Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan estimasi penerimaan pajak rokok setiap provinsi untuk tahun anggaran 2025.

Estimasi tersebut tertuang dalam Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-49/PK/2024.

Secara umum, total pajak rokok yang diterima pemerintah provinsi (pemprov) pada tahun depan diestimasikan mencapai Rp 22,98 triliun. Angka ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan estimasi untuk tahun 2024 senilai Rp 22,81 triliun.

"Penetepan estimasi penerimaan pajak rokok untuk masing-masing provinsi tahun anggaran 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk masing-masing provinsi," bunyi beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11).

Sementara provinsi yang bakal menerima setoran pajak rokok terbanyak pada 2025 adalah Jawa Barat sebesar Rp 4,10 triliun.

Kemudian ada Jawa Timur yang diestimasikan memperoleh pajak rokok sebesar Rp 3,39 triliun, serta Jawa Tengah sebesar Rp 3,11 triliun.

Sebagai informasi, pajak rokok merupakan pungutan atas konsumsi rokok oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Penerapan pajak rokok ini bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Adapun tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan tidak akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun depan.

Hal ini karena berdasarkan pembahasan terakhir dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), APBN 2025 juga telah mempertimbangkan tidak adanya kenaikan tarif.

Kendati begitu, pemerintah akan tetap melakukan penyesuaian harga jual eceran (HJE) pada produk hasil tembakau pada tahun depan.

"(Tarif CHT) tetap, tetapi mungkin kita ada menyesuaikan harga jual di industrinya," ujar Askolani kepada awak media di Jakarta, Senin (23/9).

Ia menyebut, penutup pembahasan RAPBN 2025 yang disahkan belum lama ini, memang pemerintah belum akan menaikkan tarif CHT pada tahun depan. Namun, pemerintah memiliki alternatif kebijakan lain untuk mengendalikan konsumsi rokok, berupa menaikkan HJE atas produk hasil tembakau.

Hanya saja, Askolani tidak menyebut besaran kenaikan HJE yang akan ditetapkan oleh pemerintah.

Hal ini karena besaran tersebut masih akan dikaji oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), mengingat biasanya besaran HJE juga diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Tentunya nanti akan di review dulu oleh pak Febrio (Kepala BKF)," katanya.

Ia menambahkan, dalam menyusun kebijakan CHT pada tahun 2024, salah satunya pemerintah mempertimbangkan fenomena downtrading yang terjadi seiring dengan kenaikan tarif CHT.

Sebelumnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong agar pemerintah menerapkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) jenis sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek mesin (SKM), minimum sebesar 5% untuk dua tahun ke depan.

Adapun rekomendasi tarif minimal 5% tersebut lebih rendah dari 2023 dan 2024 yang dikenakan tarif rata-rata 10%.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyebut fenomena perokok beralih ke rokok murah atau downtrading berdampak pada penerimaan cukai hasil tembakau.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, fenomena downtrading adalal fenomena yang natural terjadi ketika konsumen beralih dari rokok dengan harga lebih mahal ke yang lebih murah. Hal itu disebabkan kenaikan harga rokok dan daya beli yang menurun.

"Peralihan ini berdampak pada penerimaan cukai negara karena produk yang lebih murah memiliki tarif cukai lebih rendah," jelas Nirwala kepada Kontan, Selasa (10/9).

Nirwala melihat produsen tetap berupaya mempertahankan usahanya dengan memproduksi rokok berharga lebih terjangkau konsumen.

DJBC menyikapi fenomena downtrading ini dengan memperkuat pengawasan sistem administrasi. Selian itu DJBC juga memastikan kepatuhan produsen, agar cukai dapat dioptimalkan meskipun ada peralihan konsumsi ke produk lebih murah.

Fenomena downtrading ini, menurut Nirwala, memang berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal, karena konsumen mungkin mencari produk yang lebih murah dari harga legal.

Untuk mencegah hal ini, DJBC terus melakukan operasi penindakan intensif terhadap rokok illegal. Hal itu dilakukan dengan memperkuat pengawasan di hulu, distribusi, dan hilir, serta menggencarkan edukasi masyarakat mengenai risiko hukum rokok ilegal.

"Sinergi dengan aparat penegak hukum juga terus ditingkatkan untuk menjaga pasar tetap terkendali dan legal," imbuhnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.JAKARTA. Kinerja keuangan PT Gudang Garam Tbk (GGRM) pada semester I-2024 menunjukkan penurunan yang signifikan.

Laporan keuangan perusahaan mencatat laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp 925,51 miliar, turun drastis sebesar 71,8% dibandingkan dengan Rp 3,28 triliun pada periode yang sama di tahun 2023.

Penurunan laba bersih ini disebabkan oleh turunnya pendapatan GGRM selama enam bulan pertama tahun ini sebesar 10,45% menjadi Rp 50,01 triliun, dibandingkan Rp 55,85 triliun pada semester I-2023.

Menurut Direktur dan Sekretaris Perusahaan Gudang Garam, Heru Budiman, penurunan ini dipicu oleh turunnya volume penjualan akibat kenaikan tarif cukai, serta melemahnya daya beli masyarakat, khususnya di kalangan menengah ke bawah.

Heru menjelaskan bahwa berdasarkan data Nielsen, volume penjualan industri rokok secara keseluruhan turun 7,2% menjadi 106,1 miliar batang pada semester I-2024, dari 114,4 miliar batang pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun volume penjualan rokok Gudang Garam tercatat sebesar 27,8 miliar batang pada Juni 2024, turun 14,4% dibandingkan dengan 32,5 miliar batang pada periode yang sama tahun lalu.

Secara rinci, volume penjualan Sigaret Kretek Mesin (SKM) GGRM turun 17,19%, dari 28,5 miliar batang pada semester I-2023 menjadi 23,6 miliar batang pada semester I-2024. Sementara itu, penjualan Sigaret Kretek Tangan (SKT) masih mengalami peningkatan sebesar 7,5%, dari 4 miliar batang menjadi 4,3 miliar batang.

Sebagai akibat dari penurunan volume penjualan ini, pendapatan GGRM juga mengalami penurunan sebesar 10,45% pada enam bulan pertama tahun 2024, menjadi Rp 50,01 triliun, dibandingkan Rp 55,85 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Heru mengungkapkan bahwa penurunan ini disebabkan oleh penurunan volume penjualan dan kenaikan harga jual yang terjadi pada Maret dan Mei 2024.

Biaya pokok pendapatan GGRM tercatat menurun 6,2% menjadi Rp 44,95 triliun pada semester I-2024, dari Rp 47,91 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan biaya cukai sebesar 3,1% serta turunnya volume penjualan.

Heru juga menyinggung kemungkinan kenaikan cukai pada tahun 2025. Hingga saat ini, perusahaan masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah terkait penerapan tarif cukai tahun depan.

Di sisi lain, Heru memastikan bahwa hingga saat ini, perusahaan belum memiliki rencana untuk melakukan aksi korporasi berupa pembelian kembali saham (buyback).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA . Pemerintah tidak memasukkan intensifikasi kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025, pemerintah tidak mencantumkan kenaikan tarif CHT dalam kebijakan untuk mendukung penerimaan cukai pada tahun depan.

Padahal, dalam dokumen KEM-PPKF 2025, pemerintah menuliskan rencananya untuk kembali menaikkan tarif CHT dengan mekanisme tahun jamak atau multiyears serta menyederhanakan layer tarif CHT.

Meski pemerintah tidak mencantumkan kenaikan tarif CHT dalam RAPBN 2025, namun pemerintah akan menjalankan ekstensifikasi cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Saat dikonfirmasi, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nirwala Dwi Heryanto tidak mengiyakan apakah pemerintah akan menunda kenaikan tarif cukai rokok pada tahun depan.

Dirinya menyebut, arah kebijakan cukai pada tahun 2025 masih akan menunggu pembahasan dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Tentunya kita akan menunggu hasil pembahasan pemerintah dengan DPR dalam menetapkan APBN tahun 2025," ujar Nirwala kepada Kontan.co.id, Senin (26/8).

Nirwala bilang, berdarsarkan UU APBN 2025 barulah dapat diketahui berapa target rincian penerimaan cukai, baik dari pos rokok, etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol (MMEA) serta MBDK.

Seperti yang diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan tarif CHT untuk rokok sebesar 10% pada tahun 2023 dan 2024. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022.

Reporter: Dendi Siswanto, Handoyo, Sabrina Rhamadanty, Shifa Nur Fadila | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Perilaku merokok di Indonesia telah menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang serius, terutama di kalangan anak dan remaja.

Sejalan dengan meningkatnya prevalensi perokok pemula, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengambil langkah tegas dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang secara khusus mengatur pengendalian zat adiktif, termasuk produk tembakau dan rokok elektronik.

Tantangan Konsumsi Rokok di Kalangan Remaja

Prevalensi perokok di kalangan remaja Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan.

Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 melaporkan bahwa 7,4% dari 70 juta perokok aktif di Indonesia berusia antara 10 hingga 18 tahun.

Sementara itu, kelompok usia 15-19 tahun merupakan penyumbang terbesar dengan 56,5%, diikuti oleh kelompok usia 10-14 tahun sebesar 18,4%.

Peningkatan konsumsi rokok di kalangan remaja ini memerlukan perhatian khusus, mengingat dampak buruknya terhadap kesehatan jangka panjang.

Salah satu fokus utama dari PP No. 28 Tahun 2024 adalah pengaturan penjualan rokok secara eceran.

“Penjualan secara eceran sangat rentan produk mudah diakses oleh perokok pemula anak dan remaja, yang memang kita ingin tekan tingkat konsumsinya,” kata Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Indah Febrianti.

Pasal 434 dari peraturan tersebut melarang penjualan rokok eceran secara satuan, kecuali untuk produk tertentu seperti cerutu dan rokok elektronik.

Selain itu, penjualan rokok dilarang dilakukan melalui mesin layan diri, dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, serta menggunakan media online tanpa verifikasi umur.

Iklan rokok dilarang ditayangkan di fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan angkutan umum, serta di media luar ruang di dekat satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Ketentuan ini diperkuat dengan pembatasan jam tayang iklan rokok di media elektronik, yang hanya diperbolehkan antara pukul 22.00 hingga 05.00 waktu setempat.

Sebagai bagian dari upaya edukasi publik, PP No. 28 Tahun 2024 mewajibkan pencantuman gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan rokok.

Gambar peringatan ini harus mencakup 50% dari bagian depan dan belakang kemasan, dan dicetak dengan jelas serta mencolok.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok dan mendorong perilaku hidup sehat.

Kebijakan pengendalian rokok yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2024 tidak hanya ditujukan untuk menekan konsumsi rokok di kalangan anak dan remaja, tetapi juga bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak merokok.

Dengan membatasi aksesibilitas dan pengaruh iklan rokok, diharapkan masyarakat, terutama generasi muda, dapat lebih memahami risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok dan zat adiktif lainnya.

Meskipun peraturan ini sudah diundangkan, tantangan dalam implementasinya masih ada.

Perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam hal konsumsi rokok, memerlukan waktu dan upaya yang berkelanjutan.

Pemerintah perlu terus memantau dan menegakkan aturan ini secara konsisten untuk memastikan keberhasilannya dalam jangka panjang.

Industri Rokok Khawatir

Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) telah mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap penerapan PP No. 28 Tahun 2024.

Ketua Umum GAPPRI, Henry Najoan, menilai beleid tersebut lebih banyak mengatur aspek bisnis dari industri hasil tembakau dibandingkan aspek kesehatan yang seharusnya menjadi fokus utama.

GAPPRI menilai bahwa cakupan yang begitu luas ini justru melampaui kewenangan yang seharusnya diemban oleh PP tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan bagi industri hasil tembakau (IHT).

Salah satu dampak paling signifikan yang dikhawatirkan oleh GAPPRI adalah potensi gulung tikarnya IHT legal di Indonesia.

Sebelum PP No. 28 Tahun 2024 diberlakukan, IHT sudah menghadapi berbagai tantangan berat, termasuk kenaikan tarif cukai yang dinilai eksesif sejak tahun 2020, serta tekanan akibat pandemi Covid-19 dan situasi ekonomi global yang tidak stabil.

Dengan adanya PP ini, beban yang harus ditanggung oleh IHT legal menjadi semakin berat, terutama terkait biaya yang tinggi untuk memenuhi ketentuan baru mengenai perubahan kemasan, bahan baku, dan aturan penjualan.

Selain kekhawatiran terkait dampak ekonomi, GAPPRI juga mencurigai adanya agenda asing yang berpotensi merugikan industri tembakau nasional.

PP No. 28 Tahun 2024 dinilai lebih condong ke arah perdagangan daripada perlindungan kesehatan, yang membuka ruang bagi campur tangan pihak asing dalam regulasi tembakau di Indonesia.

Hal ini terlihat dari beberapa ketentuan yang dinilai terlalu restriktif dan dapat mematikan industri rokok kretek, terutama untuk segmen kelas menengah ke bawah.

GAPPRI menyatakan bahwa implementasi PP No. 28 Tahun 2024 berpotensi memicu krisis dalam industri hasil tembakau legal di Indonesia.

Peraturan yang semakin ketat ini dapat mengakibatkan peningkatan biaya produksi, penurunan penjualan, dan pada akhirnya, kebangkrutan bagi pelaku usaha di sektor ini.

GAPPRI juga mengingatkan bahwa peraturan ini mungkin akan menyebabkan hilangnya mata pencaharian bagi ribuan pekerja yang bergantung pada industri tembakau.

Selain itu, GAPPRI mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari regulasi ini terhadap ekonomi nasional, mengingat IHT legal merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi penerimaan negara melalui cukai hasil tembakau.

Penurunan produksi rokok yang disebabkan oleh kebijakan fiskal dan peraturan yang terlalu restriktif dapat berimbas pada menurunnya penerimaan negara, serta meningkatnya peredaran rokok ilegal yang sulit dikendalikan.

Meskipun GAPPRI menyampaikan berbagai kekhawatiran terhadap PP No. 28 Tahun 2024, organisasi ini tetap berkomitmen untuk mematuhi peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah.

Saham Emiten Rokok

Abdul Azis Setyo Wibowo, analis dari Kiwoom Sekuritas Indonesia, mengungkapkan PP No. 28 Tahun 2024 diperkirakan akan berdampak negatif terhadap emiten rokok.

Larangan ini dianggap dapat mendorong invasi produk rokok murah yang berpotensi menurunkan penjualan emiten rokok besar seperti PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP).

Selain itu, tren tingwe (linting dhewe) yang sedang berkembang di masyarakat juga diprediksi akan memperburuk penurunan penjualan ini.

Kebijakan larangan ini tidak hanya mempengaruhi penjualan, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kinerja saham emiten rokok.

Penurunan penjualan di sektor ini kemungkinan besar akan mempengaruhi nilai saham emiten rokok yang telah mapan di pasar.

Beberapa emiten mungkin mengalami tekanan pada harga sahamnya sebagai dampak dari kebijakan ini.

Sementara, Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information dari Mirae Aset Sekuritas Indonesia, mengatakan, kebijakan pembatasan penjualan rokok tidak signifikan bagi emiten rokok.

Menurutnya, faktor yang lebih dominan mempengaruhi penurunan penjualan adalah kenaikan cukai rokok yang terus meningkat setiap tahun.

Tren kenaikan cukai ini telah memberikan tekanan besar pada kinerja saham emiten rokok, dan dampaknya jauh lebih terasa dibandingkan dengan kebijakan larangan penjualan rokok eceran.

Pedagang Kecil Terpengaruh

Keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) turut menjadi fokus utama dalam implementasi kebijakan pembatasan penjualan rokok ini.

Pemerintah perlu menemukan titik tengah equilibrium yang memberikan solusi win-win bagi semua pihak.

Satu sisi, upaya menekan angka perokok anak harus tetap menjadi prioritas, namun di sisi lain, keberlangsungan UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat juga tidak boleh diabaikan.

Anggota Komisi VI DPR RI, Putu Supadma Rudana, mengatakan, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, dan kebijakan semacam ini dapat menimbulkan tekanan ekonomi baru bagi mereka.

"Harus ditemukan titik tengah equilibrium (keseimbangan). Harapannya betul-betul nanti memberikan win-win solution kepada semua pihak," ujar Putu.

Penerimaan Cukai Rokok

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kementerian Kuangan (Kemenkeu), Nirwala Dwi Heryanto, mengungkapkan, kebijakan larangan penjualan rokok eceran tidak akan berdampak negatif terhadap penerimaan cukai ke kas negara.

Hal ini disebabkan karena mekanisme pengumpulan cukai yang dilakukan langsung dari pabrik, di mana cukai dikenakan pada setiap pack rokok yang diproduksi dan bukan pada tingkat penjualan eceran.

Data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu menunjukkan bahwa hingga Semester I-2024, penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) mengalami kontraksi sebesar 4,43% year on year (YoY), dengan total penerimaan mencapai Rp 97,84 triliun.

Meskipun terdapat penurunan, kinerja penerimaan cukai ini menunjukkan perbaikan dibandingkan periode sebelumnya. Pada Mei 2024, penerimaan cukai sempat terkontraksi sebesar 13,35% YoY.

Penurunan penerimaan cukai pada awal tahun ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan relaksasi penundaan pelunasan cukai yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2024.

Kebijakan ini memperpanjang periode pelunasan cukai dari 60 hari menjadi 90 hari, yang menyebabkan sebagian penerimaan cukai Mei 2024 bergeser ke Juni 2024.

Namun, DJBC optimis bahwa dampak pergeseran tersebut akan kembali normal hingga akhir tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengatur pelarangan penjualan produk tembakau atau rokok secara eceran. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17/2023 tentang Kesehatan.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan bahwa pengetatan penjualan rokok tersebut tidak akan berdampak pada penerimaan cukai.

“Untuk penjualan rokok eceran, itu bagi penerimaan negara enggak [berdampak], karena penjualannya kan dari pabrik, itu sudah perpak,” katanya saat ditemui di Kantor Pusat Bea Cukai, Rabu (31/7/2024).

Nirwala menjelaskan pengaturan pelarangan penjualan eceran rokok tersebut merupakan pembatasan yang bersifat non-fiskal. Menurutnya, kebijakan tersebut tepat dalam mendukung kebijakan fiskal yang mengenakan cukai pada produk tembakau.

Hal ini, kata dia, dalam rangka mengendalikan konsumsi dalam menurunkan prevalensi perokok aktif di dalam negeri.

“Ini contoh bauran kebijakan yang pas banget. Cukainya dapat, non-fiskalnya yaitu enggak boleh jualan rokok eceran,” jelasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan PP No. 28/2024, dalam pasal 434 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Selain aturan terkait penjualan eceran, pemerintah juga melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, yang tertuang pada huruf e dalam pasal yang sama.

Lebih lanjut, pemerintah juga menetapkan bahwa setiap orang yang memproduksi dan atau mengimpor produk tembakau berupa rokok putih mesin dilarang mengemas kurang dari 20 batang dalam setiap kemasan.

Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan produk tembakau dan rokok elektronik juga dilarang mengiklankan di media sosial berbasis digital.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Turun 13,35%, pengamat berpendapat target penerimaan dari CHT yang dicanangkan pemerintah tahun ini seperti pedang bermata dua

Kementerian Keuangan melaporkan pendapatan dari rokok Cukai Hasil Tembakau mencapai Rp 77,94 triliun per Mei 2024. Angka ini turun 13,35% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 89,95 triliun.

Adapun realisasi penerimaan CHT itu setara 33,83% dari target tahun ini sebesar Rp 230,4 triliun.

Kemenkeu menyebutkan, penurunan tersebut dipengaruhi oleh relaksasi penundaan pelunasan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-2/ BC/2024.

"Pada dasarnya peraturan tersebut memperpanjang penundaan pelunasan dari 60 hari menjadi 90 hari, sehingga sebagian penerimaan Mei 2024 bergeser ke Juni 2024," tulis laporan Kemenkeu dalam dokumen APBN KiTa edisi Juni 2024, dikutip Jumat (5/7).

Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menjelaskan target penerimaan dari CHT yang dicanangkan pemerintah tahun ini seperti pedang bermata dua. Sebab, jika CHT turun maka ini menunjukkan bahwa konsumsi rokok bisa dikendalikan melalui cukai tersebut.

Namun, disisi lain, jika target CHT tercapai, maka dana pajak dari CHT tersebut akan digunakan untuk mengatasi dampak negatif dari konsumsi rokok.

Oleh karenanya, Ia melihat masih ada optimisme untuk mencapai CHT sesuai UU APBN 2024, di mana pemerintah masih punya waktu 5,5 bulan hingga Desember 2024 untuk mengejar target tersebut.

"Pemerintah bisa intensifkan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal agar produk tersebut terkena CHT," kata Prianto kepada Kontan, Jumat (5/7).

Selain itu, Prianto berpendapat bahwa pengenaan pajak berupa CHT tersebut memiliki dua dimensi. Pertama, berkaitan dengan fungsi pengaturan berupa kontrol terhadap peredaran atau regurelend hasil tembakau yang punya dampak negatif.

"Dimensi ini lebih dominan karena untuk mengatasi dampak negatif dari konsumsi produk tembakau dan turunannya, termasuk konsumsi rokok," ujarnya.

Ia menerangkan dampak kesehatan dari rokok cukup signifikan di masyarakat. Oleh karenanya, muncul dimensi kedua yang berkaitan dengan fungsi anggaran atau budgeter. CHT juga menyumbang penambahan penerimaan pajak.

Akan tetapi, pemerintah menerapkan konsep earmarking. Artinya, hasil penerimaan cukai digunakan untuk mengatasi dampak negatif rokok di masyarakat.

Jadi, apabila dilihat dua dimensi tersebut, pemerintah tentu senang jika CHT turun dengan pertimbangan bahwa mereka mampu mengendalikan konsumsi hasil tembakau di masyarakat.

"Akan tetapi, karena pajak itu bersifat distortif, pemerintah perlu waspada terhadap pergeseran konsumsi dari rokok legal yang terkena CHT dan rokok ilegal yang tidak terkena CHT," tutupnya.