Jakarta -

Pemerintah Provinsi Jakarta telah mengajukan sekitar 92 ribu NIK ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka memulai program penertiban NIK warga Jakarta. Program ini bertujuan untuk

Hal tersebut dijelaskan oleh Pemprov DKI Jakarta pada akun sosial media X, pada Kamis (15/2). Penataan kependudukan sesuai dengan domisili ini sudah berlangsung sejak Maret 2024.Tujuan dari pembekuan/penonaktifan KTP DKI Jakarta adalah untuk penataan kependudukan.

"Alamat pemilik KTP harus sesuai dengan domisili Kepala Keluarga (KK) jika ingin menumpang alamat, agar NIK-nya tidak tidak bermasalah/ terkendala," kata Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin, dilansir dari akun resmi Dukcapil Jakarta.

Bagaimana cara mengecek NIK KTP dibekukan atau tidak? Dikutip dari situs Dukcapil Kemendagri, berikut merupakan langkah-langkahnya.

Cara Cek NIK KTP Dibekukan atau Tidak

Warga DKI Jakarta tak perlu repot-repot datang ke kantor Disdukcapil, kini bisa mengecek status NIK KTP secara online dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Buka situs resmi Dukcapil DKI Jakarta di https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id.

2. Pilih menu "Cek Pembekuan Warga".

3. Masukkan NIK di kolom yang tersedia.

4. Isi captcha yang tertera.

5. Klik tombol "Cari Data Pembekuan."

Jika NIK tidak terdampak, akan muncul pesan "NIK tidak terdaftar dalam Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Sesuai Domisili."

Sebaliknya, jika terdampak, akan muncul pesan "NIK (nomor NIK) a.n (nama pemilik) terdaftar dalam Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Sesuai Domisili."

JIka NIK KTP tercantum dalam daftar dibekukan/dinonaktifkan, maka masyarakat bisa langsung melakukan pengaktifan kembali baik secara online maupun secara offline di kantor Disdukcapil.

Cara Pengaktifan Kembali NIK KTP Secara Online

Bagi masyarakat yang NIK KTP-nya dibekukan/dinonaktifkan, pengaktifan kembali bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.

1. Ajukan permohonan melalui loket pelayanan kelurahan.

2. Petugas kelurahan akan memverifikasi kelengkapan berkas dan validasi pengajuan pada aplikasi Data Warga.

3. Jika terjadi perpindahan alamat, petugas kelurahan akan berkoordinasi dengan Suku Dinas Dukcapil Kota/Kabupaten dan melakukan verifikasi lapangan.

4. Setelah validasi, petugas kelurahan mengajukan permohonan pengaktifan kembali NIK kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Cara Pengaktifan Kembali NIK KTP Secara Offline

Bagi masyarakat yang NIK KTP-nya dibekukan/dinonaktifkan, pengaktifan kembali bisa dilakukan dengan mengunjungi kantor Disdukcapil terdekat dan mengikuti langkah-langkah berikut.

1. Warga dapat datang langsung ke loket pelayanan Disdukcapil di kelurahan setempat.

2. Petugas akan menerima, memverifikasi berkas, dan memvalidasi permohonan data warga.

3. Jika pemohon mengajukan pindah alamat, petugas melakukan proses perpindahan setelah berkoordinasi dengan Suku Dinas Kota/Kabupaten untuk permohonan pengaktifan kembali (reaktivasi) NIK KTP.

4. Jika pengaktifan kembali (reaktivasi) NIK KTP warga yang bersangkutan tidak pindah atau di alamat semula, maka dilakukan verifikasi atau survei lapangan dengan menandatangani berita acara.

5. Kemudian, data berhasil dipindahkan. Lalu, pada posko pengaduan, petugas piket akan mengkonfirmasi kepada Ketua RT/RW untuk dilakukan peninjauan lapangan terkait alamat pelapor.

6. Jika data tidak benar, maka segera memindahkan dokumen ke domisili saat ini. Jika data benar, lurah akan membuatkan surat kepada Suku Dinas untuk diaktifkan kembali.

7. Terakhir, pada tahap pengaktifan, Suku Dinas Kota/Kabupaten melakukan proses pengaktifan kembali (reaktivasi) NIK KTP sesuai dengan ketentuan, dan data berhasil diaktifkan.

Simak: Hindari Duplikasi, NIK KTP Bakal Jadi Nomor SIM

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Jakarta: Ratusan petugas diterjunkan dalam melakukan penertihan bangunan di Jalan Kramat Baru IB, RT 15 RW 10, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Perlu diketahui, bangunan ini pernah difungsikan sebagai gedung teater Jotet yang berada di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ke depan nantinya lokasi akan menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

“Lahan itu sempat menjadi gedung pertunjukan film. Lahan tersebut baru diketahui milik Pemprov DKI sejak 3 tahun lalu. Lahan tersebut merupakan hasil ruislag yang dilakukan Lurah pada medio tahun 1980 an,” ucap Camat Johar Baru, Nurhelmi Savitri, Senin 12 Agustus 2024.

Nurhelmi mengatakan setelah sertifikat terbit pada tahun 2022 pihak kecamatan bersama Suku Badan Pengelola Aset Daerah (SBPAD) Jakarta Pusat melakukan pemasangan plang kepemilikan lahan di lokasi itu. Terkait kegiatan pembongkaran bangunan, Helmi menegaskan prosesnya membutuhkan waktu rampung paling cepat sepekan dan paling lambat dua pekan.

"Kegiatan ini sebenarnya masuk dalam penataan kawasan triwulan 3 Kelurahan Johar Baru. Tapi karena skupnya besar jadi semua turun tangan," ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma mengatakan pihaknya telah melakukan pendekatan dan mempersuasi kepada penghuni untuk mengosongkan bangunan. Namun karena kondisi bangunan yang cukup besar maka penghuni meminta bantuan Pemerintah Kota Adminsitrasi Jakarta Pusat untuk melakukan pembongkaran.

“Hari ini ada 300 petugas gabungan yang melibatkan pasukan pelangi dari SDA, Bina Marga, PPSU, Tamhut dan Lingkungan Hidup. Kita kerahkan dua unit alat berat excavator," katanya.

Dalam penjelasan Dhany, pihak tiga pilar kecamatan Johar Baru sebelumnya telah melakukan tahapan pendekatan terhadap sisa penghuni yang memanfaatkan bangunan untuk berusaha. Mereka pun telah sepakat untuk memindahkan usaha ke tempat lain.

Setelah proses pembongkaran rampung, Dhany mengaku akan memfungsikan lahan menjadi RTH dan pusat interaksi warga. Tidak hanya dibangun taman, di lahan itu juga akan dibuat area embung, fasilitas olahraga, balai pertemuan dan mushalla.

Kegiatan pembangunan nantinya akan melibatkan berbagai instansi, seperti pembangunan taman oleh Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut), trorotar dan penerangan jalan umum (PJU) oleh Bina Marga, lapangan multi fungsi badminton serta futsal oleh Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Pusat. Kemudian pembangunan mushalla akan melibatkan BAZNAS Bazis Jakarta Pusat.

"Mushalla kita mau yang multifungsi bisa untuk pengajian, shalat dan ruang tempat interaksi. Target kita 3 bulan sudah firm," tegasnya. Medcom.id/Christian

(CDE)

Malang: PT KAI Daop 8 Surabaya melakukan kegiatan sterilisasi di jalur kereta api lintas Stasiun Malang-Stasiun Blimbing di Kota Malang, Jawa Timur, pada Kamis 25 Juli 2024. Kegiatan ini dilakukan agar area kanan dan kiri jalur kereta api bersih dari aktivitas masyarakat serta barang atau benda.

"Kegiatan ini rutin dilakukan di seluruh wilayah kerja KAI Daop 8 Surabaya," kata Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, Kamis, 25 Mei 2024.

Luqman menerangkan, pihaknya selalu mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api. Sterilisasi kali ini merupakan salah satu upaya dari KAI Daop 8 Surabaya untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api, khususnya di wilayah Daop 8 Surabaya.
"Saat ini, KAI Daop 8 Surabaya melakukan cek lintas dan sekaligus mensetrilkan jalur KA dari benda yang dapat menimbulkan potensi gangguan keselamatan perjalanan KA," jelasnya.

Luqman menambahkan, KAI Daop 8 Surabaya sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat terkait kegiatan sterilisasi ini. Sehingga masyarakat dapat segera membongkar bangunan maupun memindahkan barang miliknya yang berada di kanan dan kiri jalur kereta api tersebut.

Baca juga: KAI Operasikan KA Jaka Tingkir New Generation Mulai 25 Juli 2024

"Namun demikian, sosialisasi tersebut tersebut tidak ditanggapi dengan serius. Sehingga KAI Daop 8 Surabaya melakukan pembongkaran bangunan liar tersebut dan memindahkannya jauh dari area batas aman jalur KA," tegasnya.

Luqman mengaku, bangunan yang dibongkar oleh petugas KAI Daop 8 Surabaya merupakan bangunan yang melebihi batas tanah dan menjorok ke arah jalur kereta api. Bahkan, kanan-kiri jalur tersebut dijadikan gudang sementara ataupun tempat menaruh barang rongsok seperti kursi, kandang hewan, dan benda lainnya.

"Kesan kumuh jelas terlihat dengan banyaknya bangunan liar maupun barang tersebut, bahkan hal ini juga dapat menimbulkan tertutupnya saluran air yang dapat menyebabkan banjir atau perubahan struktur tanah di sekitar jalur KA," bebernya.

Luqman menegaskan, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, pada pasal 178 disebutkan bahwa setiap orang dilarang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

"Adapun pelanggar dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 192 dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100 juta," tegasnya.

Selain itu, pada pasal 179 juga disebutkan setiap orang dilarang melakukan kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah di jalur kereta api sehingga mengganggu atau membahayakan perjalanan kereta api.

"Sanksi yang akan diterima bagi yang melanggar pasal 179, sesuai pasal 193 dengan pidana kurungan penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 250 juta," imbuhnya.

(MEL)

Cirebon: Sebanyak 25 bangunan warung remang-remang (warem) Goa Macan di Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, akan ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cirebon.

Penertiban dilakukan menyusul aduan masyarakat setempat yang merasa resah lantaran lokasi itu diduga menjadi tempat praktik prostitusi serta kerap dikunjungi remaja. Ditambah, keberadaan warem berdiri di tanah milik desa yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian (Opdal) Satpol PP Kabupaten Cirebon, Wisma Wijaya, mengungkapkan pihaknya akan mengeluarkan surat peringatan (SP) 1 kepada pemilik warem pada 18 Juli 2024.
“Surat tersebut berlaku selama 7 hari. Jika tidak ada penertiban secara mandiri, akan diberikan SP 2,” ujarnya, Kamis, 18 Juli 2024.

Wisma menjelaskan bahwa sesuai dengan standar operasional prosedur, jika SP 1 diabaikan, maka SP 2 akan diterbitkan dan berlaku selama 3 hari. Jika masih diabaikan, maka SP 3 akan diberikan dengan masa berlaku satu hari.

Baca juga: Pemkot Yogyakarta Klaim Libatkan PKL soal Relokasi

“Jika sudah SP 3 dan tidak ada penertiban mandiri, kami akan melakukan penertiban,” tegas Wisma.

Penertiban bertujuan agar pemilik bangunan dapat memanfaatkan barang-barang yang masih bisa digunakan sebelum penggusuran.

“Barangkali ada material bangunan yang masih bisa digunakan, jadi kami terus memberikan imbauan,” jelas Wisma.

Wisma memperingatkan jika sampai 31 Juli 2024 tidak ada penertiban mandiri, Satpol PP yang akan bertindak. “Sekitar 25 bangunan yang akan ditertibkan,” jelas Wisma.

Ia menambahkan, surat peringatan akan diserahkan langsung kepada pemilik bangunan dengan pendampingan perangkat desa. “Jika tidak didampingi perangkat desa, dikhawatirkan surat tersebut salah alamat,” imbuhnya.

(MEL)