Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemerintah daerah (Pemda) kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk mengusulkan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Hal ini disampaikan oleh Wamen ESDM Yuliot Tanjung.

Yuliot mengatakan program ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan akses BBM dengan harga terjangkau di seluruh pelosok Indonesia. Meski begitu, dia menyebut sejumlah wilayah 3T masih belum terjangkau oleh program ini karena cakupan geografis yang luas.

"Untuk penyaluran BBM Satu Harga, kami menargetkan wilayah-wilayah tertentu yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah terkait. Untuk daerah yang ingin ikut serta, usulan perlu diajukan melalui pemerintah daerah," ujar Yuliot dalam keterangannya, dikutip Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan usulan yang diterima akan dievaluasi oleh Kementerian ESDM berdasarkan prioritas dan anggaran. Dia pun mendorong pemda wilayah 3T untuk segera menyampaikan usulan.

"Kami berharap pemerintah daerah di wilayah yang belum terjangkau segera menyampaikan usulan agar dapat kami evaluasi sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas wilayah," imbuh dia.

Kemudian, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan melakukan evaluasi atas usulan lokasi dengan memprioritaskan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Setelah evaluasi, lokasi tersebut akan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal pada periode tertentu.

Sebagai informasi, program BBM Satu Harga merupakan program prioritas nasional yang mulai dicanangkan pada 2017 dan direncanakan berlanjut hingga akhir 2024.

Penetapan lokasi program BBM Satu Harga diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 127.K/10/DJM/2020 tentang Tata Cara Penetapan Lokasi untuk Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.

Lokasi tertentu diusulkan oleh BPH Migas, pemerintah daerah, atau badan usaha penugasan, dengan memperhatikan sejumlah kriteria, di antaranya ketersediaan penyalur jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan di lokasi yang diusulkan, kondisi geografis dan sebaran penduduk di lokasi yang diusulkan; dan kebutuhan jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM Khusus.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengisi seminar di Jatim Fest yang menjadi salah satu rangkaian Hari Ulang Tahun ke-79 Provinsi Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, BPH Migas memberikan edukasi terkait penerbitan Surat Rekomendasi untuk Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite).

"Hadirnya BPH Migas di Jatim Fest 2024 untuk berkolaborasi dan melayani pemerintah daerah se-Jawa Timur dalam hal tata cara penerbitan Surat Rekomendasi BBM Subsidi dan Kompensasi kepada konsumen pengguna," jelas Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangan tertulis, Jumat (4/10/2024).

Dalam Seminar Penerbitan Surat Rekomendasi di ajang Jatim Fest 2024, di Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (3/10), pemerintah daerah, instansi penerbit Surat Rekomendasi, dan masyarakat Jawa Timur bisa mendapatkan informasi terkait Aplikasi XStar dalam penerbitan Surat Rekomendasi. Selain itu, UMKM yang mengikuti kegiatan Jatim Fest juga dapat berkonsultasi langsung dengan BPH Migas.

BPH Migas juga menghadirkan Rumah Pelayanan Publik agar masyarakat mengetahui tata cara penerbitan Surat Rekomendasi BBM subsidi dan kompensasi. Wahyudi berharap pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Jawa Timur dapat ikut serta menjaga pendistribusian BBM Subsidi dan Kompensasi tepat sasaran.

"Selain penyelenggaraan seminar, kami turut membuka booth untuk layanan konsultasi langsung petunjuk teknis penerbitan Surat Rekomendasi bagi instansi daerah dan masyarakat umum hingga hari Minggu, 6 Oktober 2024," ungkapnya.

Wahyudi mengungkapkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penerbitan Surat Rekomendasi akan memudahkan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam memberikan kuota Solar dan Pertalite kepada masing-masing konsumen pengguna.

"Tertibnya pelaksanaan dan evaluasi dalam penerbitan surat rekomendasi, tentu membantu pemerintah dalam mewujudkan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat," ujarnya.

Ia mengatakan pada triwulan II tahun 2024, ekonomi Jawa Timur tumbuh mencapai 4,98 persen. Selain ditopang investasi, industri, dan infrastruktur, UMKM juga menjadi salah satu faktor pendukung capaian tersebut.

Pihaknya pun berharap pemanfaatan BBM Subsidi dan Kompensasi yang tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat ini dapat turut mendorong pertumbuhan UMKM di Jawa Timur.

Lebih lanjut, ia menuturkan BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran JBT dan Jenis JBKP. PKS ini bertujuan memperkuat pengawasan dan memastikan pendistribusian JBT dan JBKP lebih tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat sesuai kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Aris Mukiyono mengapresiasi upaya BPH Migas yang membantu masyarakat Jawa Timur dalam pendistribusian BBM Subsidi dan Kompensasi.

"Kami mendukung apa yang dilakukan oleh BPH Migas agar penyaluran BBM Subsidi dan Kompensasi tepat sasaran dan tepat volume dapat berjalan dengan baik," tuturnya.

Aris pun mendorong peningkatan kolaborasi di sektor hilir migas antara BPH Migas, Pemerintah Daerah, dan seluruh stakeholder di Jawa Timur.

"(Kolaborasi) Ini demi pergerakan dan perputaran perekonomian di Jawa Timur semakin lebih baik lagi," tandasnya.

Sebagai informasi, seminar ini dihadiri Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Surabaya Donny Prasetya, perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Jawa Timur, serta masyarakat umum.

Adapun Jatim Fest 2024 dibuka oleh Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono pada Rabu (2/10) malam. Usai membuka acara, Adhy mengunjungi booth BPH Migas dan mendapatkan penjelasan terkait tata cara penerbitan Surat Rekomendasi menggunakan Aplikasi Xstar serta konsumen pengguna BBM subsidi dan kompensasi negara melalui Surat Rekomendasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki menyampaikan pandangannya terkait perubahan paradigma dalam dunia pendidikan. Dengan adanya perubahan ini, menurut dia, sudah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan statis.

Dia menjelaskan, perubahan mendasar yang terjadi dalam pendekatan pendidikan, khususnya terkait dengan metode disiplin yang diterapkan oleh tenaga pendidik hari ini telah mengalami sebuah perubahan yang sangat fundamental.

“Dulu, ketika guru memarahi atau menghukum kita secara fisik, orang tua kita cenderung mendukung tindakan tersebut. Namun, nilai-nilai tersebut kini telah berubah total," ujar Saiful dalam siaran persnya, Kamis (15/8/2024).

Hal ini disampaikan Saiful saat memberikan arahan pada penutupan Conference and Expose on Training yang digelar Balitbang Diklat di Surabaya, Rabu (14/8/2024) malam. Penutupan kegiatan ini dihadiri ratusan tamu undangan, di antaranya Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur, Sekretaris Dirjen Bimas Katolik, Sekretaris Bimas Buddha serta kepala BDK, BLA, dan Loka Diklat, dan para kepala madrasah, serta para widyaiswara Kementerian Agama.

Dalam pesan pentingnya kepada seluruh penyelenggara pendidikan dan pelatihan, Saiful menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, baik verbal maupun fisik, yang dilakukan oleh tenaga pendidik bisa berujung pada tindakan hukum jika dilaporkan oleh orang tua siswa.

"Ini adalah bukti bahwa nilai-nilai dan paradigma di masyarakat terus berkembang, dan kita tidak bisa lagi menggunakan pendekatan yang statis," ucap dia.

Selain itu, pada acara yang mengusung tema Impactful and Enjoyful Learning ini, Saiful juga menekankan pentingnya kenyamanan sebagai bagian dari metode pembelajaran yang dikembangkan.

“Ini menjadi harapan baru bagi kita semua, terutama para tenaga pendidik, agar mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman dan beradaptasi dengan nilai-nilai baru yang berkembang di masyarakat," kata Saiful.

Dia pun mengingatkan pentingnya mempertahankan nilai-nilai lama yang masih relevan sambil menerima nilai-nilai baru yang lebih baik, dalam rangka membangun peradaban yang lebih maju.

“Forum ini punya harapan dan keinginan untuk membangun karakter yang sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kita," jelas dia.

Mengakhiri sambutannya, Saiful menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang tetap hadir hingga penutupan acara, sebagai bukti komitmen mereka terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan karakter ASN di lingkungan Kemenag serta lembaga negara lainnya. Dia berharap Kemenag terus berjaya dan menjadi garda terdepan dalam memajukan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

BANDUNG, iNews.id - Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam jabatan Tahun 2024 resmi dimulai secara serentak, Jumat (12/7/2024). Pembukaan perkuliahan ini dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen PendisKementerian Agama Prof Abu Rokhmad di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat.

Prof Abu Rokhmad mengatakan, PPG PAI tahun ini diikuti sebanyak 13.409 guru yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan. Dia bersyukur karena PPG PAI tahun ini bisa kembali digelar dengan diikuti peserta yang jumlahnya mencapai ribuan guru.

Menurutnya, PPG menjadi media yang sangat efektif untuk memacu para guru agama di Indonesia agar memiliki kompetensi sekaligus daya inovasi tinggi. Apalagi pada PPG Tahun 2024 ini, selain digelar dengan rentang waktu 4 bulan, panita nasional juga membuat sejumlah terobosan seperti menambah fitur baru pada learning management system (LMS) dengan komponen aplikasi plagiarism checker (turnitin).

Hal ini dilakukan agar lulusan yang dihasilkan benar-benar memiliki kompetensi dan kualitas tinggi. 

"PPG ini merupakan instrumen yang sangat penting, bukan sekadar soal sertifikatnya, namun lebih dari itu bagi Bapak dan Ibu guru ini sangatlah strategis karena bisa meningkat kompetensinya," ujarnya, Jumat (13/7/2024).

Prof Abu menilai, tantangan yang dihadapi guru agama, termasuk PAI saat ini tidaklah ringan. Sebab dampak dari perkembangan teknologi yang pesat, para siswa begitu mudah sekali mendapat pengetahuan namun bukan berasal dari sosok guru. Pengetahuan itu antara lain didapat dari berbagai platform media sosial atau alat pencari yang begitu mudah diakses tanpa mengenal tempat, waktu dan kondisi. 

"Harus disadari saat ini Bapak dan Ibu juga harus bersaing dengan guru yang profesional, meski tidak ikut PPG. Siapa dia? Yakni media sosial seperti YouTube dan juga Google. Mereka mengajarkan dengan setia dan menemani anak-anak kita. Ini harus disadari, tantangan Ibu dan Bapak sangat luar biasa," kata Guru Besar UIN Walisongo Semarang tersebut. 

Atas beragam tantangan itu, Prof Abu meminta para peserta PPG agar serius mengikuti proses perkuliahan hingga tuntas. Sebab PPG jelas menjadi incaran banyak guru yang menyebabkan antrean untuk mengikuti pendidikan ini mencapai 27 hingga 30 tahun.

Untuk bisa berhasil, dia meminta para peserta bisa tekun, rajin dan tidak mudah menyerah meski proses perkuliahan dilakukan di sela kewajiban mengajar, mengurusi rumah tangga dan lainnya. 

"Kalau memang tidak serius mohon jangan diloloskan karena ini semata-mata demi bisa memacu kompetensi agar guru lebih berprestasi di kemudian hari. Jadikanlah PPG ini sebagai motivasi yang kuat. Saatnya juga menunjukkan kalau guru PAI mampu bersaing dengan guru bidang studi yang lain," ujarnya. 

Atas terselenggaranya PPG ini, Prof Abu juga mengapresiasi Direktorat PAI yang telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Dia berharap dukungan besar dari pemerintah daerah ini bisa dijawab dengan menelurkan lulusan yang berkualitas. 

Direktur PAI Kementerian Agama M Munir menjelaskan, PPG 2024 digelar dengan sistem daring dan melibatkan 48 Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidik dan Kependidikan (LPTK) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Menurutnya, PPG merupakan bentuk komitmen negara untuk menciptakan para guru yang memiliki kompetensi serta inovatif.

"PPG ini antara lain amanat dari UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen serta PP tentang Guru. Saya mengapresasi atas dukungan Pemda yang mengeluarkan anggaran besar untuk kesuksesan program ini," kata Munir yang juga Wakil Ketua Panitia Nasional PPG.

Dia menjelaskan, PPG 2024 digelar secara daring dengan basis domisili. Selain lebih mudah diikuti dan tidak terlalu menganggu kewajiban para guru dalam mengajar, cara ini juga bisa menghemat pembiayaan.

"Semoga dengan digelar tahun ini, antrean PPG juga bisa dipercepat. Saat ini masih ada setengah juta guru agama yang belum memiliki sertifikat pendidik," ujarnya. 

Diketahui, PPG PAI 2024 digelar dalam dua angkatan (batch). Untuk batch I pendalaman materi dilakukan mulai Juli hingga 3 Agustus dan direncanakan dijadwalkan selesai awal November. Untuk batch II digelar mulai awal Agustus dan dijadwalkan selesai pertengahan Desember 2024.

Editor: Donald Karouw