Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal kinerja produksi minyak Indonesia yang terus menurun. Menurut Bahlil, lifting minyak terus merosot ke angka 600 ribu barrel per hari (bph), sementara konsumsi dalam negeri mencapai 1,5 juta sampai 1,6 juta bph.

Artinya Indonesia harus mengimpor minyak 1 juta bph demi memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut Bahlil, kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun 1996-1997, yang mana Indonesia justru mengekspor minyak.

"Karena tahun 1996-1997 itu pendapatan negara kita 40-50% dari minyak. Begitu reformasi, lifting kita turun terus sampai sekarang tinggal 600 ribu barrel per day. Konsumsi kita 1,5-1,6 juta. Jadi terbalik sekarang kita impor per tahun 1 juta barel per day. Ini yang buat kita kondisinya tidak baik-baik saja," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, disiarkan YouTube Kemendagri, Kamis (7/11/2024).

Menurut Bahlil pemerintah sudah menyiapkan beberapa cara mengatasi masalah tersebut. Salah satunya lewat pengaktifan kembali sumur-sumur minyak yang berstatus idle atau nganggur.

Tercatat ada 6.000-an sumur idle yang masih bisa dioptimalkan untuk menghasilkan minyak. Hitung-hitungan Bahlil, jika masing-masing sumur bisa menghasilkan 30 bph maka akan menambah jumlah lifting Indonesia menjadi 180 ribu bph.

"Sumur-sumur yang idle kita akan aktifkan, ini kurang lebih 6.000 sumur. Kalau 6.000 sumur rata-rata kita bisa dapat 30 barel per day aja itu bisa dapat 180 ribu barel per day dari sumur idle," jelas Bahlil

Bahlil menjelaskan, Indonesia memiliki 44.985 sumur minyak yang 65% di antaranya dikuasai Pertamina. Sementara itu Exxonmobil menguasai sekitar 25%. Adapun sumur yang aktif mencapai 16.400 lebih, sementara yang berstatus idle 16.990 sumur.

Solusi lainnya adalah pemanfaatan teknologi dalam proses lifting minyak, seperti yang berhasil dilakukan ExxonMobil di blok Cepu. Ia juga menyinggung perlunya konversi ke kendaraan listrik, terlebih 49% konsumsi minyak digunakan oleh kendaraan.

"Untuk pendapatan negara dari lifting minyak kita dengan gas satu tahun itu US$ 12 miliar, hampir kurang lebih Rp 200 triliun. Inilah kira-kira potensi energi kita yang ada sekarang. Yang paling banyak konsumsi minyak itu sektor transportasi, 49% itu kita memakai sektor transportasi, kemudian industri 34%, sisanya lain-lain," bebernya.

"Jadi betul-betul mengalami persoalan di mana kita harus melakukan impor yang cukup besar. Dan devisa kita tiap tahun untuk impor minyak dan gas hampir Rp 500 triliun. Inilah yang membuat nilai tukar kita terhadap dolar terganggu terus karena tiap tahun kita butuh Rp 500 triliun," tutupnya

Simak juga Video: Bahlil Ungkap Devisa RI Rp 450 T Per Tahun untuk Impor Migas

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah Provinsi Jakarta telah mengajukan sekitar 92 ribu NIK ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka memulai program penertiban NIK warga Jakarta. Program ini bertujuan untuk

Hal tersebut dijelaskan oleh Pemprov DKI Jakarta pada akun sosial media X, pada Kamis (15/2). Penataan kependudukan sesuai dengan domisili ini sudah berlangsung sejak Maret 2024.Tujuan dari pembekuan/penonaktifan KTP DKI Jakarta adalah untuk penataan kependudukan.

"Alamat pemilik KTP harus sesuai dengan domisili Kepala Keluarga (KK) jika ingin menumpang alamat, agar NIK-nya tidak tidak bermasalah/ terkendala," kata Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin, dilansir dari akun resmi Dukcapil Jakarta.

Bagaimana cara mengecek NIK KTP dibekukan atau tidak? Dikutip dari situs Dukcapil Kemendagri, berikut merupakan langkah-langkahnya.

Cara Cek NIK KTP Dibekukan atau Tidak

Warga DKI Jakarta tak perlu repot-repot datang ke kantor Disdukcapil, kini bisa mengecek status NIK KTP secara online dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Buka situs resmi Dukcapil DKI Jakarta di https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id.

2. Pilih menu "Cek Pembekuan Warga".

3. Masukkan NIK di kolom yang tersedia.

4. Isi captcha yang tertera.

5. Klik tombol "Cari Data Pembekuan."

Jika NIK tidak terdampak, akan muncul pesan "NIK tidak terdaftar dalam Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Sesuai Domisili."

Sebaliknya, jika terdampak, akan muncul pesan "NIK (nomor NIK) a.n (nama pemilik) terdaftar dalam Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Sesuai Domisili."

JIka NIK KTP tercantum dalam daftar dibekukan/dinonaktifkan, maka masyarakat bisa langsung melakukan pengaktifan kembali baik secara online maupun secara offline di kantor Disdukcapil.

Cara Pengaktifan Kembali NIK KTP Secara Online

Bagi masyarakat yang NIK KTP-nya dibekukan/dinonaktifkan, pengaktifan kembali bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.

1. Ajukan permohonan melalui loket pelayanan kelurahan.

2. Petugas kelurahan akan memverifikasi kelengkapan berkas dan validasi pengajuan pada aplikasi Data Warga.

3. Jika terjadi perpindahan alamat, petugas kelurahan akan berkoordinasi dengan Suku Dinas Dukcapil Kota/Kabupaten dan melakukan verifikasi lapangan.

4. Setelah validasi, petugas kelurahan mengajukan permohonan pengaktifan kembali NIK kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Cara Pengaktifan Kembali NIK KTP Secara Offline

Bagi masyarakat yang NIK KTP-nya dibekukan/dinonaktifkan, pengaktifan kembali bisa dilakukan dengan mengunjungi kantor Disdukcapil terdekat dan mengikuti langkah-langkah berikut.

1. Warga dapat datang langsung ke loket pelayanan Disdukcapil di kelurahan setempat.

2. Petugas akan menerima, memverifikasi berkas, dan memvalidasi permohonan data warga.

3. Jika pemohon mengajukan pindah alamat, petugas melakukan proses perpindahan setelah berkoordinasi dengan Suku Dinas Kota/Kabupaten untuk permohonan pengaktifan kembali (reaktivasi) NIK KTP.

4. Jika pengaktifan kembali (reaktivasi) NIK KTP warga yang bersangkutan tidak pindah atau di alamat semula, maka dilakukan verifikasi atau survei lapangan dengan menandatangani berita acara.

5. Kemudian, data berhasil dipindahkan. Lalu, pada posko pengaduan, petugas piket akan mengkonfirmasi kepada Ketua RT/RW untuk dilakukan peninjauan lapangan terkait alamat pelapor.

6. Jika data tidak benar, maka segera memindahkan dokumen ke domisili saat ini. Jika data benar, lurah akan membuatkan surat kepada Suku Dinas untuk diaktifkan kembali.

7. Terakhir, pada tahap pengaktifan, Suku Dinas Kota/Kabupaten melakukan proses pengaktifan kembali (reaktivasi) NIK KTP sesuai dengan ketentuan, dan data berhasil diaktifkan.

Simak: Hindari Duplikasi, NIK KTP Bakal Jadi Nomor SIM

[Gambas:Video 20detik]