuri pihak asing. Baik itu komoditas pasir laut yang baru dibuka keran ekspornya hingga bibit lobster yang memang dilarang untuk ekspor.

"Pencurian itu bukan hanya pasir, lobster itu juga dicuri. Lobster itu sudah setengah mati (dipertahankan), sudah seperti narkoba," kata Trenggono kepada wartawan di kantor KKP, Senin (21/10/2024).

"Angkanya ini berapa saya belum tahu persis ya, tapi angkanya kurang lebih 300-500 juta bibit yang melayang ke negara tetangga. Saya pergi ke sana ada ratusan ribu industrinya, sudah masif dan mereka sudah terbentuk struktur industrinya," terangnya lagi.

Menurutnya kondisi ini membuat RI mengalami berbagai kerugian. Mulai dari kehilangan sumber daya alam, merusak industri dalam negeri hingga kehilangan devisa negara.

"Kita mau jualan terus itu, gimana mau jualan orang diselundupkan terus kok. Negara nggak dapat manfaat apa-apa. Itu anugerah Tuhan, anugerah alam yang diberikan kepada rakyat Indonesia supaya rakyat bisa mendapatkan sesuatu," terangnya.

Trenggono mengaku untuk mengatasi masalah pencurian ini, KKP sudah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Kepolisian dan TNI Angkatan Laut untuk melakukan pengawasan dan penangkapan kapal-kapal ilegal pencuri pasir dan berbagai komoditas laut lainnya.

Walaupun upaya ini tampak masih belum cukup mengingat masih banyak kapal-kapal asing yang terus berusaha menembus batas laut RI untuk kembali melakukan pencurian ini. Belum lagi dengan sumber daya yang dimiliki Kementerian saat ini juga dirasa belum bisa melakukan pengawasan terhadap perairan RI secara menyeluruh.

"Kita sudah bekerja sama dengan Kepolisian, bekerja sama dengan Angkatan Laut, dan berapa kali kalau teman-teman lihat juga sudah melakukan penangkapan-penangkapan. Tapi apakah sudah berhenti? Belum, saya harus jujur," ucapnya.

"Kenapa pak nggak bisa dilakukan itu sampai rapat begitu? Luasan kita Sabang sampai Merauke, kapal kita cuma 30, anggaran operasi kita tidak bisa 100% 24 jam ada di sana dan kita masih 100% (pengawasan) manual," kata Trenggono lagi.

Sehingga pada akhirnya ia merasa perlu adanya dobrakan kebijakan di bidang teknologi pengawasan perairan RI yang dijalankan melalui program Ocean Big Data. Dengan sistem baru ini ia berharap setiap jengkal area perairan RI dapat terawasi dengan baik secara digital, sehingga membantu proses pengawasan secara keseluruhan.

"Ini yang kita mencoba kebijakan ocean big data yang harus kita implemen di dalam periode baru ini, harapan saya tahun depan sudah bisa selesai. Tidak ada pergerakan apapun yang tidak bisa dimonitor, termasuk (pencurian) pasir," terangnya.

(das/das)

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menghentikan sementara operasional satu kapal keruk pasir (dredger) berbendera Indonesia di perairan Bengkulu.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam pernyataannya, menjelaskan ini bukti keseriusan pemerintah dalam hal ini KKP, untuk menindak tegas para pelaku pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai ketentuan terlebih tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan.

"Beberapa waktu lalu kami menghentikan 2 kapal keruk pasir di Batam. Untuk itu negara hadir menertibkan, sebagai komitmen untuk mewujudkan ekologi sebagai panglima agar pengelolaan sumber daya kelautan ini bisa lestari dan berkelanjutan. Kalau laut ini dikelola dengan baik, pemerintah bisa memastikan semuanya sesuai dengan peraturan yang ada, namun jika tidak sesuai, maka kami akan tertibkan," ujar Ipunk, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (19/10/2024).

Sementara itu, Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Sahono Budianto menjelaskan Polisi Khusus (Polsus) Kelautan Pangkalan PSDKP Lampulo melakukan penghentian sementara operasional satu kapal keruk pasir (dredger) MV. MSE 42 berbendera Indonesia di perairan Bengkulu pada Kamis (17/10).

"Kapal berukuran 1.393 GT yang dioperasikan PT. TWJ ini diduga kuat telah melakukan kegiatan pengerukan pasir laut serta pembuangan (dumping) di area laut tanpa dilengkapi dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," ujarnya.

Sahono juga menjelaskan saat memimpin langsung proses pemeriksaan dan penyegelan MV. MSE 42 menjelaskan bedasarkan hasil pengawasan, sejak Juni 2022 sampai Agustus 2024 kapal MSE-42 telah melakukan aktivitas pengerukan pasir laut dan dumping di area laut sekira 75.318 meter kubik.

Dugaan pelanggaran berdasarkan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.

"Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari perairan pesisir wajib memiliki dokumen KKPRL dari Pemerintah Pusat," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah buka suara terkait Penerbitan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Trenggono mengatakan ekspor sedimentasi ini bisa dilakukan dalam bentuk pasir hasil sedimentasi. Namun, ekspor dapat dilakukan bila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

Simak Video: KKP Amankan Kapal Berbendera Belanda yang Angkut Pasir Laut di Perairan Jakarta

[Gambas:Video 20detik]

(ada/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA - Maraknya aktivitas pencurian pasir laut di wilayah perairan Indonesia menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Di tengah sorotan pembukaan keran ekspor pasir berupa sedimentasi di laut oleh pemerintah saat ini, sejumlah modus pencurian pasir laut terungkap ke publik.

Terbaru, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan penangkapan dua kapal asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum, yakni mencuri pasir laut tanpa adanya kelengkapan dokumen.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan, dua kapal isap pasir laut (dredger) raksasa yang berhasil diamankan itu yakni Yang Cheng 6 dan Zhou Shun 9.

“Kapal ini terindikasi dredger untuk isap pasir laut dan kami sudah lama mantau kapal ini,” kata Pung dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (17/10/2024).

Pada 9 Oktober 2024, Pung menuturkan bahwa kapal ini berpapasan dengan kapal Orca 003 yang dipakai oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dari pangkalan Batam menuju Pulau Nipa. Kala itu, KKP tengah melakukan pengawasan di lapangan.

Kemudian, Trenggono menugaskan anak buahnya untuk menghentikan kapal tersebut. Kapal ini, kata Pung, memang sudah dipantau sejak lama oleh KKP karena kerap memasuki perbatasan tanpa izin. Saat diperiksa, Pung mengungkap bahwa kapal tersebut tidak memiliki dokumen resmi. Hanya ada dokumen pribadi sang nahkoda.

Selain itu, kapal dengan bobot sekitar 12.000 gross tonnage ini mengangkut sekitar 10.000 meter kubik pasir laut. Ketika diperiksa, nakhoda berkewarganegaraan Indonesia itu mengaku bahwa pasir-pasir tersebut akan dibawa ke Singapura.

Masih menurut keterangan nakhoda itu, Pung menyebut bahwa kapal ini bolak-balik untuk mengambil pasir laut sebanyak 10 kali setiap bulannya. Sekali isap, kapal tersebut membutuhkan waktu 9 jam untuk memenuhi palka.

“Bisa dibayangkan jika setahun seperti apa,” ujarnya.

KKP masih akan mendalami aktivitas yang dilakukan kedua kapal tersebut dan menerapkan asas praduga tak bersalah. KKP telah mengantongi sejumlah alat bukti, untuk kemudian dikembangkan guna mengetahui sejauh mana tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh kedua kapal tersebut.

“Kedua kapal penyedot pasir laut itu patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Beroperasi di perbatasan tapi menyedot pasir di wilayah kita,” kata Pung.

Pekan lalu, KKP juga melaporkan adanya dua kapal keruk asing berbendera Singapura yang mengeruk 10.000 meter kubik pasir di perairan Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara ilegal.

Pung secara langsung melihat proses penghentian dan pemeriksaan dua kapal asing tersebut, MV YC 6 dan MV ZS 9, saat tengah berada di Kapal Pengawas (KP) Orca 03 yang melakukan kunjungan kerja ke Pulau Nipah, salah satu pulau terluar di Kepri, Rabu (9/10/2024).

“Ini bukti keseriusan kami, untuk menindak tegas para pelaku pemanfaatan pasir laut yang tidak sesuai ketentuan terlebih tidak memiliki dokumen perizinan yang sah. Para pelaku usaha diharapkan untuk tertib administrasi dan peraturan-peraturan yang berlaku. Agar masyarakat mampu merasakan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan,” ujar Ipunk sapaan akrabnya melalui siaran pers resmi, Jumat (11/10/2024).

Ipunk menjabarkan bahwa saat pemeriksaan, MV YC 6 berukuran 8012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8559 GT terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan. Hal tersebut merupakan hasil penelusuran mendalam yang membuktikan ternyata ada kapal-kapal asing yang diduga melakukan pencurian pasir laut di wilayah Indonesia.

“Menurut pengakuan nakhoda, mereka sering sekali masuk ke wilayah Indonesia. Bahkan, dalam 1 bulan bisa mencapai 10 kali keluar masuk tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah. Bahkan, tidak punya dokumen kapal, yang ada hanya ijazah nakhoda dan akta kelahiran,” ujarnya.

Di kapal penghisap pasir yang membawa 10.000 meter kubik pasir itu terdapat 16 orang anak buah kapal (ABK), terdiri atas 2 orang WNI, 1 orang warga Malaysia, dan 13 warga negara China.

“Mereka menghisap pasir selama 9 jam dan mendapat 10.000 meter kubik yang dilakukan selama 3 hari dalam satu kali perjalanan. Kapal ini dalam 1 bulan bisa 10 kali masuk ke sini. Artinya, dalam 1 bulan kapal ini mampu mencuri 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia,” katanya lagi.

Ipunk juga menegaskan bahwa PSDKP akan terus mengawasi dan menertibkan kapal-kapal dredger ilegal yang beroperasi di perairan lainnya.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari pemerintah pusat.

Terkait hal tersebut, Ipunk juga menyinggung soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26/2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut. Salah satu ketentuan yang diatur beleid ini yaitu pemanfaatan sedimentasi di laut berupa pasir laut untuk ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, beleid itu merupakan salah satu landasan hukum dalam pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau pecil. Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Viktor Gustaaf Manoppo menjelaskan, sampai saat ini, dalam PP No. 26/2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi belum ada satupun izin yang dikeluarkan pemerintah.

“Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapapun. Terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi. Estimasi total potensi kerugian negara bila dihitung dari kegiatan ini dalam satu tahun, 100.000 meter kubik dikali 12 bulan apabila dibawa pasir tersebut diekspor keluar, totalnya dapat mencapai ratusan miliar per tahun kerugian negara. Ini baru pasir laut belum lagi perizinan yang lainnya mungkin bisa lebih dari itu,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah buka suara terkait penerbitan PP No. 26/2023. Trenggono mengatakan, ekspor sedimentasi ini bisa dilakukan dalam bentuk pasir hasil sedimentasi. Namun, ekspor dapat dilakukan bila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

Efek Minus Ekspor Pasir Laut

Center of Economic and Law Studies (Celios) dalam laporannya menyebut bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia berpotensi turun imbas adanya kebijakan ekspor pasir laut atau hasil sedimentasi laut.

Dari hasil penghitungan dengan model Input-Output, Celios menyebut bahwa dampak negatif justru ditimbulkan akibat adanya ekspor pasir laut.

"Output ekonomi akan berkurang sebesar Rp1,13 triliun dengan penurunan produk domestik bruto mencapai Rp1,22 triliun," tulis Celios dalam laporannya.

Pendapatan masyarakat juga turut terdampak dari adanya kebijakan ini. Celios mengungkap, pendapatan masyarakat secara total mengalami penurunan dengan total sebesar Rp1,21 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara diperkirakan hanya bertambah sekitar Rp170 miliar, apabila menghitung dampak tidak langsung ke sektor lapangan usaha secara keseluruhan.

Kendati eksportir pasir laut dapat meraup keuntungan sebesar Rp502 miliar dengan adanya kebijakan ini, terdapat kerugian yang dialami oleh pengusaha di bidang perikanan. Pasalnya, produksi perikanan berpotensi menurun hingga Rp1,8 triliun imbas adanya aktivitas penambangan pasir laut.

Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mengatakan, permodelan ekonomi yang dilakukan lembaganya memvalidasi bahwa narasi penambangan pasir laut akan mendorong ekspor dan penerimaan negara secara signifikan tidaklah tepat. Pasalnya, penerimaan negara dari pajak tidak mampu menutup kerugian keseluruhan output ekonomi yang berisiko turun Rp1,13 triliun.

"Jadi studi ini memberikan respons atas berbagai klaim pemerintah bahwa ekspor pasir laut akan meningkatkan keuntungan ekonomi dan pendapatan negara. Klaim itu ternyata berlebihan," ujarnya.

Oleh karena itu, Celios melalui laporannya merekomendasikan agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) 25/2023 serta aturan turunannya untuk melindungi ekosistem pesisir dan kesejahteraan nelayan lokal.

Pihaknya juga meminta agar seluruh proses penerbitan izin penambangan pasir laut, baik untuk domestik dan ekspor dihentikan, serta mendorong potensi ekonomi restoratif di pesisir yang selaras dengan perlindungan lingkungan hidup.

Selain itu, Celios meminta pemerintah agar menyusun program restorasi ekosistem laut yang rusak akibat pencemaran air, penebangan hutan bakau (mangrove), rusaknya terumbu karang, dan reklamasi pantai. (Rifki Setiawan Lubis)

Mahkamah Agung (MA) resmi melantik 5 anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Kabar ini menjadi salah satu berita paling banyak dibaca sepanjang Kamis (17/9).

Tak hanya itu, ada juga kabar tentang kapal Malaysia Diduga mencuri pasir laut di Batam. Berikut rangkuman berita populer di kumparanBisnis:

Kelima anggota BPK yang dilantik adalah Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan Subchi. Kelimanya terpilih dari 74 calon anggota yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test sejak 2-4 September 2024 di DPR.

Pelantikan anggota BPK tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Peresmian Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam pelantikan tersebut turut hadir mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Ketua DPR Puan Maharani, hingga Gubernur BI Perry Warjiyo.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap dua kapal isap pasirlaut (dredger) di Perairan Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dua kapal tersebut yaitu MV Yang Cheng 6 dan MV Zhou Shun 9 berbendera Malaysia.

Juru Bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Wahyu Muryadi, mengatakan jumlah orang yang berada di dua kapal itu sebanyak 26 orang. Kapal ini terindikasi dredger untuk isap pasir laut. Menurutnya, KKP sudah lama memantau dua kapal tersebut.

"Secara kebetulan Kapal Patroli Orca 003, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang dipakai Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta sejumlah pejabat KKP, dari pangkalan Batam menuju Pulau Nipa, berpapasan dengan kapal isap pasir laut (dredger) raksasa," kata Wahyu dalam keterangan resmi, Kamis (17/10).

Menteri Trenggono, kata dia, langsung memerintahkan kapal buatan China itu untuk dihentikan.

Setelah diperiksa, kapal dengan bobot sekitar 12 ribu gross ton yang mengangkut sekitar 10 ribu meter kubik pasir laut itu tidak dilengkapi dokumen yang sah-alias bodong. Tujuannya, menurut nakhoda WNI yang diperiksa, ingin menuju Singapura.

Di saat bersamaan, Polisi Khusus Kelautan juga menahan kapal sejenis dari kelompok usaha yang sama berbobot sekitar delapan ribu GT di perairan Karimun. Kapal isap pasir berbelalai panjang itu juga bodong.

"Kedua kapal penyedot pasir laut itu patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Beroperasi di perbatasan tapi menyedot pasir di wilayah kita," ungkap Wahyu.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap dua kapal isap pasir laut (dredger) di Perairan Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dua kapal tersebut yaitu MV Yang Cheng 6 dan MV Zhou Shun 9 berbendera Malaysia.

Juru Bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Wahyu Muryadi, mengatakan jumlah orang yang berada di dua kapal itu sebanyak 26 orang. Kapal ini terindikasi dredger untuk isap pasir laut. Menurutnya, KKP sudah lama memantau dua kapal tersebut.

"Secara kebetulan Kapal Patroli Orca 003, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang dipakai Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta sejumlah pejabat KKP, dari pangkalan Batam menuju Pulau Nipa, berpapasan dengan kapal isap pasir laut (dredger) raksasa," kata Wahyu dalam keterangan resmi, Kamis (17/10).

Menteri Trenggono, kata dia, langsung memerintahkan kapal buatan China itu untuk dihentikan.

Setelah diperiksa, kapal dengan bobot sekitar 12 ribu gross ton yang mengangkut sekitar 10 ribu meter kubik pasir laut itu tidak dilengkapi dokumen yang sah-alias bodong. Tujuannya, menurut nakhoda WNI yang diperiksa, ingin menuju Singapura.

Di saat bersamaan, Polisi Khusus Kelautan juga menahan kapal sejenis dari kelompok usaha yang sama berbobot sekitar delapan ribu GT di perairan Karimun. Kapal isap pasir berbelalai panjang itu juga bodong.

"Kedua kapal penyedot pasir laut itu patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Beroperasi di perbatasan tapi menyedot pasir di wilayah kita," ungkap Wahyu.

Selanjutnya, KKP akan mendalami kasus ini sehingga bisa menemukan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh kedua kapal asing tersebut.

"Kapal ini nanti kita akan dalami. Saat ini kami tentukan dia sebagai praduga tak bersalah. Namun kami sudah punya sedikit alat bukti dan itu nanti dikembangkan sejauh mana tingkat pelanggarannya," ujarnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mendalami dua kapal asing yang ketahuan mencuri pasir laut di Perairan Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Dua kapal isap pasir laut (dredger) yang dimaksud adlaah MV Yang Cheng 6 dan MV Zhou Shun 9, berhasil diamankan KKP pada Rabu, 9 Oktober 2024.

"Kapal ini nanti kita akan dalami. Saat ini kami tentukan dia sebagai praduga tak bersalah. Namun kami sudah punya sedikit alat bukti dan itu nanti dikembangkan sejauh mana tingkat pelanggarannya," kata Juru Bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Wahyu Muryadi, dalam keterangan resmi, Kamis (17/10).

Dia mengatakan jumlah orang yang berada di dua kapal itu sebanyak 26 orang. Kapal ini terindikasi dredger untuk isap pasir laut. Menurutnya, KKP sudah lama memantau dua kapal tersebut.

"Secara kebetulan Kapal Patroli Orca 003, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang dipakai Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta sejumlah pejabat KKP, dari pangkalan Batam menuju Pulau Nipa, berpapasan dengan kapal isap pasir laut (dredger) raksasa," kata Wahyu.

"Menteri Trenggono memerintahkan agar kapal bikinan Tiongkok, berbendera Malaysia itu dihentikan," lanjutnya.

Setelah diperiksa, kapal dengan bobot sekitar 12 ribu gross ton yang mengangkut sekitar 10 ribu meter kubik pasir laut itu tidak dilengkapi dokumen yang sah-alias bodong. Tujuannya, menurut nakhoda WNI yang diperiksa, ingin menuju Singapura.

Di saat bersamaan, Polisi Khusus Kelautan juga menahan kapal sejenis dari kelompok usaha yang sama berbobot sekitar delapan ribu GT di perairan Karimun. Kapal isap pasir berbelalai panjang itu juga bodong.

"Kedua kapal penyedot pasir laut itu patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Beroperasi di perbatasan tapi menyedot pasir di wilayah kita," ungkap Wahyu.