Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemerintah daerah (Pemda) kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk mengusulkan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Hal ini disampaikan oleh Wamen ESDM Yuliot Tanjung.

Yuliot mengatakan program ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan akses BBM dengan harga terjangkau di seluruh pelosok Indonesia. Meski begitu, dia menyebut sejumlah wilayah 3T masih belum terjangkau oleh program ini karena cakupan geografis yang luas.

"Untuk penyaluran BBM Satu Harga, kami menargetkan wilayah-wilayah tertentu yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah terkait. Untuk daerah yang ingin ikut serta, usulan perlu diajukan melalui pemerintah daerah," ujar Yuliot dalam keterangannya, dikutip Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan usulan yang diterima akan dievaluasi oleh Kementerian ESDM berdasarkan prioritas dan anggaran. Dia pun mendorong pemda wilayah 3T untuk segera menyampaikan usulan.

"Kami berharap pemerintah daerah di wilayah yang belum terjangkau segera menyampaikan usulan agar dapat kami evaluasi sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas wilayah," imbuh dia.

Kemudian, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan melakukan evaluasi atas usulan lokasi dengan memprioritaskan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Setelah evaluasi, lokasi tersebut akan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal pada periode tertentu.

Sebagai informasi, program BBM Satu Harga merupakan program prioritas nasional yang mulai dicanangkan pada 2017 dan direncanakan berlanjut hingga akhir 2024.

Penetapan lokasi program BBM Satu Harga diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 127.K/10/DJM/2020 tentang Tata Cara Penetapan Lokasi untuk Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.

Lokasi tertentu diusulkan oleh BPH Migas, pemerintah daerah, atau badan usaha penugasan, dengan memperhatikan sejumlah kriteria, di antaranya ketersediaan penyalur jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan di lokasi yang diusulkan, kondisi geografis dan sebaran penduduk di lokasi yang diusulkan; dan kebutuhan jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM Khusus.

IDXChannel - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot memaparkan tiga program prioritas Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Ketiga program prioritas itu yakni ketahanan pangan, ketahanan energi dan hilirisasi.

Yuliot menilai ketahanan energi menjadi fokus penting bagi pemerintahan Prabowo baik dari bahan bakar minyak (BBM) maupun batu bara. Sebab, saat ini terjadi penurunan tingkat produksi minyak dalam negeri.

Dia mengatakan pada masa lalu, Indonesia bisa memproduksi bahan bakar minyak atau lifitng per hari sekitar 1,5 juta barel per hari. Sementara tingkat konsumsi BBM saat itu di dalam negeri hanya sekitar 600 ribu barel.

“Keadaannya sudah berbalik, Bapak Ibu sekalian, kita kebutuhan per hari sekitar 1,5 juta barel, sementara tingkat produksi di dalam negeri sekitar 600 ribu barel. Kita harus impor minyak dari berbagai negara sekitar 900 ribu barel per hari," tuturnya.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak yang berasal dari fosil, pemerintah berusaha diversifikasi dengan energi baru dan terbarukan (EBT)

Sumber EBT tersebut bisa berasal dari bahan bakar nabati dan pengembangan teknologi seperti kendaraan listrik.

"Kalau untuk ekosistem kendaraan listrik, bahan bakunya untuk di Maluku Utara sangat tersedia," kata dia.

Hal itu sejalan dengan program prioritas ketiga yaitu hilirisasi. Pemerintahan Prabowo saat ini mewajibkan semua kementerian atau lembaga yang terkait untuk mendukung hilirisasi.

Yuliot mencontohkan salah satu kesuksesan hilirisasi nikel yang terjadi di Maluku Utara, yang saat ini menjadi kawasan industri pengolahan nikel.

Menurutnya, Maluku Utara merupakan contoh sukses program hilirisasi. Sebab, provinsi tersebut tadinya hanya ekspor bahan mentah dalam bentuk nikel ore.

Namun, sekarang dengan adanya program hilirisasi kini memproduksi dua komponen, yaitu nikel dan kobalt yang diperlukan untuk ekosistem kendaraan listrik.

Berdasarkan data, aliran investasi hilirisasi yang masuk dari adanya program hilirisasi di Maluku Utara pada Januari sampai dengan September 2024 mencapai Rp55 triliun.

"Rp55 Triliun untuk aliran investasi masuk dampaknya adalah pertumbuhan perekonomian Maluku Utara adalah yang tertinggi di seluruh dunia pada 2023 yang lalu, ini 20,49 persen kalau tidak salah," tuturnya.

Yuliot mengharapkan dukungan dari beberapa pihak seperti pelaku usaha untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan hilirisasi. Apalagi kebijakan pemerintah di Kabinet Merah Putih ini yaitu setiap investasi yang masuk harus melibatkan pelaku usaha yang ada di daerah.

"Jangan itu hanya yang besar masuk tanpa keterlibatan pelaku usaha di daerah yang akan menjawab semakin timpangnya kondisi ekonomi yang ada di daerah," kata dia.

(Febrina Ratna)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menyusun strategi untuk mencapai swasembada energi. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan untuk memenuhi ketersediaan energi nasional dapat dicapai dengan menggunakan substitusi dari energi. Dalam hal ini, LPG yang bisa disubstitusi dengan hilirisasi batubara.

"Bagaimana kita menyediakan LPG yang cukup yang sebagian besar berasal dari impor, justru ini kita mengharapkan substitusinya dari hilirisasi," kata Yuliot dalam keterangannya, Kamis (31/6/2024).

Yuliot menilai Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan batubara cukup besar. Hal ini dinilai dapat menjadi peluang untuk melakukan hilirisasi batubara menjadi gas. Indonesia pun bisa mencontoh dari beberapa negara lain yang sudah mengimplementasikan hilirisasi batubara.

Adapun upaya lainnya, yakni dengan melakukan pengembangan-pengembangan sumur minyak dan gas bumi. Meski demikian, lanjut Yuliot, untuk memenuhi ketersediaan energi nasional, pemerintah tidak hanya bergantung kepada energi berbasis fosil saja, melainkan juga dengan energi baru terbarukan (EBT).

"Untuk ketersediaan energi ke depan, itu tidak hanya berasal dari energi fosil, tapi kita juga akan memakai EBT, termasuk yang berasal dari bahan bakar nabati, itu berupa biosolar, bioetanol, dan biodiesel," jelasnya.

Dia menambahkan pihaknya juga akan meningkatkan pemanfaatan biodiesel hingga B100 untuk meningkatkan ketersediaan energi. Sejak Agustus 2023 lalu, program mandatori Biodiesel B35 sudah diluncurkan, di mana campuran 35% biodiesel ke dalam solar.

"Pemerintah juga menargetkan B100, yang sekarang sudah itu B35 yang akan ditingkatkan ke B40 B50 B60 sampai dengan B100 ke depan. Kita juga sudah rapatkan dengan stakeholder, kalau untuk bio ini kan berasal dari sektor pertanian. Dan hal ini sudah dikonsolidasikan dengan Kementerian Pertanian," imbuh dia.

Bisnis.com, TERNATE - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyebut bahwa proyek food estate tebu untuk bioetanol di Merauke, Papua Selatan akan mulai berproduksi pada 2027.

Pengembangan ekosistem industri bioetanol sebagai alternatif bahan bakar minyak itu menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk bioetanol kan kita juga lagi mengembangkan ekosistem di Merauke. Itu akan menjadi pasokan terbesar buat bahan bakunya," ujar Yuliot saat ditemui di Ternate, Maluku Utara, Rabu (30/10/2024).

Nantinya, kata Yuliot, pada proyek tersebut akan terdapat tiga unit fasilitas produksi bahan baku bioetanol dengan kapasitas masing-masing sebesar 300.000 kiloliter per tahun.

"Kami mengharapkan tahun 2027, bioetanolnya sudah bisa sebagian dihasilkan dulu," kata Yuliot.

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah menyiapkan 2 juta hektare (ha) lahan untuk program swasembada gula dan bioetanol di Merauke.

Lahan tersebut terbagi atas tiga klaster.
Klaster 1 dan klaster 2 diperkirakan mencapai 1 juta hektare, klaster 3 seluas 504.373 hektare, dan klaster 4 seluas sekitar 400.000 hektare.

Pada klaster 3, akan dibangun perkebunan tebu yang terintegrasi dengan industri gula dan bioetanol. Proyek ini diperkirakan bakal menelan investasi mencapai US$5,62 miliar atau sekitar Rp83,27 trilliun.

Secara terperinci, dari total investasi tersebut, sebesar Rp29,2 triliun dibutuhkan untuk pembangunan perkebunan tebu dengan teknologi mekanisasi pertanian, Rp53,8 triliun untuk pembangunan lima pabrik gula dan bioetanol, sebesar Rp120 miliar untuk pembangunan Pusat pelatihan sumber daya manusia (SDM), dan Rp150 miliar per tahun untuk pembangunan fasilitas riset dan inovasi.

Bisnis.com, TERNATE - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyebut bahwa hilirisasi telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dia mencontohkan, hilirisasi telah mendatangkan aliran investasi sekitar Rp55 triliun di Maluku Utara pada Januari-September 2024.

"Rp55 triliun untuk aliran investasi masuk dampaknya pertumbuhan perekonomian Maluku Utara adalah yang tertinggi di seluruh dunia. Pada tahun 2023 yang lalu ini 20,49% kalau tidak salah. Kalau tahun 2022 itu justru lebih tinggi lagi sekitar 24% lebih," ujar Yuliot di Ternate, Rabu (30/10/2024).

Menurutnya, Maluku Utara menjadi salah satu wilayah yang sukses menjalankan program hilirisasi. Maluku Utara yang awalnya hanya sekedar mengekspor bahan mentah berupa bijih nikel, kini telah mampu menghasilkan bahan baku untuk baterai kendaraan listrik.

Lebih lanjut, Yuliot mengakui bahwa hilirisasi yang berjalan saat ini memang masih pada tahap pertama. Namun, dia menekankan, pemerintah akan terus mendorong hilirisasi lanjutan ke tahap-tahap berikutnya.

"Kami dari Kementerian ESDM juga sudah memetakan pohon industri yang bisa dilakukan proses hilirisasi yang lebih dalam lagi, bukan hanya pada tingkat pertama tetapi kita akan masuk pada tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat sehingga nilai tambah yang terjadi lebih besar di daerah khususnya di Maluku Utara," kata Yuliot.

IDXChannel - Wakil Menteri (Wamen) ESDM Yuliot meresmikan 14 penyalur BBM Satu Harga di klaster Maluku dan Papua.

Jumlah tersebut merupakan bagian dari 40 penyalur yang terbangun pada tahap ke-1 2024 di seluruh Indonesia.

Yuliot mengatakan kebijakan BBM Satu Harga merupakan perwujudan dari sila kelima dari Pancasila yang harus terus dilanjutkan agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan.

"Peresmian penyalur BBM Satu Harga ini merupakan keberpihakan pemerintah dan juga afirmasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kesejahteraan yang merata untuk seluruh masyarakat yang ada di seluruh pelosok daerah," tutur Yuliot dalam sambutannya di Maluku Utara, Rabu (30/10/2024).

Yuliot menilai kebijakan BBM Satu Harga ini akan menghilangkan disparitas harga antardaerah dan menimbulkan keadilan sehingga meminimalisir konflik yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara.

"Kalau ada perbedaan perlakuan antara satu daerah dengan daerah lain akan menimbulkan suatu rasa ketidakadilan. Rasa ketidakadilan ini akan menimbulkan suatu konflik yang mungkin juga akan terjadi sesuatu yang membahayakan terhadap keutuhan bangsa dan ketidakadilan. Ini akan bisa dimanfatkan oleh pihak-pihak tertentu. Tentu dengan kebijakan BBM Satu Harga ini adalah meminimalkan bagaimana terjadinya ketimpangan sosial antardaerah," tutur Yuliot.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menekankan pihaknya akan terus mengawal program BBM Satu Harga karena merupakan program penting yang memberikan dampak besar bagi masyarakat di pelosok negeri.

"Kebijakan BBM Satu Harga yang berkelanjutan, merata dan terintegrasi ini perlu terus didorong agar dapat memenuhi pelayanan dasar, menopang kegiatan ekonomi dan pertumbuhan bangsa yang berkualitas dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas ke depan," terang Erika.

Ia pun merincikan, target pembangunan Penyalur BBM Satu Harga Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yaitu sebanyak 71 Penyalur BBM Satu Harga. Kemudian untuk realisasi sampai dengan September 2024 telah dibangun 40 Penyalur BBM Satu Harga.

Untuk Provinsi Maluku Utara, lokasi Pembangunan Penyalur Program BBM Satu Harga Periode Tahun 2017-2024 sebanyak 52 Lokasi. Adapun Jumlah penyalur BBM Satu Harga yang sudah terbangun di Provinsi Maluku Utara sampai dengan bulan September 2024 adalah 46 Penyalur BBM Satu Harga.

Senada, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan yang juga turut mendampingi peresmian menyatakan, Program BBM Satu Harga merupakan komitmen dan bukti nyata kehadiran Pertamina dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

"Peresmian 40 lembaga penyalur BBM Satu Harga ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan Pertamina dalam memastikan accessibility, affordability dan acceptability energi bagi seluruh masyarakat Indonesia," tutur Riva.

Melalui BBM Satu Harga, lanjut Riva, Pertamina Patra Niaga berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok Indonesia.

"Kami juga berterima kasih atas dukungan Kementerian ESDM, BPH Migas, Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder terkait yang telah berkolaborasi dalam mewujudkan dan memastikan penyaluran BBM Satu Harga berjalan dengan lancar sehingga multiplier effect bagi masyarakat atas kehadiran energi ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia," katanya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung membeberkan arahan penting dari Presiden Prabowo Subianto terkait strategi Indonesia mewujudkan swasembada energi.

Dikatakan Yuliot, arahan Presiden Prabowo terkait sektor energi itu menekankan dua hal utama, yaitu ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang baik untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

"Pertama, bagaimana memastikan ketahanan energi. Kedua, pengelolaan SDA harus optimal agar bisa mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya dikutip pada Jumat (25/10/2024).

Yuliot juga menegaskan pentingnya kendali penuh oleh Kementerian ESDM dalam pelaksanaan program tersebut, tanpa bergantung pada Kementerian atau Lembaga lain.

"Kita ingin memastikan kinerja tetap berada dalam kendali Kementerian ESDM, meski koordinasi dengan kementerian lain tetap diperlukan agar target dapat tercapai," kata dia.

Oleh sebab itu, Yuliot menyebutkan, untuk mencapai swasembada energi, Kementerian ESDM akan fokus pada peningkatan lifting minyak yang saat ini berada di angka sekitar 600 ribu barel per hari.

Maka dari itu, perlu peningkatan produksi minyak sesuai dengan target nasional guna mendukung ketahanan energi. Selain itu, konversi kendaraan BBM ke listrik juga menjadi prioritas.

"Semakin banyak penggunaan kendaraan listrik, konsumsi BBM akan berkurang. Ini salah satu strategi penting kita," ujar dia.

Upaya lain yang dilakukan untuk menekan konsumsi BBM adalah pengoptimalan program Bahan Bakar Nabati (BBN), yang saat ini berada di level B35. Pemerintah berencana meningkatkan campuran biodiesel menjadi B40, B50, hingga B60.

"Saat ini masih di B35, tapi ada rencana untuk naik ke B40, B50, dan B60. Tentu hal ini membutuhkan kebijakan pendukung, termasuk terkait bahan baku biosolar yang berasal dari kelapa sawit. Kita akan mendorong pelaku usaha yang belum mengekspor produk sawitnya untuk memasarkan di dalam negeri sebagai bahan baku biosolar," kata Yuliot.

Sebagaimana diketahui, upaya peningkatan lifting minyak, konversi kendaraan, dan pengembangan bahan bakar nabati menjadi bagian integral dari strategi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi, sekaligus mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com,JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap tugas Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung akan fokus mengatur urusan internal Kementerian ESDM.
"Saya tugaskan wamen [wakil menteri] urusan internal," ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (21/10/2024).
Bahlil baru saja dilantik kembali menjadi menteri ESDM oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam Kabinet Merah Putih itu, Bahlil kali ini memiliki seorang wakil menteri.
Terkait tugas urusan internal, Bahlil menjelaskan Yuliot akan melakukan beberapa pengawasan dan pengawalan terhadap kebijakan di Kementerian ESDM.
"Contoh, dia harus mengecek dirjen-dirjennya sudah kerja benar atau tidak, sesuai dengan apa yang disarankan atau tidak," imbuh Bahlil.
Selain itu, Bahlil juga memberi tugas Yuliot mengawal administrasi-administrasi dan aturan-aturan yang tumpang tindih.
"Kemudian dia membuat aturan yang menjadi solusi, kayak gitu-gitulah," kata Bahlil.
Tugas Yuliot itu bisa dibilang relevan. Sebab, Bahlil berjanji bakal membereskan masalah tumpang tindih regulasi di Kementerian ESDM dalam 100 hari kerja.
Dia mengungkapkan tumpang tindih aturan itu utamanya masih banyak ditemukan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Batubara). Bahlil menyebut tumpang tindih aturan itu merusak citra Kementerian ESDM.
Hal itu terjadi karena terseretnya sejumlah pejabat dalam kasus pertambangan. Karena itu, Bahlil berpendapat pembenahan aturan izin tambang juga harus dilakukan.
"Kita akan lakukan perbaikan supaya tak menyandera pejabat, tapi tak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," kata Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-8 Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto resmi menunjuk Bahlil Lahadalia dan Yuliot Tanjung untuk memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kabinet Merah Putih periode 2024 – 2029.

Keduanya, telah resmi dilantik pada hari ini di Istana Negara, Senin (21/10/2024) oleh Presiden Prabowo. Untuk diketahui, baik Bahlil dan Yuliot keduanya sempat menjabat sebagai Menteri dan Wakil Menteri di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sebelum resmi diumumkan duduk sebagai Menteri dan Wamen ESDM pada Minggu (20/10/2024) malam hari, Bahlil dan Yuliot memang sempat menjadi tokoh yang kedapatan menyambangi kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin (14/10/2024).

Saat dikonfirmasi, Bahlil menyatakan siap ditunjuk jadi menteri apapun oleh Prabowo Subianto. Dirinya sebelumnya juga sempat berharap untuk tetap berada di lingkup Kementerian yang sama.

"Ya semoga tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama 5 tahun ini ya," ujar Bahlil kepada wartawan, Senin (14/10/2024).

Profil Bahlil Lahadalia

Bahli merupakan putra berdarah Maluku pada 7 Agustus 1976. Latar belakang pendidikannya, Bahlil mengenyam pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Mumbai, Jayapura. Kemudian, dia menempuh S2 di Universitas Cendrawasih.

Terbaru, Bahlil juga telah menyelesaikan pendidikan jenjang S3 dan menyabet gelar Doktor di Universitas Indonesia.

Perjalanannya karirnya di kabinet pemerintahan dimulai usai dirinya dilantik menjadi Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 28 April 2021.

Kemudian, Bahlil ditunjuk Jokowi untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sejak 19 Agustus 2024 dan Ketua umum partai Golongan Karya sejak 21 Agustus 2024.

Di samping itu Bahlil Lahadalia juga sempat duduk sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) periode 2015–2019. Bahlil juga memiliki 10 perusahaan di berbagai bidang di bawah bendera PT Rifa Capital sebagai holding company.

Sementara di bidang politik, dia pernah menjadi anggota dari Partai Golongan Karya, tetapi telah berhenti pada tahun 2009. Dia kemudian kembali ke Golkar pada 2024.

Profil Yuliot Tanjung

Sementara itu, Yuliot sendiri lahir di Padang Panjang pada 6 Oktober 1963. Dirinya merupakan lulusan sarjana Produksi Ternak Universitas Andalas dan Magister Manajemen pada Sekolah Tinggi Manajemen PPM.

Yuliot merupakan teknokrat Kementerian Investasi/BKPM, kariernya di Kementerian itu berawal pada tahun 1988. Dirinya juga sempat menjabat sebagai sebagai Kepala Kantor Perwakilan BKPM di Taiwan, Kepala Biro Perencanaan dan Informasi, Direktur Promosi Dalam Negeri, Direktur Pengendalian Pelaksanaan Wilayah II, dan Direktur Deregulasi.

Adapun, sebelum resmi ditunjuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wamen Kementerian Investasi/BKPM, Yuliot duduk sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sejak September 2023 hingga Juni 2024.

Di samping itu, Yuliot juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sejak Oktober 2020 - September 2023.

Bisnis.com,JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Yuliot Tanjung untuk menjadi wakil menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Prabowo mengumumkan hal tersebut didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10/2024) malam

"Yuliot M.M, wakil menteri energi dan sumber daya mineral," ucap Prabowo.

Sementara untuk posisi menteri ESDM, Prabowo menunjuk Bahlil Lahadalia kembali menempati jabatan tersebut.

Dengan begitu, keduanya bakal berdampingan memimpin Kementerian ESDM dalam Kabinet Merah Putih Prabowo. Adapun, para menteri dan wakil menteri itu direncanakan dilantik pada Senin (21/10/2024) siang ini.

"Besok [hari ini] saya lantik para menteri pukul 10.00 WIB, dan siang harinya saya akan lantik wakil menteri," ujar Prabowo.

Profil Yuliot Tanjung

Sosok Yuliot bukan nama baru bagi Bahlil. Keduanya pernah bekerja sama di bawah satu kementerian Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo (Jokowi).

Pada 18 Juli 2024, Yuliot didapuk wakil wakil menteri investasi/kepala BKPM mendampingi Bahlil yang menjabat menteri di kementerian tersebut.

Pria lulusan sarjana Produksi Ternak Universitas Andalas dan Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen PPM itu dilantik menjadi wakil menteri investasi/kepala BKPM pada 18 Juli 2024. Sebelum dilantik untuk mengisis jabatan itu, Yuliot menempati jabatan fungsional sebagai penata kelola penanaman modal ahli utama Kementerian Investasi/BKPM.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, sebelumnya Yuliot menjabat sebagai deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sejak September 2023 hingga Juni 2024.

Semasa di Kedeputian tersebut, pria kelahiran Padang Panjang, 7 Oktober 1963 itu fokus pada pencapaian realisasi investasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi yang dihadapi oleh perusahaan.

Sebelumnya, Yuliot juga pernah menjabat sebagai deputi bidang pengembangan iklim penanaman modal sejak Oktober 2020-September 2023.

Karir Yuliot semasa di Kementerian Investasi/BKPM berawal pada tahun 1988. Dia kemudian menjabat sebagai kepala kantor perwakilan BKPM di Taiwan, kepala Biro Perencanaan dan Informasi, direktur promosi dalam negeri, direktur pengendalian pelaksanaan wilayah II, dan direktur deregulasi.

Punya Harta Rp12,01 Miliar

Menilik laman resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru, Yuliot memiliki harta kekayaan senilai Rp12,01 miliar per Agustus 2024.

Harta itu terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp8,27 miliar. Adapun, tanah dan banguna yang dimiliki Yuliot tersebar disejumlah daerah, seperti Jakarta Selatan, Bogor, Padang Panjang, hingga Bekasi.

Lalu, alat transportasi senilai Rp1,18 miliar. Alat transportasi ini mencakup Tranlong Tractor Roda 4 tahun 2019, mobil Honda HRV tahun 2021, Mobil Toyota Fortuner tahun 2022, dan mobil Toyota Raize tahun 2022.

Kemudian, harta bergerak lainnya senilai Rp595 juta, surat berharga Rp1 miliar, serta kas dan setara kas Rp1,26 miliar. Adapun, Yuliot memiliki utang sebesar Rp300 juta.