Bisnis.com, MEDAN - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh mencatat penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai di wilayahnya telah melebihi target APBN 2024, yakni mencapai 126,09% hingga kuartal ketiga.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Aceh Leni Rahmasari mengatakan, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai dari Januari hingga September 2024 terkumpul sebanyak Rp239,39 miliar.

"Penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh positif sebesar 185,33% (yoy). Hal ini didorong kinerja signifikan dari sektor Bea masuk dan Cukai," kata Leni dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

Dikatakan Leni, Bea Masuk menjadi sektor penerimaan tertinggi di wilayah Aceh. Hingga 30 September 2024, jumlah Bea Masuk yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp228,01 miliar.

Hal itu didukung oleh kegiatan importasi gas alam berupa gas propane dan butana, di mana keduanya mendominasi penerimaan dari Sekfor Bea Masuk

Adapun Bea Keluar telah terkumpul hingga kuartal III 2024 sebanyak Rp5,93 miliar, disusul Cukai sebanyak Rp5,45 miliar.

"Pembayaran cukai hasil tembakau juga turut mendukung penerimaan dari sektor Cukai," tambahnya.

Terkait pendapatan perpajakan, Leni menjabarkan pendapatan perpajakan yang diperoleh Kanwil Bea Cukai Aceh terdiri dari PPN Impor sebesar Rp558,09 miliar; dan PPh pasal 22 Impor sebesar Rp121,81 miliar.

Tak hanya itu, Bea Cukai Aceh juga mengumpulkan penerimaan perpajakan lainnya dari kegiatan kepabeanan dan cukai dengan jumlah mencapai Rp709,91 miliar.

Secara total, lanjutnya, Bea Cukai Aceh telah mengumpulkan Rp949,30 miliar penerimaan negara baik dari sektor kepabeanan, cukai, maupun perpajakan. Capaian penerimaan periode ini tercatat tumbuh 465,61% (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya.

"Bea Cukai Aceh sebagai instansi vertikal Bea Cukai berkomitmen untuk terus mengamankan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai," ujarnya.

Leni pun menyebut pihaknya melakukan serangkaian upaya untuk dapat memenuhi target penerimaan negara.

Antara lain dengan memfasilitasi eksplorasi minyak dan gas bumi di Aceh Utara, Bireun, dan Pidi Jaya; membantu meningkatkan ekspor CPO di Lhokseumawe dan Calang Aceh Jaya; hingga memberi asistensi kepada UMKM untuk meningkatkan produksi maupun ekspor produk UMKM.

Lebih jauh dia menyebut, Kanwil Bea Cukai Aceh juga memperketat pengawasan peredaran rokok ilegal dan barang impor ilegal lainnya di wilayah kerja mereka, serta memberi kemudahan dalam penerbitan izin usaha di bidang kepabeanan dan cukai.

"Cara-cara tersebut maupun upaya lainnya yang dapat memberikan kontribusi penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai serta perpajakan terus kami lakukan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor ini," tandasnya. (K68)

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian keuangan mencatat penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp 183,2 triliun pada Agustus 2024. Penerimaan bea cukai tersebut tumbuh 6,8% secara year on year (YoY) dan setara dengan 57,1% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan seluruh komponen kepabeanan dan cukai bertumbuh. Penerimaan bea masuk hingga Agustus 2024 tercatat sebesar Rp 39,9 triliun atau setara 59,1% dari target APBN thaun 2024. Angka tersebut tumbuh sebesar 3,1% secara YoY.

"Hal itu didorong kenaikan nilai impor sebesar 3,3% yoy meskipun tarif menurun disebabkan penurunan penerimaan dari komodtas utama seperti kendaraan bermotor roda empat atau lebih, suku cadang kendaraan dan produk baja. Selain itu juga adanya faktor dari penguatan nilai tukar rupiah," jelas Thomas dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (23/9).

Kemudian, penerimaan bea keluar juga meningkat 59,3% yoy menjadi Rp 10,9 triliuhn. Angka tersebut setara 62,2% dari target APBN 2024.

Penerimaan keluar pada Agustus 2024 ini dipengaruhi kebijakan relaksasi ekspor komoditas tembaga meskipun disisi lain terjadi penrunan bea keluar dari produk sawit dampak dari turunnya harga dan uiran volume ekspor.

Selanjutnya untuk penerimaan cukai mencapai Rp 138,4 triliun pada Agustus 2024 atau setara 56,2% dari target APBN 2024. Angka tersebut tumbuh sebesar 5,0% yoy.

Penerimaan cukai didorong dari cukai komoditas CHT tumbuh 4,7% year on year dipengaruhi kenaikan produksi terutama hasil tembakau golongan II dan III. Penerimaaan cukai minuman mengandung etil alkohol juga tumbuh 11,9% dampak dari kebijakan kenaikan tarif dan kenaikan poduksi dalam negeri.

"Selain itu Bea Cukai juga terus melakukan penindakan secara konsisten untuk mencegah peredaran rokok ilegal, dimana Bea Cukai berhasil menindak sebanyak 157,5 juta batang rokok ilegal dalam operasi gempur yang dilakukan pada Juli hingga Agustus," kata Thomas.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan cukai menunjukkan perbaikan. Penerimaan negara mencapai Rp 134,2 triliun atau mencapai 41,8% dari target penerimaan 2024.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar mengatakan sektor bea masuk dan bea keluar tumbuh signifikan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (yoy) dengan masing-masing 0,3% (yoy) dan 52,6% (yoy).

Ia menjelaskan meski penerimaan DJBC pada Juni 2024 selisih kurang 0,9% (yoy), nilai penerimaan meningkat jika dibandingkan penerimaan pada Mei lalu yang turun hingga 7,8% (yoy).

Menurutnya, peningkatan dipengaruhi penerimaan dari dua sektor. Pertama, bea masuk yang tercatat positif di angka Rp24,3 triliun atau 42,3% dari target (naik 0,3% yoy) dan kedua, bea keluar di angka Rp8,1 triliun atau 46,3% dari target (naik 52,6% yoy).

"Capaian positif bea keluar dipengaruhi kebijakan relaksasi ekspor mineral, khususnya komoditas tembaga, sedangkan capaian bea masuk didorong oleh penguatan kurs dolar AS dan pertumbuhan nilai impor," ungkap Encep dalam keterangan resmi, Kamis (1/8/2024).

Encep kemudian menjelaskan meski penerimaan sektor cukai mendominasi penerimaan DJBC dengan total penerimaan sebesar Rp 101,8 triliun atau 41,4% dari target, nilai ini masih melemah 3,9% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (yoy).

Menurutnya, penurunan disebabkan kebijakan relaksasi penundaan pelunasan cukai dan downtrading produk hasil tembakau (HT) ke golongan (gol) yang lebih rendah atau murah.

"Ketentuan relaksasi ini membuat penundaan pelunasan cukai HT pada bulan Mei-Juni 2024 tercatat di angka Rp 26,9 triliun. Selain itu, adanya downtrading HT ke golongan rokok yang lebih murah berdampak pada penurunan penerimaan cukai HT dari gol I sekitar Rp4,5 triliun dan gol II sekitar Rp 300 miliar," jelasnya. Adapun penerima dari cukai HT gol III, hanya bertambah Rp 100 miliar.

Selain kinerja penerimaan, hasil kinerja fasilitasi dan pengawasan DJBC sampai Juni 2024 disebut menunjukkan hasil positif. Kinerja fasilitasi meliputi pemberian kepabeanan tercatat sebesar Rp 16,9 triliun, kontribusi signifikan dari kawasan berikat dan KITE dinilai berdampak terhadap ekonomi melalui ekspor sebesar US$ 5,8 miliar atau Rp 94,2 triliun (kurs Rp 16.252).

Sejalan dengan hal tersebut, Encep menjelaskan kinerja pengawasan pun menunjukkan peningkatan jumlah penindakan yang mencapai 17.382 kasus, dengan komoditas utama berupa hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), narkotika, psikotropika, dan prekusor (NPP), tekstil, dan besi baja.

"Perbaikan penerimaan, fasilitasi dan pengawasan DJBC tidak lepas dari kontribusi seluruh lapisan masyarakat. Besar harapan kinerja positif ini dapat berlanjut sehingga dapat mendukung kinerja APBN dan DJBC di tahun 2024, serta menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi berbagai tantangan global ke depan," jelas dia.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merespons isu yang beredar di tengah masyarakat akan adanya ekstensifikasi cukai, yaitu perluasan atau penambahan jenis barang yang akan dikenakan cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto mengatakan isu kebijakan ekstensifikasi cukai tersebut awalnya disampaikan dalam kuliah umum di ruang lingkup akademik.

Nirwala menyebutkan, bahasan kebijakan ekstensifikasi cukai itu mengemuka di acara kuliah umum PKN STAN yang mengangkat tema Menggali Potensi Cukai: Hadapi Tantangan, Wujudkan Masa Depan Berkelanjutan.

"Jadi, sifat kebijakan ekstensifikasi tersebut masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi," kata Nirwala dalam keterangan resminya, Rabu (24/7).

Nirwala menjelaskan pada dasarnya kriteria barang yang dikenakan cukai ialah barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Hingga saat ini, barang yang dikenakan cukai baru ada tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Adapun terkait wacana optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, Nirwala menjelaskan bahwa proses suatu barang yang akan ditetapkan menjadi barang kena cukai itu sangat panjang dan melalui banyak tahap, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut," terangnya.

Pemerintah juga sangat hati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Sebagai contoh, pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik, yang penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN, belum diimplementasikan.

"Karena, pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas," kata Nirwala.

Reporter: Dendi Siswanto, Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah perlu melakukan upaya ekstra untuk meningkatkan penerimaan perpajakan pada tahun depan. Pasalnya, dengan proyeksi shortfall pada tahun ini, target penerimaan pajak 2025 menjadi lebih menantang.

Kesepakatan antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menetapkan rasio penerimaan perpajakan 2025 berkisar 10,09% hingga 10,29% dari produk domestik bruto (PDB). Namun, pemerintah belum mengungkapkan nominalnya.

Dalam APBN 2024, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.309,9 triliun. Namun, diperkirakan ada shortfall sekitar Rp 91,5 triliun, sehingga penerimaan pajak tahun ini hanya mencapai Rp 2.218,4 triliun.

Co-Founder Botax Consulting, Raden Agus Suparman, menyarankan beberapa langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya adalah menghapus insentif pajak. "Jika insentif dihapus, penerimaan pajak akan meningkat secara otomatis," kata Raden kepada KONTAN, Senin (22/7).

Namun, hal ini akan berdampak pada perekonomian nasional. "Daripada menaikkan tarif PPN, lebih baik menghapus insentif PPN, kecuali untuk produk bahan pokok rakyat," tambahnya.

Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menekankan pentingnya ekstensifikasi cukai untuk meningkatkan penerimaan negara dan tax ratio.

"Negara ASEAN seperti Kamboja dan Thailand memiliki tax ratio di atas 15% berkat penerimaan cukai yang signifikan," ujarnya.

Fajry menyarankan pemerintahan mendatang, yang diperkirakan dipimpin oleh Prabowo Subianto, untuk segera mengeksekusi ekstensifikasi cukai seperti cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan cukai plastik yang masuk dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF 2025).

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan target penerimaan perpajakan pada tahun depan dapat tercapai, meskipun tantangan yang dihadapi cukup berat.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Penerimaan cukai diperkirakan akan terus melorot hingga akhir tahun ini, termasuk penerimaan cukai hasil tembakau (CHT).

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menerangkan bahwa realisasi penerimaan cukai turun 12,6% per Mei 2024. Penerimaan yang turun tersebut juga disebabkan terkontraksinya penerimaan dari cukai hasil tembakau.

Menurutnya, kinerja penerimaan cukai tersebut memperlihatkan penurunan yang luar biasa, meski pada bulan-bulan sebelumnya penerimaan cukai tumbuh negatif.

"Padahal setahu saya tidak ada kebijakan forestalling di akhir tahun 2023, yang mana seharusnya penerimaan cukai di awal tahun 2024 terdorong meski pada kenyataannya masih terkontraksi. Artinya, jika ada kebijakan pada forestalling akhir 2023 lalu, penerimaan awal 2024 ini akan lebih rendah dari yang sekarang," kata Fajry kepada Kontan, Jumat (5/7).

Fajry menjelaskan bahwa penurunan penerimaan cukai bukan hal yang mengejutkan dan sudah sesuai prediksi sejak tahun lalu. Ia menghitung melalui ukuran tax buoyancy, yang menunjukkan kebijakan tarif sudah tidak mampu mendorong penerimaan cukai semenjak tahun 2016.

"Semakin turun hingga negatif pada tahun lalu," ujarnya.

Selain itu, dalam perhitungannya menggunakan tax elasticity juga menunjukkan kalau kenaikan tarif berdampak negatif pada penerimaan pada tahun lalu.

"Ini semua akibat beban tarif yang terlalu berat. Mudahnya, bisa lihat harga saham perusahaan rokok yang terdaftar di bursa saham, hancur semua itu. Mengapa? karena kondisinya sudah dalam fase menurun. Dan penurunan basis penerimaan (industri) pastinya akan menurunkan penerimaan cukai. Ini tidak perlu rocket science," ucapnya.

Hingga akhir tahun, ia memprediksi penerimaan cukai akan tetap tumbuh negatif atau lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Ini tentunya menjadi tantangan fiskal bagi pemerintah, mengingat penerimaan pajak tahun ini juga ikut terkontraksi.

"Tahun lalu, penerimaan pajak bisa meng-offset penurunan cukai. Kalau sekarang? sudah tidak bisa," tutupnya.

Perlu diketahui, Kementerian keuangan melaporkan pendapatan dari Cukai Hasil Tembakau mencapai Rp 77,94 triliun per Mei 2024. Angka ini turun 13,35% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 89,95 triliun. Realisasi penerimaan CHT itu setara 33,83% dari target.

Kemenkeu menyebutkan, penurunan tersebut dipengaruhi oleh relaksasi penundaan pelunasan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-2/ BC/2024.

"Pada dasarnya peraturan tersebut memperpanjang penundaan pelunasan dari 60 hari menjadi 90 hari, sehingga sebagian penerimaan Mei 2024 bergeser ke Juni 2024," tulis laporan Kemenkeu dalam dokumen APBN KiTa edisi Juni 2024, dikutip Jumat (5/7).

Adapun penerimaan dari CHT memiliki kontribusi sebesar 71,43% terhadap total penerimaan kepabeanan dan cukai.