Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyampaikan reseller internet tak berizin atau RT/RW Net ilegal makin meresahkan. Praktik ini telah merusak tatanan ekosistem bisnis internet Tanah Air.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan kehadiran RT/RW Net berdampak buruk bagi bisnis internet. Tanpa adanya pembinaan, RT/RW Net ilegal akan berbisnis dengan cara yang merugikan pemain internet eksisting.

RT/RW Net ilegal kerap menjual paket internet mini dengan bandwidth kecil dan harga murah, jauh di bawah harga pemain internet legal.

Kondisi ini dikhawatirkan dapat membuat bisnis pemain internet legal menjadi terganggu karena pasar akan memilih internet dengan harga murah meski secara kualitas lebih rendah. Di sisi lain, pemain RT/RW Net ilegal juga tidak memberi kontribusi pajak dan tidak menyerap tenaga kerja.

“Harus kita benar-benar ada tindakan tegas. Karena kalau tidak, yang ilegal-ilegal ini akan merusak tatanan industri yang ada. Akhirnya, kualitas hancur, harga hancur, semuanya hancur,” kata Arif dalam acara Bisnis Indonesia Forum, dikutip Senin (7/10/2024).

Dia menjelaskan, tindakan tegas itu harus dilakukan lantaran pemain RT/RW Net ilegal tidak berkontribusi terhadap negara, termasuk tidak membayar pajak.

Untuk itu, Arif juga menyampaikan tidak bisa hanya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang memberantas praktik RT/RW Net ilegal, melainkan semua pihak.

Sebab, Arif menyampaikan bahwa penyelenggara internet ilegal memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan Internet Service Provider (ISP) legal.

Adapun, dalam tiga tahun terakhir, APJII mencatat penyelenggara jasa internet telah bertumbuh lebih dari dua kali lipat menjadi 1.170 ISP.

“Mereka [Kemenkominfo] harus melibatkan asosiasi, juga melibatkan penegak hukum dalam hal ini,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Pulau Jawa menjadi wilayah yang paling banyak ditemukan praktik RT/RW Net ilegal, sejalan dengan tingginya populasi di wilayah itu.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan upaya bersama para pemangku kepentingan untuk pembinaan dan penertiban berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta aduan masyarakat.

Wayan menyatakan bahwa Kemenkominfo melakukan sejumlah tindakan atas praktik RT/RW Net ilegal yang masih terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya dengan melakukan penertiban terhadap 150 penyelenggara ilegal selama 2023.

Kemenkominfo juga telah dilakukan sosialisasi ketentuan jual kembali jasa telekomunikasi di lima lokasi, yakni Jakarta, Cirebon (Jawa Barat), Surabaya (Jawa Timur), Salatiga (Jawa Tengah), D.I. Yogyakarta pada Februari—Maret 2024, dan Banten pada April 2024.

Pada 28 Februari 2024, Kemenkominfo juga telah dikirim surat Direktur Pengendalian Pos dan Informatika perihal Kewajiban Memenuhi Ketentuan Jual Kembali Jasa Telekomunikasi Nomor: B-2585/DJPPI.6/ PI.05.03/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 kepada seluruh penyelenggara ISP, yaitu 1.003 penyelenggara.

“Yang intinya seluruh ISP wajib mematuhi ketentuan jual kembali jasa telekomunikasi dan pelanggaran atas hal tersebut akan dikenakan sanksi administratif, diharapkan seluruh penyelenggara ISP secara sinergis dan kolaboratif melakukan pencegahan dan upaya untuk turut menurunkan kegiatan ilegal,” terangnya.

Selain itu, lanjut Wayan, juga dilakukan aduan masyarakat terkait pelaku usaha RT/RW Net ilegal dan kemitraan yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanggilan kepada penyelenggara NAP dan ISP pada 2–4 April 2024 untuk dilakukan klarifikasi. Serta, terhadap 11 penyelenggara NAP/ISP telah diterbitkan Surat Teguran Pertama.

Serta, pada 7 April 2024 telah dikirim surat Direktur Pengendalian PPI Nomor: B-257/DJPPI.6/PI.05.03/04/2024 tanggal 5 April 2024 perihal pemberitahuan ke seluruh penyelenggara ISP. Surat tersebut agar penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin penyelenggaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan kehadiran pemain internet baru tidak serta merta membuat penetrasi internet merata.

Perusahaan internet hanya tertarik di daerah gemuk, dengan tingkat pengembalian investasi pasti.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan bahwa dalam kurun tiga tahun terakhir, penyelenggara jasa internet bertumbuh lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar 1.170 penyelenggara. Bahkan, saat ini hampir setiap minggu ada pemain baru.

Sayangnya, kehadiran baru tidak membuat penetrasi internet di Tanah Air merata. Pemain baru hanya tertarik masuk ke pasar yang dianggap menguntungkan seperti Pulau Jawa.

“Yang menjadi sedikit menjadi bermasalah adalah, dengan banyaknya penyelenggara yang ada di Indonesia kok internet belum merata, ini yang jadi pertanyaan,” kata Arif dalam acara Bisnis Indonesia Forum bertajuk Pemerataan Internet di Daerah 3T pada Masa Pemerintahan Presiden Jokowi di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Terlebih, kata Arif, pemerintah telah mendukung infrastruktur pemerataan internet mulai dari stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS), proyek satelit Satria, hingga proyek Palapa Ring.

“Kita masih bertanya-tanya kenapa kok masih ada gap sekitar 20%,” imbuhnya.

Namun, Arif juga menyayangkan dari ribuan penyelenggara internet itu hanya terkonsentrasi kurang lebih di 13 kota besar. Misalnya saja, Pulau Jawa dengan populasi terbanyak memiliki sekitar 750 penyedia layanan internet (service provider).

“Jadi lebih dari 70% service provider itu terpusat di Pulau Jawa. Ini yang merupakan sebuah anomali kenapa Indonesia secara coverage [cakupan] belum merata,” jelasnya.

Arif melihat bahwa ada beberapa faktor yang membuat penyelenggara internet sulit menjangkau daerah 3T, yakni Terdepan, Terluar, dan Tertinggal.

Faktor utamanya adalah sulitnya akses ke infrastruktur. “Itu sangat sulit, dengan topologi yang sangat rumit, pegunungan, sangat sulit ketika infrastruktur menjangkau 3T. Jangankan fiber optic, bahkan untuk tower,” ungkapnya.

Kedua, Arif mengungkap bahwa ketersediaan backbone untuk para penyelenggara, terutama di daerah terpencil juga menjadi faktor sulitnya memeratakan internet di Tanah Air.

Bahkan, dia mengungkap harga layanan internet di antarpulau juga masih sangat tidak kompetitif. Dia menyebut bahwa harga yang ditawarkan tidak sama dengan kualitas layanan internet yang diterima.

“Secara layanan tidak sama, jika di Jakarta Rp200.000 untuk 30–50 Gb, atau di sekitar Pulau Jawa. Tetapi di pulau Kalimantan atau Sumatra itu sama [harganya] Rp200.000, tetapi hanya 2–3GB,” ungkapnya.

Menariknya, lanjut Arif, adanya daya beli masyarakat yang hampir sama dengan perkotaan dan non-komersial. Menurutnya, kondisi ini disebabkan karena bahan baku yang lebih mahal untuk area yang masih jauh dari infrastruktur yang memadai.

“Ketika supply terlalu banyak dan demand hanya itu saja, itu akan mengacaukan tatanan ekosistem dari industri. Akhirnya perang harga yang tidak bisa dihindari,” imbuhnya.

Untuk itu, Arif meminta agar adanya kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah dengan penyelenggara melalui stimulus atau insentif.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah disarankan untuk menghadirkan regulasi yang lebih fleksibel guna mendorong penetrasi internet di Tanah Air. Target peningkatan penetrasi hingga 800 basis points (bps) pada 2030 merupakan hal yang dapat dicapai dengan dukungan kebijakan.

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan peluang pemerintah untuk mengejar target penetrasi internet 86% cukup terbuka, jika dilakukan dengan kebijakan berbasis data, dan dengan pendekatan yang menyeluruh.

Pemerintah perlu menggandeng seluruh pemangku kepentingan agar target besar penetrasi internet dapat tercapai.

Dari sisi regulasi, kata Sigit, pemerintah juga harus mampu menghadirkan kebijakan yang fleksibel serta mengeluarkan kebijakan yang inovatif untuk mempermudah pemerataan jaringan internet.

“Tantangannya adalah perlu proporsi yang sesuai terkait perhatian terhadap inklusi digital, potensi digital dan seterusnya. Kemudian tantangan lainnya, melakukan terobosan kebijakan dan regulasi terkait digital,” kata Sigit kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Untuk diketahui, selama 10 tahun atau periode 2014-2024, pemerintah berhasil meningkatkan penetrasi internet dari 38% menjadi 78%. Pekerjaan ini belum selesai. Pemerintah kembali ingin meningkatkan penetrasi internet menjadi 86% pada 2030.

Tidak jauh berbeda, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Jerry Mangasas Swandy juga menaruh perhatian pada regulasi. menurutnya, selain fleksibel, regulasi juga harus terintegrasi.

Dia mengatakan perizinan penggelaran jaringan serat optik yang rumit dan mahal jadi tantangan perusahaan swasta dalam memperluas penetrasi internet.

Infrastruktur internet dianggap sebagai sesuatu yang mahal sehingga pemerintah daerah menarik retribusi kepada para pelaku yang kemudian berdampak pada ketidakmampuan pelaku usaha untuk menggelar lagi infrastruktur internet kembali.

“Masih terjadi tumpang tindih regulasi pusat dan daerah terhadap objek fiber optik menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda,” kata Jerry kepada Bisnis, Senin (30/9/2024).

Jerry mengatakan proses perizinan yang belum ter-simplifikasi dari pusat hingga daerah serta adanya perizinan baik dari dinas pekerjaan umum nasional, provinsi hingga kabupaten/kota juga membuat biaya dan waktu penggelaran menjadi lebih mahal serta lama, sehingga pelaku usaha kehilang potensi pasar mereka.

“Hal tersebut sangat berpengaruh dalam proses konektivitas dengan cepat dalam penggelaran serat optik di Indonesia,” kata Jerry.

Jerry berharap agar target penetrasi internet 86% dapat tercapai, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama. Seluruh pemangku kepentingan juga harus mengakselerasi pemanfaatan dana universal service obligation (USO) dan utilisasi Palapa Ring demi keandalan transformasi digital Indonesia.

“Selain itu perlu sinkronisasi peta jalan digital Indonesia,” kata Jerry.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalodata, platform analisa social commerce, menilai peningkatan penetrasi internet di Tanah Air akan mendorong pertumbuhan jumlah pengguna e-commerce untuk segmen pebisnis dan UMKM, yang berdampak pada platform analisa.

Diketahui, dalam 10 tahun terakhir penetrasi internet telah meningkat dari 38% menjadi 78% pada 2023. Angkat tersebut diproyeksikan tumbuh menjadi 86% pada 2030.

Sejalan dengan penetrasi internet yang tumbuh, jumlah UMKM dan pebisnis yang makin erat dengan e-commerce akan bertambah. Kalodata pun meyakini jumlah pelanggan mereka meningkat.

Kalodata merupakan platform analisa data e-commerce TikTok yang memungkinkan para pelaku bisnis, influencer, dan organisasi untuk mengoptimalkan strategi konten dan perencanaan bisnis dengan memperoleh wawasan yang mereka dapat.

Co-founder dan COO Kalodata Lawrence Guo mengatakan Kalodata saat ini beroperasi di 8 negara yaitu Indonesia, Amerika Serikat, Tiongkok, Inggris, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Secara total jumlah pengguna mereka mencapai lebih dari 1 juta pengguna di seluruh dunia, dengan 300.0000 diantaranya berada di Indonesia.

Guo optimistis Kalodata dapat merangkul lebih banyak pengguna tahun depan seiring dengan penetrasi internet di Indonesia yang makin luas.

“Potensi pertumbuhan pengguna Kalodata di Indonesia hingga 2 kali lipat pada 2025 sangat mungkin terjadi, mengikuti beberapa faktor seperti peningkatan penetrasi internet, pertumbuhan UMKM dan bisnis online, serta makin meningkatnya kesadaran pelaku e-commerce akan pentingnya data untuk membuat keputusan yang lebih baik,” kata Guo kepada Bisnis, Senin (30/9/2024).

Tidak hanya itu, lanjut Guo, untuk mengejar pertumbuhan tersebut Kalodata juga akan memperkuat kemitraan untuk memperluas jangkauan ke komunitas lokal. Kemudian, meningkatkan kesadaran pelaku ecommerce akan pentingnya data dengan melakukan edukasi, webinar, dan publikasi konten.

“Perusahaan juga menyesuaikan produk dan layanan kalodata agar lebih cocok untuk pasar indonesia, serta selalu sadar dengan perkembangan teknologi terbaru termasuk di dalamnya mengadopsi teknologi baru seperti AI,” kata Guo.

Guo menuturkan Kalodata memilki fitur chatbot kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan AI untuk bertanya mengenai strategi dan trending terbaru di TikTok. Perusahaan akan terus memperluas fitur AI tersebut sehingga lebih mumpuni dan tepat.

“Kami juga terus memperkuat tim Lokal agar dapat memberikan dukungan lebih baik kepada pengguna,” kata Guo.

Guo mengatakan Kalodata belum lama menggelar Kalodata Indonesia Social Commerce Conference (KISCC) 2024, dengan tema "Unboxing E-commerce Excellence”.

KISCC 2024 menyatukan edukasi teknis social commerce dengan analisis data algoritma untuk meraih hasil maksimal di TikTok Shop.

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk mendorong penetrasi internet hingga 86% pada 2030 bakal berjalan sulit terealisasi jika tidak diimbangi dengan kepastian dan relaksasi regulasi.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Jerry Mangasas Swandy mengatakan perizinan penggelaran jaringan serat optik yang rumit dan mahal jadi tantangan perusahaan swasta dalam memperluas penetrasi internet.

Infrastruktur internet dianggap sebagai sesuatu yang mahal sehingga pemerintah daerah menarik retribusi kepada para pelaku yang kemudian berdampak pada ketidakmampuan pelaku usaha untuk menggelar lagi infrastruktur internet kembali.

“Masih terjadi tumpang tindih regulasi pusat dan daerah terhadap objek fiber optik menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda,” kata Jerry kepada Bisnis, Senin (30/9/2024).

Jerry mengatakan proses perizinan yang belum ter-simplifikasi dari pusat hingga daerah serta adanya perizinan baik dari dinas pekerjaan umum nasional, provinsi hingga kabupaten/kota juga membuat biaya dan waktu penggelaran menjadi lebih mahal serta lama, sehingga pelaku usaha kehilang potensi pasar mereka.

“Hal tersebut sangat berpengaruh dalam proses konektivitas dengan cepat dalam penggelaran serat optik di Indonesia,” kata Jerry.

Jerry berharap agar target penetrasi internet 86% dapat tercapai, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama. Seluruh pemangku kepentingan juga harus mengakselerasi pemanfaatan dana universal service obligation (USO) dan utilisasi Palapa Ring demi keandalan transformasi digital Indonesia.

“Selain itu perlu sinkronisasi peta jalan digital Indonesia,” kata Jerry.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berharap penetrasi internet Indonesia dapat meningkat 800 basis points (bps) atau naik dari 78% pada 2023 menjadi 86% pada 2030.

Dalam dokumen Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030, pemerintah telah menyiapkan 61 inisiatif pengembangan ekonomi digital dalam jangka waktu 7 tahun mendatang atau hingga 2030 guna mencapai target tersebut.

Dalam kata sambutan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh dalam era ekonomi digital, mengingat jumlah populasi penduduk Indonesia mencapai sekitar 270 juta orang, dengan lebih dari 78% populasi Indonesia telah memiliki akses ke internet, dan jumlah pengguna internet aktif mencapai lebih dari 215 juta orang.

Airlangga mengingatkan di balik jumlah populasi yang besar tersebut, potensi Indonesia terbuka lebar untuk meraup ekonomi digital.

“Selain itu, pada 2030, negara kita juga akan mengalami puncak bonus demografi. Untuk itu, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk bersama-sama mengoptimalkan potensi ini guna memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA -Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berharap penetrasi internetIndonesia dapat meningkat 800 basis points (bps) atau naik dari 78% pada 2023 menjadi 86% pada 2030.

Dalam dokumen Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030, pemerintah telah menyiapkan 61 inisiatif pengembangan ekonomi digital dalam jangka waktu 7 tahun mendatang atau hingga 2030.

Penentuan inisiatif tersebut didasarkan pada pertimbangan dampak dan waktu yang diperlukan untuk implementasinya. Proses penentuan inisiatif melibatkan berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintah, Pelaku Usaha Digital, Asosiasi, serta Organisasi Swasta.

Pemerintah juga menyusun Peta Jalan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital, yang salah satu pilarnya mencangkup pilar Infrastruktur. Pemerintah berencana mengebut pembangunan akses internet berkecepatan tinggi yang inklusif melalui solusi konektivitas yang maju. Dengan Key Performance Indicator (KPI) pada 2030 yaitu perluasan cakupan internet hingga 86% pada 2030.

““Pengembangan ekonomi digital adalah Infrastruktur, dengan aspirasi untuk menciptakan konektivitas internet berkecepatan tinggi yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, andal, dan terjangkau, sehingga mendukung penerapan use-case digital yang luas,” tulis dalam dokumen Buku Putih yang diterima Bisnis, Senin (30/9/2024).

Tidak hanya itu, pilar infrastruktur sebagai pilar pertama dalam pengembangan ekonomi digital juga memfokuskan pada peningkatan mutu jaringan. Pemerintah berambisi untuk meningkatkan peringkat kecepatan internet Indonesia dari peringkat ke-101 dunia pada 2023 menjadi peringkat 50 pada 2030.

Terakhir, fokus pemerintah di sisi pilar Infrastruktur adalah pengembangan pusat data. Pemerintah ingin Indonesia menjadi hub pusat data dan menjadikan Indonesia sebagai pusat komputasi regional yang mampu mengakomodasi kenaikan lalu lintas data.

“KPI Strategis 5MW Data Center per juta populasi pada 2030, naik dari 1 MW per juta populasi pada 2020,” tulis dalam Buku Putih.

Dalam kata sambutan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh dalam era ekonomi digital, mengingat jumlah populasi penduduk Indonesia mencapai sekitar 270 juta orang, dengan lebih dari 78% populasi Indonesia telah memiliki akses ke internet, dan jumlah pengguna internet aktif mencapai lebih dari 215 juta orang.

Airlangga mengingatkan di balik jumlah populasi yang besar tersebut, potensi Indonesia terbuka lebar untuk meraup ekonomi digital.

“Selain itu, pada 2030, negara kita juga akan mengalami puncak bonus demografi. Untuk itu, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk bersama-sama mengoptimalkan potensi ini guna memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA – Tingkat penetrasi internet di Indonesia naik sekitar 440 basis points (bps) dalam satu dekade terakhir atau selama Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin.

Dari total populasi sebanyak 275,5 juta orang, penetrasi internet di Tanah Air naik dari 34,9% pada 2014 menjadi 79,5% pada 2024.

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Fadhilah Mathar, mengatakan meningkatnya angka masyarakat pengguna ke internet akan membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi digital.

"Program digitalisasi yang kami lakukan tidak hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur internet, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan digital di seluruh pelosok negeri," kata Fadhilah dalam siaran pers, Selasa (3/9/2024).

Sebagaimana diketahui, pengembangan infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi salah satu program andalan BAKTI Kemenkominfo.

Fadhilah menjelaskan, melalui jaringan satelit, fiber optik dan Base Transceiver Station (BTS) 4G, pemerintah berupaya memastikan semua masyarakat di Indonesia merasakan manfaat kemajuan teknologi.

Dalam perjalanannya, sambung Fadhilah, pemerataan infrastruktur di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu yang terbesar adalah menciptakan permintaan (demand) di wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh teknologi digital.

Kondisi ini, jelasnya, diantisipasi dengan ditingkatkannya fokus dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui program-program pelatihan digital oleh Kemenkominfo.

"Kami menyadari digitalisasi hanya akan berhasil jika masyarakat memiliki keterampilan yang memadai untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan untuk menciptakan talenta digital yang siap bersaing di era ekonomi digital," ujarnya.

Dia menambahkan, pemerintah juga berkolaborasi dengan swasta dan masyarakat untuk menjadikan sumberdaya manusia siap mencapai tujuan besar Indonesia menjadi negara maju dan berdaya saing tinggi pada 2045.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengandalkan Visi Indonesia Digital (VID) 2045 untuk dapat mewujudkan pemerataan konektivitas digital yang lebih maksimal menumbuhkan ekosistem digital di Indonesia.

"Peningkatan coverage dan kualitas infrastruktur telekomunikasi menjadi kunci untuk meningkatkan penetrasi internet di Indonesia. Sebagai salah satu alternatif peta jalan transformasi digital nasional, Visi Indonesia Digital (VID) 2045 mencantumkan beberapa strategi peningkatan jaringan layanan internet broadband," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi kepada ANTARA, Sabtu.

Di dalam peta jalan VID 2045, pemerintah telah menyiapkan setidaknya lima strategi untuk meningkatkan jaringan layanan internet mulai dari peningkatan infrastruktur kabel laut.

Lalu mendorong penggunaan berbagai kombinasi teknologi seperti fiber to home, fixed wireless access, dan seluler, selanjutnya menerapkan strategi infrastructure sharing di berbagai daerah dan penguatan skema universal service obligation (USO).

Tidak hanya itu, Pemerintah juga menerapkan langkah terbuka untuk penggunaan teknologi kombinasi jaringan fiber,wireless, satelit GSO dan NGSO, serta teknologi non-terrestrial network (NTN) lainnya dengan demikian bisa menunjang infrastruktur yang sifatnya terrestrial.

Terakhir, dalam hal kolaborasi pemerintah merencanakan joint planning dengan operator telekomunikasi sehingga menciptakan iklim kompetisi yang sehat serta insentif yang tepat bagi operator telekomunikasi.

Terkhusus untuk di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) yang memiliki kesulitan ekstra dalam penyediaan konektivitas digital, Budi mengatakan pemerintah terbuka dan mengajak pelaku industri telekomunikasi untuk berkolaborasi dengan skema yang berkelanjutan.

"Kami mendorong model bisnis yang berkelanjutan untuk memastikan keberlangsungan penyediaan layanan internet di daerah terpencil, seperti yang telah diterapkan pada kerja sama pemanfaatan aset (KSPA) BTS (Base Transceiver Station) 4G BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) dengan para operator seluler," katanya.

Selain menantikan kolaborasi dengan pihak swasta, BAKTI Kominfo dalam mendukung pemerataan infrastruktur di daerah 3T ke depannya merencanakan penguatan jaringan-jaringan yang telah ada. Integrasi jaringan yang dimaksud di antaranya seperti BTS 4G hingga pemanfaatan Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1.

BAKTI Kementerian Kominfo juga menyiapkan program pelatihan kepada masyarakat di daerah 3T untuk mengasah keterampilan digitalnya sehingga konektivitas digital yang telah tercipta bisa dimanfaatkan dengan lebih maksimal.

"Pada dasarnya, Kominfo berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital dan mengatasi kesenjangan digital dengan memperkuat infrastruktur telekomunikasi yang sudah ada," tutup Budi.

Sebelumnya, dalam Pidato Kenegaraan HUT ke-79 RI, Presiden Joko Widodo turut membahas capaian pemerintah pada sektor teknologi dan digitalisasi.

Ia menyebutkan penetrasi internet yang makin mendominasi merupakan bagian penting dalam menumbuhkan ekosistem digital di masa depan.

"Cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79 persen di tahun 2024, ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan startup Indonesia sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda yang berkualitas di negeri ini," kata Presiden Joko Widodo dalam Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-79 RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengembangan Pita Lebar Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Marvels Parsaoran Situmorang mengungkapkan sejumlah tantangan dalam perluasan cakupan jaringan 5G di Indonesia.

"Kalau pertanyaan kenapa sih lambat (cakupan jaringan 5G)? Itu soal supply dan demand," kata Marvels di Jakarta, Kamis.

Marvels mengatakan salah satu alasan lambatnya cakupan 5G di Indonesia adalah kurangnya permintaan untuk kasus pemanfaatan (use case) tertentu. Dalam dunia bisnis seperti operator telekomunikasi, adanya permintaan yang nyata menjadi faktor kunci.

Dia mencontohkan, salah satu kasus pemanfaatan potensial untuk jaringan 5G adalah kendaraan otonom di Ibu Kota Nusantara (IKN). Bus tersebut beroperasi di jaringan 5G dengan bantuan sensor-sensor.

Namun, infrastruktur pendukung seperti backhaul yang andal masih belum mencukupi. Teknologi sensor tersebut memerlukan latensi rendah dan kualitas tinggi yang hanya dapat dicapai dengan menggunakan serat optik, bukan microwave.

"Karena sensor-sensor itu harus terhubung oleh backhaul yang andal. Tidak boleh lagi pakai microwave, harus fiber itu di bawah itu. Jadi karena dia latensinya harus kecil dan dia sarat dengan kualitas ya, harus dengan kualitas, maka ini juga menjadi faktor penyebab," ucap dia.

Merujuk data yang dia paparkan, cakupan permukiman bersinyal 5G di Indonesia baru sebesar 2,5 persen dengan jumlah site sebanyak 376 site.

Sebagai perbandingan, cakupan permukiman bersinyal 4G saat ini mencapai 96,84 persen dengan jumlah site sebanyak 442.210 site.

Dalam kesempatan itu, Marvels juga menjelaskan penyebab masih belum optimalnya kualitas internet di Indonesia.

Salah satunya masih banyak backhaul yang menggunakan microwave link daripada serat optik. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam kecepatan dan stabilitas koneksi.

"Kalau semua semua BTS (base transceiver station) ataupun yang lebih kecil lagi, tidak BTS tapi yang di atas-atas gedung segala macam itu ke pusat pengendali atau ke switching-nya itu sudah pakai fiber, mungkin itu bisa lebih cepat," kata dia.

Berdasarkan data per bulan Desember 2023, kecepatan internet mobile Indonesia hanya mencapai 24,96 Mbps. Sedangkan untuk jaringan fixed broadband 27,87 Mbps.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024