Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap ada dua perusahaan asuransi yang mempertimbangkan untuk mengembalikan izin usahanya. Hal tersebut didorong aturan peningkatan modal oleh regulator.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengakui cukup banyak pelaku asuransi dengan modalyang terbatas. Menurutnya sebagian besar perusahaan asuransi masih wait and see terkait pemenuhan modal pada 2026 dan 2028.

“Saat ini ada dua perusahaan asuransi yang mempertimbangkan untukmengembalikan izin usahanya karena kepentingan efisiensi dan konsolidasi dan ataukemungkinan tidak akan dapat memenuhi persyaratan modal tersebut,” kata Ogi dalam jawaban tertulisnya dikutip pada Rabu (11/9/2024).

Namun demikian, Ogi menambahkan di tengah aturan peningkatan modal tersebut, maka proses merger, akuisisi dan konsolidasi menjadi suatu keniscayaan sebagaimana yang terjadi di perbankan.

Adapun berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023, OJK telah meningkatkan ekuitas minimum perusahaan asuransi dan reasuransi.

Untuk tahap pertama atau per 31 Desember 2026, perusahaan asuransi harus memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar, perusahaan reasuransi Rp500 miliar, perusahaan asuransi syariah Rp100 miliar, dan perusahaan reasuransi syariah Rp200 miliar.

Kemudian, tahap kedua atau sampai batas 31 Desember 2028, OJK memberikan dua opsi untuk industri perasuransian meningkatkan ekuitas minimum.

Untuk KPPE 1, perusahaan asuransi harus memiliki ekuitas minimum Rp500 miliar, perusahaan reasuransi Rp1 triliun, perusahaan asuransi syariah Rp200 miliar, dan untuk perusahaan reasuransi syariah adalah Rp400 miliar.

Selanjutnya, untuk KPPE 2, perusahaan asuransi memiliki ekuitas minimum Rp1 triliun, perusahaan reasuransi Rp2 triliun, perusahaan asuransi syariah Rp500 miliar, dan perusahaan reasuransi syariah Rp1 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap ada dua perusahaan asuransi yang mempertimbangkan untuk mengembalikan izin usahanya. Hal tersebut didorong aturan peningkatan modal oleh regulator.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengakui cukup banyak pelaku asuransi dengan modalyang terbatas. Menurutnya sebagian besar perusahaan asuransi masih wait and see terkait pemenuhan modal pada 2026 dan 2028.

“Saat ini ada dua perusahaan asuransi yang mempertimbangkan untukmengembalikan izin usahanya karena kepentingan efisiensi dan konsolidasi dan ataukemungkinan tidak akan dapat memenuhi persyaratan modal tersebut,” kata Ogi dalam jawaban tertulisnya dikutip pada Rabu (11/9/2024).

Namun demikian, Ogi menambahkan di tengah aturan peningkatan modal tersebut, maka proses merger, akuisisi dan konsolidasi menjadi suatu keniscayaan sebagaimana yang terjadi di perbankan.

Adapun berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023, OJK telah meningkatkan ekuitas minimum perusahaan asuransi dan reasuransi.

Untuk tahap pertama atau per 31 Desember 2026, perusahaan asuransi harus memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar, perusahaan reasuransi Rp500 miliar, perusahaan asuransi syariah Rp100 miliar, dan perusahaan reasuransi syariah Rp200 miliar.

Kemudian, tahap kedua atau sampai batas 31 Desember 2028, OJK memberikan dua opsi untuk industri perasuransian meningkatkan ekuitas minimum.

Untuk KPPE 1, perusahaan asuransi harus memiliki ekuitas minimum Rp500 miliar, perusahaan reasuransi Rp1 triliun, perusahaan asuransi syariah Rp200 miliar, dan untuk perusahaan reasuransi syariah adalah Rp400 miliar.

Selanjutnya, untuk KPPE 2, perusahaan asuransi memiliki ekuitas minimum Rp1 triliun, perusahaan reasuransi Rp2 triliun, perusahaan asuransi syariah Rp500 miliar, dan perusahaan reasuransi syariah Rp1 triliun.

JAKARTA, investor.id – Masih terdapat banyak perusahaan asuransi dengan modal yang terbatas. Karena alasan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan saat ini ada dua perusahaan asuransi yang ingin mengembalikan izin usahanya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menyampaikan, sejalan dengan peta jalan yang menuju kepada penguatan perusahaan asuransi, maka proses merger, akuisisi dan konsolidasi menjadi suatu keniscayaan sebagaimana yang terjadi di perbankan.

Apalagi, pihaknya mencatat masih banyak pelaku asuransi dengan modal yang terbatas. Namun, sebagian besar perusahaan asuransi memilih wait and see terkait pemenuhan modal pada tahun 2026 dan 2028.

“Saat ini ada 2 perusahaan asuransi yang mempertimbangkan untuk mengembalikan izin usahanya karena kepentingan efisiensi dan konsolidasi dan atau kemungkinan tidak akan dapat memenuhi persyaratan modal tersebut,” ungkap Ogi dalam keterangan kepada wartawan, dikutip pada Selasa (10/9/2024).

Seperti yang dikahui, ekuitas minimum dari perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah resmi naik secara bertahap. Besaran ekuitas minimum itu akan berbeda, tergantung rencana masing-masing perusahaan untuk masuk ke dalam Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 atau KPPE 2. (lihat gambar)

OJK mengatur hal ini melalui POJK 23/2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Beleid tersebut mengganti dan menyempurnakan POJK 67/2016.

Setiap perusahaan yang saat ini terdeteksi memiliki nilai ekuitas di bawah ketentuan yang ada, mereka diwajibkan untuk menyampaikan rencana pemenuhan ekuitas. Sejumlah perusahaan yang dimaksud punya tenggat paling lama 6 bulan sejak POJK 23/2023 diundangkan atau pada 22 Juni 2024.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News