Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah memutuskan untuk memberi izin PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) melakukan kegiatan ekspor dan impor. Izin tersebut melalui Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Namun, manajemen dari Sritex tetap dipegang oleh kurator atau pihak yang mengurus dan membereskan perusahaan yang pailit.

"Bea cukai sudah izinkan untuk impor dan ekspornya. Namun, manajemen dipegang oleh kurator, dan langkah-langkah selanjutnya juga diputuskan melalui hakim pengawas," kata Airlangga dalam konferensi pers, Rabu (30/10/2024).

Airlangga menyebut saat ini yang terpenting adalah perusahaan masih tetap berjalan. Ke depan, proses hukum juga masih berjalan.

"Tentu karena kita sebagai negara hukum kita ikuti proses pengadilan dan proses pengadilan sudah menunjuk kurator. Jadi tentu ini yang akan kita tunggu dari kurator. Namun dari segi pemerintah berharap bahwa perusahaan tetap berjalan," terangnya.

Pemerintah sedang menggodok kebijakan yang ditujukan untuk industri padat karya, terutama pada tekstil. Pemerintah tidak ingin industri mengalami persoalan yang luas.

"Kita ketahui beberapa waktu yang lalu memang ada persoalan namun beberapa dari pusat yang berbasis tekstil tersebut sudah melakukan restrukturisasi. Jadi tentu restrukturisasi adalah salah satu yang didorong oleh pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, Airlangga telah mengatakan aktivitas pabrik harus tetap berjalan. Hal tersebut sudah dibahas bersama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Sritex yang sudah berproses di pengadilan jadi sudah ditunjuk kurator, sehingga dengan demikian pemerintah akan berbicara dengan kurator. Kemarin sudah berbicara dengan Dirjen Bea Cukai bahwa going concern atau pabrik itu harus tetap berjalan. Oleh karena itu, ekspornya akan terus berjalan," kata Airlangga saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2024).

Kemudian tahap selanjutnya, Airlangga bilang Sritex telah mengajukan proses kasasi Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan keputusan pengadilan.

"Dan kita ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan. Tetapi kita tetap menjaga agar tidak ada kegiatan dari pabrik yang terhenti," terangnya.

Namun di lain segi, investasi di industri tekstil juga ada peningkatan. Kita bisa lihat di kawasan jawa tengah apakah itu di kendal dan yang lain. Industri tekstil juga masuk dan orientasinya sebagian besar ekspor. Dan tentu tadi disampaikan bahwa kuncinya adalah produktivitas dalam menghadapi persaingan global.

Petani tembakau tegas menolak pasal-pasal Pengamanan Zat Adiktif di Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP Kesehatan) serta Pengaturan Produk Tembakau dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).

Petani kompak meminta pemerintah membatalkan dan meninjau ulang dua kebijakan yang mengancam keberlangsungan mata pencaharian petani tembakau, karena aturan itu dianggap akan berdampak buruk bagi pendapatan dan lapangan kerja ribuan petani tembakau.

"Kami petani tembakau se-Jawa Timur sedang memperjuangkan sawah ladang kami. Sudah sejak turun-temurun kami mengandalkan tembakau sebagai sumber penghidupan. Kami, tegas menolak aturan-aturan pertembakauan di PP Kesehatan dan RPMK, termasuk pemaksaan standardisasi kemasan rokok polos tanpa merek. Kurang lebih 370 ribu petani tembakau di Jawa Timur akan jadi korban," ujar Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Jawa Timur Bondowoso, Yazid dalam keterangannya, dikutip Rabu (16/10/2024).

Di Bondowoso saat ini terdapat lebih dari 5.000 petani tembakau. Hasil produktivitas petani Bondowoso juga telah diserap oleh 15 industri kecil dan menengah.

Jika peraturan-peraturan pengetatan rokok ini dilakukan, maka dampaknya akan merugikan serapan dari tembakau itu sendiri. Ia mencontohkan seperti memaksakan penerapan kemasan rokok polos, yang dinilai akan rugi karena menurunkan penjualan produk tersebut.

"Kami tidak tahu siapa atau sektor industri mana yang akan menyerap hasil tembakau kami? Identitas tidak jelas. Padahal ada ratusan hektare tanaman tembakau di sini yang menghidupi masyarakat," katanya.

Senada, Ketua DPC APTI Blitar Sunyoto menyebutkan tahun ini hasil panen tembakau melimpah dan kualitasnya yang lebih baik, serta didukung dengan nilai jual yang tinggi di pasar. Ia berharap kondisi ini dapat terus dipertahankan dan membaik ke depannya.

"Kalau pemerintah tidak meninjau ulang PP Kesehatan dan buru-buru merampungkan RPMK-nya, maka, tembakau yang selama ini telah menjadi berkah bagi para petani, pelan-pelan akan musnah. Bagaimana kami bisa bertahan, jika aturan di pusat justru mau membunuh industri yang menyerap hasil pertanian kami?" tegasnya.

Apalagi, tahun ini, petani tembakau di Blitar sedang giat-giatnya menanam tembakau. Luasan lahan tembakau di Blitar mencapai 6.152 hektare (ha).

Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Dydik Rudy Prasetya tak memungkiri bahwa tembakau banyak ditekan dengan berbagi regulasi. Meski, demikian, pihaknya akan terus memperjuangkan keberlangsungan petani dan membela kepentingan masyarakat.

"Kami melihat aturan yang ada saat ini memang lebih banyak pembatasannya. Disbun Jatim akan menjembatani antara petani tembakau dan pemerintah. Kami akan membela petani karena ini berhubungan dengan kepentingan masyarakat," ujarnya.

"Disbun Jatim berusaha mendorong petani dalam meningkatkan kualitas tembakau, bagaimana menanam sesuai jadwal tanam yang tepat. Harapan kami petani lebih baik dan solid dalam mengembangkan tembakau di Jatim," tambah Dydik.

Jawa Timur merupakan provinsi penghasil tembakau terbesar nasional. Jawa Timur berkontribusi sebesar 51,16% dari total produksi secara nasional sebesar 265.701 ton. Di Jawa Timur, industri pengolahan tembakau menghasilkan cukai sebesar Rp. 104,56 triliun ini atau setara 63,42% dari total penerimaan cukai hasil tembakau secara nasional. Menurut catatan Dirjen Bea Cukai, di Jawa Timur terdapat 425 perusahaan pengolahan tembakau yang mempekerjakan lebih dari 80.000 tenaga kerja.

Untuk itu petani menolak keras aturan pengetatan produk rokok karena akan merugikan pendapatan dan lapangan kerja petani hingga masyarakat. Petani pun melayangkan sebuah petisi yang beriai sikap petani tembakau.

Pertama, menolak tegas pengaturan terkait pasal-pasal pengamanan zat adiktif dalam PP Kesehatan dan pengaturan produk tembakau di Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) karena merugikan dan mematikan mata pencaharian petani di sentra tembakau nasional.

Kedua, menolak tegas rencana penerapan standardisasi kemasan rokok polos tanpa merek oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini mempertimbangkan penerapan kemasan polos sangat merugikan para petani tembakau karena harga tembakau akan semakin tidak stabil, yang ujungnya berdampak pada minimnya serapan produksi petani.

Ketiga, meminta Presiden terpilih untuk menghentikan Kementerian Kesehatan melakukan pembahasan aturan-aturan pertembakauan serta wajib melibatkan unsur petani sebagai elemen hulu yang terdampak.

Keempat segala peraturan yang ditujukan di sisi hilir ekosistem tembakau juga memukul petani di sisi hulu, untuk itu setiap penyusunan harus mengakomodir masukan dan unsur petani di setiap sentra pertembakauan di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil dua mantan Direktur Jenderal Bea Cukai sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 16 unit kapal patroli cepat (fast patrol boat/FCB) di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu tahun anggaran 2013—2015.

"Pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav. 4 atas nama HP dan AK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dikutip dari Antara, Selasa (1/10/2024).

Menurut informasi yang dihimpun, kedua eks dirjen Bea Cukai tersebut adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2011—2015 Agung Kuswandono (AK) dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2015 Heru Pambudi (HP).

Meski demikian, KPK belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal materi apa saja yang akan didalami dalam pemeriksaan tersebut.

Konstruksi perkara dugaan korupsi 16 unit kapal patroli cepat tersebut berawal pada bulan November 2012.

Saat itu, Sekretaris Jenderal Ditjen Bea dan Cukai mengajukan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk pengadaan 16 kapal patroli cepat, yaitu FPB 28 meter, 38 meter, dan 60 meter.

Setelah pengumuman lelang, pihak PPK menandatangani kontrak untuk konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pembangunan kapal patroli cepat dengan nilai total Rp1,12 triliun.

Dalam pelaksanaan pengadaan, KPK menduga telah terjadi sejumlah perbuatan melawan hukum pada pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan.

Setelah uji coba kecepatan 16 kapal patroli cepat tersebut, tidak dapat mencapai kecepatan sesuai dengan ketentuan dan tidak memenuhi sertifikasi dual class seperti yang dipersyaratkan dikontrak.

Meskipun saat uji coba kecepatan 16 kapal tersebut tidak memenuhi syarat, pihak Ditjen Bea dan Cukai tetap menerima dan menindaklanjuti dengan pembayaran.

KPK menduga kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari pengadaan 16 kapal patroli cepat ini sekitar Rp117,7 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil dua mantan Direktur Jenderal Bea Cukai sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 16 unit kapal patroli cepat (fast patrol boat/FCB) di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu tahun anggaran 2013—2015.

"Pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav. 4 atas nama HP dan AK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dikutip dari Antara, Selasa (1/10/2024).

Menurut informasi yang dihimpun, kedua eks dirjen Bea Cukai tersebut adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2011—2015 Agung Kuswandono (AK) dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2015 Heru Pambudi (HP).

Meski demikian, KPK belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal materi apa saja yang akan didalami dalam pemeriksaan tersebut.

Konstruksi perkara dugaan korupsi 16 unit kapal patroli cepat tersebut berawal pada bulan November 2012.

Saat itu, Sekretaris Jenderal Ditjen Bea dan Cukai mengajukan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk pengadaan 16 kapal patroli cepat, yaitu FPB 28 meter, 38 meter, dan 60 meter.

Setelah pengumuman lelang, pihak PPK menandatangani kontrak untuk konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pembangunan kapal patroli cepat dengan nilai total Rp1,12 triliun.

Dalam pelaksanaan pengadaan, KPK menduga telah terjadi sejumlah perbuatan melawan hukum pada pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan.

Setelah uji coba kecepatan 16 kapal patroli cepat tersebut, tidak dapat mencapai kecepatan sesuai dengan ketentuan dan tidak memenuhi sertifikasi dual class seperti yang dipersyaratkan dikontrak.

Meskipun saat uji coba kecepatan 16 kapal tersebut tidak memenuhi syarat, pihak Ditjen Bea dan Cukai tetap menerima dan menindaklanjuti dengan pembayaran.

KPK menduga kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari pengadaan 16 kapal patroli cepat ini sekitar Rp117,7 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan masukan kepada Kementerian Kesehatan terkait wacana kemasan rokok polos.

Askolani mengatakan apabila kemasan rokok dibuat polos atau plain packaging, terdapat risiko dalam aspek pengawasan.

“Kami sudah menyampaikan masukan ke Kemenkes mengenai Permenkes ini… Risiko itu bisa menjadi nyata kalau kemudian kemasan [rokok polos],” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/9/2024).

Di mana Bea Cukai, yang melakukan pengawasan peredaran rokok, khawatir tidak dapat membedakan antara jenis dan golongan rokok yang umumnya tampak dari luar kemasan.

Umumnya, pada kemasan rokok saat ini berisi informasi berupa merek, kandungan tar dan nikotin, pita cukai (berisi harga dan jenis rokok), harga, dan gambaran dampak merokok.

Bungkus rokok pun saat ini memiliki beragam desain dan warna-warna yang mencirikan masing-masing merek rokok.

“Kita tidak bisa kasat mata membedakan jenis dan rokoknya, apalagi nanti isinya yang kemudian itu menjadi deteksi awal kita dari jenis kemasan yang sudah ada saat ini,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengusulkan penerapan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek.

Hal tersebut tertuang di dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, yang merupakan kebijakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 sebagai aturan pelaksana dari UU No. 17/2023 tentang Kesehatan.

Adapun, melihat realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau sepanjang tahun ini hingga Agustus 2024 senilai Rp138,4 triliun atau tumbuh 5% secara tahunan (year on year/YoY).

Di mana cukai rokok menjelaskan Rp132,8 triliun atau tumbuh 4,7% YoY. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan produksi rokok Golongan II dan Golongan III, di tengah tarif cukai rokok Golongan I yang terlampau tinggi.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan 453 formasi. Terdapat formasi dengan persyaratan khusus seperti pawang anjing pelacak, awak patroli dan petugas operasional pemeliharaan.

Melansir laman instagram resmi Bea Cukai, pendaftaran dibuka sejak 20 Agustus hingga 6 September mendatang. “Kemenkeu dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS menjunjung tinggi kesamaan hak bagi setiap WNI yang memenuhi persyaratan, transparan, jujur, adil dan akuntabel,” demikian ditulis di akun @beacukairi pada Jumat, 23 Agustus 2024.

Bagi yang berminat bisa langsung mengakses laman https://sscasn.bkn.go.id/ untuk mulai mendaftar. Berdasarkan pantauan di situs rekrutmen Kementerian Keuangan, ada beberapa formasi untuk Dirjen Bea Cukai, di antaranya, pawang anjing pelacak dengan kualifikasi pendidikan SMA. Ada 35 formasi yang tersedia dan hingga pukul 08.35 WIB hari ini sudah ada 18 pendaftar.

Formasi CPNS pawang anjing pelacak putra maupun putri di Kalimantan bagi 10 formasi. Ada pula kelasi kapal kelas 1 untuk SMA dan SMK pelayaran dengan 114 formasi, posisi yang sama juga dibuka bagi putra putri di Papua dan Papua Barat.

Bea Cukai juga membuka lowongan formasi CPNS petugas operasi dan pemeliharan, operator layanan kesehatan dan juru mesin kapal kelas 1. Semua terbuka bagi yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA dan SMK.

Lalu ada pengelola layanan kesehatan dengan kualifikasi D III Farmasi, lalu ada penata keprotokolan bagi S1 Hubungan Internasional. Ada pula lowongan pengawas pendataan statistik bagi S1 statistika, yang dibuka khusus untuk penyandang disabilitas.

Selanjutnya ada penyusun materi hukum dan perundang-undangan dengan kualifikasi S1 Hukum serta fasilitator pemerintahan bagi S1 bidang komunikasi, humas dan ekonomi. Secara keseluruhan, Kementerian Keuangan membuka pendaftaran CPNS bagi total 1.230 formasi. Untuk mengetahui detail formasi dan kualifikasinya dapat mengunjungi laman https://rekrutmen.kemenkeu.go.id.

Bisnis.com, JAKARTA – Wacana Pemerintahan Prabowo-Gibran akan memiliki 40 kementerian menjadi polemik. Penambahan jumlah kementerian dari yang ada saat ini salah satunya dengan pemisahan.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengamini bahwa hal itu sangat mungkin terjadi. Menurutnya, dibutuhkan fokus yang mendetil sehingga tak ada masalah apabila kementerian akan mengalami pemisahan atau penggabungan dengan lembaga Negara lainnya.

“Kalau Presiden berkepentingan dan menganggap bahwa itu harus hadir dalam rangka Indonesia lebih kuat, ada urusan apa? Ada pihak bilang bagi kursi atau bagi kue biar saja, makanya ikut politik supaya mengerti jangan hanya ngomong dan tidak mengerti apa-apa,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (2/8/2024).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa isu pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan peleburan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menjadi pembahasan di Badan Legislasi DPR.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa wacana pemisahan atau penggabungan kementerian/lembaga tersebut masih harus terus didiskusikan antara pihak eksekutif, legislatif, serta presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

“Itu kebutuhannya presiden terpilih, presiden Prabowo Subianto dan mas Gibran yang Wakil Presiden, jadi kalau itu [peleburan kementerian] diajukan untuk kepentingan kelancaran pemerintahan persiden terpilih apa yang salah dan itu dilakukan secara prosedur konstitusi yang benar,” pungkas Ngabalin

Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menegaskan bahwa sebenarnya pemerintahan Prabowo—Gibran tak perlu untuk melebur atau memisahkankan kementerian.

Menurutnya, peleburan kementerian atau menambahkan lembaga negara baru akan memberikan beban tambahan bagi Negara sehingga ke depannya justru berpotensi terjadinya tumpang tindih kebijakan antarkementerian.

“Itu lebih ke pemborosan anggaran, tidak efektif karena banyak urusan yang banyak bisa dipikirkan. Misalnya, urusan perumahan masih bisa diurus kok di PUPR. Sekarang saja sudah ada banyak lembang yang fokus di satu bidang. Jadi, kalau nanti dilebur akan ada tumpang tindih kebijakan dan visi pemerintah jadi tidak terimplementasi dengan baik,” tuturnya kepada Bisnis, Jumat (2/8/2024).

Trubus menekankan bahwa peleburan kementerian dan wacana penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 pada pemerintahan presiden terpilih 2024–2029 Prabowo Subianto merupakan urusan membalas jasa politik.

Padahal, dia menilai bahwa apabila tak ada penambahan kementerian akan memberikan penghematan anggaran sehingga tidak akan membebani keuangan Negara ke depan.

“Ini bagi-bagi jabatan karena ini persoalan politik. Justru tak boleh ditambah lebih baik diefisiensi saja, karena akan lebih menghemat, tetapi ya lebih ke politik, mereka yang menuntut kue jabatan sehingga akan tetap dilakukan oleh pak Prabowo. Dan saya melihat bahwa pak Prabowo kepentingan koalisi jadi 40 kementerian akan tetap dilaksanakan,” tandasnya.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai bahwa wacana tersebut akan menimbulkan terlalu banyak nomenklatur kementerian karena pemisahan fungsi.

Efeknya, kata Bhima pasti akan ada pelebaran belanja birokrasi. Padahal dengan jumlah kementerian lembaga yang ada sekarang. Mengingat, belanja pegawai tercatat mencapai Rp481,4 triliun dan belanja pegawai Rp410 triliun. Artinya basis belanja birokrasi pemerintah pusat lebih dari Rp890 triliun per tahun.

“Dengan adanya program populis seperti makan bergizi gratis maka ruang fiskal akan semakin sempit, bahkan bisa timbulkan masalah defisit APBN diatas 3%,” pungkas Bhima.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku tidak mempermasalahkan wacana apabila pemerintahan Prabowo-Gibran melebur Kementerian PUPR menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Dia menilai bahwa gagasan tersebut lumrah lantaran penggabungan atau pemisahan kementerian/lembaga negara sudah sering terjadi sejak dahulu.

"Kalau organisasi just vehicle, dulu saja bisa. Jadi ya enggak masalah," katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Apalagi, kata Basuki Kementerian PUPR sudah mengalami beberapa kali perubahan. Mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) pada 1968-1973. Lalu, berubah nama menjadi Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 1973-1999. Kemudian, pada 1999-2000, menjadi Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

Kendati demikian, Basuki belum mengetahui lebih lanjut apakah Kementerian PUPR jadi dipisah kembali atau sebaliknya di periode kepemimpinan selanjutnya.

"Saya belum tahu," tandas Basuki.

Adapun, gagasan pembentukan Kementerian Perumahan di pemerintahan Prabowo-Gibran mulanya disampaikan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.

Niatnya, bidang perumahan yang saat ini masih tergabung dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal dipisah. Hal ini seperti yang terjadi pada era orde baru.

Bahkan, Ketua MPR Bambang Soesatyo juga mengusulkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat (PR) dipisah di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

Harapannya, Kementerian PUPR lebih mendominasi pembangunan infrastruktur jalan dibandingkan perumahan rakyat, padahal dua-duanya sama-sama penting.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait rencana pengenaan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan cukai plastik dan MBDK masih belum diimplementasikan, meski target penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN 2024. Pasalnya,pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai.

Nirwala menjelaskan, dalam menetapkan suatu barang sebagai objek cukai, dibutuhkan banyak pertimbangan, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat hingga kondisi industri dan aspek kesehatan.

“Pemerintah sangatprudentdan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas,” katanya melalui siaran pers, Rabu (24/7/2024).

Dia menegaskan sejumlah barang yang masuk dalam prakajian objek cukai, yaitu rumah, tiket pertunjukan hiburan seperti konser musik, fast food, tissue, gawai, monosodium glutamate (MSG), batu bara, dan detergen, masih merupakan usulan dari berbagai pihak.

“Sifat kebijakan ekstensifikasi tersebut masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi,” katanya.

Menurutnya, proses suatu barang yang akan ditetapkan menjadi barang kena cukai sangat panjang dan melalui banyak tahapan, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut,” jelasnya.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa pemerintah akan mengenakan cukai plastik pada empat jenis produk, yaitu kantong plastik, kemasan plastik multi lapis, polistiren bisa (styrofoam), dan sedotan plastik.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan mengenakan cukai pada dua kelompok MBDK, yaitu minuman siap saji dan konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran.

Iyan menjelaskan, untuk minuman siap saji, produk yang dikenai cukai, diantaranya sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya, serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

“Ruang lingkupnya adalah jus buah, sari buah, minuman berenergi, minuman lainnya, seperti kopi dan teh, kopi kalau mengandung gula, kalau tidak mengandung gula ya tidak kena [cukai],” katanya.

Sementara itu, untuk konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran, produk yang dikenai cukai yaitu yang berbentuk bubuk seperti kopi sachet, cair seperti sirup, kental manis, dan yang berbentuk padat seperti effervescent.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merespons isu yang beredar di tengah masyarakat akan adanya ekstensifikasi cukai, yaitu perluasan atau penambahan jenis barang yang akan dikenakan cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto mengatakan isu kebijakan ekstensifikasi cukai tersebut awalnya disampaikan dalam kuliah umum di ruang lingkup akademik.

Nirwala menyebutkan, bahasan kebijakan ekstensifikasi cukai itu mengemuka di acara kuliah umum PKN STAN yang mengangkat tema Menggali Potensi Cukai: Hadapi Tantangan, Wujudkan Masa Depan Berkelanjutan.

"Jadi, sifat kebijakan ekstensifikasi tersebut masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi," kata Nirwala dalam keterangan resminya, Rabu (24/7).

Nirwala menjelaskan pada dasarnya kriteria barang yang dikenakan cukai ialah barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Hingga saat ini, barang yang dikenakan cukai baru ada tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Adapun terkait wacana optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, Nirwala menjelaskan bahwa proses suatu barang yang akan ditetapkan menjadi barang kena cukai itu sangat panjang dan melalui banyak tahap, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut," terangnya.

Pemerintah juga sangat hati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Sebagai contoh, pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik, yang penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN, belum diimplementasikan.

"Karena, pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas," kata Nirwala.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani sebelumnya telah mengungkapkan terkait rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2025 mendatang.

Nyatanya terjadi pergesaran konsumsi rokok atau downtrading di masyarakat dari golongan I yang memiliki tarif cukai lebih tinggi, ke golongan yang lebih rendah dengan tarif cukai lebih murah.

Meski demikian, Askolani menyampaikan saat ini pihaknya belum dapat memastikan implikasi fenomena tersebut terhadap keputusan tarif cukai rokok tahun depan.

“Kita lihat persisnya nanti pas waktunya ke depan. Masih perlu dikaji dulu bersama,” ujarnya kepada Bisnis,Selasa (16/7/2024).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/2022, tarif cukai rokok atau CHT pada 2023-2024 naik rata-rata 10%.

Sementara itu, untuk jenis sigaret kretek tangan (SKT), tarif cukainya naik maksimal 5% setiap tahun.

Tarif tersebut akan berakhir pada Desember 2024 karena tarif ditetapkan secara multiyears untuk dua tahun.

Mengacu realisasi penerimaan bea dan cukai hingga semester I/2024, tercatat baru mencapai 41,8% dari target APBN tahun ini.

Hingga akhir Juni, penerimaan dari bea dan cukai di angka Rp134,2 triliun dari target Rp321 triliun.

Secara umum, penerimaan bea dan cukai mengalami kontraksi 0,9% dari periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).

Untuk cukai, utamanya akibat downtrading ke golongan rokok yang lebih murah berdampak pada penurunan tarif efektif.

Total produksi rokok tercatat tumbuh namun akibat terjadinya downtrading, berdampak pada penurunan CHT dari Gol I sekitar Rp4,5 triliun, sementara peningkatan dari Gol II hanya Rp0,3 triliun.

Ke depan, atau hingga akhir tahun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan capaian kepabeanan dan cukai tidak akan mencapai target dan hanya mencapai 92,4% atau di angka Rp296,6 triliun.

“[Proyeksi ini] akibat terjadinya downtrading terhadap golongan rokok kelompok yag lebih murah. [Pemerintah] terus berupaya melakukan pengawasan penindakan terhadap rokok ilegal,” ujarnya dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengaku belum mengetahui perihal adanya surat dari Kementerian Perindustrian terkait permintaan data muatan 26.000 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Namun Ia menduga, kemungkinan ribuan kontainer yang tertahan tersebut adalah barang-barang yang terkena larangan terbatas (lartas) impor.

“Isinya pasti ikutin ketentuan, ada yang lartas, itu barang itu tidak ada barang yang langsung lolos, pasti di cek, izin perdagangan izin sama surveyor, panjang tuh, urusannya. Itu bukan hanya urusan Bea Cukai aja,” tutur Askolani kepada awak media, Selasa (9/7).

Menurutnya tertahannya puluhan ribu kontainer di pelabuhan merupakan proses yang normal. Barang-barang tersebut memang harus diproses sesuai dengan ketentuan dan tidak hanya melibatkan Bea Cukai saja.

Mulai dari pihak surveyor yang melakukan pengecekan, kemudian ada Kementerian Perdagangan yang melakukan persetujuan impor, dan lainnya.

“Pelindo juga punya tugas, nanti perdagangan punya persetujuan impornya, nanti Kemenperin selesai nggak perteknya lima hari, jadi kalau semua itu nggak selesai nggak mungkin bisa diginiin,” ungkapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, pihaknya tidak menerima keluhan dari pengusaha industri dalam negeri terkait gangguan supply chain atau bahan baku industri. Ia membantah penumpukan tersebut telah berdampak terhadap kelangsungan rantai pasok dalam negeri.

“Apakah kontainer di pelabuhan-pelabuhan utama itu merupakan kontainer berisi bahan baku penolong atau produk jadi yang akan membanjiri pasar domestik Indonesia,” kata Febri dalam Konferensi Pers di kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (20/5).

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sendiri mengaku sudah berkirim surat kepada Kementerian Keuangan untuk meminta data muatan kontainter yang tertahan tersebut. Nantinya, data itu akan digunakan memitigasi atas barang-barang apa saja yang masuk ke dalam negeri.

Asal tahu saja, beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat membeberkan adanya sekitar 26.000 kontainer yang tertahan di beberapa pelabuhan. Persoalan ini disebut terjadi karena terjadinya kendala dalam perizinan impor.

Adapun rinciannya terdapat 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan 9.111 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Puluhan ribu kontainer itu berisi komoditas besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan komoditas lain.