Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus lalu merilis data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia tahun 2024. Data menunjukkan, ada penurunan jumlah pengangguran dari tahun 2023-2024.

Per Agustus 2024, tercatat ada 7,47 juta orang menganggur. Penurunan angka menganggur dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 390 ribu orang.

Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, lulusan D4, S1, S2 dan S3 mengalami peningkatan kebekerjaan. Begitu juga pada lulusan SD hingga SMP, terjadi penurunan tingkat pengangguran.

"Dibandingkan dengan Agustus 2023, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Pertama mengalami penurunan, masing-masing sebesar 1,02 persen poin, 0,15 persen poin," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS, Amalia A. Widyasanti dikutip dari laman Vokasi Kemdikbud, Rabu (6/11/2024).

Lantas, siapa golongan yang paling tinggi menyumbangkan angka pengangguran di RI tahun ini?

Lulusan SMK Penyumbang Pengangguran Terbesar RI

Berdasarkan tingkat pendidikan, penyumbang pengangguran terbesar di RI adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Meskipun jumlahnya menurun dari tahun ke tahun, tetapi jumlahnya tetap mendominasi dibandingkan lulusan jenjang lain.

Untuk lebih jelasnya, berikut data pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan dari tahun 2019 hingga 2024:

1. SD ke Bawah

Tahun 2019: 2,39 persen
Tahun 2020: 3,61 persen
Tahun 2021: 3,61 persen
Tahun 2022: 3,59 persen
Tahun 2023: 2,56 persen
Tahun 2024: 2,32 persen
Perubahan tahun 2023-2024: -0,24 persen

2. SMP

Tahun 2019: 4,72 persen
Tahun 2020: 6,46 persen
Tahun 2021: 6,45 persen
Tahun 2022: 5,95 persen
Tahun 2023: 4,78 persen
Tahun 2024: 4,11 persen
Perubahan tahun 2023-2024: -0,67 persen

3. SMA

Tahun 2019: 7,87 persen
Tahun 2020: 9,86 persen
Tahun 2021: 9,09 persen
Tahun 2022: 8,57 persen
Tahun 2023: 8,15 persen
Tahun 2024: 7,05 persen
Perubahan tahun 2023-2024: -1,10 persen

4. SMK

Tahun 2019: 10,36 persen
Tahun 2020: 13,55 persen
Tahun 2021: 11,13 persen
Tahun 2022: 9,42 persen
Tahun 2023: 9,31 persen
Tahun 2024: 9,01 persen
Perubahan tahun 2023-2024: -0,30 persen

5. D1/D2/D3

Tahun 2019: 5,95 persen
Tahun 2020: 8,08 persen
Tahun 2021: 5,87 persen
Tahun 2022: 4,59 persen
Tahun 2023: 4,79 persen
Tahun 2024: 4,83 persen
Perubahan tahun 2023-2024: 0,04 persen

6. D4/S1/S2/S3

Tahun 2019: 5,64 persen
Tahun 2020: 7,35 persen
Tahun 2021: 5,98 persen
Tahun 2022: 4,80 persen
Tahun 2023: 5,18 persen
Tahun 2024: 5,25 persen
Perubahan tahun 2023-2024: 0,07 persen

Data Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Adapun data terkait jumlah penduduk bekerja berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja adalah lulusan SD ke bawah. Angkanya sebesar 35,80 persen.

Sedangkan pekerja dari kalangan tamatan D1 ke atas sebesar 12,82 persen. Pola tahun ini menunjukkan pola yang sama dengan tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut data-datanya:

Tahun 2022

SD ke bawah: 38,80 persen
SMA: 19,53 persen
SMP: 17,54 persen
SMK: 11,81 persen
D4, S1, S2, S3: 9,87 persen
D1, D2, D3: 2,45 persen

Tahun 2023

SD ke bawah: 36,82 persen
SMA: 20,25 persen
SMP: 17,77 persen
SMK: 12,40 persen
D4, S1, S2, S3: 10,32 persen
D1, D2, D3: 2,44 persen

Tahun 2024

SD ke bawah: 35,80 persen
SMA: 20,90 persen
SMP: 17,62 persen
SMK: 12,86 persen
D4, S1, S2, S3: 10,50 persen
D1, D2, D3: 2,32 persen

Itulah data dari BPS terkait jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2024 berdasarkan tingkat pendidikan. Semoga informasinya bermanfaat.

Video: Permintaan Maaf Suswono soal Janda Nikahi Pengangguran

Video: Permintaan Maaf Suswono soal Janda Nikahi Pengangguran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Badan Pencarian dan Pertolongan (Badan SAR Nasional/Basarnas). Kenaikan tunjangan kinerja Basarnas terakhir kali dilakukan pada 2015.

Keputusan kenaikan tukin Basarnas ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Beleid itu ditekan langsung oleh Jokowi pada 11 Oktober 2024.

"Sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja," bunyi pertimbangan aturan baru tersebut, dikutip Selasa (15/10/2024).

Tunjangan kinerja diberikan pada 17 kelas jabatan. Dengan tunjangan paling rendah sebesar Rp 2,53 juta, dan yang tertinggi mencapai Rp 33,24 juta.

Besaran tukin terbaru di Basarnas:

- Kelas jabatan 17 Rp 33.240.000
- Kelas jabatan 16 Rp 27.577.500
- Kelas jabatan 15 Rp 19.280.000
- Kelas jabatan 14 Rp 17.064.000
- Kelas jabatan 13 Rp 10.936.000
- Kelas jabatan 12 Rp 9.896.000
- Kelas jabatan 11 Rp 8.757.600
- Kelas jabatan 10 Rp 5.979.200
- Kelas jabatan 9 Rp 5.079.200
- Kelas jabatan 8 Rp 4.595.150
- Kelas jabatan 7 Rp 3.915.950
- Kelas jabatan 6 Rp 3.510.400
- Kelas jabatan 5 Rp 3.134.250
- Kelas jabatan 4 Rp 2.985.000
- Kelas jabatan 3 Rp 2.898.000
- Kelas jabatan 2 Rp 2.708.250
- Kelas jabatan 1 Rp 2.531.250

Simak: Soal Polemik Tukin, Komisi X DPR Minta Kemdikbudristek Berikan Hak Dosen ASN

[Gambas:Video 20detik]

Guru kreator konten (GKK) dan guru besar atau profesor (GB) sama-sama guru di Indonesia. Keduanya jarang-kalau tidak pernah-bertemu. Keduanya juga menyimpan persoalan tersendiri. Namun jika keduanya saling menguatkan, dampak positifnya akan besar sekali.

GKK merupakan sebutan bagi guru di satuan pendidikan dasar hingga menengah yang aktif membuat dan menyebarkan video di media sosial. Video itu dapat berisi konten pembelajaran, konten kegiatan pribadi sang guru, sampai dengan konten endorsing produk komersial tertentu serta konten yang membahas fenomena yang sedang viral di dunia maya.

Alfian Bahri (2024) menyebut GKK telah menjadi sebuah “kasta” baru dalam dunia keguruan Indonesia, bahkan menjadi mitra Kemdikbudristek untuk mendukung branding program Merdeka Belajar.

Kelebihan GKK adalah kemampuannya membuat konten yang dinamis, komunikatif, engaging, serta memiliki follower setia-khususnya anak-anak muda-yang banyak dan terus bertambah. Tidak heran, bermunculan ruang-ruang pelatihan untuk menjadi GKK yang mengajarkan mulai dari membuat storyboard, bermain peran, hingga teknik penyuntingan video dan pemasarannya.

Kendati demikian, beberapa GKK tidak lepas dari kritik, misalnya, konten yang dihasilkan kurang edukatif, penyederhanaan berlebihan terhadap materi belajar, atau terlalu menekankan unsur ketampanan/kecantikan.

Di samping itu, ditemukan ketidakselarasan antara citra yang ditampilkan di media sosial dengan kenyataan praktik GKK dalam pendidikan sehari-hari, hingga pelanggaran privasi siswa yang “diobjekkan” dalam konten media sosialnya, serta pergeseran orientasi utama menjadi menghasilkan uang dari konten.

GB pun akhir-akhir ini banyak disorot, mulai dari persoalan etis dari cara meraih jabatan akademik tertinggi ini, minimnya gerakan sosial dan kontribusi terhadap kebijakan publik untuk mengubah situasi bangsa ke arah yang lebih baik, hingga keterlibatan dalam korupsi ilmu maupun korupsi politik.

Tentu, tidak semua GB dan GKK memiliki persoalan yang disebutkan, namun yang segelintir itu cukup meresahkan para pegiat dan pemangku kepentingan pendidikan hingga masyarakat umum.

Idealnya, konten yang dihasilkan oleh GKK adalah konten pengetahuan ilmiah dan pendidikan budi pekerti, karena inilah dua tanggung jawab utama guru terhadap peserta didiknya.

Bayangkan jika ada guru yang percaya bahwa bumi itu datar dan menyebarluaskan kepercayaan ini di akun TikTok-nya. Sikap antisains akan berkembang di kalangan siswa bahkan anak-anak muda lain yang menjadi pengikut akun tersebut. Sinyalir ini kiranya tidak berlebihan. Pada 2019, seorang Youtuber, Eno Bening, membagikan informasi adanya 18 hoaks ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh para oknum guru di Indonesia.

Di sisi lain, ada kelompok guru lain yang berkarya di perguruan tinggi, yaitu guru besar. Salah satu tugas utamanya adalah menghasilkan pengetahuan. GB dituntut perannya untuk melakukan penelitian dasar, terapan, hingga pengembangan. Harapannya, hasil-hasil riset itu bermanfaat untuk membangun dan memperkaya literasi sampai dengan memperbaiki nasib masyarakat.

Berdasarkan regulasi Kemdikbudristek, GB saat ini diminta untuk menerbitkan tulisan-tulisan ilmiahnya untuk mempertahankan tunjangan sertifikasi dosen. Bahkan ada target jumlah publikasi bagi sejumlah perguruan tinggi yang mengejar World Class University Rank.

Berdasarkan data Science and Technology Index (SINTA Kemdikbudristek), dosen yang memiliki publikasi ilmiah di Indonesia berjumlah hampir 283 ribu dosen. Sebanyak 3%-nya merupakan GB (Professor), dan 11% merupakan Lektor Kepala (Associate Professor).

Dengan perkataan lain, terdapat 39 ribu dosen yang sangat mumpuni menghasilkan pengetahuan ilmiah dari berbagai bidang keilmuan, apabila kita mengasumsikan bahwa pengangkatan GB dan Lektor Kepala dilakukan berdasarkan kelayakan (merit system). Jumlah ini belum memperhitungkan lebih dari 650 profesor peneliti dari BRIN yang juga memproduksi pengetahuan ilmiah berdasarkan riset-risetnya.

Sayangnya, banyak pengetahuan ilmiah yang dihasilkan GB berhenti pada medium artikel jurnal dan prosiding konferensi ilmiah. Sebagian bahkan berbahasa penuh bahasa Inggris karena hendak mengejar reputasi seperti terindeks oleh Scopus atau Web of Science.

Padahal masyarakat Indonesia yang membayar pajak berhak atas pengetahuan ilmiah, lebih-lebih yang dihasilkan melalui dana publik, seperti hibah Kemdikbudristek dan BRIN.

Ungkapan ”Prof, No One is Reading You” (Biswas & Kirchhe, dalam The Srait Times, 2015) menggambarkan situasi frustrasi kronis bahwa sebagian besar konten ilmiah yang dimiliki oleh perguruan tinggi dan badan-badan penelitian tidak terhilirkan ke masyarakat maupun pembuat kebijakan publik. Kenyataan ini menunjukkan bahwa GB belum memaksimalkan peran moral dan intelektualnya sebagai teladan agen perubahan dalam masyarakat.

Di satu sisi, GKK pandai membuat konten video yang menarik bagi generasi muda dan secara khusus – sebagai guru – menguasai pendekatan pedagogis. Namun tampaknya GKK masih membutuhkan lebih banyak asupan bahan-bahan ilmiah bermutu yang paling mutakhir. Di sisi lain, GB dan Profesor Riset memiliki hasil-hasil riset yang banyak teronggok sebagai makalah ilmiah semata.

Sudah saatnya, Kemdikbudristek membangun program maupun gerakan untuk mengkolaborasikan GKK dan GB secara sistemik agar komunikasi sains tumbuh pesat.

Dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen maupun Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen, Kemdikbudristek memberikan poin/angka kredit bagi kegiatan dosen menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.

Di era digital, hal itu dapat dijadikan preseden oleh Kemdikbudristek dengan membuat kebijakan yang memfasilitasi dan mengapresiasi kerja-kerja GB dan Lektor Kepala menghilirkan ilmu pengetahuan terdepan (frontiers of knowledge) yang dihasilkan kepada masyarakat pada jenjang sekolah dasar, menengah, maupun publik secara luas melalui konten media sosial. GKK menjadi kolaborator GB dalam menghasilkan konten yang positif dan efektif.

Di tengah-tengah isu uang kuliah tunggal (UKT) yang mahal, pendidikan tinggi yang belum menjadi prioritas APBN, bahkan negara yang “mulai mau melepaskan tanggung jawabnya terhadap pendidikan” (Saldi Isra dalam Uji Materi UU Sisdiknas, 23 Juli 2024), kolaborasi ini menjadi solusi tentatif agar seluruh lapisan masyarakat tetap dapat menikmati pengetahuan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi maupun badan riset dan inovasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka.

Empat tahun lalu (2020) kita menerima kabar bahwa Haerul, seorang montir di Pinrang, Sulawesi Selatan yang tidak lulus SD, berhasil membuat pesawat ultralight yang terbang dengan ketinggian 20 meter, hanya dengan belajar dari Youtube. Pesawat tersebut kemudian dilirik dan dikembangkan oleh Universitas Hasanuddin.

Dengan GB dan GKK sering bertemu dan menghasilkan konten-konten edukatif-ilmiah terdepan berbahasa Indonesia, niscaya akan semakin besar dan cepat peluang Indonesia melahirkan Hareul-Haerul yang lebih banyak lagi. Terbuka lagi satu jalan menuju Indonesia Emas 2045!