Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan hadir sebagai program yang telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Dengan itu, jangan sampai detikers ketinggalan karena tidak memiliki JKN BPJS Kesehatan.

Sejatinya pendaftaran peserta BPJS Kesehatan mandiri ini bisa dilakukan kesehatan bisa dilakukan secara offline ke kantor BPJS terdekat dan online via Mobile JKN. Jika telah terdaftar sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan akan membayar iuran perbulan secara mandiri.

Manfaatnya dari program ini ialah kesehatan tingkat pertama perawatan rawat inap intensif atau non-intensif. Peserta BPJS juga mendapatkan rujukan untuk perawatan lanjutan seperti rawat jalan dan rawat inap.

Berikut syarat dan cara pendaftaran JKN BPJS Kesehatan :

Syarat Pendaftaran BPJS Kesehatan

1. Siapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) danKartu Keluarga (KK).

2. Siapkan buku tabungan Bank yang mendukung autodebit dari BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BCA (rekening yang digunakan bisa milik Kepala Keluarga atau anggota keluarga di dalam Kartu Keluarga).

3. Untuk Warga Negara Asing (WNA), siapkan paspor dan izin kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

4. Calon peserta wajib melakukan pembayaran iuran pertama dalam waktu minimum 14 hari dan maksimum 30 hari setelah pendaftaran.

Cara Mendaftar BPJS Kesehatan Secara Offline

1. Calon peserta dapat langsung mengunjungi kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

2. Isi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP), pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan siapkan dokumen seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, dan foto berwarna ukuran 3×4.

3. Setelah itu, peserta akan menerima nomor virtual account atau kode pembayaran untuk menyelesaikan pembayaran, kemudian bukti transfer diserahkan ke kantor BPJS, dan tunggu hingga kartu dicetak.

Cara Mendaftar BPJS Kesehatan Secara Online Melalui Aplikasi Mobile JKN

1. Unduh aplikasi Mobile JKN dari Playstore atau Appstore.

2. Buka aplikasi, di halaman awal pilih Masuk/Daftar di pojok kiri atas.

3. Pilih opsi daftar, isi formulir pendaftaran dengan informasi yang diperlukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, masukkan Captcha, dan klik verifikasi data.

4. Setelah verifikasi, lanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan klik kirim kode verifikasi.

5. Bacalah syarat dan ketentuan, dan klik "Saya Setuju."

6. Di halaman verifikasi OTP, masukkan kode OTP yang dikirimkan ke ponsel.

7. Klik Registrasi untuk menyelesaikan pendaftaran akun.

8. Kembali ke menu utama aplikasi, pilih menu pendaftaran peserta baru.

9. Masukkan nomor Kartu Keluarga (KK), kemudian masukkan Captcha dan klik lanjut.

10. Data peserta akan ditampilkan sesuai dengan Kartu Keluarga atau data yang terdaftar di Dukcapil.

11. Isi formulir pendaftaran peserta dengan hati-hati dan klik simpan.

12. Pilih kelas rawat inap; secara otomatis, akan muncul informasi mengenai iuran per jiwa dan iuran satu keluarga.

13. Masukkan email dan nomor telepon untuk verifikasi, kemudian masukkan OTP yang dikirimkan ke ponsel dan klik verifikasi.

14. Setelah semua data terisi dengan benar, klik selanjutnya.

15. Peserta akan menerima virtual account guna pembayaran tagihan melalui email yang terdaftar dan terhubung dengan mobile JKN.

Demikian cara pendaftaran akun JKN BPJS Kesehatan, semoga bermanfaat bagi detikers!

KOMPAS.com - JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional merupakan sebuah program yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Peserta JKN adalah semua penduduk Indonesia.

Melalui JKN, peserta bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (seperti Puskesmas atau klinik) dan di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. JKN diharapkan membantu menurunkan angka kematian, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan sistem kesehatan yang inklusif serta adil di Indonesia.

Sementara KIS atau Kartu Indonesia Sehat adalah kartu yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, untuk menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan secara gratis. KIS merupakan bagian dari program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Peserta JKN

Mengutip Buku Panduan Layanan bagi Peserta JKN KIS yang diterbitkan BPJS Kesehatan, semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia dengan
mendaftar atau didaftarkan dan telah membayar iuran.

Peserta jaminan kesehatan meliputi:

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK), merupakan program Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat melalui APBN.

2. Non-PBI

Bukan PBI Jaminan Kesehatan terdiri dari:

Pekerja Penerima Upah (PPU)

Kepesertaan JKN Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disebut PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah, yang terdiri dari PPU penyelenggara negara dan PPU selain penyelenggara negara dan anggota keluarganya.

PPU penyelenggara negara terdiri dari PNS pusat, PNS daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK baik PPPK Pusat/PPPK Daerah, prajurit, anggota Polri, pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, kepala desa dan perangkat desa, dan PPNPN.

Kepesertaan JKN PPU selain penyelenggara negara terdiri dari pekerja dan anggota keluarga dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan
Usaha Swasta.

Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yaitu peserta JKN untuk setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri terdiri atas pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja lain yang bukan penerima upah atau gaji.

PBPU dan BP

PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah.

Bukan Pekerja

Peserta JKN Bukan Pekerja yang selanjutnya disebut BP adalah setiap orang yang bukan termasuk masyarakat yang didaftarkan dan iurannya dibayar oleh pemerintah pusat/daerah, PPU serta PBPU, yang terdiri dari: BP Penyelenggara Negara dan BP Selain Penyelenggara Negara.

• Peserta JKN BP Penyelenggara Negara terdiri dari Veteran, Perintis Kemerdekaan, Penerima Pensiun, dan Janda, duda, anak yatim dari BP Penyelenggara Negara. Penerima pensiun diantaranya adalah Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun, PNS yang berhenti dengan hak pensiun, PNS yang berhenti dengan hak pensiun, Prajurit dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun.
• BP Selain Penyelenggara Negara terdiri dari Investor, Pemberi Kerja, Penerima Pensiun Selain Penyelenggara Negara dan BP lain yang mampu membayar iuran.

KOMPAS.COM/MOH. SYAFIÍ Peserta JKN adalah semua penduduk di Indonesia. Di mana kepesertaan JKN bersifat wajib.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat dari sebelumnya 133 juta menjadi 273 juta pada 2024.

Kepala Negara menekankan separuh dari jumlah peserta JKN tersebut merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah, yang mana dananya dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Bantuan iuran tersebut diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jokowi juga memamerkan perbaikan sektor kesehatan di masa kepemimpinannya selama 10 tahun. Dia mengatakan upaya perbaikan di sektor kesehatan menunjukkan hasil yang baik.

Angka kematian bayiturun dari sebelumnya 27 per seribu kelahiran menjadi 17 per seribu kelahiran pada 2023. Angka prevalensi stunting juga turun dari 37,2% menjadi 21,5% pada 2023.

Jokowi juga menyinggung di masa kepemimpinannya program pendidikan terus diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan.“Program Indonesia Pintar untuk pendidikan sekitar 20 juta siswa pertahun,” katanya.

Kemudian, program KIP kuliah dan Bidik Misi untuk pendidikantelah menyasar 1,5 juta mahasiswa. Beasiswa Lembaga Pengelola DanaPendidikan (LPDP) untuk pendidikan sekitar 45.000 mahasiswa.

Jokowi menekankan peran APBN harus di manfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan, sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap, yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

Jokowi menyebut penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada beberapa asumsi dasar. Pertama, inflasi akan dijaga pada kisaran2,5%.

“Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2%. Karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik,” katanya.

Kedua, daya beli masyarakat akandijaga ketat, dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi.

Jokowi mengatakan pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.

“Bauran antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi danmenjaga stabilitas sistem keuangan,” katanya.

IDXChannel - Indonesia meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) setelah 98 persen dari jumlah penduduk tercatat sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). BPJS kesehatan pun memberikan penghargaan terhadap kepala daerah yang ikut membantu tercapainya hal tersebut.

Penghargaan UHC Awards 2024 secara resmi diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, di The Krakatau Grand Ballroom TMII, Kamis (8/7/2023). Penghargaan ini diserahkan kepada pemimpin daerah di 33 provinsi, serta 460 kabupaten/kota.

"Kepesertaan JKN terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai dengan 1 Agustus 2024 tercatat cakupan perlindungan kepesertaan Program JKN telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau lebih dari 98 persen dari total Penduduk (semester I tahun 2024 sejumlah 281.603.800 jiwa)," ujar Ali Ghufron dalam sambutannya di acara UHC award 2024.

Adapun kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mencapai cakupan UHC dan berkomitmen mendukung Program JKN serta mendorong serta memotivasi Pemda Provinsi dan Kabupaten atau Kota lainnya untuk mencapai UHC pada 2024.

Dia menjelaskan capaian UHC ini tidak hanya berbicara tentang jumlah peserta yang besar, tetapi juga tentang bagaimana Program JKN memastikan akses yang adil dan merata untuk warga Indonesia. Guna mendukung layanan kesehatan, BPJS kesehatan bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagimasyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS). Upaya yang telah dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan rumah sakit terapung, yang telah melayani masyarakat di berbagai daerah terpencil.

Sejak diluncurkan, Program JKN terus menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah peserta maupun pengelolaan dana. Pada tahun 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, dan angka ini melonjak drastis menjadi menjadi Rp151,7 triliun pada tahun 2023.

"Yang menarik adalah kolektibilitas iuran JKN pada tahun 2023 mencapai 98,62 persen. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia sudah semakin tinggi akan pentingnya membayar iuran JKN secara rutin untuk menjaga keberlanjutan Program JKN," tutur Ghufron.

Selain itu, Indonesia mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC.

(Febrina Ratna)